BBC News Indonesia

Seorang ahli penyakit menular mengaku khawatir bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami ledakan 'bom waktu Covid-19' dalam dua hingga tiga pekan mendatang, jika pemerintah gagal mengantisipasinya.

Kekhawatiran ini dilatari beberapa fakta, seperti kembali melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah, menipisnya ketersediaan tempat tidur, hingga memburuknya jumlah pelacakan dan pengujian.

"Kemungkinan terburuknya adalah lonjakan kasus yang sangat besar. Tidak pada akhir Juni ini, tapi setelahnya, terutama jika (antisipasi) tidak dipersiapkan," kata ahli penyakit menular dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

Dia juga menganggap kebijakan yang tidak tepat kemungkinan akan memperburuk situasi, di mana pandemi semakin lama, serta kemungkinan terburuk berupa lonjakan kasus yang diperkirakan mencapai ratusan ribu per hari.

Pemerintah pusat, melalui Satgas Penanganan Covid-19, telah mengimbau pemerintah daerah saling bekerja sama mengenai pemindahan pasien, logistik, serta penambahan kapasitas di rumah sakit.

"Saya minta pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan buka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan, untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Jumat (11/06).

 

Covid-19

Tim satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Besar melakukan swab antigen pada warga yang terjaring razia protokol kesehatan di jalan nasional Banda Aceh - Meulaboh, Lhoknga, Aceh Besar, Aceh, Minggu (13/06). IRWANSYAH PUTRA/ANTARA FOTO

 

Data Satgas menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Pulau Jawa selama 10 hari belakangan melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60%.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia Gardenia, mengakui sejumlah daerah mulai melaporkan lonjakan temuan kasus Covid-19 yang ditandai kenaikan drastis tingkat keterisian tempat tidur.

Di Jawa Tengah misalnya, BOR isolasi menyentuh angka 66,89%, sementara di DKI Jakarta tercatat 62,13%.

'Tak seperti India, tapi bisa ratusan ribu sehari'

Dalam beberapa hari berakhir, grafik kasus infeksi virus corona merangkak naik, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit menembus 60% dan, klaster-klaster bermunculan di pelbagai daerah.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, jika pemerintah gagal mengantipasi lonjakan kasus itu, dia mengkhawatirkan terjadi "lonjakan yang sangat besar".

 

Covid-19

Relawan memberikan makan siang kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di perumahan villa mutiara gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/06). FAKHRI HERMANSYAH/ANTARA FOTO

 

Hal itu dia utarakan berdasarkan beberapa fakta, seperti kembali melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah, menipisnya ketersediaan tempat tidur, hingga memburuknya jumlah pelacakan dan pengujian.

"Kemungkinan terburuknya adalah lonjakan kasus yang sangat besar. Tidak pada akhir Juni ini, tapi setelahnya, terutama jika (antisipasi) tidak dipersiapkan.

"Dan terutama lagi, tidak terkendalinya varian baru yakni khususnya Delta, yang ditemukan di India, atau mungkin ada varian baru lain yang lebih merugikan," ungkap Dicky kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

"Ini artinya kita bisa punya potensi, kalau seperti India, saya belum bisa melihat. Tapi setidaknya mendekati skala besar, kasusnya besar, ratusan ribu sehari, ya bisa. Itu bisa terjadi untuk Indonesia," lanjut Dicky.

Data Satgas Penanganan Covid-19 dalam 10 hari terakhir di Pulau Jawa menunjukkan kasus di DKI Jakarta meningkat hingga 302%. Lonjakan kasus juga terjadi di Yogyakarta yang melejit 107% serta Jawa Timur meningkat 89%.

 

Covid-19

Tenaga kesehatan memimpin senam kebugaran untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi di Gedung BLK, Manggahang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/06). RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO

 

Lingkaran merah juga tampak pada peta sebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Tiga daerah dengan tingkat penyebaran virus corona paling tinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Angka penambahan kasus harian selama dua hari berturut selalu menembus delapan ribu orang.

Rinciannya pada 10 Juni terdapat 8.892 kasus dan 11 Juni ada 8.083 kasus. Adapun pada Sabtu (12/6) sempat di angka 7.465 kasus dan Minggu (13/6) kembali naik mencatatkan 9.868 kasus.

Mengapa pemerintah menyatakan 'alarm kegawatan pandemi'?

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, selain adanya penambahan kasus harian, indikator lain yang disebutnya "patut dijadikan pertanda menyalakan alarm kegawatan pandemi" adalah tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Data Satgas menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR di Pulau Jawa selama 10 hari belakangan melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60%.

