Konten ini diproduksi oleh BASRA (Berita Anak Surabaya)
 
Adanya kasus atau kejadian luar biasa COVID-19 di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, tentu tidak bisa diatasi dengan penanganan medis saja.
Faktor non medis juga harus menjadi perhatian, karena permasalahan sosial kemasyarakatan juga berpengaruh terhadap upaya penangan COVID-19. Untuk itu, peran relawan pendaming sangat dibutuhkan.
 
Relawan RSLI bersama Nadia Bafagih, aktivis kemanusiaan Jatim dan beberapa relawan lainnya bergotong-royong membantu menanggulangi pandemi COVID-19 utamanya dari sisi pendekatan non-medis untuk masyarakat di Bangkalan. 
Untuk itu, mereka berkoordinasi dengan Baznas Bangkalan dalam rangka merencanakan bantuan penanganan COVID-19.
 
Nadia Bafagih mengatakan, ada beberapa usulan dan konsep dari relawan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Salah satunya yakni tentang pentingnya edukasi pada masyarakat awam terkait pemahaman COVID-19.
Menurut Nadia, masyarakat hendaknya disadarkan kembali pentingnya menjaga diri dan keluarga untuk terhindar dari penyebaran COVID-19 yang saat ini menyebar dengan cepat di sebagian kabupaten Bangkalan, yaitu di Arosbaya, Geger dan Klampis.
 
"Kondisi ini membutuhkan percepatan dalam penanganannya. Mengingat situasi yang kedaruratan serta membutuhkan peran dan dukungan dari banyak pihak di luar paramedis atau faskes setempat," kata Nadia, Jumat (11/6).
Bahkan pihaknya juga mengajak masyararakat untuk mau menggunakan masker dan merubah kebiasaan pemahaman stigma yang ada dalam masyarakat bahwa COVID-19 tidak ada sama sekali.
 
"Ini juga sekaligus untuk mengubah jargon atau candaan yang selama ini beredar dan meninabobokkan warga, yakni COVID-19 tidak ada di Madura. Dengan kondisi kejadian luar biasa di Bangkalan, hendaknya dijadikan koreksi dan instrospeksi diri bagi yang masih meragukannya," jelas Nadia.
 
Berkaca dari Bangkalan, Guyonan "Tidak Ada COVID-19 di Madura" Harus Dihilangkan (1)
Tim relawan melakukan koordinasi dengan Baznas Bangkalan untuk menekan angka penyebaran COVID-19.
 
Dengan kultur yang ada di Bangkalan, Nadia menuturkan pelibatan dan pengutamaan Baznas Bangkalan sebagai garda depan dalam pelaksanaan berbagai program tersebut adalah pilihan yang tepat. 
 
Dengan mengkoordinasikan para tokoh agama dan pondok pesantren, ustadz, modin, hingga tokoh masyarakat di kampung-kampung, dapat direncanakan dan dijalankan berbagai aktifitas dalam bentuk kampanye hidup sehat, peningkatan kapasitas dan pengeetahuan terkait COVID-19 serta peningkatan keterlibatan santri, peserta didik dan keluarganya dalam prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pelaksananan 5M sebagai kunci mengatasi COVID-19.
 
Tidak kalah penting adalah upaya penguatan dan peningkatan imunitas melalui asupan makanan bergizi, serta rasa gembira dan suasana keseharian yang tenang sehingga dapat berkontribusi bagi ketangguhan masyarkat menghadapi COVID-19, khususnya di Bangkalan.
 
"Mengingat kondisi yang urgen dan membutuhkan penanganan dengan segera, semua pihak yang hadir sepakat untuk menyegerakan pelaksanaan program tersebut. Perencanaan ini akan dituntaskan dalam minggu ini, sehingga harapannya minggu depan sudah bisa dimulai," pungkasnya.
Diterbitkan di Berita

BETANEWS.ID, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut penanganan peningkatan kasus Covid-19 di Kudus sudah mulai membuahkan hasil. Dalam tiga hari terakhir, jumlah kasus di daerah itu terus mengalami penurunan.

“Dalam tiga hari ini sudah turun (kasus penularan). Kemarin awal-awal itu sehari bisa 300 kasus bahkan lebih. Sekarang turun terus dan hari ini hanya 200 san kasus,” kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (9/6/2021).

Meski begitu, Ganjar meminta semuanya tidak boleh lengah. Pemkab Kudus harus terus meningkatkan tracing dan testing agar penanganan bisa optimal.

