In Harmonia - covid19

Akui Bebas COVID-19, Kini Korea Utara Dilaporkan Alami Insiden Serius Lain

Kamis, 01 Juli 2021 10:36

Liputan6.com, Jakarta - Kim Jong-un telah mencaci maki pejabat tinggi atas penyimpangan yang menyebabkan "insiden serius" terkait dengan COVID-19, lapor media pemerintah Korea Utara.

Itu adalah tanda langka dari keparahan pandemi di Korea Utara, yang sebelumnya bersikeras tidak memiliki kasus COVID-19 - klaim yang diragukan oleh para ahli.

Melansir BBC, Kamis (1/7/2021), negara ini telah menutup perbatasannya untuk mencegah virus. Tetapi ditambah dengan sanksi internasional, ini telah menyebabkan kekurangan pangan dan ekonomi yang memburuk.

Kim sebelumnya mengakui ada masalah krisis makanan dan mengatakan kepada warga untuk bersiap menghadapi hasil "terburuk", dengan membandingkan kelaparan mematikan tahun 1990-an di negara itu.

Awal pekan ini, televisi pemerintah menayangkan komentar langka dari seorang warga yang mengomentari penampilan Kim yang "kurus" setelah ia tampak kehilangan berat badan.

Insiden Serius

Senyum Kim Jong-un Pantau Latihan Militer Korea Utara

Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh outlet berita negara KCNA, Kim menuduh pejabat senior lalai pada pertemuan para pemimpin partai yang diadakan secara khusus.

Akibatnya, mereka "menyebabkan insiden serius yang telah menyebabkan risiko besar bagi orang-orang dan keselamatan bangsa", menurut komentarnya dalam bahasa Korea.

Laporan itu kemudian menambahkan bahwa beberapa anggota partai telah ditarik kembali - termasuk satu anggota dari Komite Tetap yang berkuasa - yang terdiri dari lima anggota, termasuk Kim sendiri.

Namun, laporan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang insiden itu atau mengidentifikasi para pejabat.

Kondisi di Korut Kian Memburuk

Korea Utara telah memberlakukan pembatasan ketat dan media pemerintah terus mendesak warganya untuk waspada terhadap virus tersebut, bahkan memperingatkan mereka akhir tahun lalu untuk waspada terhadap "debu kuning" dari China .

Tidak ada hubungan yang diketahui antara awan debu musiman dan Covid-19.

Perdagangan dengan China, sekutu utama Korea Utara, telah anjlok sejak negara itu menutup perbatasannya, dan beberapa makanan dan obat-obatan tidak dapat melewatinya.

Organisasi bantuan telah memperingatkan krisis pangan dan ekonomi yang serius. Laporan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir dari melonjaknya harga pangan, serta kematian karena kelaparan dan peningkatan jumlah orang yang meminta makanan.

Laporan media pemerintah terbaru merupakan indikasi kondisi kesehatan yang "memburuk" di Korea Utara, kata Dr Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University di Seoul.

"Tuan Kim kemungkinan akan mencari kambing hitam atas insiden itu, membersihkan pejabat yang tidak setia dan menyalahkan penyimpangan ideologis mereka," katanya.

"Ini mungkin memberikan pembenaran bagi Pyongyang untuk menuntut warganya lebih berjongkok, tetapi itu juga bisa menjadi persiapan politik untuk menerima vaksin dari luar negeri."

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Heboh! Beredar Surat Pemprov DKI Minta 'Sumbangan' ke Kantor Kedubes untuk Bantuan Covid?

Kamis, 01 Juli 2021 10:16

SuaraJakarta.id - Sebuah surat yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beredar di media sosial. Surat itu berisikan perihal meminta partisipasi kantor-kantor kedutaan besar dalam hal penanganan pasien Covid-19 di Jakarta.

Surat itu diunggah oleh pemilik akun Twitter @P3nj3l4j4h_id pada Rabu (30/6/2021) malam. Adapun pemilik akun akun tampak geram melihat Pemprov DKI Jakarta meminta 'sumbangan' kepada kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Jakarta.

