In Harmonia - covid19

Pemerintah Tambah 8.100 Unit Konsentrator Oksigen

Jumat, 09 Juli 2021 12:15

sindonews.com JAKARTA - Pemerintah akan menambah 8.100 unit konsentrator oksigen baik dari industri dalam negeri dan jaringan industri luar negeri untuk memenuhi lonjakan kebutuhan gas oksigen nasional dalam upaya menangani kasus Covid-19.

Menteri Perindustrian Agus Guminag mengatakan telah mengamankan tambahan produksi oksigen dan pengadaan isotank guna mengatasi masalah pengiriman oksigen medis dari industri ke rumah sakit, serta penyediaan tabung oksigen dan oxygen concentrator/generator.

"Kami telah mengamankan produksi tambahan oksigen sehingga total suplai harian menjadi 2.622,9 ton/hari, 132 truk isotank pengangkut oksigen, 15.906 tabung oksigen, 8.100 unit oxygen concentrator, dan 9 deployable oxygen concentrator system.

Angka ini akan terus naik lagi setelah komitmen pembelian dan kontribusi industri dalam negeri direalisasikan. Kami kerahkan semua sumberdaya yang dimiliki, diantaranya kebijakan dan realokasi APBN Kemenperin untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis,” ujar Agus di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Kemenperin proaktif melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah serta asosiasi industri untuk memenuhi kebutuhan gas oksigen untuk penanganan pasien Covid-19 di sejumlah daerah.

Antara lain dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pembagian wilayah tugas dan tanggung jawab.

Tugas dan tanggung jawab Kemenperin meliputi pengadaan oksigen, pengadaan tabung/botol silinder oksigen, isotank untuk keperluan importasi dan distribusi oksigen, oxygen concentrator/generator, serta mendukung transportasi untuk distribusi oksigen medis.

“Kami telah menginstruksikan perusahaan-perusahaan industri dalam negeri untuk memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis.

Kontribusi perusahaan industri terhadap sektor kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 sangat diharapkan dalam situasi sekarang,” jelas Menperin.

Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada industri produsen oksigen yang terus memaksimalkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan medis dan bahkan menambah kapasitas produksinya.

Juga kepada industri pengguna oksigen yang telah berkurang pasokan bahan baku oksigennya.

“Kami mengapresiasi industri produsen oksigen yang terus memaksimalkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan medis dan bahkan menambah kapasitas produksinya. Kami juga mengapresiasi industri pengguna oksigen yang telah bersedia menerima pasokan bahan baku oksigen yang lebih rendah dari kebutuhan mereka karena pengalihan untuk kebutuhan medis,” tegasnya.

(nng)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Dalam Sehari, Kasus Positif Covid-19 Bandung Capai-402

Jumat, 09 Juli 2021 12:06

KBRN, Bandung: Kasus positif aktif Covid-19 di Kota Bandung telah mencapai 402 dalam sehari hingga Kamis kemarin berdasarkan data yang dilansir pusat data dan informasi Covid-19 Kota Bandung. Konfirmasi aktif mencapai 4.093 kasus dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 27.623.

Kasus pasien sembuh dari Covid-19 telah mencapai 22.840 dan kasus meninggal mencapai 690. 10 kecamatan penyumbang kasus konfirmasi aktif tertinggi yaitu Antapani 363 kasus, Batununggal 315 kasus Bojongloa Kaler 272 kasus dan Cicendo 205 kasus.

Kiaracondong 198 kasus, Coblong 191 kasus Sukasari 187 kasus, Rancasari 171 kasus, Bojongloa Kidul 166 dan Gedebage 166 kasus. 10 kelurahan penyumbang tertinggi konfirmasi aktif yaitu Antapani Kidul 155 kasus, Antapani Wetan 130 kasus, Sukaraja 129 kasus dan Jamika 106 kasus.

Kelurahan Sukamiskin 92 kasus, Karang Pamulang 84 kasus, Cipamokolan 80 kasus, Dago 79 kasys, Manjahlega 78 kasus dan Rancanumpang 78 kasus.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, jumlah kasus konfirmasi aktif telah mencapai 4.000 kasus lebih. Penambahan kasus konfirmasi aktif per hari di Kota Bandung turut mengalami peningkatan yang signifikan.

"Yang terpapar sekarang udah 4.000 ya konfirmasi aktif dan penambahan itu 450 per hari naik dari kita biasa gak pernah lebih dari angka 100 per hari," ujar Yana jumat (09/07/2021).