Di Jawa Tengah, misalnya, BOR isolasi menyentuh angka 66,89%, sementara di DKI Jakarta tercatat 62,13%.

Itulah sebabnya, Wiku pun mengimbau pemerintah daerah untuk saling bekerja sama bukan hanya soal pemindahan pasien, melainkan juga perbantuan operasional serta logistik.

 

Covid-19

Satgas COVID-19 memberikan peringatan kepada salah satu keluarga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di RT 05 RW 01 Kelurahan Debong Tengah, Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (12/06). OKY LUKMANSYAH/ANTARA FOTO

 

Ia juga meminta kepala daerah mengupayakan penambahan kapasitas. "Saya minta pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan buka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan, untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan.

"Mohon kerja sama tiap kabupaten/kota untuk saling bahu-membahu secara aktif," kata Wiku dalam konferensi pers pada Jumat (11/06).

Apakah rumah sakit siap?

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia Gardenia, mengatakan sejumlah daerah mulai melaporkan lonjakan temuan kasus Covid-19 yang ditandai kenaikan drastis tingkat keterisian tempat tidur.

"Angka kenaikan temuan kasus Covid-19 diperkirakan masih akan terus meningkat di minggu- minggu berikutnya," tutur Lia.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, rata-rata 20% dari total pasien positif Covid-19 itu perlu dirawat di rumah sakit dan 5% di antaranya harus dirawat di ruang isolasi intensif (ICU)," sambung dia.

Demi mengantisipasi lonjakan kasus dan menipisnya keterisian tempat tidur, seluruh rumah sakit anggota PERSI dianjurkan meningkatkan kapasitas ranjang pasien Covid-19.

 

Covid-19

Petugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (12/06). NOVRIAN ARBI/ANTARA FOTO

 

"Jika BOR-nya terisi lebih 80% dari peruntukan untuk Covid-19, maka kapasitas akan ditambah lagi menjadi 40%. Dan 25% dari tempat tidurnya harus menjadi ICU khusus ruang isolasi Covid-19," terang Lia.

Berdasarkan laporan rumah sakit anggota PERSI, Lia tak menampik antrean pasien di sejumlah IGD pun mulai memanjang. Problem lain adalah, saat pasien mesti dirawat, ada kalanya tempat tidur terbatas.

"Tapi tak semua pasien bersedia dirujuk. Malah ada yang menolak dirawat. Ini kan sebetulnya tidak boleh, apalagi dalam kondisi wabah seperti sekarang," jelas dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Lia menambahkan perlu sinergi antara rumah sakit dan pemerintah daerah.

Selain itu, PERSI juga telah menerbitkan edaran untuk memudahkan anggotanya berkoodinasi saling mengisi jika ada yang kekurangan tempat tidur, logistik, maupun obat-obatan.

'Bom waktu Covid-19'

Sekalipun data yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 seolah-olah menunjukkan situasi genting, akan tetapi menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, angka itu tak menggambarkan data sesungguhnya kasus di Indonesia.

"Yang terjadi justru jauh lebih besar," kata Windhu Purnomo kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

 

Covid-19

Petugas Satpol PP membubarkan warga saat patroli pembatasan jam operasional di Anjungan Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/06) malam. ABRIAWAN ABHE/ANTARA FOTO

 

Bertolok pada rendahnya angka tracing atau pelacakan dan testing atau pengetesan, ia meyakini angka sebenarnya boleh jadi delapan kali lipat lebih tinggi dibanding data yang kini dikumpulkan pemerintah.

Dia mengibaratkan kondisi ini seperti bom waktu pandemi yang menunggu waktu untuk meledak. Sebab, ia meyakini, banyak kasus yang belum terdeteksi.

"Itu bisa saya buktikan dengan hitung-hitungan saya, bahwa jumlah kasus aktif yang dilaporkan itu seperdelapan dari yang sesungguhnya.

"Dan itu tidak khas Jawa Timur ya, tapi seluruh Indonesia. Ya itulah, resultante dari semua itu yang menyebabkan bom waktu," ucap Windhu.

Perbanyak testing

Hal serupa diutarakan Dicky Budiman yang lebih 23 tahun bergelut di bidang pengendalian penyakit menular.

Mengacu pada perilaku 80% masyarakat Indonesia yang saat sakit memilih untuk melakukan pengobatan sendiri dan tidak ke rumah sakit, ia menaksir kasus infeksi corona sebenrnya lebih tinggi.

"Jadi kalau sekarang di Indonesia ditemukan peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit, maka kasus di masyarakat bisa delapan kali lebih besar dari itu.

"Baik yang sakit maupun yang meninggal. Ini yang harus disadari dalam konteks Indonesia," tukas Dicky.

