"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, lewat pesan singkat, Rabu (2/6/2021).

Mu'ti mengatakan pemerintah tidak melanggar syariat dan UU Haji jika tak memberangkatkan jemaah. Berdasarkan syariat, kata Mu'ti, haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan aman.

Mu'ti juga menyampaikan usulan jika nantinya pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurut dia, kuota tersebut bisa digunakan untuk jemaah haji mandiri.

"Kalau Pemerintah Saudi memberikan kuota untuk Indonesia, mungkin bisa diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri. Memberangkatkan jamaah reguler dalam jumlah yang terbatas berpotensi menimbulkan masalah teknis, terutama administrasi dan pelayanan," ujar dia.

Menag Heran RI Belum Diizinkan Masuk Saudi

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengaku heran Indonesia belum diizinkan masuk ke wilayah Arab Saudi. Padahal, kata Yaqut, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah relatif baik.

"Penanganan COVID saya kira menjadi isu penting. Penanganan COVID di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," kata Yaqut dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/6).

Yaqut menyebut jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat (AS) bahkan menjadi negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia.

"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus COVID-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus COVID-nya," terangnya.

"Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," sambungnya.

Berikut ini 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi:

1. Amerika Serikat
2. Inggris
3. Irlandia
4. Italia
5. Jepang
6. Jerman
7. Prancis
8. Portugal
9. Swedia
10. Swiss
11. Uni Emirat Arab

(knv/tor)

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat Kabupaten Kudus menjadi satu-satunya daerah di Pulau Jawa yang masuk kategori zona merah alias wilayah dengan risiko penularan kasus virus corona tinggi di Indonesia pada sepekan terakhir.

Seperti diketahui, di sisi lain, zona merah terbanyak terdapat di Pulau Sumatra.

Berdasarkan data perkembangan terakhir Satgas Covid-19 per 30 Mei 2021, terdapat total 13 kabupaten/kota yang masuk zona merah. Jumlah daerah yang masuk zona merah pada pekan ini bertambah dibanding data pekan lalu yang hanya mencatat 10 wilayah.

Adapun 13 kabupaten/kota yang tercatat masuk zona merah sepekan terakhir yakni Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian empat daerah di Sumatra Barat, yakni Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian dua lainnya berasal dari Sumatra Selatan yakni Kota Palembang dan Kota Prabumulih.

Lebih lanjut, penambahan zonasi juga terjadi di zona oranye atau wilayah dengan risiko sedang penularan Covid-19. Dari pekan lalu tercatat sebanyak 302 wilayah zona oranye, sementara pekan ini bertambah menjadi 322 kabupaten/kota zona oranye.

Seluruh wilayah di DKI Jakarta masuk dalam zona oranye pekan ini.

Sedangkan untuk zona kuning atau wilayah dengan risiko rendah penularan Covid-19 berkurang menjadi 171 wilayah, dari pekan lalu yang mencatat 194 kabupaten/kota masuk dalam zona kuning.

Adapun data terakhir yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terakhir per Selasa (1/6) mencatat terdapat penambahan kasus covid-19 baru sebanyak 4.824 kasus. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 5.360 kasus, dan kasus meninggal 145 kasus baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 1.826.527 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 1.674.479 orang dinyatakan pulih, 101.325 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 50.723 lainnya meninggal dunia.

(ain)

“Sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar 170 ribu (kasus aktif),” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, 31 Mei 2021, sore.

Menkes memaparkan, di dalam pertemuan dia melaporkan bahwa tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu setelah masa libur panjang.

Menanggapi laporan tersebut, imbuhnya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut.

“Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut. Terkait hal itu, Budi memaparkan, saat ini juga terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit.

Sejumlah pengunjung memadati wahana permainan air di Ampera Water Park, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 16 Mei 2021 (Foto: bbc.com/indonesia - ANTARA)

“Kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan [tempat tidur] yang terisi, sekarang sudah naik angkanya sekitar 25 ribu tempat tidur yang terisi atau naik sekitar 20-25 persen.

Memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72 ribu [tempat tidur], jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki,” papar Menkes.