Yana pun menilai fakta tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bandung. Penurunan angka keterisian tempat tidur bagi pasien Covid-19 di rumah sakit dipengaruhi oleh penambahan unit tempat tidur.

"Ini menunjukkan trennya terus naik meskipun BOR 91 persen kelihatan turun dari 94 persen karena tempat tidur nambah, rasio turun," tandasnya.

Oleh: Atep Burhanudin

Editor: Nugroho

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Rumah Ibadah Zona PPKM Darurat & Zona Merah-Oranye Ditutup Sementara

Jumat, 09 Juli 2021 12:03

Jakarta (Kemenag) --- Pandemi Covid-19 meningkat tajam. Kondisi ini menuntut kesadaran masyarakat untuk tetap di rumah guna meminimalisasi potensi penularan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta umat beragama untuk sementara menjalankan aktivitasnya di rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah. Rumah ibadah pada zona PPKM Darurat serta Zona Merah dan Oranye di luar PPKM Darurat ditutup sementara dan kegiatannya yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditiadakan.

“Angka kasus harian positif Covid-19 masih terus meningkat. Untuk sementara, mari kurangi mobilitas, bersabar tetap di rumah. Untuk sementara kita laksanakan ibadah di rumah,” pinta Menag di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Menag mengatakan, rumah ibadah pada zona PPKM Darurat, serta Zona Merah dan Oranye di luar PPKM Darurat agar ditutup sementara. Kegiatan peribadatan di rumah ibadah yang berada di Zona PPKM Darurat, serta Zona Merah dan Oranye di luar PPKM Darurat yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga sementara ditiadakan.

"Untuk umat Islam, selama pemberlakuan PPKM Darurat, pengurus masjid atau musalla yang berada di Zona PPKM Darurat, serta Zona Merah dan Oranye di luar PPKM, tetap dapat mengumandangkan azan sebagai penanda waktu masuk salat. Hal yang sama bisa dilakukan pengurus rumah ibadah lainnya," ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

"Hanya, aktivitas peribadatan masyarakat di Zona PPKM Darurat, serta Zona Merah dan Oranye di luar PPKM Darurat tetap dijalankan di rumah masing-masing," lanjutnya.

"Mari bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Membatasi mobilitas keluar rumah menjadi bagian ikhtiar bersama memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tegasnya lagi.

Pemerintah sejak 3 sampai 20 Juli 2021 menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menag mengajak masyarakat memanfaatkan momentum PPKM Darurat ini untuk memperkuat religiusitas dengan beribadah bersama keluarga inti di rumah.

“Mari jadikan rumah-rumah kita sebagai surga, tempat yang nyaman untuk berbagi rasa sekaligus menjadi media pendidikan jiwa yang efektif untuk generasi yang berkualitas dan berkarakter,” ujarnya.

“Mari, dari rumah masing-masing, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sepenuh hati, semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kembali berjalan normal. Aaminn,” harapnya.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Corona Indonesia Bakal Melandai, Ini Syaratnya Kata Luhut

Jumat, 09 Juli 2021 11:59

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Corona Indonesia terus mengalami lonjakan hingga mencapai 38 ribuan kasus baru. Namun Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan meyakini angka akan melandai jika syarat ini terpenuhi.

Diketahui selama satu pekan terakhir, angka kasus terkonfirmasi Corona terus melonjak. Dimulai Jumat pekan lalu (2/7), sudah ada 25.830 kasus baru corona. Angka itu terus melonjak hingga data Satgas terakhir pada Kamis (8/7) kemarin, kasus mencapai 38.391.

Syarat Agar Corona Indonesia Landai

Ada satu syarat akan kasus Corona Indonesia melandai. Syarat tersebut yaitu mobilitas masyarakat di tingkat daerah diturunkan.

"Hari ini Koordinator PPKM Darurat/Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut) menegaskan kembali pentingnya manajemen mobilitas masyarakat di tingkat daerah," kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi dalam jumpa pers virtual via YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/7/2021).

Menurut Luhut, mobilitas warga harus ditekan sampai setengahnya ketimbang saat ini. Jika mobilitas berkurang, penularan juga akan berkurang hingga angka kasus baru bakal turun.

"Apabila dilakukan dengan serius, dengan menurunkan mobilitas sampai dengan 50%, maka kemungkinan kita akan melihat kasus melandai, menurun di pertengahan minggu depan," kata Dedy.