"Woy @aniesbaswedan ngapain lu minta-minta ke dubes asing untuk penanganan Covid? Bikin malu negara ini aja lu, pak @jokowi masih bisa urus negara ini tanpa harus ngemis-ngemis ke dubes-dubes!!," cuitnya.

https://twitter.com/P3nj3l4j4h_id/status/1410264780443721731

Surat itu dibuat pada Senin, 28 Juni 2021 dan diteken oleh Kepala Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta Andhika Permata. Jelas surat tersebut ditujukan untuk kedutaan besar yang ada di Jakarta.

Pada isi suratnya diberitahukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tengah melakukan upaya penanganan pasien positif Covid-19.

Sesuai prosedurnya, bagi pasien yang sudah menjalani tes PCR dan hasilnya positif, maka mereka harus dirawat di tempat isolasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun dalam surat tersebut diterangkan kalau Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan tempat isolasi baru bagi pasien tanpa gejala ataupun gejala ringan yakni di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Disebutkan kalau Pemprov DKI Jakarta tengah mempersiapkan lima tower yang berkapasitas 5 ribu orang.

Untuk mendukung jalannya proses isolasi di Rusun Nagrak Cilincing, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan banyak alat pendukung seperti 5 ribu tempat tidur lipat, 5 ribu pel lantai, 5 ribu kipas angin, 5 ribu handuk, 500 unit dispenser air.

Lalu ada pula 5 ribu ember, 5 ribu pancuran gayung, 13.520 tong sampah berukuran 20 liter, 5 ribu meja lipat kecil, 2 unit kotak pembeku dan kebutuhan lainnya.

Pemprov DKI Jakarta juga mengungkapkan tengah memaksimalkan kapasitas rumah sakit daerah yang digunakan sebagai ruangan isolasi bagi pasien tanpa gejala.

Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah 20 tenda serba guna 20 , 30 unit Defibriliator/AED, 300 Velibed, 30 unit Hepa Filter portabel, 30 unit ventilator, 50 unit Infuse Pump, 120 unit HFNC, 150 unit Pompa Synnge, 600 unit BMHP HFNC, 300 unit Pulse Oksimetri, 180 unit monitor samping tempat tidur dan 300 kasur.

"Kami sangat menghargai setiap upaya yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini, jika kedutaan dan komunitas anda mempertimbangkan untuk berpartisipasi," demikian yang dituliskan dalam surat.

Pada penghujung surat pun dicantumkan nomor yang bisa dihubungi apabila ada kantor kedutaan besar yang hendak menindaklanjutinya. Surat tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Selain DKI, Covid-19 Varian Kappa Ditemukan di Sumsel

Kamis, 01 Juli 2021 09:53

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengungkap, selain DKI Jakarta, mutasi Covid-19 varian Kappa dikonfirmasi juga telah ditemukan di Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan, Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio. Namun, Amin tak menjelaskan lebih lanjut sejak kapan varian tersebut ditemukan, termasuk tingkat penyebarannya.

"Ditemukan satu di Sumsel dan satu di DKI [Jakarta]," kata Amin lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

Dia menjelaskan, varian Kappa merupakan satu dari tiga turunan B.1.617. Selain Kappa (B.1.617.1), dua sisanya yakni Delta (B.1.617.2), dan B.1.617.3, yang hingga kini masih dalam proses penelitian dan belum diberi nama.

Khusus Kappa, lanjut Amin, varian itu tak masuk dalam Variant of Concern (VoC) atau varian yang menjadi perhatian Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kappa masih dikelompokkan Variants of Interest dan pertama ditemukan di India pada April lalu.

"Untuk B.1.617.1 telah direklasifikasi menjadi VoI dan diberi label varian Kappa," kata dia.

Ia menambahkan, temuan varian Kappa menunjukkan tingkat transmisi yang meningkat di satu wilayah, diiringi prevalensi kasus secara global yang menurun.

Amin menambahkan, varian Kappa masih dalam penelitian, dan akan dinilai ulang secara berkala. Ia tak menyebutkan lebih lanjut terkait tingkat penularan dan level fatalitas dari varian tersebut.