“Tidak hanya di Kudus, tapi daerah sekitarnya yang merah-merah itu seperti Pati, Sragen, Demak dan sekitarnya saya minta testing tracingnya jangan kendor. Tingkatkan terus tidak boleh berhenti,” tegasnya.

Ganjar mengatakan tidak masalah jika dari hasil tracing dan testing itu membuat temuan kasus menjadi lebih banyak. Hal itu justru semakin baik, karena treatment bisa dilakukan lebih baik.

“Tingkatkan terus tracing dan testingnya. Ndak papa. Makin banyak kita ketahui, makin bagus kita melakukan treatmentnya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, evakuasi pasien Covid-19 di Kudus ke tempat-tempat isolasi terpusat milik Pemprov Jateng terus dilakukan. Hal itu untuk mengurangi tekanan di rumah sakit-rumah sakit rujukan.

“Sementara kami evakuasi ke Donohudan Boyolali dan BPSDM Srondol. Kalau di sana penuh, kami masih punya banyak tempat lain. Ada STIE Bank Jateng, hotel di Kopeng, Banyumas dan lainnya,” ucapnya.

Tapi untuk sementara, pihaknya masih berkonsentrasi di Donohudan dan BPSDM. Sebab di dua lokasi itu, semuanya sudah siap, baik sarana prasarananya hingga tenaga kesehatan.

“Dan dua tempat itu juga masih belum penuh, keterisiannya baru sekitar 50 persen. Sampai tadi siang kami masih evakuasi dari Kudus ke dua tempat itu,” jelasnya.

Disinggung terkait kondisi pasien Covid-19 di Jateng, Yulianto mengatakan mayoritas adalah orang tanpa gejala (OTG). Sehingga tempat isolasi terpusat memang harus disiapkan.

“95 persen itu OTG, yang dirawat itu hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan kasus Covid-19,” pungkasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

Diterbitkan di Berita

TEMPO.COJakarta - Penambahan pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, tembus rekor tertinggi. Jumlah pasien mencapai 3.626 orang atau 60,4 persen dari kapasitas tempat tidur.

Peningkatan jumlah pasien pada hari ini adalah kenaikan tertinggi setelah libur Lebaran pada pertengahan Mei lalu. Data Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I menunjukkan pasien Covid-19 yang dirawat di Wisma Atlet naik 405 orang pada hari Kamis, 10 Juni 2021.  

Selama dua hari sebelumnya, jumlah pasien juga mengalami peningkatan. Hari Selasa bertambah 235 orang, dan 252 orang pada hari Rabu.

"Pasien rawat inap terkonfirmasi positif hari ini 3.626 orang, terdiri atas 1.707 pria dan 1.919 wanita," kata Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Mengantisipasi peningkatan jumlah pasien Covid-19 setelah arus balik Lebaran, Wisma Atlet Kemayoran telah menyiapkan maksimal 10 ribu tempat tidur. Diperkirakan akan terjadi lonjakan kasus penularan virus corona usai Lebaran karena ribuan orang mudik ke kampung halaman.  

Menurut Koordinator RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Mayjen Tugas Ratmono, kapasitas tempat tidur di empat tower sanggup menampung pasien hingga 5.994 orang.

Dengan kapasitas itu, Tugas menganggap tempat tidur pasien yang tersedia cukup aman jika ada lonjakan kasus Covid-19.

"Tetapi kalau ada lonjakan sangat tinggi, kapasitas bisa penuh. Kita dapat kembangkan menjadi 10 ribu tempat tidur," kata koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran itu. 

Diterbitkan di Berita

kemkes.go.id Jakarta, 4 Juni 2021 - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit pandemi kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang. Diperlukan transformasi bidang kesehatan untuk membentuk SDM yang siap untuk menghadapi pandemi tersebut.

Hal itu ia katakan dalam Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Nasional masa bakti 2020-2024 yang dihadiri oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa Bakti 2018-2023 Budi Waseso di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (4/6).

Pembentukan SDM Kesehatan dimaksudkan agar lebih siap menghadapi kemungkinan datangnya pandemi di masa datang. Untuk itu perlu dibantu sistem kesehatan nasional dan salah satunya dengan gerakan Pramuka.

“Kita bisa mempersiapkannya dengan membentuk tenaga kesehatan cadangan nasional dan Pramuka adalah salah satu potensi di antaranya karena organisasinya sudah ada dan yang paling penting menyebar di seluruh pelosok Indonesia,” kata Budi.