Namun Budi mengingatkan, tingkat keterisian tempat tidur tersebut tidak merata di setiap daerah, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatra Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan hanya sedikit di Sulawesi,” ujar Menkes.

Seperti diungkapkan Menkes, dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi juga menyoroti lonjakan kasus yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Disampaikan Budi, pihaknya telah menindaklanjuti peningkatan kasus dan jumlah pasien yang dirawat di daerah tersebut.

“Sudah dengan cepat kami tidak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang, kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit lain di luar Kudus,” kata Menkes.

Tak hanya itu, menurut Menkes, pihaknya juga akan melakukan genome sequencing untuk menganalisis lonjakan kasus tersebut. “Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Menkes, guna menekan sebaran kasus di wilayah Kudus ini, pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan micro lockdown PPKM- nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah,” kata Menkes.

Suasana wisata Lebaran di Bandung Zoological Garden, Bandung, Jawa Barat, 15 Mei 2021 (Foto: bbc.com/indonesia - YULIA ALAZKA)

Menutup keterangannya, Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terlebih di tengah peningkatan tren kasus yang terjadi saat ini.

“Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan persnya Menkes didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (TGH/UN)/setkab.go.id. []

Khadijah Nur Azizah - detikHealth Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan terjadi kenaikan kasus Corona yang tinggi di Kabupatan Kudus, Jawa Tengah. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menekan laju penularan.

"Terjadi peningkatan yang luar biasa baik dari sisi kasus konfirmasi maupun yang masuk ke rumah sakit," kata Menkes dalam konferensi pers di Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

"Pak kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan mikro lockdown sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Kudus tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran Idul Fitri. Dilaporkan sudah ada 142 nakes di sana yang terpapar Corona.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kudus, Ahmad Syaifuddin, beberapa waktu lalu menyebut salah satu penyebab lonjakan kasus Corona di Kudus pasca lebaran adalah abainya masyarakat pada protokol kesehatan.

"Keramaian, kerumunan, mal ramai masjid semua ramai dan semua tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga pas hari lebaran banyak yang silahturahmi itu mulai kasus itu terjadi dan beruntun sebanyak itu," jelasnya.

(kna/up)

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman mengungkapkan untuk sementara ini setidaknya ada 59 kasus mutasi virus corona (SARS-CoV-2) yang tergolong 'Variant of Concern (VoC)' atau varian yang perlu diwaspadai, berhasil teridentifikasi di Indonesia.

Puluhan kasus yang terdeteksi berdasarkan hasil Whole Genome Sequence (WGS) it terdiri atas tiga varian, yakni virus corona B117, B1617, dan B1351.

Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio menjelaskan, teknik pencarian strain virus baru WGS dilakukan bersama antara pihaknya dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan serta beberapa Universitas di Indonesia.

"Data terakhir di beberapa hari yang lalu, kita sudah mendapatkan 23 virus dari B117, kemudian B1617 ini sudah ada 32 isolat yang diidentifikasi.

Kemudian yang dari Afrika Selatan B1351 ini ada 4 isolat sudah berhasil diidentifikasi," kata Amin dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Mikrobiologi FK-KMK UGM sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Senin (31/5).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata dia, sebelumnya sudah menetapkan ada empat varian yang masuk dalam kategori VoC atau varian yang perlu diwaspadai, yaitu B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, B1617 dari India dan P1 dari Brasil.

VoC merupakan varian yang memiliki peningkatan penularan atau perubahan yang merugikan dalam epidemiologis, memiliki peningkatan virulensi atau perubahan presentasi penyakit klinis, bahkan mampu menurunkan efektivitas vaksin. 

Hanya saja masih sedikit bukti sehingga perlu penelitian lebih lanjut.

Infografis fakta mutasi Covid-19 B117 Inggris masuk RI. (CNN Indonesia/Fajrian)

Lebih lanjut, Amin juga menyoroti perkembangan mutasi VoC di Indonesia mulai terlihat sejak awal 2021. Tapi menurut dia, puncaknya mulai terlihat pada April 2021 lalu.