 

Covid-19

Pedagang keliling melintasi gang perkampungan yang diberlakukan karantina di RT 007/RW 005, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Jumat (11/06). ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO

 

Untuk standar pengujian, Indonesia minimal perlu melakukan pengetesan terhadap 39.000 orang per hari, dengan berpatokan pada standar WHO yang mengharuskan testing 1/1.000 orang per minggu.

Dengan asumsi total penduduk Indonesia 270 juta orang, maka seminggu mestinya ada 270.000 orang yang dites dan per harinya 39.000 tes.

"Ini PCR loh ya atau TCM tes cepat molekuler. Sekarang ini kalau kita lihat tes PCR dan TCM kita sudah berminggu-minggu dan berbulan-bulan, yang bagus itu hanya Januari dan Februari.

"Setelah itu sampai sekarang sudah tidak pernah lagi mencapai batas minimum," ungkap dia.

Apakah dilatari semata kasus mudik?

Mereka juga mengingatkan, lonjakan kasus kali ini bukan semata imbas mudik lebaran, melainkan akumulasi buruknya pelbagai strategi penanganan pandemi mulai dari lemahnya tracing dan testing, kekeliruan fokus hingga, kontradiksi kebijakan.

"Ini adalah akumulasi dari kasus tahunan, dan kontribusinya banyak untuk saat ini yang sudah memuncak, ada Pemilu, termasuk arus balik dan arus mudik," tutur Dicky.

Belum lagi, sambung Dicky mewanti-wanti, potensi ancaman varian baru varian virus corona.

 

Covid-19

Polisi berjaga saat penyekatan di Dermaga Penyeberangan Ujung (Surabaya)-Kamal (Madura), Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/06). DIDIK SUHARTONO/ANTARA FOTO

 

"Ini diperburuk dengan varian baru terutama Alpha, yang saat ini baru merebak dan berdampak sekali ini baru Alphanya. Sedangkan yang Delta yang jauh lebih serius kemungkinan akan kita alami di Juli," kata dia.

Yang lebih parah lagi, kritik Windhu, kebijakan pemerintah seringkali tak berbasis pada ilmu pengetahuan. Sudah tak berbasis ilmu penanganan pandemi, aturan tersebut masih saja sering dilanggar.

"Kita itu seringnya, di atas kertasnya tidak sesuai basis ilmu pengetahuan, itu pun yang nggak sesuai, itu masih dilanggar. Harusnya, pertama SOP-nya memang berbasis ilmu pengetahuan, berbasis karakteristik virus dan penyakit, kemudian implementasinya sesuai dengan SOP," ungkap Windhu.

'Terapkan PSBB secara ketat'

Merespons lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini, pemerintah dinilai perlu segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di daerah zona merah.

"Ini kan artinya ada situasi darurat, sudah telanjur kebakaran. Satu yang harus dilakukan, yang cepat menurut saya, harus diblok, lakukan PSBB--kalau kita nggak ngomong lockdown. Lakukan PSBB ketat, tidak boleh ada perjalanan lintas batas," tutur dia.

"Yang sekarang ini kan enggak, kita biarkan percikan apinya ke mana-mana karena kita tak ingin ekonomi terhambat karena orang tidak bergerak," kritik Windhu lagi.

 

Covid-19

Pasien COVID-19 berolahraga saat menjalani karantina di Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Indrapura (RSLKI) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/06). MOCH ASIM/ANTARA FOTO

 

Pemerintah juga diminta untuk kembali ke Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang memberikan pilihan untuk menempuh PSBB atau karantina wilayah (lockdown) dalam penanganan pandemi.

Sebab, menurutnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan di 34 provinsi pun tak manjur menekan laju penularan.

"Itu mana buktinya, keberhasilannya mana? Kalau memang PPKM mikro jalan, harusnya tidak ada lonjakan apa-apa, atau paling tidak lonjakan kecil," kata Windhu.

'Masih panjang jalan kita menghadapi pandemi'

Pelbagai langkah mengantisipasi lonjakan Covid-19, menurut Windhu, bakal sia-sia jika pemerintah tetap ngotot menyelaraskan penanganan pandemi dengan pengendalian ekonomi.

Dia bahkan mengusulkan perubahan struktur organisasi dengan menempatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai leading sector atau pemimpin kebijakan penanganan pandemi.

"Jadi bukan lagi BUMN atau menteri ekonomi keuangan, nanti larinya kebijakan itu bukan ke penanganan pandemi, tapi ke relaksasi ekonomi terus.

"Padahal kan jelas, virus itu ikut inangnya. Tapi karena kita terus-menerus ingin relaksasi ekonomi, ya jadinya itu, karena leadernya itu bukan dari kesehatan," tegas Windhu.