Temuan varian Kappa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta dalam paparannya ke pemerintah pusat mendapat sorotan. Sebab, varian tersebut dinilai baru sejak ditemukan di India April lalu.

Dalam slide paparannya yang diterima CNNIndonesia.com, Anies mengungkap, dari 128 variant of concern atau mutasi baru corona terdeteksi yang ditemukan di ibu kota, satu kasus di antaranya merupakan varian Kappa.

(iam/wis)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Ribuan Anak di Brasil Meninggal Karena Covid-19

Kamis, 01 Juli 2021 09:43

KBRN, Jakarta: Kementerian Kesehatan Brasil mencatat 1.122 anak di bawah usia 10 tahun meninggal karena Covid-19. Anak-anak itu meninggal karena berbagai penyakit pernapasan akut, seperti kasus flu berat.

Namun, para peneliti dari organisasi kesehatan global Vital Strategies menduga jumlah sebenarnya lebih dari itu karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Organisasi itu menduga angka kematian sebenarnya mendekati angka 3.000.

Hal itu diketahui setelah membandingkan jumlah kematian anak akibat penyakit tersebut pada 2018 dan 2019 dengan jumlah kematian sejak awal pandemi.

"Apa yang kita lihat di Brasil jumlah anak-anak yang meninggal karena Covid yang ditetapkan sebagai penyebab kematian lebih tinggi daripada di negara lain di dunia, 10 kali lebih tinggi," kata epidemiologi Vital Strategies Ana Luiza Bierrenbach kepada CNN.

Di Amerika Serikat, negara dengan kasus dan kematian akibat virus corona tertinggi di dunia, jauh lebih sedikit anak-anak yang meninggal karena Covid-19. Menurut data CDC, 382 anak di bawah usia 18 tahun di AS meninggal karena Covid-19.

Bierrenbach menambahkan bahwa varian virus corona P.1 atau yang disebut Gamma, yang pertama kali diidentifikasi di Brasil, belum tentu menjadi penyebabnya.

"Anak-anak banyak meninggal di Brasil sejak varian aslinya terdeteksi, jadi bukan varian baru P.1 yang membuat anak-anak lebih banyak meninggal di sini daripada di negara lain," katanya.

Covid-19 selama ini memang memiliki dampak lebih parah pada orang tua. Bahkan jika semua 2.975 kematian anak di Brasil disebabkan oleh Covid-19 terkonfirmasi, jumlahnya masih yang jauh lebih rendah daripada orang dewasa.

Hingga kini jumlah kematian corona di Brasil mencapai lebih dari 514.000 jiwa. Akan tetapi, para peneliti khawatir hal itu membuat para dokter lengah terhadap pasien muda.

"Sejujurnya, Covid-19 pada anak-anak diabaikan di awal pandemi," kata dokter anak Brasil Andre Laranjeira.

"Banyak dokter anak memiliki resistensi tertentu jika harus meminta tes Covid-19 untuk anak-anak, ketika mereka menunjukkan gejala saluran pernapasan yang khas, pilek, batuk, demam, hampir semua anak memiliki gejala tersebut sepanjang tahun ini, di musim gugur, dan beberapa dokter tidak mengujinya," kata dia.

Oleh: Heri Firmansyah

Editor: Bobby Sapulette

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Vaksinasi Covid: Penyuntikan massal tanpa pembatasan sosial ketat 'tidak akan cukup cepat hentikan laju penularan'

Rabu, 30 Jun 2021 14:05

BBC News Indonesia

Kebijakan vaksinasi massal, yang ditargetkan mencapai dua juta orang per hari di bulan Agustus, dinilai tak akan mampu mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19, tanpa pembatasan mobilitas warga yang ketat.

Sejauh ini, pemerintah berkukuh bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro adalah strategi yang paling tepat.

Sementara, menurut pakar kesehatan, tanpa membatasi mobilitas 70% warga di zona merah, vaksinasi massal "tak akan mampu menurunkan lonjakan kasus yang saat ini membebani sejumlah fasilitas kesehatan".

