Danar Widiyanto YOGYA, KRJOGJA.com – Covid-19 varian B.1617.2 atau delta belum terdeteksi di DIY sejauh ini, namun bukan berarti varian tersebut belum ada.

Hal inilah yang perlu ditekankan kepada masyarakat DIY bahwasanya virus Corona varian delta belum terdeteksi bukan berarti tidak ada.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) terutama sampel kasus Covid-19 di DIY yang sedang tinggi-tingginya pada Juni 2021 ini.

“Kita diminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar fokus membantu kasus Covid-19 di Kudus. Kemudian kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY untuk sampel-sampel kasus Covid-19 yang melonjak tajam di DIY pada Juni 2021 ini.

Virus Corona varian delta belum terdeteksi sampai saat ini, tapi bukan berarti belum ada, itu yang ditekankan lagi ke masyarakat,” papar Ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM dr Gunadi Sp BA PhD di Yogyakarta, Jumat (25/6/2021).

Gunadi menyatakan pihaknya mengambil dan me-running sampai ada bukti pemeriksaan WGS dari sampel ini. Jika belum ada hasil bukti pemeriksaan WGS tersebut, pihaknya belum bisa menyatakan varian delta sudah masuk di DIY.

Terlebih dengan mobilitas yang sulit dikendalikan saat ini, dipastikan meningkatkan.

“Dari sampel-sampel itu mungkin kita bisa ambil, kita running dulu sampai ada bukti Genome Sequencing. Belum ada, ya kita belum bisa mengatakan sudah masuk atau belum,,” tegasnya.

Perihal WGS ini, Gunadi menyampaikan terdapat sekitar 30 sampel di DIY yang diperiksa. Sampel tersebut akan dites bersamaan dengan 20 sampel Corona kasus anak-anak dari Solo, Jawa Tengah sehingga pihaknya masih menunggu sampel dari Solo Raya.

“Kalau running 48 sampel maka yang diperlukan sampling 20 tapi sisanya kan sayang tetapi habis itu tidak bisa dipakai langsung hilang. Pemeriksaan WGS membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga minggu setelah semua sampel diterima dan peluang terjadinya transmisi lokal,” imbuhnya.

Covid-19 yang sudah ada mempunyai empat varian alpha, beta, gamma dan delta, sedangkan varian yang sudah ada di Indonesia adalah alpha, beta dan delta.

Tetapi sekarang yang mendominasi adalah varian delta yang sudah terdeteksi terutama di DKI Jakarta, Bangkalan, Kudus dan Karawang karena sudah terjadi transmisi lokal dan mobilitas sulit dibatasi serta bed occupancy rate (BOR) meningkat. (Ira)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander Ginting memprediksi kasus Covid-19 di Indonesia akan melandai pada pertengahan Juli 2021.

Hal ini bisa tercapai apabila pengendalian Covid-19 berdasarkan zonasi dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dimaksimalkan.

"Kalau misalnya zonasi-zonasi ini bisa dikunci, itu pertengahan Juli tentunya sudah mulai ada pelandaian," ujar Alexander dalam diskusi bertajuk Covid Gawat Darurat pada Sabtu (26/6).

Sementara, daerah yang masuk kategori zona hijau dapat sedikit melonggarkan aktivitas warga dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Apabila kepala daerah melakukan pengendalian Covid-19 sesuai instruksi penerapan PPKM Mikro, maka kasus diharapkan melandai sekitar pertengahan Juli mendatang.

Namun, Alexander mengkhawatirkan adanya momen perayaan keagamaan dan budaya yang dapat memicu peningkatan mobilitas masyarakat. Sehingga, aktivitas warga dapat kembali menyebabkan penyebaran virus corona dan lonjakan kasus positif Covid-19.

"Sepanjang kita masih saling menularkan virus ini existing, tapi kalau kita sudah saling tidak menularkan lagi maka virus ini juga tidak punya jalan untuk bereplikasi," kata Alexander.

Data per 25 Juni menunjukkan, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.072.867 kasus dengan kasus aktif 181.435 kasus. Ada 1.835.061 kasus sembuh, sedangkan kasus meninggal dilaporkan sebanyak 56.371 kasus.