 

Covid-19

Personel kepolisian dan Satpol PP mendata pengendara yang tidak memakai masker saat razia yustisi protokol kesehatan di Tegal, Jawa Tengah, Kamis (10/06) malam. OKY LUKMANSYAH/ANTARA FOTO

 

Pemerintah pun diingatkan untuk tak membuat kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan dengan prinsip pemutusan rantai penularan wabah.

Windhu mewanti-wanti, apa yang disebutnya kebijakan 'setengah hati' pemerintah hanya akan berimbas pada berlarutnya pandemi.

"Berani membatasi pergerakan, tidak selalu pikirannya merelaksasi ekonomi, padahal kita masih seperti ini. Ada lagi, pembelajaran tatap muka.

"Negeri lain kan, enggak ada kasus baru dibuka, kalau ada kasus lagi, ditutup. Lha di kita tidak, dalam kondisi sekarang, sudah mau dibuka," papar Windhu.

"Nanti pandemi kita tidak selesai-selesai. Kan makin runyam. Apalagi vaksinasi masih dari luar. Masih panjang jalan kita. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, enggak akan selesai-selesai," pungkas Windhu.

Diterbitkan di Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam menjelaskan bahwa varian Covid-19 Delta, yang pertama kali diidentifikasi di India, semakin meningkat penyebarannya di Indonesia. “Dalam empat minggu terakhir terjadi peningkatan 51,4 persen dari varian Delta di Indonesia,” ujar dia kepada Tempo, Senin, 14 Juni 2021.

Data tersebut, kata Ari yang juga Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI, didapatkan dari situs resmi GISAID Initiative—organisai nirlaba internasional yang mempelajari genetika virus. Lembaga tersebut terbiasa melakukan studi ribuan genom virus atau mikroba penyebab wabah dunia, termasuk saat ini virus corona SARS-CoV-2.

Menurut Ari, varian Delta menyebabkan gejala sakit pasien lebih berat dari virus sebelumnya dan meningkatkan risiko terjadinya hilang pendengaran, nyeri ulu hati, dan mual. Pasien perlu rawat di rumah sakit, memerlukan suplementasi oksigen dan menimbulkan berbagai komplikasi.

Kemampuan penyebaran varian Delta ini menginfeksi lebih mudah dan cepat. Jika seseorang berada di satu ruangan dengan orang lain yang terinfeksi varian Delta, lalu orang ini bersin atau berbicara, maka virus akan lebih cepat berpindah ke orang lain. “Jadi tetap jalankan protokol kesehatan ketat,” tutur Ari.

Hingga Senin sore ini, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan sebanyak 8.189 kasus baru, dengan total keseluruhan 1.919.547 orang terinfeksi. Tinggal beberapa hari tembus 2 juta kasus infeksi. 

“Satu juta pertama terjadi dalam 10 bulan (Maret 2020-Januari 21), satu juta berikutnya hanya dalam lima bulan (akhir Januari-akhir Juni 2020),” tutur peraih gelar master biologi molekuler dari University of Queensland, Australia itu.

Namun, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan beredarnya varian baru Covid-19 di Indonesia tak berdampak langsung pada kenaikan kasus. Wiku mengatakan kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini dampak dari aktivitas masyarakat selama libur panjang Idul Fitri 2021.

"Penelitiannya tentang itu belum bisa membuktikan adanya hubungan langsung peningkatan kasus karena varian baru," kata Wiku dalam keterangan pers, Jumat, 11 Juni 2021.

Menurut Wiku, saat ini Satgas masih menunggu adanya penelitian mendalam yang menyatakan adanya hubungan varian baru Covid-19 dan kenaikan kasus Covid-19. Ia menyebut publik bakal mendapatkan informasi itu jika sudah ada hasil penelitian lebih dalam dari perguruan tinggi atau Kementerian Kesehatan.

Menyangkut mutasi baru, setidaknya ada tiga varian baru Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Selain varian Delta, ada juga varian B.1.1.7 atau disebut Alpha asal Inggris, serta B.1.351 atau disebut Beta yang berasal dari Afrika Selatan.

Diterbitkan di Berita

Pada kesempatan itu, Kepala Negara didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

“Saya bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur DKI beserta Wali Kota Jakarta Pusat melihat progres perkembangan vaksinasi, utamanya yang diadakan di Rusun Tanah Tinggi di Jakarta Pusat ini,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan alasan dibalik vaksinasi yang dilakukan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat ini. Menurutnya, rusun tersebut sangat padat penduduk, sehingga berpotensi menularkan Covid-19 dengan cepat.

