JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari  mengejutkan publik karena membandingkan antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan.

Bahlan, ia menyebut Jokowi sudah bagus namun kepada Gubernur Anies ia sempat menyebut: “Apa buktinya Bapak berhasil?”

Di akun FB Mak Lambe Turah, Rabu 11 Agustus 2021, sejumlah netizen mencuit keras.

MLT: “Laskar skuadroen yang kemaren2 memuja muji bu siti fadilah sepertinya bakal berbalik awokawokkk.”

Juniati Simbolon: “Tp gabener banyak kelebihannya buu. KELEBIHAN BAYAR MELULU.. buahahahahaha.” 

Denni Ny Hasan: “Si ibuk ny takut hilang.”

Sebelumnya diberitakan, Siti Fadilah Supari menyinggung kinerja dua pemimpin dalam penanganan Covid-19. Siti memuji Jokowi bagus dan mempertanyakan apa bukti Anies berhasil.

Penilaian Siti Fadilah ini konteksnya soal PPKM dan penurunan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Yuk simak dulu sampai selesai ya.

Mantan Menkes era Presiden SBY itu menyuarakan untuk fokus pada penekanan angka kematian Covid-19 saja kalau pemerintah tak bisa mengantisipasi dan memprediksi kapan pandemi akan terjadi lagi.

Siti Fadilah menyoroti soal klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal angka kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang belakangan menurun.

Siti nggak puas dengan penjelasan Anies, penurunan kasus Covid-19 di Jakarta itu dampak dari pemberlakuan PPKM. Menurutnya itu hanyalah asumsi Anies saja. Siti mengatakan untuk tahu angka kasus turun itu mestinya diteliti betul jangan pakai asumsi.

“Saya dengar kemarin Gubernur Anies, dia dengan happy-nya klaim berhasil. Sekarang bapak apa buktinya bapak berhasil. Kan turun katanya, apakah tracing Anda juga turun? iya turun. Kalau turun ya pasti itunya (kasus) turun. Nggak ada tracing, ya nggak ada kasus,” kata Siti dalam perbincangan di kanal Youtube Karni Ilyas Club, dikutip Selasa 10 Agustus 2021.

Nah di sisi lain, Siti Fadilah memuji langkah Jokowi yang putuskan tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya Jokowi tepat lho mengambil kebijakan pembatasan dengan skema PPKM atau PSBB.

Dia mengatakan orang nggak tahu saja, kalau Indonesia di-lockdown itu ada ada konsekuensi pemerintah tunduk pada kekuatan dan skenario global.

“Lockdown itu sakit lho untuk suatu negara maju sekalipun. Saya senang dengan pak Jokowi tak pilih lockdown walaupun didemo. Orang yang demo nggak tahu lockdown itu artinya kita 100 persen tunduk dengan mereka,” kata dia.

Mereka yang dimaksud Siti Fadilah adalah kekuatan global yang bisa mengendalikan ekonomi dan politik di masa pandemi ini.

Siti menjelaskan andai Indonesia lockdown, artinya Indonesia menyerah bertekuk lutut pada kekuatan tersebut. Jadinya Indonesia tak kuasa untuk menolak skenario yang diinginkan mereka.

“(Lockdwon) bukan hanya mencegah pergerakan orang tapi juga begitu lockdown, perintah dari mereka akan bersambungan terus,” katanya.

Dia melanjutkan Presiden Jokowi mengambil kebijakan pembatasan berupa PSBB itu justru layak kok bagi karakter rakyat Indonesia.

“Presiden ambil PSBB itu bagus, walaupun ada sebagian yang menilai itu karena pemerintah tak mau berikan uang ke rakyatnya karena lockdown, tapi rakyat Indonesia kan berbeda dengan bangsa lain. Paling pas menurut saya ya PSBB, PPKM. Itu cukup pas untuk orang Indonesia,” jelasnya.

