Nila Rustiyani BETANEWS.ID, KUDUS – Tempat Ibadah yang berada di daerah berstatus zona merah penyebaran Covid-19, termasuk di Kudus, dilarang ada kegiatan keagamaan. Kebijakan ini berlaku bagi semua tempat ibadah semua agama, baik masjid, gereja, wihara, maupun klenteng.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus, Akhmad Mundakir. Kebijakan tersebut, menurutnya, mengacu pada SE Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021, yang menyebut kegiatan keagamaan di daerah zona merah ditiadakan sementara waktu. 

Berdasarkan surat edaran tersebut, Mundakir juga menyebut kegiatan salat Jumat akan ditiadakan terlebih dahulu di masjid yang berada di zona merah. Pihaknya juga mengaku telah berkoordinasi dengan pengurus Masjid Agung Kudus. Pengurus masjid dikatakan telah setuju dengan kebijakan yang ditetapkan.

“Satgas sudah ada kesepakatan bersama Pemkab dan tokoh-tokoh agama menindaklanjuti surat edaran dari Pemerintah Pusah ini. Ibadah bisa dilaksanakan di rumah masing-masing,” kata Mundakir saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/6/2021).

Meski begitu, Mundakir mengatakan tetap membiarkan jika ada masyarakat atau pengurus masjid yang memaksa menyelenggarakan kegiatan keagamaan, termasuk salat Jumat. Pihaknya akan meminta pengurus untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan.

Seperti yang diketahui, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan SE Nomor 13 Tahun 2021, tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Dalam SE tersebut, wilayah yang berada di zona merah dan oranye dilarang menggelar kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.

Kegiatan keagamaan yang tercantum, antara lain pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya, di lingkungan rumah ibadah. Kegiatan-kegiatan itu untuk sementara waktu ditiadakan. 

Sedangkan bagi wilayah yang berada zona hijau, dalam surat edaran tersebut, disebutkan boleh melakukan kegiatan keagamaan. Namun, kegiatan yang dilaksanakan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

Editor: Suwoko

Elshinta.com - Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya mencatat sekitar 577 orang menghindari tes cepat antigen saat penyekatan di Jembatan Suramadu yang dilakukan sejak Sabtu (5/6) hingga saat ini.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Rabu, mengatakan 577 orang tersebut meliputi 504 warga luar kota dan 73 lainnya warga Surabaya.

"Saat dipanggil oleh petugas untuk dilakukan tes cepat antigen, mereka tidak ada di lokasi. Mereka pergi dengan meninggalkan KTP di posko penyekatan sebelum mengikuti tes antigen," katanya.

Dia menjelaskan hal ini tentu berisiko sebab mereka belum diketahui secara pasti kondisi kesehatannya seperti apa. Apalagi mereka diketahui usai mobilitas atau perjalanan dari luar kota.

"Ini kan cukup berisiko karena kami tidak tahu kondisi kesehatan seperti apa. Karena itu kami mengambil langkah antisipasi," ujarnya.

Langkah antisipasi yang dimaksud untuk mencegah warga yang ber-KTP Surabaya itu agar tidak bisa mencetak ulang karena alasan kehilangan. Satgas COVID-19 pun bersurat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disendukcapil) Surabaya agar dapat mengantisipasi hal itu.

"Jadi seandainya warga Surabaya ini menyatakan atau minta syarat kehilangan dari kepolisian untuk dicetakkan KTP lagi di Dispendukcapil, maka nanti akan diketahui," ujar Febri.

Selain itu, ia menegaskan, Satgas COVID-19 Surabaya juga melakukan penelusuran kepada warga "Kota Pahlawan" yang terjaring penyekatan dan menghindar saat akan dites cepat antigen. Melalui data KTP yang ditinggalkan di posko penyekatan, petugas akan mendatangi rumah tinggalnya.

"Dari 73 warga yang meninggalkan KTP di posko penyekatan, lima orang sudah mengambil di kantor Satpol PP setelah dilakukan tes cepat antigen dengan hasil negatif," ujarnya.

Dia mengatakan hal yang sama juga berlaku bagi warga luar Surabaya yang meninggalkan KTP di posko penyekatan karena menghindari tes cepat antigen. Satgas COVID-19 melalui Dispendukcapil Surabaya telah menyurati Dispendukcapil daerah tempat tinggal warga tersebut.

"Kalau warga itu minta dicetakkan KTP baru lagi karena alasan kehilangan, maka agar ditahan dulu, karena KTP-nya berada di kantor Satpol PP Surabaya," katanya.

Febri mengatakan sejak dimulainya "screning" pada Sabtu (5/6) hingga saat ini, Satgas COVID-19 telah melaksanakan tes cepat antigen kepada 27.839 pengendara. Hasilnya 595 orang dinyatakan positif dan kemudian ditindaklanjuti dengan tes usap PCR.

Satgas juga mencatat, total 953 orang yang telah dilakukan tes usap PCR selama penyekatan di Suramadu. Dari 953 orang itu, 354 orang dinyatakan positif.

Bagi warga luar Surabaya yang positif, maka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan bagi warga Surabaya yang positif dirawat di Asrama Haji. 

Jakarta, CNN Indonesia -- Selama beberapa waktu, penggunaan plasma konvalesen sebagai terapi untuk Covid-19 banyak digunakan untuk pasien dengan gejala berat.

Namun, baru-baru ini ahli mengungkapkan bahwa efektivitas dari plasma konvalesen justru sebaliknya, yakni lebih bermanfaat untuk gejala ringan dan sedang.

Lebih lanjut, David yang merujuk kesimpulan dari sejumlah studi di beberapa negara termasuk Indonesia sendiri mengungkapkan bahwa penggunaan plasma konvalesen pada kasus berat Covid-19 tidak ada perbedaan dengan terapi kontrol biasa.

"Tidak ada perbedaan manfaat bermakna kelompok terapi plasma konvalesen dibandingkan terapi kontrol pada penderita derajat berat," ungkapnya.

"Pemberian dini [plasma konvalesen] dan pada pasien Covid-19 derajat ringan lebih baik dibandingkan pada pemberian tertunda dan pasien derajat berat," tambah David.

Di samping itu, David juga mengatakan regulator di berbagai negara dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejauh ini belum mengizinkan penggunaan plasma konvalesen sebagai standar terapi dan masih menanti hasil uji klinis dengan nilai statistik kuat.

Dalam arti lain, penggunaannya masih dengan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

"Semuanya masih dalam penelitian, belum dinyatakan baik untuk pengobatan Covid-19. Hasilnya pun masih bermacam-macam, ada yang bagus, ada yang tidak berbeda," katanya.

Dia memberi catatan bahwa yang terpenting dalam memberikan plasma konvalesen dengan kadar antibodi netralisasi yang tinggi dan pada saat yang tepat, yakni saat pasien derajat sedang, yang belum mengalami perburukan.

Bisa dikatakan, pemberian plasma konvalesen yang lebih cepat maka lebih baik. 

Kadar antibodi netralisasi atau juga disebut dengan neutralizing antibody (NAb) merupakan antibodi yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup sel dengan cara menetralkan efek biologis yang ditimbulkan oleh agen infeksius ataupun patogen.

Ahli imunologi, Profesor Iris Rengganis mengatakan neutralizing antibody berasal dari antibodi yang dibentuk oleh pasien, vaksin, ataupun monoklonal buatan manusia.

"Tetapi, tidak mudah mendapat neutralizing antibody, tergantung dari bagaimana terbentuknya saat terinfeksi, ada yang bagus kualitasnya ada yang tidak, jadi tidak semua memiliki netralisasi yang optimal," paparnya.

David menambahkan berdasarkan penelitian, kadar antibodi netralisasi umumnya lebih rendah pada pasien Covid-19 tanpa gejala. Sementara pada penyintas dengan gejala parah, lebih tinggi.

"Penyintas [dengan gejala] yang parah sudah terbukti menetralisir antibodi dan sembuh," tambahnya.

(agn)