“Kenapa dilakukan disini?, karena ini adalah kawasan padat penduduk yang interaksi antar masyarakatnya sangat tinggi sehingga diberikan prioritas untuk divaksinasi,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan, bila satu orang di rusun tersebut terpapar Covid-19, maka dalam cepat akan menularkannya kepada orang lain.

“Sehingga vaksinasi sangat diperlukan di kawasan ini,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181.5 juta penduduk tahun ini. Target itu dipasang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Namun hingga saat ini, baru 20.158.937 orang yang telah menerima vaksinasi Covid-19. Dari jumlah itu, baru 11.568.457 orang yang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Tiga skenario tengah disiapkan dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan daerah penyanggah, begitu kata Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Ganip Warsito.

Ganip, mengatakan, pemerintah akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Pademangan untuk untuk merawat pasien COVID-19 kategori orang tanpa gejala (OTG).

Tower tersebut saat ini ditempati para tenaga kesehatan. Ketika dialihfungsikan, nakes akan dipindahkan ke hotel.

"Apabila langkah ini berhasil, kita akan menambah 1.572 tempat tidur," kata Ganip saat memberikan keterangan pers Kesiapan Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran yang disiarkan secara langsung di Kanal Youtube BNPB pada Minggu sore, 13 Juni 2021.

Selain itu, di saat bersamaan akan ditambah pula kapasitas tempat tidur per kamar di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi tiga yang semula dua.

"Sehingga penambahan kapasitas ini bisa menambah 2.000 tempat tidur di RSDC Wisma Atlet," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Ganip Warsito, kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran dapat meningkat dari kondisi sekarang, dari 5.944 menjadi 9.566 tempat tidur.

Rusun Nagrak Cilincing untuk Pasien COVID-19

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mulai mengoperasikan fasilitas isolasi terkendali bagi pasien COVID-19 OTG di Rusun Nagrak Cilincing.

"Terdiri dari lima tower, masing-masing 16 lantai, sehingga menambah 2.550 tempat tidur," ujarnya.

Satgas melalui BNPB, lanjut Ganip, akan membantu mengisi kebutuhan di Rusun Nagrak Cilincing secara bertahap,"Saat ini sudah kita kirimkan 900, nanti akan kita lengkapi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang ada di sana.".

Dengan demikian, RSDC Wisma Atlet akan memiliki kapasitas 12.116 tempat tidur, kata Ganip.

"Penambahan ini realnya menjadi 6.122 tempat tidur atau 102 persen," katanya.

 
Infografis Waspada Mutasi Covid-19 Kombinasi Varian Inggris-India.
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan program vaksinasi Covid-19 secara gratis kepada para petugas pelayanan transportasi publik termasuk para pelaut, yang bertempat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada 10 - 18 Juni 2021.

“Kami sangat bersyukur para pelaut, para insan atau masyarakat maritim di lingkungan pelabuhan Tanjung Priok bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi para pekerja transportasi termasuk para pelaut,” kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Wisnu Handoko dalam pernyataan pers, di Jakarta, Minggu.

Wisnu mengatakan vaksinasi massal yang dilakukan di simpul-simpul transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok merupakan bukti perhatian pemerintah kepada para pelaut dan juga masyarakat maritim.

Mengusung tagline "Indonesian Heroes (Healthy and Ready Onboard Seafarers), kata Wisnu, kegiatan vaksinasi tersebut menargetkan 10.000 orang dan maksimal untuk 1.000 orang setiap harinya dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Pada kegiatan vaksinasi ini, kami menargetkan 10.000 orang yang dijadwalkan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 18 Juni mendatang. Apabila pada tanggal tersebut belum sesuai dengan target, maka kami akan perpanjang waktu agar mencapai target,” ujar Wisnu.

Dia menegaskan pentingnya vaksinasi dalam mendukung kegiatan pelayanan kepelabuhanan dan transportasi laut baik logistik maupun penumpang untuk memberikan perlindungan dari risiko penyebaran Covid-19.

Kegiatan vaksinasi ini diprioritaskan kepada para pelaut, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), supir truk, penumpang kapal, pekerja pelabuhan, serta masyarakat sekitar pelabuhan Tanjung Priok.

“Bagi para pimpinan perusahaan, operator terminal, trucking dan pelayaran supaya memastikan bahwa karyawannya telah mendaftar untuk mengikuti vaksinasi massal covid 19 ini,” tegasnya.

Vaksinasi ini penting untuk dilakukan agar kepercayaan diri para pelayan publik transportasi semakin meningkat dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga kegiatan pelayanan transportasi baik penumpang maupun logistik tetap dapat berjalan dengan baik dan para insan transportasi bisa bertahan dari pandemi ini.

Karena para pelaku transportasi khususnya di pelabuhan Tanjung Priok memiliki interaksi dan mobilitas yang sangat tinggi dengan masyarakat.

Selama menunggu antrian vaksin, tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, dengan menjaga jarak saat duduk menunggu antrian, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas.

Lokasi dan ruang tunggu yang disiapkan dengan mempertimbangkan akan hadir kurang lebih 1.500 orang per harinya dan selalu dijagai oleh petugas pengamanan bersama.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak baik instansi pemerintah maupun Stakeholders yang telah berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini,” tutupnya.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

BETANEWS.ID, KUDUS – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan adanya penularan Covid-19 varian B16172 Delta atau varian India di Kudus. Varian Covid-19 ini memiliki ciri penularan yang sangat cepat.

Ganjar mengatakan, kepastian ditemukannya varian Covid-19 Delta itu setelah dilakukan uji Genome Sequencing pada sampel pasien COVID-19 di Kudus. Di wilayah lain, kata Ganjar, juga akan dilakukan Genome Sequencing.

“Maka ini serius untuk semuanya, jangan pernah melepas masker apalagi ketika kita berkerumun banyak orang,” ujar Ganjarusai meninjau meninjau dan memastikan kondisi penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, Minggu (13/6).

Soal varian ini, Ganjar mencurigai juga jadi faktor cepatnya penyebaran yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 di wilayahnya dalam 3 minggu terakhir, khususnya di Kudus. Untuk itu, Ganjar mengusulkan gerakan Kudus 5 hari di rumah saja.

“Artinya kenapa penularannya cepat sekali maka masyarakat musti sadar betul. Saya mengusulkan kalau perlu lima hari sekua di rumah saja,” tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan, pihaknya butuh dukungan dari masyarakat terutama untuk mengurangi mobilitas mengingat varian baru COVID-19 sudah ditemukan.

“Saya butuh dukungan masyarakat, kalau masyarakat tidak mendukung ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus,” kata Ganjar.

Ganjar berharap, selama 5 hari tersebut para orangtua atau lansia hingga anak-anak tidak bepergian. Perkantoran juga mesti memperbanyak persentase karyawan yang Work From Home.

“Ini betul-betul kita harus bareng-bareng memotong COVID (di Kudus) ini agar bisa kita stop. Kita akan membantu, pusat juga akan membantu jangan kuatir, dan saya juga berkomunikasi dengan yang di sekitar Kudus, ada yang di Grobogan, ada yang di Demak, Pati, kita sampaikan semua,” ujarnya.

Ganjar mencontohkan kegiatan di rumah saja yang digencarkan di Kabupaten Grobogan. Ganjar berharap, pada pelaksanaannya benar-benar maksimal dan masyarakat hanya akan keluar jika memang keperluannya penting.

“Hari ini Grobogan juga sama, sehari ini di rumah saja mereka sepi. Maka kalau kita lihat, saya nggak tau anda wawancara aja orang-orang itu mau ke mana. Itu contoh-contoh saja menurut saya mereka tidak taat dan inilah yang musti kita lakukan operasi justisi,” tandasnya.

Editor: Suwoko

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror.

Larangan itu dikeluarkan melalui travel advisory yang dirilis dalam laman travel.state.gov sejak Selasa (8/6) lalu. AS mengeluarkan peringatan Level 3 bagi warganya yang berencana berkunjung ke Indonesia.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) AS menyebut bahwa peringatan level 3 berarti orang-orang diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali untuk kepentingan mendesak. Warga diminta mempertimbangkan kembali rencana keberangkatannya.

"Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing. Kunjungi situs Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk informasi Covid-19 di Indonesia," tulis laman tersebut.

Selain karena Covid-19, kekhawatiran akan serangan teror juga menjadi pertimbangan AS untuk mengimbau warganya tak mengunjungi RI.

"Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis mereka.

Tak hanya itu, AS juga mengimbau warganya untuk mempertimbangkan perjalanan ke Sulawesi Tengah dan Papua akibat kerusuhan sipil yang terjadi belakangan ini.

Selain itu, AS juga menyoroti rawannya bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi untuk setidaknya menjadi pertimbangan perjalanan.

(nly/asr)

 

 

Diterbitkan di Berita
Dony Indra Ramadhan - detikNews Bandung - Ketersediaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Bandung hampir terisi penuh. Bahkan beberapa rumah sakit harus menambah tempat tidur untuk melayani pasien COVID-19.

Seperti di RS Al Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Dirut RSUD Al Ihsan Basalama Gator menyebut seluruh tempat tidur yang disediakan RS tersebut nyaris penuh.