"Puncaknya terjadi bulan April yang lalu, B1617 ini meningkat tajam, ini karena memang ada beberapa visitor yang berasal dari India sana datang ke Indonesia," ungkap Amin.

Amin sebelumnya juga menilai eksistensi mutasi VoC tersebut dikhawatirkan mampu mempengaruhi target herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona di Indonesia.

Kendati demikian, ia menyebut hingga saat ini target capaian herd immunity masih belum bisa diprediksi dengan akurat, lantaran masih perlu dipastikan melalui serangkaian zero surveillance test.

(khr/nma)

Elshinta.com - China akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina dalam bentuk uang tunai senilai satu juta dolar AS (sekitar Rp14,3 miliar) dan 200 ribu dosis vaksin COVID-19.

Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

"Kami akan terus memberikan bantuan kepada rakyat Palestina. China dengan tegas mendukung tuntutan yang adil bagi rakyat Palestina dan semua upaya yang kondusif bagi terwujudnya solusi dua negara," kata Chen Xu selaku utusan tetap China di kantor PBB dikutip media resmi China, Minggu.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik Palestina-Israel, dia mengajak masyarakat internasional mendukung upaya menggulirkan kembali pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Pembicaraan tersebut, lanjut dia, juga untuk menyelesaikan masalah di Palestina secara komprehensif, adil, dan berkesinambungan. "China siap untuk terus bekerja mencapai tujuan ini," ujarnya.

China juga menyambut baik gencatan senjata kedua belah pihak dan berharap para pihak terkait menghentikan tindak kekerasan.

"Kami mendesak Israel untuk mencabut blokade di Gaza guna memastikan hak dan kepentingan warga Palestina," kata Chen. 

Hanoi, Beritasatu.com- Vietnam telah mendeteksi varian baru virus corona, atau hibrida varian Covid-19 dari India dan Inggris. Seperti dikutip surat kabar daring VnExpress melaporkan, pada Sabtu (29/5/2021), Menteri Kesehatan Vietnam Nguyen Thanh Long mengatakan pada hibrida itu menyebar dengan cepat melalui udara.

Seperti dilaporkan Reuters, setelah berhasil menahan virus corona hampir sepanjang tahun lalu, Vietnam kini berjuang melawan wabah yang menyebar lebih cepat.

“Setelah menjalankan sekuensing gen pada pasien yang baru terdeteksi, kami telah menemukan varian baru yang merupakan campuran dari India dan Inggris," kata Nguyen Thanh Long.

Lebih spesifik, hibrida itu adalah varian India dengan mutasi yang aslinya milik varian Inggris.

Vietnam sebelumnya telah melaporkan tujuh varian virus: B1222, B1619, D614G, B117 (varian dari Inggris), B1351, A231 dan B16172 (varian dari India).

Kultur laboratorium dari varian baru, yang jauh lebih dapat ditularkan daripada jenis yang diketahui sebelumnya, mengungkapkan bahwa virus menggandakan dirinya dengan sangat cepat.

“Sifat itu menjelaskan mengapa begitu banyak kasus baru muncul di lokasi berbeda dalam waktu singkat,” kata Nguyen Thanh Long.

Vietnam telah mendaftarkan 6.396 kasus virus corona sejauh ini, dengan 47 kasus kematian.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengidentifikasi empat varian SARS-CoV-2 yang menjadi perhatian global. Identifikasi itu termasuk varian yang muncul pertama kali di India, Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil.

Pejabat di WHO tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait varian yang diidentifikasi di Vietnam.

Lama kultur laboratorium dari varian baru menunjukkan replika virus dengan sangat cepat, mungkin menjelaskan mengapa begitu banyak kasus baru muncul di berbagai bagian negara dalam waktu singkat.

Negara berpenduduk sekitar 98 juta orang sejauh ini telah menerima 2,9 juta dosis vaksin Covid-19 dan bertujuan untuk mendapatkan 150 juta dosis tahun ini.

JAKARTA, REQnews - Di tengah pandemi Covid-19 ini, seluruh negara ramai-ramai serentak mengimbau warganya untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan tetap rutin memakai masker dalam setiap aktivitas.