Warga antusias divaksin

Sejumlah daerah menggencarkan vaksinasi Covid-19, di tengah lonjakan kasus yang mencapai hingga 20.000 kasus per hari. Di Solo, Jawa Tengah, masyarakat terlihat berduyun-duyun mendatangi Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk divaksinasi, Selasa, (29/06).

Salah warga yang divaksin adalah Bambang Sulistyono, 46 tahun. "Sudah vaksin saja bisa tertular, apalagi yang tak divaksin.

"Kalau takut tertular [meski sudah divaksin] semua takut, tapi paling tidak kita antisipasi, mengikuti protokol kesehatan, menjaga imun, dan istirahat cukup. Insya Allah kita bisa terhindar," ujar Bambang kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Antusiasme warga menyebabkan kerumumunan saat mereka menunggu proses observasi pasca vaksinasi dan menunggu pemberian sertifikat vaksinasi.

Petugas kepolisian dengan pengeras suara berkali-kali mengimbau warga untuk tidak berkerumun, tapi imbauan itu tampak tidak diindahkan warga.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, vaksinasi massal juga berlangsung, salah satunya di Posko Pelabuhan Paotere. Dari target vaksinasi 100 orang per hari, jumlah orang yang datang ke posko mencapai lebih dari 160 orang, Selasa( 29/06).

Meski demikian, pelaksanaan itu dipuji karena tak menimbulkan kerumunan, sebagaimana dikatakan Puspita Putri, 21 tahun. "Vaksinasinya teratur, berjalan lancar, tak ada yang ricuh," ujar Puspita pada wartawan Faisal di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi, hingga dua juta suntikan per hari, pada Agustus mendatang. Anak-anak usia 12 hingga 17 tahun juga akan diberikan vaksin dalam waktu dekat.

'Tak cukup cepat hentikan penularan'

Namun begitu, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Riris Andono mengatakan kebijakan vaksinasi massal tak akan memberikan dampak segera (immediate) terkait peningkatan kasus saat ini.

"Vaksin itu sebuah prasyarat penting agar kita bisa mengendalikan pandemi, tapi bukan solusi yang immediate karena butuh waktu agar vaksinnya bekerja.

"Yang immediate ya harus menghentikan mobilitas warga karena dengan kecepatan penularan tinggi, kemampuan kita untuk mendeteksi kasus itu mungkin kalah cepat dengan kecepatan penularan," ujar Riris.

Jumlah populasi yang divaksin demi menciptakan kekebalan adalah 70%. Namun, saat ini jumlah masyarakat yang divaksin dua kali baru sekitar 7,3% dari total 188 juta warga yang menjadi target vaksinasi.

Setelah divaksin pun, kekebalan baru tercipta sekitar sebulan sejak dosis kedua, kata Riris. Mereka yang sudah divaksin juga belum pasti kebal dari Covid-19.

Sebelumnya, Tim Mitigasi IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengatakan sebanyak 20 dokter dan 10 perawat meninggal dunia meski sudah divaksin dengan Sinovac.

Vaksin Sinovac yang digunakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

Terkait itu, Risis Andono menyarankan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga, yakni 70% persen warga di zona merah tinggal di rumah, selama dua kali periode penularan, atau sekitar tiga minggu. "Tidak harus seluruh provinsi, tapi juga bisa jadi lebih besar dari provinsi.

"Misalnya DKI harus mencakup greater DKI [Jabodetabek]. Kalau Jawa Barat, itu mungkin kabupaten-kabupaten yang merah atau wilayah aglomerasi yang memang tiap hari ada mobilitas harian," ujar Riris. Tanpa melakukan itu, Riris mengatakan, laju penularan kasus sulit dikendalikan.

"Kita sedang berlomba lari dengan kecepatan penularan. Dengan apa yang kita lakukan sekarang, protokol kesehatan, testing, tracing, itu kita tidak mampu mengejar kecepatan lari penularan. Begitu juga dengan vaksin.

"Kalau penghentian mobilitas tak dilakukan, kita tak akan cukup cepat untuk bisa menghentikan penularannya tadi," ujarnya. Penularan kasus yang cepat membuat sejumah rumah sakit kewalahan.

Di Bogor, Jawa Barat, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) dilaporkan melebihi 90%. Sementara, di Surabaya, keterisian tempat tidur RS rujukan Covid-19 juga mencapai 100%, ujar pemerintah daerah setempat, Kamis (29/06).

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, BOR mestinya tak melewati 60%.

Masih kebijakan PPKM Mikro

Menanggapi itu, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, mengatakan sepakat bahwa kebijakan vaksinasi tidak berdiri sendiri, apalagi dengan cakupan vaksinsi yang masih di bawah 10%.

Namun, dalam pernyataan tertulisnya pada BBC News Indonesia, Siti mengatakan hingga saat ini pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Pada awal pekan ini, pemerintah mengatakan berencana memperketat sejumlah aturan PPKM Mikro. Pusat perbelanjaan atau mal, misalnya, direncanakan hanya boleh buka hingga pukul 17.00 dan restoran hanya boleh melayani takeaway atau pesanan yang dibawa pulang.

Namun, hingga Selasa (29/06), pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut kapan kebijakan itu diberlakukan.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial, epidemiolog Riris Andono menyarankan pemerintah lebih memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan dan pengawasannya. "Aturan operasionalnya harus lebih jelas," ujarnya.

Misalnya, alih-alih membatasi jumlah pengunjung restoran sebanyak 25%, pemerintah lebih baik membuat larangan berkumpul atau bergerombol, misalkan tak boleh lebih dari lima orang. Dengan begitu, aturan pembatasan lebih mudah ditegakkan dan diawasi, katanya.

Wartawan di Solo, Fajar Sodiq, dan wartawan di Makassar, Faisal, berkontribusi dalam laporan ini.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

PPKM Darurat Jakarta Masih Terus Didalami

Rabu, 30 Jun 2021 13:34

KBRN, Jakarta: Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebutkan pendalaman terhadap rencana penerapan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat masih akan dilakukan pihaknya bersama jajaran Menteri terkait. Dia meminta agar warga menunggu hasil dari pendalaman tersebut.

"Belum, tadi kan baru rapat bersama pak Menko bersama para menteri terkait, para Gubernur. Jadi baru dibahas, besok akan didalami kembali nanti kita tunggu saja pengumuman dari pak Menko detilnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului nanti apa yang akan disampaikan oleh pak Menko," ujar Riza di Balaikota Pemprov Jakarta, Rabu (30/6/2021).

Riza menegaskan, prinsipnya dalam situasi lonjakan kasus Covid-19 sekarang ini perlu adanya pengetatan. Meski demikian ia masih belum dapat merinci, pengetatan seperti apa yang bakal diterapkan nantinya dalam PPKM darurat.

"Prinsipnya perlu ada pengetatan, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pak Menko bersama jajaran menganggap perlu ada peningkatan pengetatan dari yang sudah ada, detilnya saya tidak berani menyampaikan sekarang, mungkin besok sudah disampaikan. Kita tunggu saja, besok pagi kami akan ada rapat lagi," ungkap Riza. (imr)

Oleh: Alfreds Tuter

Editor: Syarif Hasan Salampessy

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Dokter Ungkap Gejala COVID-19 Varian Baru Paling Dominan, Bukan Demam!

Rabu, 30 Jun 2021 13:11

Vidya Pinandhita - detikHealth Jakarta - Beragam varian virus Corona terus bermunculan. Di antaranya, varian Delta atau yang sebelumnya disebut varian B1617.2 dan pertama kali ditemukan di India. Sejumlah pihak khawatir, varian Delta menular lebih cepat sehingga gejala COVID-19 varian baru ini penting untuk dikenali. Mengingat, Indonesia kini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19.

Dokter spesialis penyakit dalam, dr Andi Khomeini Takdir, SpPD menyebut, varian Delta memunculkan sejumlah gejala yang sedikit berbeda dari varian-varian yang sudah ada sebelumnya.

Di awal pandemi, gejala paling dominan adalah demam. Namun seiring ditemukannya varian-varian baru termasuk Delta, gejala pada pasien COVID-19 cenderung mengalami perubahan.

"Varian Delta memunculkan gejala-gejala yang sedikit berbeda. Benar, di tahun lalu sampai awal tahun ini lebih identik dengan demam. Tapi sekarang ini lebih identik dengan sakit tenggorokan di awal (infeksi), kemudian hilang penciuman (atau) pembau.

Kemampuan itu beberapa hari akan terganggu," terangnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/6/2021).

Menurutnya, gejala COVID varian baru yang perlu diwaspadai adalah nafas menjadi berat. Pada kondisi seperti ini, pasien membutuhkan tenaga besar untuk menarik nafas.

"Nafas itu menjadi berat, maka itu salah satu parameter yang paling sederhana yang kita bisa (simpulkan) oh ini kayaknya perlu di-rontgen. Tapi terutama, perlu pertolongan dari tenaga kesehatan.

Sebisa mungkin teman-teman yang isolasi mandiri jangan isolasi tanpa pengawasan," ujar dr Andi.

Ia menekankan, cara paling efektif untuk menghadapi munculnya varian-varian baru Corona adalah menggunakan masker.

Menurutnya, masker adalah kunci untuk meminimalkan kebutuhan akan pertolongan dokter dan layanan rumah sakit akibat gejala COVID varian baru, terlebih yang sedang hingga berat.

"Varian apa pun yang kemudian nanti dirilis, kuncinya sebenarnya sederhana, masker. PR-nya kita sudah tahu, itu masker 2 lapis punya proteksi 90 persen which is lebih bagus, lebih tinggi daripada hanya 1 (lapis masker)," tegasnya.
(vyp/up)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Kasus Aktif Covid-19 di Kudus Terus Menurun dalam Tiga Hari Terakhir

Selasa, 29 Jun 2021 11:05

MURIANEWS, Kudus – Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Kabupaten Kudus terus bertambah. Pada Senin (29/6/2021) malam tercatat ada sebanyak 308 pasien yang sudah dinyatakan sembuh.

Selain itu, jumlah pasien konfirmasi baru juga lebih sedikit dari pasien sembuh yakni sebanyak 222 orang. Sementara pasien meninggal bertambah sebanyak 27 orang. “Sehinga membuat kasus aktif menurun lagi.

Jumlahnya kini ada 1.585 orang, untuk jumlah pasien sembuh secara total sudah ada sebanyak 10.997 orang dan pasien meninggal ada sebanyak 1.134, dari total kasus 13.716,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo, Selasa (29/6/2021).

Badai mengatakan, penurunan kasus aktif telah terjadi selama tiga hari ke belakang. Hal tersebut dikarenakan jumlah pasien sembuh selalu melebihi pasien baru. Penurunan, kata dia, sudah dimulai sejak tanggal 26 Juni.

Lebih rinci, Badai mengatakan pada tanggal 26 Juni jumlah aktif berada di angka 1.803, kemudian tanggal 27 Juni menurun di angka 1.694 orang, dan pada tanggal 28 Juni kemarin terdapat 1.585 orang.

“Kasusnya di Kabupaten Kudus mulai melandai dan cenderung menurun ya jika dilihat dari tren beberapa hari belakangan,” terangnya. Sembilan kecamatan di Kabupaten Kudus pun kini dikategorikan sebagai zona oranye penyebaran Covid-19.

Namun secara keseluruhan, Kabupaten Kudus masih dikategorikan sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu pihaknya berharap masyarakat bisa melaksanakan disiplin protokol kesehatan secara baik dan benar.

Penerapan prokesnya, seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. “ Serta mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, sehingga bisa memutus rantai penularan virus ini,” jelas Badai.

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Varian Lambda Belum Ada, Ini 211 Kasus COVID-19 Varian Berbahaya di Indonesia

Selasa, 29 Jun 2021 09:15

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth Jakarta - Varian lambda disebut besar kemungkinan masuk daftar variant of concern (VoC). Hal ini dikarenakan beberapa mutasi di turunan varian tersebut mirip dengan sejumlah variant of concern.