Siti Fadilah Supari berpandangan virus Corona bisa menyebar secara alami dan juga direkayasa alias buatan. Nah kata Siti, kalau virus Corona terjadi secara alami, maka kejadiannya nggak seperti kasus ledakan corona di beberapa negara seperti saat ini.

Siti kok melihatnya ada yang nggak beres, kasus ledakan Covid-19 kok kompak beriringan gitu.

“Kalau natural, mestinya perjalanannya tidak seperti itu. Ini loh yang akhir-akhir ini, India, Indonesia, Singapura, nah itu rada aneh,” kata Siti di akun YouTube Karni Ilyas Club dikutip dari Suara.com, Senin 9 Agustus 2021.

Dia juga nggak tahu dan belum bisa membuktikan corona itu adalah rekayasa. Sebab kalau pemikirannya demikian, maka Amerika Serikat juga korban dari rekayasa Covid-19.

Makanya untuk memastikan karakter Corona itu asli atau buatan, Siti berpandangan perlu lho diteliti lebih dalam. Apalagi Indonesia punya sejumlah peneliti yang bisa membongkar hal itu.

Siti menjelaskan Indonesia memiliki sejumlah ahli yang bisa meneliti virus corona. Ia mengatakan keterlaluan virus yang memicu ledakan kasus Covid-19 di sejumlah negara itu sama. Kira-kira sama nggak sih karekter virus Covid-19 yang ada di Singapura, Amerika Serikat.

“Kalau sama ya kebangetan. Wong dunia segini lebarnya, hawanya berbeda, lah kok bisa agak sama. Dan mestinya kita manfaatkan itu virolog-virolog Eijkman, untuk mengeksplorasi virus pada waktu meledak itu berkarakter seperti apa, dari mana dia datang, ke mana dia pergi,” saran Siti.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Namun di mata Ade Armando, berita tersebut malah membuat teringat akan apa yang disampaikan Amien Rais  di mana pernah menantang Presiden Joko Widodo mengambil alih Blok Rokan. 

“Kira2 apa ya komentar Amien Rais setelah tahu Blok Rokan sepenuhnya diambilalih pemerintah Indonesia?” kata Ade Armando, Selasa 10 Agustus 2021. 

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menantang keberanian Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, yakni Blok Rokan. Adapun saat ini Kementrian ESDM (KESDM) sedang mengevaluasi proposal Chevron untuk kembali mengelola Blok Rokan 20 tahun ke depan sejak 2021.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, kesempatan Chevron untuk menjadi operator pengendali Blok Rokan sangatlah besar karena didukung oleh KESDM lewat Peraturan Menteri ESDM No 23/2018. 

Namun, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 tentang Lima Aspek Penguasaan Negara, pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais pun mengingatkan Pemerintah agar menaati UUD 1945 tersebut.

"Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali," kata Amien di kompleks parlemen, Senin (30/7).

Pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amien merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

Amien pun menantang keberanian Presiden Joko Widodo.

"Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat," kata Amien.

Blok Rokan Diambil-alih

PT Pertamina Hulu Rokan telah resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai hari ini, Senin (9/8/2021). Pengambil alihan ini mengukir sejarah baru dalam alih kelola tambang minyak bumi di Indonesia.

Terhitung sejak pukul 00.01 WIB 9 Agustus 2021 operasional wilayah kerja itu beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

"Ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita semua, momen kebanggaan untuk kita semua, di mana Blok Rokan hari ini resmi dikelola oleh Pertamina yang tentunya ini akan menunjang ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dikutip dari Antara, Minggu (9/8).

Nicke menyampaikan Pertamina berkomitmen menjalankan amanah tersebut demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia mengingat Blok Rokan berkontribusi 24 persen bagi produksi minyak dan gas nasional.

Menurutnya, pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina sebagai perusahaan BUMN akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi negara baik dari sisi pengelolaan maupun penerimaan negara, sekaligus memperkuat posisi Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan yang akan berperan menjadi lokomotif pembangunan dan perekonomian nasional.