Berikut tujuh negara yang memberlakukan kebijakan aneh, dengan tidak melarang warganya melepas masker.

1. Israel

Di Israel, warganya sudah diizinkan untuk tidak memakai masker di ruang terbuka umum. Namun, pemakaian masker tetap berlaku untuk ruang publik atau dalam ruangan. 

Pelonggaran protokol kesehatan ini diberlakukan, setelah Israel melakukan vaksinasi untuk setengah jumlah warganya pada Mei 2021 ini.

2. Cina

Wuhan, Cina adalah wilayah tempat pertama kali virus corona atau Covid-19 ini muncul. Namun, kini di daerah tersebut, warganya sudah tak memakai masker lagi setelah penanganan pandemi berjalan baik.

Bahkan, festival musik pun sudah digelar, salah satunya Wuhan Music Strawberry Festival yang dihadiri 11 ribu orang pada awal Mei lalu.

3. Amerika Serikat

Sukses dalam vaksinasi yang masih berjalan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta warganya yang sudah menerima dua kali suntikan untuk membuka masker.

Berdasarkan riset CDC, mereka yang sudah disuntik dua dosis vaksin, tidak rentan lagi tertular virus mematikan tersebut.

4. Australia

Bisa dikatakan, Australia adalah negara yang pertama kali melonggarkan protokol kesehatan dengan memberi izin warganya melepas masker.

Bahkan, warga di sana sudah tidak menggunakan masker lagi sejak 2020 lalu, setelah kesuksesan besar Australia dalam pandemi. Begitu juga dengan tetangganya, Selandia Baru.

5. Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan mengizinkan penduduknya yang telah disuntik vaksin Covid-19 setidaknya satu dosis untuk lepas masker di luar ruangan, mulai Juli mendatang.

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Media sosial dihebohkan dengan isu vaksin COVID mengandung magnet. Kementerian Kesehatan pun memastikan informasi tersebut merupakan berita bohong atau hoax (hoaks).

"Ini hoax ya," kata juru bicara vaksin Kemenkes, Siti Nadia Tamizi kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Berikut penjelasan soal viral vaksin COVID mengandung magnet.

Viral Video 'Vaksin COVID Mengandung Magnet'

Isu vaksin COVID mengandung magnet beredar dalam unggahan di media sosial. Bahkan ada video yang memperlihatkan klaim bukti kebenaran informasi tersebut.

Spekulasi kemudian muncul usai video itu beredar. Ada narasi vaksin COVID-19 mengandung microchip magnetis sehingga tubuh bereaksi.

Penjelasan Ahli Fisika

Ahli fisika dari National High Magnetic Field Laboratory Amerika Serikat Eric Palm menjelaskan soal isu vaksin COVID-19 mengandung magnet. Palm menegaskan tidak mungkin ada microchip magnetis yang terbawa dalam suntikan vaksin COVID-19.

Palm menjelaskan ukuran jarum vaksin yang sangat kecil, yakni sepersekian milimeter, hanya akan mampu membawa partikel magnetis dengan kadar yang sangat rendah.

"Bahkan jika Anda menyuntikkan partikel yang sangat magnetis, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan ada kekuatan yang cukup untuk benar-benar menahan magnet yang menempel di kulit Anda," kata Palm sebagaimana dilansir dari laporan BBC, seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/5/2021).

Mengutip dari AFP, peneliti vaksin sekaligus profesor perkembangan biologi dan sel di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern, Dr Thomas Hope, menyebutkan vaksin COVID-19 pada dasarnya terdiri dari protein dan lipid, garam, air, dan bahan kimia yang menjaga pH.

Dengan kandungan yang ada, tidak ada bahan apa pun yang dapat berinteraksi dengan magnet.

Dalam laporan fakta yang disediakan otoritas kesehatan di AS dan Kanada, vaksin COVID-19 yang tersedia (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson atau AstraZeneca) tidak ada yang mencantumkan bahan berbasis logam.