JAKARTA (VOA) — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mengkaji kemungkinan pemberian vaksin COVID-19 untuk anak berusia di bawah 18 tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebijakan itu ditempuh seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air dan semakin banyak kelompok anak berusia 18 tahun ke bawah yang terjangkit virus corona.

Kemenkes saat ini sedang melakukan penelitian mengenai tingkat severity atau keparahan terhadap anak usia di bawah 18 tahun di Indonesia yang tertular virus corona.

Ia menjelaskan, berdasarkan data global, anak usia 18 tahun ke bawah yang terpapar COVID-19 menunjukkan 99 persen sembuh dibandingkan dengan kelompok usia dewasa atau 18 tahun ke atas.

Maka dari itu, pihaknya saat ini sedang mengkaji vaksin-vaksin COVID-19 mana saja yang sudah memiliki emergency use of authorization (EUA) untuk diberikan kepada anak di bawah 18 tahun.

“Yang sudah kita amati sekarang yang ada di list kita, yakni Sinovac, yang bisa antara umur 3-17 tahun, kemudian Pfizer yang bisa umur 12-17 tahun. Itu sudah keluar EUA-nya,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Jumat (25/6).

Budi mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan badan independen Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait pemberian vaksin COVID-19 kepada anak.

Selain itu, Kemenkes juga akan melihat bagaimana negara-negara lain, seperti Eropa dan Amerika Serikat, dalam melakukan vaksinasi ini kepada anak-anak di bawah 18 tahun tersebut.

“Dan di grup mana mereka memberikan sehingga dengan demikian kita bisa mengeluarkan keputusan yang komprehensif berdasarkan data yang ada di kita, data penggunaan atau policy di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehatan EUA yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut,” jelasnya.

Vaksinasi Anak Tidak Mudah

Ketua ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro, mengonfirmasi diskusi antara pihaknya dengan Kemenkes terkait pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak-anak.

Ia menegaskan jika rencana vaksinasi pada anak usia di bawah 18 tahun direalisasikan, maka hal ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keamanannya.

“Jadi kalau pun untuk anak, kita akan kelompokkan. Kelompok yang besar-besar dulu seperti umur 12-17 tahun, terus nanti yang umur 6-11 tahun. Baru nanti di bawah 5 tahun," kata Sri Rezeki Hadinegoro kepada VOA.

Jadi, tambahnya, akan ada tiga kelompok yang mungkin berbeda-beda waktu pelaksanan vaksinasinya.

"Karena ini kan vaksin baru ya. Kita musti coba dulu di anak yang lebih besar, aman atau tidak? kalau bagus baru kita (beri) ke adiknya, baru nanti ke bawahnya lagi. Jadi secara bertahap,” ungkap Sri.

Meski begitu, ia tidak bisa memastikan kapan hal ini akan dilakukan, mengingat masih banyak data dan penelitian yang harus dipelajari untuk memastikan agar pemberian vaksin COVID-19 ini aman. Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa teknis pelaksanaannya nanti tidak akan mudah.

“Dan pelaksanaannya gak gampang, sekarang aja yang dewasa belum selesai. Kita musti pikirkan pemberiannya mau gimana? Apakah lewat sekolah, atau bukan.

Biasanya kan imunisasi anak-anak sekolah ini lewat sekolah, kita kan sudah punya strukturnya, apakah kita mau pakai itu atau bagaimana? karena kan sekolah belum buka. Jadi itu kan harus dibicarakan, makanya ini belum matang,” katanya.

Ditambahkannya, yang harus dipikirkan pemerintah selanjutnya adalah masalah logistik, yakni ketersediaan vaksin itu sendiri. Pasalnya, stok vaksin COVID-19 masih terbatas dan banyak negara yang masih memperebutkan vaksin COVID-19 ini.

“Lalu bagaiimana pemberiannya? Apakah sama seperti orang dewasa atau bagaimana? Pang paling penting sistem imun anak-anak itu kan beda sama orang dewasa. Kalau di atas 12 tahun hampir seperti dewasa, tapi kalau di bawah 12 tahun, kan beda. Ini kita musti hati-hati juga,” pungkasnya. [gi/ah]

Jakarta, NAWACITAPOST – Penyekatan yang dilakukan di jembatan Suramadu 5 Juni lalu menjadi kontroversi yang berakhir demonstrasi. Demonstrasi dilakukan sejumlah warga pada Senin (21/6/2021) karena menganggap penyekatan sebagai tindakan diskriminatif.