"Tak hanya itu, Pertamina juga memiliki amanah lain untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai produksi minyak mentah 1 juta barel per hari tahun 2030," ujar Nicke.

Setelah dilepaskan Chevron Pasific Indonesia, Pertamina Hulu Rokan kini resmi mengambil alih pengelolaan tambang migas tertua di bumi Lancang Kuning tersebut selama 20 tahun ke depan. Perpindahan alih kelola itu sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM pada 2018.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan upaya alih kelola telah berlangsung sejak dua tahun lalu. Dia bersyukur proses alih kelola dapat berjalan dengan baik dan lancar

"Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengingat Wilayah Kerja Rokan saat ini masih mendukung 24 persen produksi nasional dan diharapkan tetap menjadi wilayah kerja andalan Indonesia," ucap Dwi Soetjipto.

Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola Blok Rokan adalah menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi Chevron Pasific Indonesia pada akhir masa kontrak.

Hasilnya, sejak perjanjian ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dilakukan pemboran 103 sumur pengembangan.

Selain pemboran, SKK Migas juga mengawal delapan isu lain yang menjadi kunci sukses alih kelola, yaitu migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-kontrak pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi informasi, perizinan dan prosedur operasi serta pengelolaan lingkungan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam arahannya mengatakan alih kelola Blok Rokan merupakan salah satu tonggak sejarah industri hulu migas di Indonesia. Dia berharap Pertamina Hulu Rokan dapat meneruskan dan mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai Chevron Pasific Indonesia dalam mengelola wilayah kerja minyak bumi tersebut.

"Sejak pertama kali diproduksikan pada 1951 hingga tahun 2021, wilayah kerja Rokan merupakan salah satu wilayah kerja strategis yang telah menghasilkan 11,69 miliar barel minyak," ujar Arifin.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, HOLOPIS.COM  Pemerintah terus dorong program vaksinasi terus berjalan sampai masyarakat Indonesia secara keseluruhan telah rata mendapatkan.

Oleh karena itu ditegaskan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah daerah segera percepat program vaksinasi dan bukan malah ditimbun selama berhari hari.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat,” kata Jokowi dalam rapat terbatas, Sabtu (7/8).

Jokowi kemudian malah memerintahkan agar pemerintah daerah langsung minta saja stok vaksin jika memang ketersediaan mereka telah habis. Padahal, selama ini sendiri masih banyak beberapa daerah yang belum mendapatkan pasokan vaksin secara merata.

“Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas,” tukasnya.

Jokowi juga memerintahkan agar program vaksinasi ini bisa dibuat secepat mungkin. Terlebih ketika saat ini menurutnya kondisi di luar Pulau Jawa dan Bali mulai mengalami peningkatan kasus harian yang cukup drastis.

“Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya.

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Presiden Jokowi hari ini meresmikan Rumah Sakit Modular Pertamina Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang merupakan RS darurat COVID-19. RS ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan ketersediaan fasilitas perawatan bagi pasien corona.
Dalam kunjungannya, Jokowi terlihat didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
 
Ia tampak mengelilingi ruang perawatan bagi pasien COVID-19, sambil mendengarkan penjelasan dari Erick dan Nicke. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan rumah sakit ini memiliki kapasitas 305 tempat tidur untuk pasien COVID-19.
 
 
Jokowi Resmikan RSD Corona Pertamina Tanjung Duren, Sediakan ICU untuk Ibu-Bayi (1)
Presiden Jokowi (tengah) meninjau dan meresmikan RS Modular Pertamina Tanjung Duren. Foto: Dok. YouTube Setpres
 
"Saya sangat berterima kasih kepada Menteri BUMN, kepada Pertamina yang menyiapkan RS Modular Pertamina ini dengan kapasitas 305 tempat tidur yang komplit dengan HCU dan juga ICU," kata Jokowi di lokasi, Jumat (6/8). 
Jokowi juga mengapresiasi karena RS Modular Pertamina ini juga memiliki ruang ICU bagi ibu dan anak-anak. Sehingga, diharapkan perawatan kepada ibu dan anak dapat berjalan lebih maksimal.
 