Kemenkes Pastikan 'Vaksin COVID Mengandung Magnet' Hoax

Kemenkes memberikan penjelasan soal viral vaksin COVID mengandung magnet adalah hoax. Terkait video viral yang memperlihatkan menempelnya uang logam pada permukaan kulit disebut akibat cairan keringat.

Diketahui vaksin COVID-19 mengandung sejumlah bahan yang langsung menyebar ke seluruh jaringan tanpa menyisakan cairan di titik injeksi.

"Vaksin mengandung bahan aktif dan nonaktif, di mana bahan aktif berisi antigen dan bahan non aktif berisi zat untuk menstabilkan, menjaga kualitas vaksin agar saat disuntikkan masih baik, ada pun jumlah cairan yang disuntikkan hanya 0,5 cc dan akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada carian yang akan tersisa di tempat bekas suntikan," ujar Nadia.

Uang logam juga mengandung nikel yang tak bisa menimbulkan magnetis. Sehingga tidak mungkin vaksin COVID-19 mengandung magnet.

"Logam dapat menempel di permukaan kulit yang lembab biasanya disebabkan keringat. Pecahan uang logam seribu rupiah terbuat dari bahan nikel dan nikel bukan logam yang bisa menempel karena daya magnet," imbuhnya.

(izt/imk)

katadata.co.id

Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di seluruh Indonesia mulai 1 Juni mendatang. Hal ini seiring meningkatnya kasus aktif Covid-19 di seluruh wilayah tanah air.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai penerapan PPKM mikro bisa menjadi upaya pemerintah untuk menekan pandemi di tingkat komunitas.

Meski tidak ada perubahan ketentuan PPKM, setidaknya ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk kendalikan pandemi corona.

"Daripada sama sekali tidak ada yang bisa meningkatkan kualitas respons di tingat komunitas," kata Dicky saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (27/5).

Ia pun menilai, PPKM mikro itu perlu diikuti dengan isolasi dan karantina pada kasus Covid-19 guna menekan penularan. Hal itu menjadi yang utama di tengah kapasitas pengetesan dan penelusuran yang terus menerus stagnan.

Selain itu, pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat diharapkan bisa bermanfaat untuk menekan penularan corona. "Setidaknya ada upaya lah dari pemerintah," kata dia.

Setali tiga uang, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan, kebijakan PPKM lebih baik diterapkan dibandingkan tidak ada kebijakan sama sekali. 

"Kalau tidak ada kebijakan apapun dan tidak ada pengawasan yang dilakukan pemerintah, tentunya lebih sulit untuk mengendalikan kasus Covid-19," ujarnya.

Ia pun mengatakan, pemerintah perlu melakukan pengawasan PPKM secara rutin. Misalnya, operasi yustisi di daerah perlu dilakukan agar masyarakat betul-betul menjalankan PPKM.

Selain itu, Satgas Covid-19 perlu bekerja secara konsisten agar masyarakat mengetahui adanya ketentuan PPKM. "Kemarin jelang Lebaran terkesan satgas kerjanya off. Jadi penerapan PPKM seperti tenggelam," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memperluas penerapan PPKM mikro di 4 provinsi sehingga kebijakan itu berlaku di seluruh Indonesia.

Keputusan itu diterapkan setelah ada kenaikan kasus aktif Covid-19 di Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Selain itu, peningkatan kasus aktif corona juga terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan.

"Untuk PPKM mikro pada 1-14 Juni mendatang, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara diikutsertakan, ditambah Sulawasi Barat," kata Airlangga, Senin (24/5).

Airlangga mengatakan, kasus positif corona mengalami peningkatan usai libur lebaran. Rata-rata tambahan kasus Covid-19 berkisar 5.000 kasus per hari, naik dari sebelumnya kisaran 3.800-4.000 kasus per hari.

Pemerintah juga akan memerhatikan kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan. "Contoh saat libur Natal dan tahun baru, kasus tertinggi naik pada 5 Februari jadi kami monitor 4-5 minggu ke depan," katanya. Reporter: Rizky Alika Editor: Happy Fajrian

Penulis: Rizky Alika
Editor: Happy Fajrian