Mekanisme membangun, menyusun, dan merumuskan strategi kesiapan tenaga kesehatan cadangan nasional dengan bekerjasama dengan Pramuka, menurutnya adalah salah satu program yang menarik untuk didiskusikan bersama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini tidak cukup hanya Kementerian Kesehatan saja, tidak cukup dengan mengeluarkan banyak program-program seperti testing, tracing, dan vaksinasi.

Yang harus dilakukan adalah membangun gerakan dimana setiap individu bangsa Indonesia bersama-sama melakukan penanggulangan COVID-19.

Pramuka adalah contoh gerakan yang memang sudah berdiri sejak lama yang mungkin selama ini kurang dimanfaatkan potensinya untuk mengatasi pandemi. Kepada

Kepada Budi Waseso, Menkes mengatakan perlu melakukan kerja sama yang lebih intens dalam membangun gerakan nasional pencegahan COVID-19.

“Saya percaya modal sosial masyarakat Indonesia ini dapat mencegah penyebaran COVID-19,” ucap Budi.

Budi Waseso mengatakan saat ini kita masih dalam suasana prihatin pandemi COVID-19. Saka Bakti Husada masih terus bergiat dalam kegiatan pramuka dan melalui Pramuka bisa membantu penanggulangan COVID-19.

“Kekuatan Pramuka di Indonesia ini 25 juta orang ada di seluruh RT RW di seluruh Indonesia. Ya mungkin nanti program dari Kementerian Kesehatan bisa digiatkan untuk Pramuka ini, dan tentunya kita siap membantu program pemerintah dalam rangka vaksinasi,” katanya.

Di samping itu, susunan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Nasional masa bakti 2020-2024 yang dilantik hari ini antara lain Ketua : Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan RI), Wakil Ketua : dr. Dante Saksono Harbuwono (Wakil Menteri Kesehatan RI(, Sekretaris : drg. Oscar Primadi (Sekjen Kemenkes), Wakil Sekretaris : drg. Murti Utami (Inspektur Jenderal Kemenkes).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat drg. Widyawati, MKM

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Tenaga kesehatan (nakes) merupakan kelompok penerima vaksinasi Sinovac paling awal sejak awal 2021, karena pekerjaan dengan risiko penularan corona tinggi. 
Meski hampir seluruh nakes sudah mendapat vaksinasi lengkap, ternyata dalam hitungan bulan ada saja ditemukan kasus nakes yang terinfeksi corona.
 
Di Kudus misalnya, jumlah nakes yang terpapar bahkan mencapai ratusan orang, tepatnya 358 orang. Juga di Cilacap, 49 nakes juga terpapar meski sudah divaksin 2 dosis.
Para nakes divaksin lengkap sekitar Februari 2021. Lantas, apakah masa kekebalan vaksin Sinovac sudah habis di bulan Juni? Atau berarti kurang dari 6 bulan.
 
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, vaksin memang tak bisa menjamin 100 persen aman dari potensi penularan.
 "Enggak (bukan karena masa kekebalan vaksin Sinovac), karena prokes dan risiko tertular kan tetap ada karena vaksin tidak yang 100% (memberi) perlindungan penularan," jelas Nadia saat dimintai penjelasan oleh kumparan, Rabu (9/6).
 
Ratusan Nakes Corona Meski Sudah Divaksin, Kekebalan Sinovac Kurang 6 Bulan? (1)
Sejumlah tenaga kesehatan memakai alat pelindung diri (APD) berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS
 
Menurutnya, walaupun masih terdapat kemungkinan tertular COVID-19, para nakes yang telah divaksinasi masih mendapat perlindungan dari potensi infeksi dengan gejala berat hingga kematian.
"Tapi untuk gejala berat dan kematian itu perlindungannya lebih dari 95%," tambahnya. 
 
Untuk itu, Nadia mengimbau agar para nakes tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes) pada saat sedang bertugas maupun usai bekerja dan kembali ke rumah.
Pasalnya, risiko penularan corona bisa saja terjadi saat nakes tidak bekerja atau dari lingkungan tempat tinggalnya.
 
"Kan yang baru 100 persen (menjalankan protokol kesehatan) hanya di kalangan nakes (saat bekerja). Nakes kan enggak tinggal sendiri," tutup Nadia.
 