Kebijakan tersebut mengharuskan pengguna jalan yang melintasi Suramadu menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19, atau menjalani tes antigen dan dinyatakan nonreaktif agar dapat melintasi Suramadu.

Penerapan keputusan itu menuai kontroversi dari beberapa warga Madura, pasalnya waktu pengguna jalan tersita banyak hanya untuk mengantri swab antigen, selain itu kebijakan dianggap tidak efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut, posko penyekatan dipindah dari Suramadu ke Bangkalan, kini kebijakan terebut diterapkan di 8 Desa yang masuk ke dalam 5 kecamatan PPKM mikro di Provinsi Jatim.

Bangkalan merupakan wilayah yang menjadi zona merah tunggal di Jawa Timur. Hal ini membuat kebijakan itu terpaksa diambil, terlebih varian Delta sudah terdeteksi di daerah tersebut.

Benar adanya, sekitar 1.500 orang menunjukkan gejala reaktif saat 15 hari pertama pemberlakuan kebijakan.

Predikat zona merah ini berdasarkan data kasus Covid-19 yang meningkat di Jawa Timur, per tanggal 21 Juni 2021 dari total jumlah 4.808 kasus, Bangkalan menyumbang angka 18,5 persennya.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berjuang menekan penyebaran Covid-19, dan berusaha menangurangi angka kematian terbanyak akibat Covid-19 dari Jawa Timur.

JAKARTA, iNews.id - Sepuluh hari di Wisma Atlet, dokter mendiagnosis salah satu pasien untuk dapat pulang ke rumah dan melanjutkan isolasi mandiri selama tujuh hari.

Dia pun terlihat lelah lantaran harus mengecek kondisi pasien di tiga lantai sekaligus.  Setelah dilakukan diagnosa, perawat memberikan surat bukti isolasi mandiri beserta hasil PCR yang membuktikan pasien sudah tidak memiliki gejala spesifik dan dapat ditangani dirumah.

"Ini sudah bisa pulang dan kondisinya sudah tidak ada gejala lagi. Perbanyak minum vitamin dan isolasi lagi ya dirumah," kata salah satu perawat, Anis di Wisma Atlet Tower 6, Rabu,(23/06/2021). Kegigihan para tenaga medis patut diacungi jempol.

Walaupun jumlah perawat dan dokter yang sedikit, tidak menjadi halangan untuk memberikan berbagai pelayanan kepada pasien Covid-19.

"Kami (perawat) yang berjaga di setiap lantai dengan jumlah pasien Covid-19 mencapai 70 orang hanya dua orang dan dokter tidak dapat stand by karena bertanggung jawab untuk tiga lantai," kata Anis.

250 Relawan Diterjunkan sebagai Tenaga Perawat di RS Darurat Wisma Atlet Pasien dituntut dapat lebih mandiri untuk mengurus berbagai kesehariannya selama melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet.

Misalnya dalam hal mengambil obat dan makanan sendiri di depan poliklinik.  Hal menarik lainnya di saat makanan (dalam bentuk nasi kotak) beserta snack yang disediakan itu diharuskan untuk diambil masing-masing.

Seringkali ada saja beberapa pasien yang tidak kebagian makanan dan mengeluhkan hal ini kepada perawat.  "Suster saya dan teman saya tidak dapat makan siang, terimakasih,"ujar salah satu pasien Covid-19. 

Namun perawat menyebut hal ini bukan tanggung jawab para tenaga medis dan berharap agar pasien lebih cepat tanggap dalam permasalahan tersebut.  "Selamat pagi ibu bapak, untuk snack bisa diambil di depan ruang perawat ya. 1 orang 1 ya ambilnya, jangan lebih.

Jika ada yang ambil lebih dan yang lain tidak dapat di luar tangung jawab kami terimakasih," tulis pesan salah satu perawat di Tower 6.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq