PATI ( Sigijateng.id ) – Bupati Pati Haryanto menyatakan sebanyak 4.000 karyawan PT Dua Kelinci akan divaksin setelah sebanyak 652 orang perusahaan di di Pati Jawa Tengah ini dipastikan terpapar Covid-19.  

“Karyawan yang sehat disiapkan untuk divaksin. Jumlahnya sekitar 4000-an orang. InsyaAllah tak masalah semua OTG, keluarga, tetangga dijaga agar tidak ketularan. Mereka yang diisolasi, logistiknya tercukupi,” kata bupati dikutip dari smol.id, Sabtu (19/6/2021).

Dikabarkan sebelumnya, Tim Satgas Covid-19 melakukan swab secara menyeluruh kepada karyawan PT Dua Kelinci, dan dipastikan sebanyak 652 karyawannya terkonfirmasi positif vid-19.

Menurut Tofan R, tim Siaga Covid-19 PT Dua Kelinci, swab dilakukan menyusul diketahuina ada dua orang karyawan asal kudus yang positif.

Pihak perusahaan kemudian mengambil langkah untuk melakukan swab antigen kepada seluruh karyawan. Hasilnya, 652 karyawan memang positif Covid-19.

“Berdasarkan data itu, kami bisa menangani karyawan yang positif lebih sistematis. Karena sebagian besar hanya OTG dan gejala ringan, sehingga hanya butuh isolasi mandiri dan perawatan yang bisa kami berikan secara maksimal,” papar dia.

Pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini ke Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten. Selanjutnya Satgas yang dipimpin Bupati Pati Haryanto pun, melakukan pengecekan di perusahaan yang berada di Jalan Raya Pati-Kudus itu.

Bupati Haryanto mengatakan, dari data yang ada, saat swab antigen massal dilaksanakan, karyawan asal Kudus yang positif ada sebanyak 114 orang, sedangkan karyawan dari Pati yang positif sebanyak 538 orang.

Dikatakan dia, dengan semakin banyaknya warga yang terdeteksi, justru akan lebih baik. Dan bisa dipastikan penanganannya segera dilakukan, sehingga tidak akan meluas.

“Kami sudah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan, untuk langkah antisipasi agar tak semakin meluas. Salah satunya dengan penataan karyawan. Bila sebelumnya pegawai yang masuk dengan sistem shif dengan jumlah 50 persen, nantinya menjadi 30 – 25 persen saja. Tujuannya agar covid-19 tidak semakin menyebar,” kata dia.

Haryanto juga menyebutkan, langkah perusahaan juga sudah cukup baik, dengan menyediakan tempat isolasi. Sementara untuk yang menjalani isolasi di rumah, utamanya di Kecamatan Margorejo, akan dilakukan pemantauan.

“Mereka akan kami pastikan isolasi mandirinya tidak dicampur dengan keluarga. Yang campur akan diedukasi Muspika. Kami akan upayakan melakukan tracing di Desa Jambean Kidul, dan yang lainnya,” terang bupati.

Bupati mengatakan, karyawan yang isolasi mandiri maupun isolasi terpusat diawasi ketat. Sementara karyawan yang sehat kerja di pabrik (bagian produksi) shif-nya diperkecil. (asz)

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Indonesia mengalami lonjakan penularan virus Corona. Wacana lockdown mulai mengemuka lagi. Begini beda lockdown, PSBB, dan PPKM mikro.

Rencana lockdown jelas terdengar dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X. Istilah lockdown mulai populer lagi saat kasus COVID-19 meningkat di negara ini.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Indonesia menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat. Secara nasional, Indonesia tidak lockdown atau PSBB ketat sampai saat ini. Indonesia menerapkan PPKM mikro.

Ini ditegaskan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito. "Laksanakan saja kebijakan PPKM mikro yang ada dengan disiplin dan konsisten," kata Wiku, Sabtu (19/6/2021).

Begini perbedaan lockdown, PSBB, dan PPKM mikro:

1. Lockdown

Lockdown adalah istilah Bahasa Inggris yang bermakna penguncian supaya tidak ada orang yang bisa keluar-masuk suatu tempat. Lockdown juga bermakna penghentian mobilitas masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berbicara soal ini.

"Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah, transportasi semuanya berhenti, baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya, kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya, nah ini yang kita tidak mengambil jalan yang itu," kata Jokowi di Pulau Galang, 1 April 2020 lalu.

Ini adalah istilah populer yang tidak tercantum dalam undang-undang. Di Indonesia, lockdown setara dengan karantina wilayah. Istilah 'karantina wilayah' tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup warga yang kena lockdown dijamin oleh pemerintah pusat. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut.

"Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait," demikian bunyi Pasal 55.

2. PSBB

PSBB, sebagaimana diketahui, adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, ditandatangani Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat Terawan Agus Putranto, pada 3 April 2020.

Berdasarkan Permenkes tersebut, PSBB adalah pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19.

Satu wilayah dapat menetapkan PSBB asalkan memenuhi syarat, yakni jumlah kasus dan jumlah kematian COVID-19 meningkat dan menyebar signifikan dengan cepat dan ada kaitan dengan wilayah lain.

Mekanisme kebijakannya, gubernur/bupati/walikota mengusulkan PSBB, menteri menetapkan persetujuan, dan PSBB diterapkan di lingkup wilayah tertentu (provinsi, kabupaten, atau kota).

PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

3. PPKM dan PPKM mikro

PPKM adalah singaktan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM adalah istilah yang muncul setelah PSBB.

PPKM bersifat mikro alias per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus COVID-19. Ini pernah dijelaskan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, 7 Januari 2021.

"Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Airlangga.

PPKM Mikro tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021. Dalam Inmendagri dijelaskan, PPKM mikro diterapkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Ada konsep zonasi yang menjadi panduan pengendalian, yakni zona hijau yang tanpa kasus COVID-19, zona kuning, zona oranye, hingga zona merah yang paling parah terkena kasus COVID-19.

Dalam Inmendagri tersebut, disebut pula istilah PPKM Kabupaten/Kota. Isinya adalah:

- Aktivitas perkantoran WFH 50%
- sekolah daring dan luring dibuka dengan protokol ketat, diawali secara berathap dengan proyek percontohan terlebih dulu.
- sektor esensial dapat beroperasi 100%
- restoran kapasitas 50%
- pusat perbelanjaan maksimal pukul 21.00
- tempat ibadah kapasitas 50%
- kegiatan sosial budaya dan seni yang menimbulkan kerumunan maksimal 25%
- pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum

Sebagaimana diberitakan detikcom, sejak 1 Juni seluruh provinisi di Indonesia menerapkan PPKM. Pengajuan pembatasan PPKM berada di tangan pemerintah pusat.

(dnu/idh)

MURIANEWS, Kudus – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kudus mencatat adanya penambahan pasien baru, pasien sembuh, dan pasien meninggal pada Jumat (19/6/2021) malam.

Kabar baiknya, jumlah pasien sembuh lebih banyak dari pasien baru. Sehingga membuat jumlah pasien aktif menurun walau tak signifikan. Rinciannya, adalah 237 pasien konfirmasi baru, 256 pasien yang telah sembuh, dan 26 pasien konfirmasi yang meninggal dunia.

“Penambahan di tiga kategori tersebut, menjadikan jumlah kasus aktif kembali menurun di 1.922 orang, atau menurun sebanyak 45 pasien,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo, Sabtu (19/6/2021).

Sementara untuk akumulasi, lanjutnya, hingga Sabtu pagi, total kasus ada sebanyak 11.634 orang yang terkonfirmasi Covid-19. Untuk jumlah pasien sembuh, kini berada di angka 8.744 orang. Kemudian pasien meninggal berada di angka 968 orang.

“Sementara jumlah pasien aktif yang kami sebutkan tadi, 1.922 orang. Dari jumlah itu 1.530 pasien menjalani isolasi mandiri dan 392 lainnya dalam perawatan di rumah sakit,” rincinya.

Kabupaten Kudus, lanjut Badai, juga masih mengawasi setidaknya 5.789 kontak erat pasien Covid-19, 380 suspek yang masih menunggu hasil swab-PCR, dan 189 probable.

“Oleh karena itu kami harapkan masyarakat bisa melaksanakan disiplin protokol kesehatan secara baik dan benar,” katanya.

Penerapan prokesnya, seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. “sehingga bisa memutus rantai penularan virus ini,” lanjut Badai.

Para pasien yang kini menjalani isolasi pun diharapkan bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga klaster keluarga bisa dihindari. “Pasien yang tengah dirawat juga kami upayakan kesembuhannya,” jelas dia.

Kabupaten Kudus sendiri kini tengah menerapkan kebijakan sepekan di rumah saja guna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pelaksanaannya sudah berjalan hingga akhir pekan ini.  

Reporter: Anggara Jiwandhana

Editor: Ali Muntoha

SURABAYA, KOMPAS.TV – Penumpukan pengendara terjadi di pos penyekatan Suramadu arah Madura pada Jumat Dini Hari (18/6)

Akibat penumpukan tersebut memicu emosi pengendara yang menunggu antrian swab tes.

Dalam video yang beredar terlihat para pengendara merusak meja, kursi yang ada di pos swab tes massal Suramadu.

Aparat keamanan yang bertugas berusaha amankan situasi, namun karena banyaknya jumlah pengendara situasi sempat berlangsung memanas.

Kapolres Tanjung Perak AKBP Ganis Setyaningrum menyampaikan kisruh yang terjadi dinihari hingga menjelang pagi tadi dipicu penumpukan pengendara yang sebagian tidak sabar dengan antrian.

“Tadi itu terjadi karena semua masyarakat ingin cepat dilayani, tidak sabar dan buru-buru sehingga terjadi miss komunikasi namun kami yang berjaga di sini segera mengurai kepadatan tersebut. Dan kepqda pihak yang tadi kita beri pelayanan dan data saat ini sedang kita tindak lanjuti,”ungkap AKBP Ganis

Ganis jelaskan petugas yang berjaga sudah sesuai prosedur dan arahan melaksanakan tugas, namun karena pengendara yang tidak sabar akhirnya terjadi perusakan pos swab.

AKBP Ganis menambahkan dari insiden tersebut tidak ada warga yang diamankan, namun pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat maupun para pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu masuk Surabaya untuk bersabar dan kooperatif mengikuti prosedur yang ada.

“Sementara pelaksanaan kegiatan penyekatan ini tentunya untuk masyarakat biar sehat. Kami sudah melaksanakan sesuai SOP yang ada. Kami laksanakan 1x24 jam untuk mereka yang belum swab atau memiliki surat rapid test antigen,"

Video Editor: Noval

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau agar umat Islam untuk menghindari aktivitas di tempat ibadah seperti di masjid dan musala sementara waktu imbas penularan virus Corona (Covid-19) yang tengah melonjak.

Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini mengimbau agar umat Islam beribadah di rumah untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Mari kita tunda dan hindari kegiatan-kegiatan yang bersifat kolosal, berkumpul dan bergerombol. Segala aktivitas keagamaan bisa dilakukan di rumah demi keamanan bersama," kata Helmy dalam keterangan resminya, Jumat (18/6).

Ia juga mendorong peran aktif tokoh agama untuk menjadi teladan mengampanyekan dan mempraktikkan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah Covid-19

"Kami juga meminta kepada segenap jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama dari wilayah sampai ranting agar aktif ikut mensosialisasikan protokol dan imbauan pemerintah melalui sarana-sarana yang dimiliki. Antara lain dengan speaker, toa, media sosial dan lain sebagainya," kata dia.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga mengimbau agar umat yang berada di zona merah penularan corona untuk menghindari kerumunan, termasuk di rumah ibadah.

Imbauan itu sejalan dengan edaran Menteri Agama agar seluruh kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari virus Corona.

"Sama, untuk zona merah sementara menghindari kerumunan termasuk di tempat ibadah," kata Dadang kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Dadang menilai melonjaknya Covid-19 belakangan ini karena keteledoran semua pihak. Pasalnya, protokol kesehatan yang seharusnya dipatuhi justru mulai diabaikan.

Ia lantas meminta semua pihak bisa menahan diri untuk selalu menggunakan prokes termasuk di mall, pasar, tempat rekreasi dan di rumah ibadah.

"Sangat memprihatinkan. Karena keteledoran kita semua abai pada prokes," kata dia.

 Belakangan ini Indonesia mengalami lonjakan penularan virus corona. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa lonjakan kasus usai Libur Lebaran 2021 lebih tinggi dari Lebaran tahun lalu.

Pada pekan keempat usai Lebaran 2020, kasus naik 93,11 persen, sementara tahun ini naik hingga 112,22 persen.

(rzr/bmw)

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya bakal menggelar patroli gabungan dalam rangka menegakkan penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di masyarakat.

Patroli masif akan dilakukan bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta menyusul terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan patroli ini akan diawali dengan pelaksanaan apel bersama di Monas pada Jumat (18/6) sore.

"Nanti sore kami akan apel di Monas, kita akan sama-sama nanti apel, di sana kita lakukan patroli masif termasuk di dalamnya adalah yustisi," tutur Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat (18/6). 

Petugas yang terjun ke lapangan juga akan membagikan masker kepada masyarakat.

"Kembali lagi bagaimana kita mengingatkan masyarakat, kerumunan kita bubarkan, pengetatan PPKM berskala mikro ini, dengan aturan-aturan itu yang kita tegakkan sekarang untuk mendisiplinkan masyarakat," ucap Yusri.

Diketahui, kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada Kamis (17/6) kemarin, tercatat kasus positif harian Covid-19 DKI Jakarta mencapai 4.144 orang.

Menyikapi hal ini, Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menggelar rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dihadapkan kepada dua target yang harus dicapai oleh DKI, yaitu herd immunity dan PPKM," kata Mulyo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/6).

(mjo/bmw)

BETANEWS.ID, KUDUS – Pabrik Rokok (PR) Sukun targetkan bisa melakukan vaksinasi sekitar 13.800 masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kudus. Melalui Klinik Pratama Sukun Grup (KPSG), target vaksinasi tersebut sangat mungkin bisa dicapai secara cepat.

Kepala KPSG Sunaryo Gana menjelaskan, PR Sukun telah memvaksin hampir seluruh karyawan sekitar 6.000 orang. Salain itu, PR Sukun juga telah melakukan vaksinasi terhadap lansia, pelayan publik. Kini, giliran masyarakat umum yang disasar untuk mendapatkan vaksinasi.

“Kami pertama melakukan vaksinasi kepada lansia di pertengahan April, ada sebanyak 1.500 orang, lalu layanan publik, dan sekarang masyarakat umum. Sampai hari ini, target kami ada sekitar 1.300 an masyarakat umum bisa divaksin. Target kami secara keseluruhan ada 13.800 an warga bisa divaksin,” jelas Sunaryo.

Pihaknya berharap, dalam sepekan ini, target vaksinasi bisa tercapai. Pihaknya mengharap masyarakat mau ikut menyukseskan kegiatan vaksinasi ini dan tidak termakan berita hoaks yang tersebar di masyarakat tentang dampak negatif vaksin.

“Kami juga meminta dukungan dari TNI, Polri, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk ikut mendukung menyukseskan kegiatan vaksinasi ini,” tuturnya.

Sunaryo menambahkan, usai Lebaran lalu, semua karyawan PR Sukun telah dites untuk mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak. Hasil tes menunjukkan, 0,8 persen dinyatakan reaktif.

“Ada sekitar 43 orang yang terkonfirmasi positif. Kita arahkan mereka untuk melakukan isolasi terpusat. Kita sediakan sembako, obat, dan uang transportasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga berharap agar testing dan tracing di Kudus bisa lebih gencar dilakukan. Hal itu diyakini bisa lebih cepat memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Corporate Secretary PR Sukun Deka Hendratmanto menjelaskan, sejak akhir 2020, PR Sukun telah mengikuti anjuran Pemkab Kudus terkait PPKM Mikro bagi perusahaan. Salah satunya dengan membagi jam kerja karyawan dalam tiga sift.

“Sejak Pemkab memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, kami sudah melaksanakannya. Sejak awal tahun kami sudah melakukan modifikasi pengaturan sift kerja,” jelas Deka.

Deka menyebut, PR Sukun memiliki sekitar 6.000 karyawan, dan nyaris semuanya telah divaksin. Jika ada yang belum divaksin, pihaknya menyebut disebabkan karena mereka tidak lolos saat melakukan skrining. Selain itu juga disebabkan ada yang masih menjalani isolasi mandiri.

“Jadi saat ini kami juga sedang menyelesaikan bagi karyawan yang belum divaksin,” katanya.

Editor: Suwoko