Diketahui saat ini mobilitas masyarakat masih belum menurun meski angka kasus terus meroket. Bahkan penurunannya belum turun hingga level setengahnya.

"Berbagai indikator dan data mobilitas penduduk belum menunjukkan penurunan sebanyak 50%, angka yang harus kita capai," ujar Dedy.

Daerah 'Hitam' Corona Indonesia Masih Banyak

Luhut juga menyebut Jawa Timur dan Bali belum mengalami penurunan mobilitas signifikan meski PPKM darurat sudah diberlakukan. Bahkan menurutnya, masih banyak zona 'hitam'.

"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut saat rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, melalui siaran pers, Rabu (7/7/2021).

Untuk menurunkan lonjakan kasus, Indonesia membutuhan penurunan mobilitas batas minimal 30%, meski angka idealnya minimal 50%.

"Ini berkali-kali saya katakan, 30% itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30%-50%, ya paling tidak 40%. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.

Menurut Luhut, Jatim dan Bali jadi daerah dengan penurunan mobilitas paling rendah dibanding provinsi lainnya. Pihaknya meminta ada upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas, salah satunya dengan menekan aktifitas masyarakat pada malam hari.

Di Bali, penertiban dari aparat juga harus ditegaskan. Diketahui penggunaan masker yang rendah dan aktivitas malam hari di pulau dewata banyak dilakukan oleh wisatawan.

Corona Indonesia di 31 Provinsi Meningkat

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan ada 31 provinsi yang persentase kasus aktif corona-nya meningkat. Sementara untuk kasus kesembuhan, 29 provinsi mengalami penurunan. Lalu 9 provinsi mengalami kenaikan angka kematian.

Terkait testing, Wiku menyampaikan kabar baik bahwa sudah melampaui target WHO. Per minggu, sudaha 252,78% testing dari standar WHO.

"Saya juga akan menyampaikan beberapa kabar baik. Pada minggu ini testing atau jumlah pemeriksaan per 1.000 penduduk per minggu di Indonesia mencapai 252,78% dari standar WHO. Dengan PCR 380.480 atau 52%, antigen 363.399 atau 48%. Angka ini menunjukkan bahwa upaya testing terus mengalami peningkatan. Namun yang perlu diingat adalah pemeriksaan ini harus terus diupayakan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia," katanya.

(izt/dhn)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Kemenkes telah bayarkan Rp17,1 triliun klaim RS COVID-19 pada 2021

Kamis, 08 Juli 2021 20:39

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan bahwa selama 2021 pihaknya telah melakukan pembayaran klaim rumah sakit untuk pelayanan COVID-19 sebesar Rp17,1 triliun termasuk dengan klaim yang berasal dari layanan 2020.

Dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Rita Rogayah menjelaskan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp17.183.658.176.432 untuk pelayanan COVID-19 pada 2021.

"Di mana yang sudah kami lakukan ini ada bulan layanan tahun 2020, ada bulan layanan 2021. Kenapa muncul bulan layanan 2020? Karena rumah sakit mengunggahnya pada tahun 2021, jadi rumah sakit ini mengklaim itu pada tahun 2021 layanannya di 2020," kata Rita.

Jumlah yang sudah ditransferkan ke rumah sakit untuk bulan layanan 2020 berjumlah Rp6.623.344.969.193 yang ditransferkan pada 2021.

Untuk pembayaran klaim Januari-Mei 2021 sendiri telah dilakukan sebesar Rp10.560.313.207.239, dengan paling tinggi adalah klaim Januari 2021 sebesar Rp3,19 triliun.

Terkait klaim bulan layanan 2020, dia menjelaskan pihak Kemenkes bahkan masih membayarkan klaim pelayanan di bulan-bulan awal pandemi seperti Maret 2020 yang baru diklaim pada 2021.

"Sehingga pada bulan April kami tidak melanjutkan pembayaran untuk unggahan bulan layanan 2020 karena itu secara regulasi harus ditinjau dulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," jelasnya.

Dari pembayaran Rp17,1 triliun itu paling banyak untuk rumah sakit swasta dengan besaran Rp9,5 triliun yang diklaim oleh 803 rumah sakit.