"Kondisi sekarang memang betul kalau saya katakan mengerikan. Di mana untuk Al Ihsan kita menyiapkan ketersediaan tempat tidur itu sebanyak 151 tempat tidur dan sudah terisi 100 persen artinya sudah full," ucap Basalama dalam program Jabar Punya Informasi (Japri) sebagaimana dilihat detikcom di YouTube Humas Jabar pada Sabtu (12/6/2021).

Menurut Basalama kondisi pasien yang datang ke RS Al Ihsan pun beragam. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

"Kenapa saya katakan mengerikan, sebab saya lihat yang datang banyak dalam kondisi yang buruk kadang ada yang meninggal di IGD. Sehingga kondisi seperti itu sebenarnya dia sudah lama di rumah tidak terdeteksi di rumah atau didiamkan saja, tahu-tahu masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat sekali, mungkin seperti itu," kata dia.

Bahkan, kata Basalama, ada beberapa pasien juga yang masih menanti pelayanan di IGD. Pihaknya melakukan screening terlebih dahulu untuk melihat kondisi pasien.

"Nanti dari screening itu kita lihat apakah pasien itu bisa isoman (isolasi mandiri) ataukah memang harus dirawat di rumah sakit jadi kita lihat tingkat keparahannya," tuturnya.

Menurutnya dengan lonjakan kasus, rumah sakit saat ini hanya menangani pasien dengan kondisi hingga berat.

"Kami sudah mengurangi untuk ketersediaan tempat tidur yang hijau artinya yang gejala ringan atau tanpa gejala itu bisa diisolasi mandiri atau diisolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, rumah sakit hanya merawat yang sedang dan berat saja," kata dia menambahkan.

Hal serupa juga terjadi di RS Borromeus Bandung. Dirut RS Borromeus Chandra Mulyono menyebut terjadi peningkatan serupa di rumah sakit swasta di Dago tersebut.

"Beberapa hari ini memang terjadi peningkatan juga untuk kasus COVID-19. Kami dari jauh hari sesuai dengan arahan pemerintah sudah menyiapkan tempat rawat inap isolasi, kemudian sumber daya manusianya dan alat kesehatannya," jelasnya.

Saat ini kapasitas RS Borromeus 124 tempat tidur. "Masih ada ruang untuk ditambah tapi kalau terus meningkat, ini berisiko juga kami harus membuka lagi sampai 149 tempat tidur," kata dia.

(dir/ern)

Diterbitkan di Berita

BETANEWS.ID, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo, Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus, dan rombongan akan melakukan pengecekan terhadap warganya yang melakukan isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali.

“Hari ini, kami beserta bupati Insya Allah akan melakukan pemberangkatan ke sana (Donohudan) untuk meninjau dan berkomunikasi dengan pihak pengelola,” kata Mas’ut, Jumat (11/6/2021).

Sejak ratusan warganya melakukan isolasi terpusat di Donohudan beberapa waktu lalu, Mas’ut telah menerima berbagai keluhan dari sana.

Ada yang mengeluhkan penanganan dokter yang terkesan lambat, tenaga medis yang tidak selalu siap sedia, obat-obatan yang tidak memadai, hingga kekurangan air minum bagi para pasien. Atas semua keluhan tersebut,

Mas’ut telah mencoba untuk berkoordinasi dengan penanggungjawab di Donohudan.

“Mereka berjanji akan memperbaiki semuanya. Keluhan yang ada, sebagai koreksi atas kinerja mereka dan mereka akan bertanggungjawab dan memperbaiki kualitas pelayanan di Asrama Haji Donohudan,” ungkapnya.

Keadaan hingga saat ini, dikatakan Mas’ut beragam. Jika memang masih ada kekurangan dalam pelayanan, pihaknya mengira bahwa semua hal itu lumrah adanya. Dan ini dijadikan koreksi bagi pihak pengelola untuk bisa lebih baik nantinya.

Kini, DKK Kudus telah memberhentikan pengiriman warganya untuk melakukan isolasi terpusat di Donohudan.

Hal ini, karena ketersediaan tempat tidur yang tinggal sedikit. Saat ini, hanya tinggal 150 tempat tidur yang tersisa di asrama tersebut dan akan difokuskan untuk menampung pasien yang berasal dari wilayah Solo Raya.

Untuk itu, DKK Kudus mulai mempersiapkan isolasi terpusat di dalam wilayah, tepatnya di Rusunawa Bakalankrapyak.

Bukan hanya itu, Pemkab Kudus juga berkoordinasi dengan para camat untuk mempersiapkan ruang isolasi di tingkat desa, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, dan rumah sakit cadangan yang dipersiapkan sudah tidak mampu menampung lagi.