"Lebih bagus lagi ada juga ICU khusus untuk anak-anak dan bayi, dan ibu-ibu. Sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Saya sangat mengapresiasi sekali lagi, semoga ini bisa bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat," tutup Jokowi.
 
 
Jokowi Resmikan RSD Corona Pertamina Tanjung Duren, Sediakan ICU untuk Ibu-Bayi (2)
Presiden Jokowi (tengah) meninjau RS Modular Pertamina Tanjung Duren. Foto: Dok. YouTube Setpres
 
Pembangunan RS modular ini dilakukan oleh PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) Indonesia Healthcare Corporation (IHC), bekerja sama dengan PT Patra Jasa dan WIKA Gedung. Pembangunan dilakukan sejak Juli lalu. 
RS Modular ini dibangun di atas lahan 4,2 hektare, dan dilengkapi dengan ruang IGD dan IGD ICU. Serta, disediakan juga ruang bersalin bagi ibu hamil yang positif COVID-19.
 
Selain di Tanjung Duren, pada tahun lalu, Pertamina juga telah mengoperasikan RS modular Simprug untuk perawatan pasien corona.
Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Jumlah tes Covid-19 menurun sepekan terakhir. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan tes ditingkatkan hingga 400 ribu sehari dalam rapat terbatas awal pekan ini.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut rasio tes pekan ini berada di angka 4,01 per 1.000 penduduk per minggu. Angka itu turun tipis dari pekan sebelumnya.

"Kita lihat testing rate nasional sudah berada pada 4,01:1000 penduduk per Minggu. Angka ini turun sedikit dari minggu lalu yang mencapai 4,03 per 10000 penduduk," kata Nadia dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (4/8).

Dari data yang dipaparkan Nadia, tes Covid-19 yang dilakukan Indonesia pun tidak merata. Beberapa daerah melakukan tes jauh dari target yang dicanangkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1:1.000 penduduk per minggu.

Misalnya, DKI Jakarta yang melakukan tes dengan rasio 14,9:1.000 penduduk per pekan. Contoh lainnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan tes dengan rasio hingga 15,3:1.000 per minggu.

Di saat yang sama, ada tiga provinsi yang tidak mampu melakukan tes Covid-19 sesuai standar minimal WHO. Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku sama-sama mencatat rasio tes 0,9:1.000 penduduk per pekan.

Angka positif atau positivity rate Indonesia juga terlampau tinggi. Rata-rata positivity rate dalam sepekan terakhir berada di angka 25,2 persen. Padahal, positivity rate ideal menurut WHO maksimal 5 persen.

Sebelumnya, pemerintah mematok target tes sekitar 324 ribu orang per hari, hanya untuk di Jawa dan Bali. Namun, jumlah tes di 34 provinsi Indonesia hanya berkisar di angka 200 ribu per hari.

Presiden Joko Widodo meminta bawahannya untuk meningkatkan jumlah tes Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas awal pekan ini.

"Kami sendiri akan terus meningkatkan testing ini seusai arahan Menko dan Presiden sampai 300-400 ribu per hari yang penting kita tahu supaya kita tangani cepat," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada jumpa pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8).

Pemerintah belakangan mengklaim Indonesia telah melampaui puncak kasus covid seiring menurunnya angka kasus positif. Kendati demikian, epidemiolog menyebut terlalu dini berkesimpulan tersebut.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menilai Jawa dan Bali belum melewati puncak pandemi Covid-19. Dicky mengatakan hanya angka absolut harian Covid-19 yang menunjukkan tren penurunan.

Namun hal itu juga dikarenakan jumlah testing yang naik turun dan belum sesuai target minimal 300 ribu orang sehari.

"Secara pemodelan yang menurun itu laporan kasusnya, tapi testingnya juga menurun. Jadi sekarang untuk Jawa-Bali itu masih di puncak kasus infeksi, belum melandai," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (4/8).

Positivity rate yang tinggi menunjukkan laju penularan kasus masih masif di masyarakat. Sehingga Dicky menilai penurunan kasus Covid-19 tidak bisa dilihat hanya dari angka positif harian yang menurun.

Perlu diketahui, angka kasus positif harian bisa menurun atau meningkat tergantung pada banyaknya jumlah testing dalam sehari.

Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, 2 di Jawa-Bali, pemerintah menargetkan testing harian minimal 324 ribu sehari khusus di Jawa.

Namun data Satgas Covid-19 secara nasional per Selasa (3/8), misalnya, hanya ada 151.712 orang yang diperiksa dalam sehari. Sementara kemarin, Rabu (4/8) Satgas mencatat jumlah spesimen yang diperiksa hanya 242.328 unit.
(dhf/gil)

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia merupakan ujian berat bagi bangsa. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu berupaya melawan pandemi Covid-19 ini.

“Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergandengan tangan, merapatkan barisan, bahu-membahu melakukan ikhtiar lahir dan batin bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19," kata Jokowi dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (1/8/2021).

Selain berusaha, Kepala Negara juga mengingatkan agar tidak lupa memanjatkan doa kepada Tuhan. Jokowi menyatakan, doa adalah penyembuh dan penumbuh harapan.

Pada kesempatan itu pula, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan tokoh lintas agama yang senantiasa mengajak para umat mematuhi protokol kesehatan. Presiden berharap, Indonesia segera mencapai kemenangan melawan pandemic Covid-19 ini.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka jalan kita semua, meridohi dan memudahkan semua upaya dan langkah-langkah kita sampai mencapai kemenangan melawan pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Sementara itu dalam laporannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qouas mengatakan acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka bertujuan tidak hanya untuk mensyukuri kemerdekaan, tetapi juga menyempurnakan ikhtiar bangsa dalam melewati pandemi Covid-19.

“Dalam rangka mensyukuri kemerdekaan dan menjaga spirit serta menyempurnakan ikhtiar lahir bangsa kita dalam melewati masa-masa sulit di pandemi Covid-19 ini, sebagai umat beragama hendaknya kita semua melengkapinya dengan zikir dan doa kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Bijaksana,” kata Menag Yaqut.

Menag pun menyerukan kampanye protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran covid-19.

“Kampanye protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, dan menambah 1 lagi yaitu doa. Atau kampanye 5M + 1D perlu dimasifkan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di mana pun,” ujar Menag yang akrab disapa Gus Yaqut ini.

Acara Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia Merdeka tersebut digelar dalam rangka menyambut peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-76 tahun, pada 17 Agustus mendatang.

Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini mengangkat tema 'Bersyukur Atas Kemerdekaan, Berdoa dan Berikhtiar Untuk Mewujudkan Indonesia Maju' diikuti oleh sejumlah tokoh agama dan tokoh-tokoh bangsa yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Rizal Ramli yang tanpa ada kesan menghormati Presiden Joko Widodo disorot warganet di sosial media. Rizal Ramli sampai menyebut gegara Jokowi negara sampai nyungsep.

Di akun FB Mak Lambe Turah, sejumlah netizen malah mengkritik apa yang dilakukan Rizal Ramli. 

MLT: “Emang kalo kepincut jadi presiden, hari2 kudu kowar kowar ngalahin emak.”

Luhut Tobing: “Bentuk mulut yg selalu mencibir orang lain..sementara dirinya sendiri miskin prestasi. Kalau hanya mampu nya nyinyir..beda2 tipis dgn permaisuri Cikeas...”

Tanu Shanja: “Masih sakit hati krn gagal nikah, koq malah nyinyirin orang lain.”

Untuk diketahui, Rizal Ramli yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Jokowi tak jarang,  melempar kritikan tajam yang menyakitkan.