Ratusan Nakes Corona Meski Sudah Divaksin, Kekebalan Sinovac Kurang 6 Bulan? (2)
Sejumlah tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
 
Vaksinasi memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pandemi corona. Hal ini bertujuan untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.
Kondisi ini perlu dicapai untuk melindungi komunitas dari penyakit menular, hingga orang yang tidak bisa divaksinasi ikut terlindungi.
 
Jubir Satgas COVID-19, Prof Wiku Adisasmito pernah menyatakan upaya mempercepat vaksinasi demi herd immunity harus dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat mematuhi prokes.
 
"Disiplin prokes adalah cara utama untuk mengurangi peluang peningkatan penularan maupun mutasi virus. Kedua, mendukung program vaksinasi dan ikut serta vaksinasi dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan memenuhi kriteria peserta vaksin, dukungan masyarakat akan mempercepat cakupan masyarakat yang tervaksinasi," ucapnya, Kamis (28/1).
 
Ratusan Nakes Corona Meski Sudah Divaksin, Kekebalan Sinovac Kurang 6 Bulan? (3)
Infografik jika terjadi reaksi usai vaksinasi corona. Foto: kumparan
Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat umum, seperti lansia, pralansia, dan tenaga pendidik secara massal di Tangerang.

Rencana vaksinasi massal dicanangkan presiden untuk di banyak daerah.

"Baru saja melihat proses vaksinasi massal di Kabupaten Tangerang, Banten sebanyak kurang lebih 10 ribu masyarakat umum, lansia, pralansia, tenaga pendidik semuanya," kata Jokowi di Sport Center Kelapa Dua, Tengerang, Rabu (9/6/2021).

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta vaksinasi dalam jumlah besar atau massal, seperti di Depok dan Tangerang.

Itu, berdasarkan peninjauan presiden hari ini supaya dapat dilakukan di kota atau provinsi lain dengan target 700 ribu vaksinasi per hari dapat tercapai.

"Kita ingin vaksinasi seperti di Tangerang ini dilakukan di provinsi, kabupaten, kota lain. Sehingga, kecepatan kita mengejar 700 ribu per hari untuk Juni, dan 1 juta per hari pada Juli bisa kita kejar," kata Jokowi.

Sebab, menurut presiden, dengan pemberian vaksinasi Covid-19 ini dapat melindungi seluruh masyarakat dari paparan virus SARS-COV 2.

"Kita harapkan melindungi kita semuanya dari penyebaran Covid," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kota Depok, Jawa Barat.

Pada Juli 2021 mendatang, presiden telah menetapkan target sebanyak satu juta penyuntikan dosis vaksin per hari.

"Kita berharap pada bulan Juni ini target untuk vaksinasi per hari 700 ribu itu betul-betul bisa tercapai sehingga di bulan Juli kita sudah masuk ke target vaksinasi per hari satu juta," kata Jokowi. (DNS)

 

Diterbitkan di Berita

Menanti Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Selasa, 08 Jun 2021 16:45

katadata.co.id

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus berjalan dan penerimanya mulai menyasar berbagai kelompok masyarakat.

Dimulai dari tenaga kesehatan, kemudian lansia, lantas untuk pekerja di sektor swasta dimulai beberapa pekan lalu. Namun sampai sejauh ini program vaksinasi virus corona masih belum menyentuh ke anak-anak.

Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pemerintah berencana memulai kembali pembelajaran tatap muka pada Juli 2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, saat ini mereka menunggu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan beberapa organisasi lainnya terkait vaksinasi anak. 

"(Vaksinasi) anak-anak masih menunggu rekomendasi dari IDAI, ITAGI, dan organsisasi lainnya. Mereka akan melihat vaksin mana yang akan digunakan untuk anak-anak," kata Nadia di acara bertajuk Mengenal Varian Baru Covid-19 dan Efektivitas Vaksin beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, selain itu perlu dipastikan juga jenis vaksin yang sudah melalui uji klinis tersedia di Indonesia. "Kalau harus mencari jenis vaksin baru, berarti pemerintah harus nego lagi. Belum tentu produsen vaksinnya punya stok," tambahnya.

Sejauh ini vaksin yang sudah beredar dan digunakan di Indonesia seperti Sinovac, Pfizer, dan Astrazeneca belum bisa dipastikan apakah bisa digunakan untuk anak. Sejauh ini vaksin-vaksin tersebut baru direkomendasikan untuk mereka yang berusia di atas 16 tahun.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dokter Yogi Prawira menjelaskan kalau anak selalu menjadi kelompok yang paling terakhir mendapat vaksin.

“Karena kalau anak ini mengalami efek samping, maka yang kita khawatirkan itu jangka panjangnya, tumbuh kembang dia,” ujarnya pada kesempatan terpisah. Isu keamanan menjadi sangat penting.

Oleh sebab itu harus dipastikan dulu vaksinasi pada orang dewasa tidak menimbulkan efek samping yang parah. “Kalau memang aman (untuk orang dewasa) maka kita akan uji coba ke kelompok usia anak,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan kalau di beberapa negara proses uji klinik ke anak-anak usia remaja sudah dilaksanakan.

Sementara di Indonesia proses uji kliniknya sedang dipersiapkan. Prosesnya pun nanti akan menyasar dari anak remaja, baru perlahan turun ke kelompok usia di bawahnya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) fokus dengan program vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Dilansir dari CNN Indonesia, Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan, paling lambat program ini akan selesai Agustus 2021. Molor dari rencana awal yang ditargetkan rampung pada pekan kedua Juni.

Sampai sejauh ini, menurut Nadiem sudah sekitar 28 persen guru dan tenaga kependidikan secara nasional mendapat vaksinasi dosis pertama.  

 

 

Melihat kondisi seperti ini menjadi sangat penting protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat jika sekolah nantinya sudah kembali beroperasi.

Dokter Yogi mengingatkan, bukan hanya di lingkungan sekolah, nantinya dari berangkat hingga sampai kembali ke rumah, semua pihak harus berkolaborasi untuk melindungi anak dari paparan virus. 

“Semua pihak harus berkontribusi; dari orang tua, sekolah, pemerintah. Pemerintah juga bukan hanya dinas pendidikan, tapi juga dinas kesehatan, mungkin (bahkan) harus ada satpol pp misalnya,” ujarnya lagi.

Dia juga mengingatkan untuk orang tua agar tetap menerapkan Gerakan 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta menghindari 3K: kamar tertutup, keramaian, dan kontak erat. 

Hal ini untuk menjadi bekal bagi anak nantinya. Penerapan secara konsisten dan berulang setiap hari penting dilakukan karena anak adalah peniru yang ulung.

Sehingga orang tua dan anggota keluarga di rumah harus memberi contoh melalui praktik penerapan protokol kesehatan sehingga anak dapat menirunya ketika nanti harus keluar pergi ke sekolah. 


Penulis: Alfons Yoshio
Editor: Anshar Dwi Wibowo

Diterbitkan di Berita

BBC News Indonesia

Setelah Kota Kudus di Jawa Tengah, lonjakan tajam kasus Covid-19 kini terjadi di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Seluruh tempat tidur rumah sakit yang disediakan untuk pasien Covid-19 di kabupaten itu sekarang sudah terisi hampir 100%.

Pakar kesehatan masyarakat menduga jumlah kasus Covid-19 di Bangkalan sebenarnya jauh lebih besar ketimbang yang sudah tercatat. Jumlah tes yang minim disebutnya menyembunyikan banyak kasus di bawah permukaan.

Otoritas kesehatan di Jawa Timur mengeklaim telah membatasi kegiatan warga tiga kecamatan di Bangkalan yang digolongkan zona merah. Namun apakah upaya ini cukup?

Ginan, warga Bangkalan, mengaku telah mengurangi aktivitas di luar rumah sejak pandemi terjadi. Risiko dirinya tertular virus corona kini meningkat karena dua kampung di sebelah desanya tengah diguncang Covid-19.

Khawatir orang tuanya yang berusia lanjut terpapar Covid, Ginan berharap pemerintahan Bangkalan berupaya maksimal mengatasi penyakit ini.

"Sejak pandemi saya jarang keluar rumah. Kalau mau berkumpul dengan keluarga ya di rumah saja," ujarnya, Senin (07/06).

"Saya cemas karena daerah yang rawan berdekatan dengan desa saya. Orang tua dan nenek saya di rumah sudah lansia. Mereka juga sering batuk-batuk.

"Bupati sebagai pimpinan semestinya tegas, apa saja yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini," kata Ginan.

 

Madura

Warga memperlihatkan surat keterangan bebas Covid-19 kepada petugas di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, Senin (07/06\). ANTARA FOTO

 

Tiga kecamatan di kabupaten yang berada di Pulau Madura itu, yaitu Arusbaya, Klampis, dan Bangkalan, dinyatakan sebagai zona merah kasus Covid-19.