Sementara itu, 415 rumah sakit daerah mengklaim Rp4,6 triliun, 58 RS TNI sebesar Rp685 miliar, RS Polri sebesar Rp448 miliar, 30 RS Kemenkes sebesar Rp976 miliar, 23 RS BUMN sebesar Rp550 miliar dan 11 Rs kementerian lainnya sebesar Rp340 miliar.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Kasus COVID-19 di Inggris naik empat kali lipat sejak Juni

Kamis, 08 Juli 2021 17:58

Elshinta.com - Kasus COVID-19 di Inggris telah meningkat empat kali lipat dalam sebulan sejak awal Juni, kata sebuah penelitian Kamis, jelang rencana pemerintah membuka kembali sektor ekonomi dalam dua pekan. Perdana Menteri Boris Johnson berencana mengakhiri pembatasan pada 19 Juli, meski data menunjukkan kasus infeksi terus meningkat.

Dia mengatakan dirinya memahami bakal ada lebih banyak kematian akibat COVID-19, namun kehidupan perlu kembali normal. Penelitian itu, salah satu riset terbesar di Inggris, melibatkan 47.000 orang dan berlangsung pada 24 Juni-5 Juli. Riset menunjukkan prevalensi nasional mencapai 0,59 persen atau 1 dari 170 orang, dibanding 0,15% pada periode akhir Mei-awal Juni.

"Sangat sulit membuat argumen, berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa ini hal yang bagus untuk membuka lebih cepat (sektor ekonomi)," kata Steven Riley, profesor dinamika penyakit menular dari Imperial College London, kepada pers. Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor non-epidemiologis lainnya sebelum mengambil keputusan, tambah Riley.

Riset juga menemukan bahwa pada kelompok usia di bawah 65, tingkat penularan tiga kali lebih rendah pada orang yang telah divaksin penuh ketimbang yang tidak divaksin. Hasil itu menunjukkan pentingnya vaksinasi untuk mengurangi jumlah kasus.
Tidak ditemukan bukti gelaran Euro 2020 telah memicu kenaikan kasus, kata Riley. Namun, wanita memiliki peluang tertular 30 persen lebih rendah daripada pria, yang kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan pola pergaulan.

"Tingkat pergaulan pria dan wanita sepertinya jadi penentu," kata Riley. Kekhawatiran terhadap perhelatan Euro 2020 di Stadion Wembley London tidak sepenting kenaikan kasus penularan di ruang tertutup yang terjadi di seluruh negeri. "Sepertinya menonton sepak bola membuat pria memiliki lebih banyak aktivitas sosial daripada sebelumnya."

Sumber: Reuters

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Pernah Seperti Indonesia, Ini Kunci Sukses India Atasi Kelangkaan Oksigen

Kamis, 08 Juli 2021 16:52

sindonews.com JAKARTA - Meningkatnya pasien Covid-19 dalam beberapa minggu terakhir ini menyebabkan sejumlah rumah sakit di Indonesia kekurangan oksigen.

Kelangkaan oksigen ini juga pernah melanda India yang pada bulan Mei lalu mengalami tsunami Covid-19. "India juga pernah mengalami kekurangan oksigen yang banyak diberitakan," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/7/2021).

Tjandra mengungkapkan sedikitnya ada 5 kunci yang dilakukan India ketika itu untuk mengatasinya. Pertama, sementara melarang penggunaan oksigen cair untuk kepentingan non kesehatan.

"Pelaksanaannya pernah amat ketat dan industri lain memang tidak boleh menggunakan oksigen, bahkan disebutkan tanpa kecuali, no industry will be exempt from this order," kata Tjandra.

Kedua, menginisiasi pemasangan "Medical Oxygen Generation Plants" di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di negara itu. Ketiga, mempercepat distribusi, seperti dengan "Oxygen Express trains".

Keempat, kata Tjandra, peran aktif berbagai LSM, misalnya "Hemkunt Foundation" dengan 150 relawan, melayani sekitar 15.000 panggilan telepon, semacam pelayanan oksigen "drive-through". "Sewa International, menyediakan oxygen concentrator," katanya.

Kelima, menerima bantuan oksigen dari negara lain, termasuk dari Indonesia. "Amerika Serikat pernah menyumbang 1.100 silinder oksigen, Perancis juga menyumbangkan oksigen cair dan Inggris menyumbangkan oxygen concentrator. Japan juga mengirimkan oxygen concentrator," kata Tjandra.

Ia mengatakan dapat disampaikan juga bahwa ada negara bagian tertentu yang sudah sejak awal-awal menyiapkan kemungkinan kasus.