Baru-baru ini, Rizal mengatakan, prinsip kepemimpinan Jokowi yang mengutamakan kerja, kerja, dan kerja merupakan suatu kekeliruan. Sebab, dengan demikian, pemimpin negara tersebut sama saja mendorong rakyatnya untuk kerja keras fisik layaknya kuli.

“Awalnya Jokowi kabinet trisakti. Enggak lama diganti kabinet kerja, kerja, kerja. Itu, mah, suruh rakyat jadi kuli doang,” ujar Rizal Ramli dikutip dari Genpi, Kamis 29 Juli 2021.

Menurut Rizal Ramli, apa yang dilakukan Jokowi sangat bertentangan dengan apa yang telah diamanahkan Presiden pertama RI, Soekarno. Bahkan, dia tak sungkan-sungkan menyebut, Jokowi telah membuat kualitas negara menurun, alias ‘nyungsep’.

“Penikmat hasil kerja oligarki! Bertentangan dengan tema Bung Karno. Bikin lapangan kerja pun enggak bisa. Pantas nyungsep,” tuturnya.

Bukan hanya itu, Rizal Ramli juga mengakatan, the Founding Fathers atau para pendiri Republik Indonesia berpandangan maju. Hal tersebut berawal dari pernyataan jurnalis United Press Arnold Brackman yang mengaku dekat dengan para elit Indonesia tahun 40-an.

Seorang pendeta wanita yang memutuskan untuk alih profesi menjadi penari telanjang mengaku bahagia..

“Watak para pendiri Republik Indonesia umumnya berpandangan maju (enlightened),” terangnya.

Lebih jauh, dia memastikan, para pendiri bangsa juga gemar beramal untuk kepentingan kemanusiaan.

“Mereka umumnya tidak kikir, tidak pelit kepada rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Rizal mengaku kecewa dengan upaya pemerintah Jokowi mendatangkan vaksin Sinovac dari China. Sebab, selain murah, vaksin tersebut diyakini memiliki evektivitas yang rendah.

Menurut Rizal, efektivitas vaksin Sinovac hanya berada di kisaran 50 persen. Itulah mengapa, dia berkesimpulan, senyawa tersebut tak mampu memberikan perlindungan optimal terhadap masyarakat Indonesia.

“Ada yang bilang vaksin enggak efektif. Tentu tidak efektif karena kita pakai vaksin sinovac yang kualitasnya rendah. Artinya dari 100 orang yang divaksin 50 itu efektif, 50-nya sama sekali tak efektif bisa kena lagi.”

“(Rakyat harusnya) Divaksin yang kualitasnya di atas 95-98, misalnya Pfizer Moderna dan lain-lain. Jadi bukan asal vaksin dengan kualitas yang rendah,” urainya.

Dia melihat, negara hanya separuh-separuh dalam menyelenggarakan vaksinasi nasional. Bahkan, dia menuding pemerintahan Jokowi terlalu pelit dalam mendatangkan vaksin ke Indonesia.

“Ini gara-gara pemerintahnya pelit. Ngapain sih lu pakai Sinovac? Pelit amat ama rakyat, nyawa rakyat dijadikan perjudian!” kata Rizal dinukil Hops.id.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah pada periode 3-20 Juli lalu, cukup efektif.

Untuk itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown untuk menekan laju kasus Covid-19. Saat ini, pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 dengan pelonggaran di beberapa sektor usaha mikro.

"Jadi, sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa lockdown seperti negara lain. Lockdown itu artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu saja daerah semuanya menjerit minta untuk dibuka," ujar Jokowi di sela membagikan Banpres Produktif Usaha Mikro, seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 30 Juli 2021.

"Kalau lockdown, kita bisa bayangkan. Dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," lanjutnya.

Menurut Jokowi, PPKM Darurat sudah cukup berhasil menurunkan laju kasus Covid-19 dan angka keterisian tempat tidur/bed of ratio (BOR) yang sebelumnya melonjak akibat menyebarnya varian delta.