“Kami juga mempersiapkan isolasi terpusat di Rusunawa, kalau mungkin semuanya penuh. Hari ini juga camat kita kumpulkan untuk persiapan ruang isolasi di tingkat desa,” pungkasnya.

Editor : Kholistiono

Diterbitkan di Berita
Deutsche Welle (DW) - detikNews Jakarta - Abida Ahmed, 27, mantan mahasiswa Universitas Muslim Aligarh (AMU) kehilangan tiga anggota keluarganya sejak gelombang COVID-19 melanda India pada April lalu.

Terlepas dari duka yang mendalam, Abida memberanikan diri untuk mendaftarkan suntikan vaksin pertamanya melalui aplikasi CoWIN yang dikelola pemerintah.

"Ribuan orang India sekarat setiap hari hanya karena mereka sulit mendapatkan oksigen. Banyak lagi yang bahkan tidak bisa dimakamkan dengan layak," kata Abida kepada DW.

"Bagaimana Anda menghibur atau memberi harapan kepada kami? Mengapa kami percaya kepada pemerintah ketika mereka tidak dapat berbuat apa-apa di saat orang-orang sekarat?" dia bertanya.

Amna Khatoon, seorang karyawan swasta, juga kehilangan pamannya karena COVID-19. "Banyak orang yang wafat akibat gelombang kedua, meskipun sudah disuntik vaksin. Tidak ada informasi yang jelas dari pihak berwenang tentang kemanjuran vaksin," kata Khatoon kepada DW.

"Ada ketakutan terhadap keraguan vaksin, karena orang berpikir itu akan menyebabkan efek buruk. Kecemasan ini adalah sesuatu yang perlu kita hilangkan," kata Ali Jafar Abedi dari departemen kedokteran komunitas kepada DW.

Keraguan terhadap vaksin COVID-19

Selama dua bulan terakhir, sebagian komunitas muslim merasa was-was terhadap inokulasi, terutama setelah kematian Maulana Wali Rahmani, Sekretaris Jenderal Dewan Hukum Pribadi Muslim Seluruh India.

Dia menerima suntikan pertama vaksin corona kurang dari seminggu sebelum dinyatakan positif.

Kematian Rahmani semakin menimbulkan keraguan di masyarakat tentang kemanjuran vaksin. Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, beberapa pemimpin muslim pun meluncurkan kampanye untuk membujuk masyarakat agar mau disuntik vaksin COVID-19.

Wilayah yang dilanda krisis kesehatan parah

Infrastruktur kesehatan di Kota Aligarh dengan populasi lebih dari 1,2 juta penduduk, kebanjiran pasien sejak April dan Mei lalu. Penduduk di sejumlah kota tetangga seperti Kasganj, Hathras, dan Iglas juga mendatangi fasilitas medis di Aligarh untuk mendapatkan perawatan.

"Kondisi itu adalah mimpi buruk, pemerintah tidak membantu kami. Warga saling membantu, tetapi tidak ada tempat tidur di rumah sakit," Asha Devi, seorang ibu rumah tangga dari Hathras, mengatakan kepada DW.

Perlu meredam informasi yang tidak jelas

Wakil Rektor AMU Tariq Mansoor mengatakan keraguan terhadap vaksin telah berkontribusi pada penyebaran virus corona di kampus.

"Keraguan akan vaksin memainkan peranan penting dalam sejumlah besar kasus COVID-19 di antara karyawan universitas dan keluarga mereka," kata Mansoor dalam surat terbuka kepada komunitas AMU bulan lalu.

"Vaksinasi diperlukan untuk mengendalikan situasi saat ini, serta mencegah potensi gelombang ketiga di masa depan," katanya. Beberapa percaya bahwa keraguan vaksin juga merupakan akibat dari komunikasi yang buruk.

"Sejak awal, seharusnya ada pesan yang jelas untuk mengatakan bahwa vaksinasi akan melindungi warga dari penyakit serius, dan ini tidak pernah dicoba," kata seorang anggota fakultas senior kepada DW.

"Ada banyak desas-desus tentang vaksin, tetapi salah satu yang beredar di kalangan muslim adalah bahwa vaksinasi itu adalah taktik untuk mengendalikan populasi muslim," tambahnya.

Menghilangkan rumor dan teori konspirasi semacam itu sangat sulit, tetapi beberapa orang merasa bahwa masalah yang lebih besar adalah ketidakpercayaan mendasar terhadap pihak berwenang.

Dokter Saira Mehnaz mengatakan masyarakat bisa mengatasi masalah keragu-raguan vaksin. "Tetapi, yang sangat kami butuhkan adalah peluncuran vaksin yang cepat sehingga orang dapat disuntik dan aman." (ha/gtp)

(ita/ita)

Diterbitkan di Berita