Dua puskesmas dan satu rumah sakit umum milik daerah di tiga kecamatan itu ditutup dalam beberapa hari terakhir. Puluhan tenaga kesehatan di lembaga itu positif Covid.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangkalan, Agus Sugianto Zein, menyebut 87 dari 90 tempat tidur khusus pasien penyakit ini juga telah terisi.

Padahal, merujuk standar penanganan pandemi yang disusun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keterisian tempat tidur khusus ini semestinya tidak boleh lebih dari 60%.

Lonjakan kasus ini, menurut Agus, dipicu aktivitas silaturahmi tatap muka masyarakat saat libur Idul Fitri lalu dan arus kepulangan pekerja migran dari luar negeri.

"Ada tradisi saling mengunjungi saat lebaran. Saat itu masyarakat mungkin sudah mengabaikan protokol kesehatan," kata Agus.

"Situasi itu ditambah kepulangan pekerja migran yang paling banyak ke Kecamatan Arusbaya. Jadi kami sekarang meminta kegiatan masyarakat di sana diperketat," ucapnya.

 

Madura

Pelaku perjalanan antre tes antigen saat turun kapal feri dari Sumenep di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, Senin (07/06). ANTARA FOTO

 

Kondisi faktual pandemi di Bangkalan diyakini lebih buruk oleh epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo.

Sejak awal pandemi, Windhu menyebut jumlah tes Covid-19 yang dilakukan terhadap warga Bangkalan dan tiga kabupaten lain di Pulau Madura tergolong rendah.

Angkanya, kata dia, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang secara global termasuk yang terbawah di antara lebih dari 200 negara.

"Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep selama berbulan-bulan masuk zona kuning. Itu aneh karena kalau Anda datang ke Madura, Anda akan jarang bertemu orang memakai masker," ujar Windhu.

"Di pasar yang ramai, orang-orang tidak pakai masker. Mereka bilang virus corona itu tidak ada.

"Artinya, perilaku mereka tidak tergambarkan dalam jumlah kasus. Kasus yang tercatat seolah rendah. Bahkan suatu ketika disebut kasus positif hariannya nol," ucapnya.

 

Madura

Antrean pengendara motor terjadi di akses keluar Jembatan Suramadu, Minggu (06/06) akibat penyekatan dan tes antigen acak di lokasi itu. ANTARA FOTO

 

Pada 6 Juni lalu, Bangkalan adalah daerah di Jatim dengan jumlah kasus positif baru terbanyak, yaitu 23 kasus. Ini berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan provinsi tersebut.

Dua kabupaten lain di Pulau Madura, yakni Sumenep dan Pamekasan masing-masing mencatat 14 dan dua kasus positif baru.

Sementara satu di kabupaten lainnya, yaitu Sampang, yang berada di antara Bangkalan dan Pamekasan, diklaim tidak muncul satu pun kasus positif.

"Unsur pimpinan di Forkopimda di daerah-daerah memang tidak ingin daerah itu melakukan tes dan penelusuran kontak yang bagus supaya kasusnya tidak terlihat banyak," kata Windu.

"Selama dua hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka kasus sebenarnya ada di bawah permukaan dan itu adalah bom waktu," ucapnya.

Forkopimda yang disebut Windhu adalah forum koordinasi yang melibatkan kepala daerah, ketua DPRD, dan orang nomor satu dari lembaga kepolisian, militer, kejaksaan, dan pengadilan di suatu daerah.

Namun setelah muncul 66 kasus baru di Bangkalan dalam sepuluh hari terakhir, otoritas setempat mengeklaim telah menggelar tes massal dan menelusuri kontak erat orang-orang yang positif Covid.

"Kami sudah tracing dan swab massal di Kecamatan Arusbaya. Total ada 170 orang yang kami tes. Memang belum ada hasilnya tapi sekarang tes ini juga masih dilanjutkan," kata Agus Sugianto dari Satgas Covid Bangkalan.

 

Madura

Lonjakan kasus Covid-19 juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Foto ini perlihatkan 23 pasien Covid-19 di kota itu yang dipindahkan ke Boyolali untuk melakukan isolasi. ANTARA FOTO

 

Bagaimanapun, epidemiolog Windhu Pramono mendesak pemerintah menangani Covid di Bangkalan secara komprehensif.

Windhu menilai pemerintah semestinya menutup Bangkalan secara penuh. Artinya, kata dia, warga kabupaten itu untuk sementara perlu dilarang keluar-masuk daerahnya, kecuali untuk keperluan yang benar-benar mendasar.

Akhir pekan kemarin kepolisian melakukan tes acak kepada pengendara dari Bangkalan yang menuju Surabaya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengeklaim dari tes acak itu ditemukan setidaknya 70 orang yang positif Covid.

Siasat ini menurut Windhu tidak efektif karena tidak semua orang dari Bangkalan melewati tes. Mobilitas warga Bangkalan ke tiga kabupaten lain di Madura yang berada di sisi timurnya pun tidak dibatasi.

"Bangkalan sementara ini harus dikunci. Kemarin ada penyekatan di Suramadu, tapi hanya sampai Magrib. Itu apa gunanya? Orang akan cari celah di luar jam penyekatan," kata Windhu.

"Orang Indonesia kan alergi dengan kata 'lockdown'. Ya sebut saja strategi itu PSBB. Pada saat yang sama ada pencarian kontak erat.

"Jadi strateginya bukan uji petik. Ini kan bukan untuk survei. Tujuan kita untuk isolasi orang yang tertular," ujarnya.

 

Kudus

Di Kudus, ratusan tenaga kesehatan terpapar Covid-19. Salah satu dari mereka meninggal. ANTARA FOTO

 

Namun penutupan wilayah seperti ini bukan siasat yang dipilih pemerintah setempat.

Yang diterapkan adalah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berskala mikro di tiga kecamatan zona merah Bangkalan, kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Jawa Timur, Makhyan Jibril al Faribi.

"Tidak ditutup total, intervensinya membatasi pergerakan. Orang-orang yang bergejala dites dan jika hasilnya positif mereka akan diisolasi,"ujarnya.

 

madura

Polisi menggelar sosialisasi protokol kesehatan di pos pemeriksaan di akses keluar Jembatan Suramadu, akhir Mei lalu. Kegiatan itu untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya karena pandemi Covid-19 belum berakhir. ANTARA FOTO

 

Ledakan kasus Covid seperti di Bangkalan disebut Windhu Pramono berpotensi terjadi di berbagai daerah karena tren tes dan pelacakan kasus yang semakin rendah.

Pekan lalu, lonjakan kasus yang diduga berkaitan dengan libur lebaran terjadi di Kudus, Jawa Tengah.

Sama seperti Bangkalan, rumah sakit di Kudus juga tak mampu lagi menangani pasien Covid. Ratusan nakes di kota itu terpapar virus corona walau telah mendapatkan vaksin.

Saat pasien Covid di Bangkalan dirujuk ke Surabaya, warga Kudus dengan virus corona dilarikan ke Semarang.

Pemerintah Kudus mengeluarkan imbauan agar setiap penduduk tetap berada di rumah untuk memutus rantai penularan.

Namun surat itu tidak memerintahkan penutupan tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan pabrik.

 

Madura

Polisi melakukan penyekatan di Suramadu usai kasus Covid-19 di Bangkalan melonjak. DETIKCOM

 

Presiden Joko Widodo menggelar rapat khusus di Jakarta terkait kasus Kudus dan Bangkalan, Senin pagi kemarin.

Usai rapat itu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi meminta pemerintah daerah untuk mendata dan melaporkan secara detail setiap kasus positif yang terkonfirmasi.

"Saya minta dilaporkan secara lengkap supaya kita bisa melakukan antisipasi kalau ada yang terkena," ujarnya.

Budi juga meminta masyarakat untuk tidak menolak tim penelusuran kasus. "Jangan ditolak. Kalau Anda terpapar, jangan khawatirkan citra Anda. Siapa saja rekan terdekat, akan kita tes," ucapnya.

Tren lonjakan kasus yang terkait musim libur lebaran juga terjadi di berbagai daerah yang menjadi tujuan mudik.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, provinsi dengan kenaikan kasus mingguan tertinggi setelah lebaran ini adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, NTB, Lampung, Aceh, dan Riau.

---

Wartawan di Bangkalan, Mustopa, berkontribusi untuk liputan ini.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, pasien di Kudus dan Bangkalan akan dirujuk ke rumah sakit yang ada di sekitar wilayah tersebut.

"Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini. Karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak pekerja migran Indonesia yang pulang dari negara tetangga," kata Menkes dalam konferensi pers, Senin (7/6/2021).