"Di Kerala misalnya, cukup banyak rumah sakit yang sudah menyiapkan liquid oxygen processing unit yang amat memudahkan mereka pada masa kekurangan oksigen melanda berbagai rumah sakit di India. Jadi memang persiapan dan antisipasi sejak awal akan amat membantu ketika masalah sudah di depan mata," katanya.

Selain itu, Tjandra menegaskan hal yang paling penting untuk mengatasi kekurangan oksigen adalah menangani masalah di hulunya, yaitu menekan jumlah penduduk yang sakit.

"Kita tahu bahwa cukup banyak negara bagian di India (juga kota besar seperti New Delhi, Ibu Kota india dan Mumbai pusat industri film Bollywood) yang melakukan lockdown cukup ketat, sehingga mobilitas penduduk jadi amat dibatasi, seperti foto saya di salah satu jalan utama New Delhi yang sangat sepi waktu lockdown tahun yang lalu di New Delhi," paparnya.

Negara bagian lain, kata Tjandra juga menggunakan pembatasan sosial yang bervariasi sesuai pola epidemiologisnya masing-masing dan akibatnya penularan di masyarakat juga dapat amat ditekan.

"India juga meningkatkan jumlah tesnya amat tinggi menjadi sekitar 2 juta orang per hari, dan jumlah vaksinasi sampai 8 juta orang per hari, jumlah yang amat besar," katanya.

Diketahui, pada 8 Mei 2021 kasus baru Covid-19 per hari di India adalah 403.405 orang dan pada 8 Juni sebulan kemudian turun menjadi 92.596, jadi turun jadi seperempatnya.

Bahkan pada 5 Juli 2021 angkanya hanya 34.703, jadi turun lebih dari 10 kali lipat lebih rendah dalam waktu tidak sampai 2 bulan saja.

"Kita tentu mengharapkan agar angka pasien baru Covid-19 di negara kita yang di tanggal 7 Juli 2021 sudah hamper 35.000 kasus baru per hari dapat segera diturunkan pula," papar Tjandra.
(abd)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi Malam-malam Meluncur ke Rusun Pasar Rumput, Ada Apa?

Kamis, 08 Juli 2021 10:49

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan rumah susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021) malam. Kedatangan Jokowi ke Rusun Pasar Rumput tersebut karena memang akan digunakan untuk tempat isolasi pasien Covid-19.

"Malam hari ini saya sengaja dengan Menteri PUPR dan juga Kepala BNPB datang langsung untuk mengecek kesiapan Rusun Pasar Rumput dalam rangka kegunaannya untuk isolasi pasien pasien yang bergejala ringan dan OTG," ujar Jokowi di Rusun Pasar Rumput.

Mantan Gubernur DKI itu menuturkan sebanyak 2.060 tempat tidur yang ada di Tower 1 sudah siap dipakai Selain itu, kata Jokowi ada sebanyak 5.950 tempat tidur di Tower 2 dan Tower 3 yang juga sudah siap dipakai untuk menampung pasien Covid.

"Tower 2 dan tower 3 sebanyak 5.950 akan siap dalam dua tiga hari ini," ucap dia.

Kepala Negara menyebut kesiapan tempat tidur di Rusun Pasar Rumput dilakukan pemerintah jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. "Kami harapkan dengan persiapan-persiapan seperti ini, kalau memang terjadi lonjakan kami sudah ada kesiapan," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan memantau kesiapan baik obat-obatan, fasilitas kesehatan, maupun tabung oksigen.

"Semuanya untuk terus turun ke bawah mengecek lapangan, mengontrol kesiapan kesiapan. Baik untuk obat-obatan baik itu alat-alat kesehatan baik itu tabung tabung oksigen dan juga tempat-tempat persiapkan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan seluruh relawan yang telah bekerja dalam menangani Covid-19.

Dalam peninjauannya, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala BNPB Ganip Warsito.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Hoaks di Era Pandemi Covid-19 Picu Konflik dan Perpecahan Bangsa

Kamis, 08 Juli 2021 10:42

Jakarta, NU Online Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 telah menciptakan situasi infodemi, yaitu banyaknya hoaks atau gangguan informasi yang dapat mengakibatkan pemahaman masyarakat tidak lengkap tentang situasi yang sedang terjadi.

Pendiri Yayasan Mulia Raya Prof Musdah Mulia mengatakan, selama pandemi banyak bertebaran berita hoaks, berita palsu yang merugikan masyarakat bahkan berita itu mengarah ke diskriminasi yang berpotensi menimbulkan konflik-konflik horizontal dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara workshop pembukaan akademi milenial basmi hoaks yang disiarkan langsung melalui laman facebook Muslimah Reformis, Selasa (6/7).