"Dengan PPKM Darurat, paling tidak, kita bisa rem (laju kasus), walaupun turunnya pelan-pelan, tapi paling tidak bisa kita rem. Saya tadi pagi sudah mengecek, di Wisma Atlet yang dulu (BOR) hampir 90 persen, tadi sudah turun di angka 38 persen," ujarnya.

Jokowi meminta masyarakat bertahan meski omset usaha turun dengan adanya pembatasan-pembatasan yang diberlakukan pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Kita masih berproses menuju vaksinasi 70 persen yang kita harapkan nanti insyaallah akhir tahun ini bisa kita selesaikan untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunty," tuturnya.

DEWI NURITA

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Meski pernah ditelepon Presiden Jokowi dan Luhut, Elon Musk ternyata kembali melewatkan kerja sama dengan Indonesia. 
Produsen mobil listrik milik Elon Musk, Tesla Inc, memilih meneken kerja sama pengadaan nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik, dengan perusahaan tambang Australia, BHP.
 
Langkah bisnis tersebut dilakukan Tesla, setelah mereka membangun pabrik baru di Bengalore, India. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi serta Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan secara khusus menelepon Elon Musk. Kedua pejabat pemerintah Indonesia itu, menawari Elon Musk untuk membuka industri mobil listrik serta komponen pendukungnya di Indonesia.
 
Pernah Ditelepon Jokowi dan Luhut, Elon Musk Pilih Kerja Sama dengan Australia (1)
Tesla meneken perjanjian kerja sama pengadaan nikel dengan perusahaan tambang asal Australia, BHP. Foto: BHP
 
"Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai industri mobil listrik dan komponen utama baterai listrik. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad Space X," kata Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, Sabtu (12/12/2020).
  
Dikutip dari laman resmi BHP, Kamis (29/7), perusahaan tambang Australia ini menilai Tesla Inc sebagai produsen kendaraan listrik dan sistem penyimpanan baterai (energy storage) terbesar di dunia. BHP juga menilai Tesla Inc punya komitmen mengembangkan energi hijau.
“Permintaan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik, akan meningkat lima kali lipat dalam satu dekade ke depan. Sebagian besar untuk mendukung meningkatnya permintaan dunia akan kendaraan listrik,” kata Chief Commercial Officer BHP, Vandita Pant.
 
Kerja sama BHP dengan Tesla, lebih dari sekadar pasokan nikel untuk memenuhi kebutuhan baterai mobil listrik. Keduanya sepakat untuk mengembangkan proses bisnis yang ramah lingkungan. 
Rantai pasok baterai listrik yang dihasilkan Tesla, bisa ditelusuri secara detail asal bahan baku nikelnya dari tambang BHP. Penelusuran end to end ini dilakukan dengan mengimplementasi teknologi blokchain.
Diterbitkan di Berita

Anadolu Agency - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, memastikan warganya tidak akan ikut melengserkan pemerintah tanpa adanya pelanggaran hukum yang jelas.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan hal itu menyusul munculnya seruan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya dan ajakan untuk melakukan aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pertemuannya secara virtual dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Said Aqil menyebut ada gerakan politik yang ingin mengganggu keberlangsungan pemerintahan saat ini.

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita menganut sistem presidensial bukan parlementer," jelas Said Aqil dalam keterangan resmi Kemenko Polhukam yang dirilis, Selasa.

Ketua Umum PBNU menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid-19. Alasannya, Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dan malah terbukti berusaha keras mengatasi pandemi.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," kata Said Aqil.

"Kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Kyai Said, sapaan akrab Ketua Umum PBNU ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan.

Menteri Mahfud mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat bahwa Covid-19 nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan.

Sebelumnya, sempat muncul tanda pagar atau 'hashtag' di media sosial Twitter seruan Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya.

Munculnya seruan tersebut lantaran Presiden Jokowi dinilai gagal dalam menangani pandemi serta kebijakannya dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Diterbitkan di Berita