Terlebih, menurut ahli, varian lambda sudah ditemukan menyebar ke 29 negara. Sementara, WHO hingga kini masih mengklasifikasikan varian lambda sebagai variant of interest (VoI).

"Mengingat VOI ini telah menyebar dengan cepat di Peru, Ekuador, Chili, dan Argentina, kami percaya bahwa ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi variant of concern," jelas peneliti Brasil dalam jurnal medRxiv, dikutip dari News Medical.

Sudahkah varian lambda masuk Indonesia?

Hingga kini, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan belum ada laporan varian lambda di Indonesia.

"Belum (ada varian lambda)," demikian konfirmasi singkat kepada detikcom Selasa (29/6/2021).

Sementara, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 20 Juni 2021, jumlah varian baru Corona yang diwaspadai dunia sebanyak 211 kasus.

Variant of concern (VoC) seperti varian Alpha (Corona B117) tercatat 45 kasus, disusul varian Beta (Corona B1351) enam kasus, dan paling banyak adalah varian Delta (B16172) 160 kasus.

COVID-19 Makin Beragam! Ini Beda Varian Lambda, Delta, Kappa, Dkk Foto: infografis detikHealth

Sebaran detail kasus variant of concern (VoC) adalah sebagai berikut.

Varian Alpha

Sumatera Utara: 2 kasus
Riau: 1 kasus
Kepulauan Riau: 1 kasus
Sumatera Selatan: 1 kasus
DKI Jakarta: 33 kasus
Jawa Barat: 2 kasus
Jawa Tengah: 1 kasus
Jawa Timur: 2 kasus
Bali: 1 kasus
Kalimantan Selatan: 1 kasus

Varian Beta

DKI Jakarta: 4 kasus
Jawa Timur: 1 kasus
Bali: 1 kasus

Varian Delta

Sumatera Selatan: 3 kasus
Banten: 2 kasus
Jawa Barat: 1 kasus
Jawa Tengah: 80 kasus
Jawa Timur: 10 kasus

COVID-19 Makin Beragam! Ini Beda Varian Lambda, Delta, Kappa, Dkk Foto: infografis detikHealth

(naf/up)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

117 Orang Tanpa Masker Diamankan Satpol PP

Selasa, 29 Jun 2021 08:59

KBRN, Jakarta: Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, hari ini kembali melakukan kegiatan penertiban masker (tibmask).

Sedikitnya mereka berhasil mengamankan 117 orang pelanggar yang tidak pakai masker saat berada di luar rumah atau di tempat umum.

Kasatpol PPP Kecamatan Tanah Abang, Budi Salamun, mengatakan, pihaknya menerjunkan sekitar 8 hingga 10 personel di setiap titik lokasi, dibantu petugas TNI, Polri serta aparatur kelurahan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) setempat.

"Kegiatan tertib masker (tibmask) digelar di pemukiman warga dan ruas jalan yang tersebar di tujuh kelurahan se Kecamatan Tanah Abang," kata Budi Salamun dilansir Berita Jakarta, Senin (28/6/2021).

Ia menjelaskan, ratusan warga yang terjaring operasi tertib masker di tujuh lokasi kelurahan, masing-masing Kebon Melati 18 orang, Petamburan 20 orang, Kampung Bali 26 orang, Bendungan Hilir 16 orang, Karet Tengsin 16 orang dan Gelora 10 orang.

“Dari 117 pelanggar, satu dikenakan sanksi denda, sedangkan sisanya (116) disanksi kerja sosial menyapu jalanan," tegasnya.

Ia menambahkan, Satpol PP Kecamatan Tanah Abang juga menggelar pengawasan protokol kesehatan ke 39 lokasi tempat usaha dan perkantoran.

“Kami memberikan surat teguran kepada dua pemilik usaha yang melanggar Prokes. Sisanya, 37 tempat usaha tidak ditemukan pelanggaran," pungkasnya. (Miechell Octovy Koagouw)

Oleh: Eko Sulestyono

Editor: Nugroho

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Halaman 27 dari 53