Budi pun mengatakan strategi pertama yang dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan mengurai tekanan yang ada di rumah sakit, dengan cara merujuk pasien-pasien bergejala sedang dan berat ke kota terdekat.

"Untuk Kudus ke Semarang. Untuk Bangkalan ke Surabaya. Alhamdulillah, kapasitas rumah sakit di Semarang dan juga kapasitas rumah sakit di Surabaya itu cukup untuk menerima rujukan dari daerah Kudus dan Bangkalan," kata Budi Gunadi dari Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain itu, Menkes juga mengatakan bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk mengirimkan tenaga kesehatannya nya ke dua daerah tersebut.

Menurut Menkes, pengiriman dokter dan perawat dilakukan untuk mengisi kekosongan dan mengurangi tekanan tekanan kesehatan setempat, yang cukup banyak terpapar COVID-19.

Minta Pemda Perketat Protokol Kesehatan

"Di Kudus ada sekitar 300-an lebih tenaga kesehatan yang sudah terpapar, karena sudah divaksin semua, alhamdulillah sampai sekarang kondisi mereka masih baik," kata Budi Gunadi.

Dia menambahkan bahwa di antara dokter di Kudus yang terinfeksi COVID-19, ada satu orang dokter spesialis yang berusia 70 tahun yang kondisinya juga baik.

Sementara di sisi hulu, Budi Gunadi mengimbau agar semua kepala daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, tetap dijalankan.

"Itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik," kata Budi.

Minta Warga Tak Tolak Tracing

Menkes juga meminta agar daerah melakukan testing atau pemeriksaan COVID-19 secara disiplin dan dilaporkan secara lengkap. "Dengan demikian kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena."

Budi pun meminta agar masyarakat yang didatangi petugas pelacakan kontak atau tracing untuk tidak khawatir.

"Tracing-nya jangan ditolak. Kalau Anda terkena tidak usah khawatir. Tidak usah takut bahwa kalau saya kena citranya bagaimana. Kita tanyakan supaya kita bisa mengurangi laju penularan," ujarnya.

Selain itu, Budi juga meminta agar tersedia tempat isolasi mandiri. "Jadi tolong secara swadaya, banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri."

Di sisi lain, Menkes juga sudah menyalurkan 50 ribu vaksin COVID-19 ke Kudus, dan akan segera didistribusikan ke Bangkalan sebanyak 50 ribu dosis.

Infografis Awas Lonjakan Covid-19 Libur Lebaran
Diterbitkan di Berita
Tim detikcom - detikNews Jakarta - Pemerintah berencana membuka kembali sekolah tatap muka langsung secara terbatas pada Juli mendatang. Presiden Jokowi minta agar murid yang hadir di kelas hanya 25 persen.

"Bapak Presiden tadi mengarahkan pendidikan tatap muka yang nanti akan dimulai itu harus dijalankan dengan ekstra hati-hati, tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa, pertama hanya boleh maksimal 25 persen dari murid yang hadir, tidak boleh lebih dari dua hari seminggu, jadi seminggu hanya dua hari boleh melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya dua jam," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam jumpa pers virtual, Senin (7/6/2021).

Budi mengatakan meski sudah ada aturan terkait sekolah tatap muka terbatas di bulan depan, izin anak ke sekolah tetap di tangan orang tua. Dia juga mengatakan guru harus divaksinasi lebih dulu sebelum sekolah tatap muka dimulai.

"Jadi mohon bantuan juga kepala daerah karena vaksinnya kita kirim ke kepala daerah prioritaskan guru dan lansia terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan," katanya.

Sebelumnya Pemerintah pusat menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Belajar tatap muka terbatas bakal dimulai setelah guru dan tenaga pendidikan disuntik vaksin Corona (COVID-19).

Menko PMK, Muhadjir Effendy, kesuksesan pembelajaran tatap muka tergantung komitmen dari tingkat daerah hingga pusat.

Dia meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi terhadap keputusan pembelajaran tatap muka bersama yang dirancang Kemendikbud hingga Kementerian Agama.

Mendikbud Nadiem Makarim juga menegaskan pembelajaran tatap muka bakal dilakukan setelah vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan tuntas. Dia mengatakan pembelajaran tatap muka bakal dimulai dari PAUD dan SD lalu bertahap hingga Pendidikan Tinggi.

"Paling muda paling sulit PJJ. Mereka juga punya potensi ketinggalan paling besar," ujarnya.

(idn/imk)
Diterbitkan di Berita