Kenapa masyarakat kita senang menebar hoaks atau menciptakan hoaks? Menurut Prof Musdah ada tiga penyebabnya.

Ia mengutip teori seorang pakar transformasi sosial, bernama Otto Cramer yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang tidak mampu merespons perkembangan kondisi sekitarnya akan terjebak pada tiga hal: suara yang suka menghakimi, suara sinis atau nyinyir, dan suara ketakutan terhadap kelompok.

Lalu kalangan mana yang banyak terpapar hoaks? Dikatakan Prof Musdah, masyarakat yang paling banyak terpapar hoaks adalah kaum milenial. Karena mereka adalah pengguna internet paling banyak.

Hal ini berdasarkan pada data yang disampaikan Setara Institute, Wahid Foundation. Karena itu, menurutnya, upaya terbaik untuk melawan virus hoaks; Pertama, harus bersikap kritis. Kedua, jangan mudah percaya terhadap informasi yang datang.

“Jadi harus menggunakan nalar kritis terlebih dahulu dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya literasi baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, Prof Musdah menyebut bahwa sepanjang Juli hingga September 2020 facebook telah mengambil tindakan membukukan satu juta konten yang menyebar hate speech (ucapan penghinaan/kebencian).

“Satuan tugas (Satgas) Covid-19 menyebut jumlah hoaks yang tersebar selama pandemi sebanyak 137.000 sekian kasus, karena itu saya berpikir kondisi ini bukan hanya memprihatinkan tetapi juga masuk kondisi darurat,” ungkap Sekretaris Jendral Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), pada 2020 jumlah hoaks di Indonesia mencapai 2.298, ini yang sempat ditangkap oleh Mafindo, penyebabnya karena minimnya literasi masyarakat Indonesia sehingga mudah menyampaikan konten-konten yang tidak positif.

Dari penelitian tersebut yang paling banyak ditemukan adalah hoaks yang berkaitan dengan agama, politik, kesehatan dan ini masih menduduki peringkat tinggi yang akan berdampak dahsyat.

“Fenomena tersebut seperti gunung es, masih banyak informasi hoaks yang bertebaran dimasyarakat namun yang ditangkap cuma sedikit,” kata perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan itu.

Kontributor: Suci Amaliyah Editor: Syamsul Arifin

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Lieus Desak Presiden Jokowi Segera Tunjuk Prabowo Jadi Panglima Perang Lawan Covid-19

Kamis, 08 Juli 2021 09:37

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Meningkatnya jumlah korban Covid-19 sebulan terakhir, mendorong pemerintah memberlakukan kebijakan membatasi gerak masyarakat.

Setelah sebelumnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kini pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali.

Terkait hal itu, koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin perang total melawan pandemi Covid-19.

“Kini saatnya pak Prabowo, selaku Menhan turun tangan memimpin perlawanan terhadap Covid. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan,” ujar Lieus melalui keterangan tertulis yang diterima netralnews.com, Rabu (7/7/2021).

Menurutnya, pandemi ini sangat berbahaya sehingga Presiden perlu mengambil tindakan serius dengan menunjuk Prabowo sebagai panglima perang melawan Covid-19.

“Sejak bulan Juli 2020, setahun lalu, saya sudah menyarankan agar penanganan melawan Covid-19 jangan dianggap ringan. Segera ambil tindakan serius dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang Melawan Covid-19,” ujarnya.

Bahkan, Lieus menyebut, sejak awal penyebaran Covid di Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusian dan perekonomian Indonesia. “Tapi Anies malah dibully oleh para buzzeRp,” ungkapnya.

Untuk itu, Lieus menegaskan, Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo agar mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan Covid.

“Dalam situasi darurat saat ini, Presiden harusnya menunjuk Menhan sebagai Panglima Perang melawan Covid,” tandas Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu.

Lebih lanjut, Lieus mengatakan bahwaadanya varian baru virus corona yang saat ini telah menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, merupakan hal yang mendesak untuk segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia.

“Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia," tutur Lieus.

“Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirobah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang ke Indonesia tetap saja longgar,” terangnya.

Lieus menambahkan, selama ini kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari.

Lieus mengingatkan, upaya melawan Covid tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. “Ini perang total dan harus dipimpin panglima perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan pak Prabowo mampu memimpin perang ini,” tegasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...