Jakarta, CNN Indonesia -- 

Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengklaim Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berdemonstrasi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Andi mengatakan langkah itu bisa saja ditempuh untuk memprotes sikap Presiden Joko Widodo. Ia menilai Jokowi mengabaikan demokrasi dengan membiarkan  Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung hari ini.

"Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yang lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dengan standar prokes," kata Andi lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Jumat (5/3).

Dia menegaskan KLB Demokrat bukan sekadar urusan internal partai. Andi menyebut kejadian ini sebagai tanda matinya demokrasi Indonesia.

"Pak Jokowi harusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi," cuit Andi.

https://twitter.com/AndiArief_ID/status/1367632351610642433

Sejumlah kader dan eks kader Demokrat menggelar KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, hari ini. KLB ini buntut dari membelitnya sejumlah kader dari kepemimpinan AHY.

Jauh sebelum hari ini, elite Demokrat sudah menyatakan ada gerakan kudeta di Demokrat. Bahkan, mereka menyebut manuver itu ditunggangi Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Mantankader Partai Demokrat Darmizalmenyatakan KLB Partai Demokrat akan digelar pada Jumat (5/3).

Pendiri Partai Demokrat itu mengklaim KLB itu akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang berasal dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

"(Insya Allah) KLB dilaksanakan pada Jumat siang (5 Maret 2021). Peserta yang sudah menyatakan siap hadir sebanyak 1.200 orang. Terdiri DPC, DPD, Organisasi Sayap dan semua tamu undangan," kata Darmizal dalam keterangan resminya, Jumat (5/3).

(dhf/pmg)

voi.id JAKARTA - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Edmon Bura mengatakan, tak ada warga yang positif COVID-19 dalam kerumunan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal ini diketahui setelah Tim Tracing Satgas Covid-19 Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan rapid test antigen kepada 109 warga di lima titik kerumunan Jokowi akhir pekan lalu.

"Untuk hasilnya semua negatif, dan tadi pagi sesuai arahan Pak Bupati untuk lima hari berikut itu dilakukan lagi tesnya. Untuk orang yang sama atau orang yang berbeda itu nanti kami koordinasikan dulu dengan tim tracing," kata Edmon saat dihubungi Selasa, 2 Maret.

Edmon mengatakan pihaknya telah menggerakkan lima tim di titik-titik yang menjadi lokasi kerumunan. Pertama dimulai dari depan gapura bandara sekitar Hotel Permata Sari sampai SPBU Waioti dengan 18 warga.

Kedua, dari SPBU Waioti sampai Terminal Lokaria sebanyak 24 warga. Ketiga, wilayah Terminal Lokaria sampai dengan Pasar Geliting sebanyak 22 warga. Keempat, Pasar Geliting hingga Waigete-Nangahale sebanyak 22 warga, dan titik terakhir di pertigaan Nangahale hingga Bendungan Napun Gete sebanyak 23 warga.

"Kami interview warga yang disitu, dari spot yang ada, ada beberapa pertanyaan kalau detailnya Satgas ya yang tahu. Kemudian warga ditanya kesediaan diambil sampelnya," ujarnya. 

Selain melakukan tracing, Satgas COVID-19 Kabupaten Sikka, kata Edmon, juga mempersilahkan warga yang berada di kerumunan untuk mendatangi Puskesmas terdekat. Para warga bisa meminta rapid test antigen secara gratis.

"Tracing tetap dilakukan di puskesmas masing-masing. Nanti ada tambahan pertanyaan, apakah ikut berkerumun atau tidak saat kunjungan presiden," katanya.

Sebelumnya, kerumunan warga terjadi ketika Jokowi mengunjungi Kabupaten Sikka, NTT, pada Selasa, 23 Februari. Momen kerumunan warga menyambut Jokowi itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyampaikan kerumunan saat Jokowi kunjungan kerja ke NTT merupakan bentuk antusiasme warga setempat. Bey menyebut masyarakat sudah menunggu rombongan presiden di pinggir jalan.

CABUT | Maka Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Selasa siang (2/3/2021) di Jakarta mengumumkan pencabutan Perpres Miras.

Tepatnya: isi tentang investasi industri minuman beralkohol untuk empat provinsi yang tercantum dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021. Perpres tersebut diteken 2 Februari lalu.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi.

Danu Damarjati - detikNews Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi mengklarifikasi pernyataan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas yang mengkritisi kerumunan akibat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anwar membandingkan kerumunan Jokowi dengan kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab saat pandemi COVID-19. Masduki menyatakan pernyataan Anwar Abbas bukan pernyataan resmi MUI.

"Pemberitaan terkait pernyataan Bapak Anwar Abbas itu bukanlah pernyataan sikap resmi MUI. MUI tidak memberikan pernyataan sikap apa pun terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke NTT," kata Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi kepada detikcom, Sabtu (27/2/2021).

Masduki mengetahui pernyataan Anwar Abbas ramai diperbincangkan karena membandingkan kerumunan Jokowi dengan kerumunan Rizieq. Menurut Anwar, kedua peristiwa harus disikapi dengan sama tegasnya di mata hukum. Namun MUI menyatakan dua peristiwa itu tidak bisa disamakan.

"Tidaklah sepadan menyamakan kunjungan Jokowi ke Maumere dengan kasus Habib Rizieq, yang jelas-jelas sengaja mengadakan kerumunan," kata Masduki.

Dia menjelaskan, kerumunan Rizieq di acara pernikahan putrinya dipicu oleh ajakan. Namun demikian, kerumunan Jokowi di Maumere NTT tidak dipicu ajakan Jokowi.

"Saya memohon kepada seluruh publik untuk membedakan apa yang menjadi pernyataan pribadi pengurus MUI dengan pernyataan resmi lembaga MUI. Itu harus dibedakan," kata Masduki.

Selain itu, Masduki menjelaskan MUI punya tugas pokok dan fungsi yang jelas. Tidak semua peristiwa perlu dikomentari MUI, apalagi soal isu yang menimbulkan kegaduhan di publik.

Masduki sudah berkomunikasi dengan Anwar Abbas. Anwar Abbas dinyatakannya memahami perlunya MUI meluruskan konteks pernyataan soal kerumunan Jokowi itu.

"Kita baik-baik saja dengan Pak Anwar, tidak ada masalah," kata dia.

(dnu/idh)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dan mengharapkan dukungan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) untuk turut membantu menyukseskan kebijakan vaksinasi massal yang saat ini menjadi program terkini pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi.

"Kami mohon dukungan para ulama dan keluarga besar NU untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional ini, dan mohon bantuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada umat," kata Presiden Jokowi, saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU yang pada Sabtu, 27 Februari 2021, atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1442 Hijriah memperingati hari lahir (harlah) ke-98 NU.

Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar NU di seluruh nusantara yang telah mengambil peran penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat hingga membantu mengatasi pandemi di tingkat akar rumput. Kebersamaan dan kolaborasi serupa ini yang memang diharapkan muncul di masa pandemi saat ini.

Di tengah ikhtiar bangsa dalam menangani pandemi, Presiden Jokowi mengucap syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya bangsa Indonesia dapat tetap tangguh menghadapi tantangan, bersatu, bergotong royong, saling membantu tanpa melihat perbedaan, dan saling peduli untuk meringankan beban dan kesulitan.

Kepala Negara sekaligus menerangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan. Menurut Presiden, pandemi COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia, selama

setahun belakangan ini, memberikan dampak luar biasa, termasuk kepada masyarakat Indonesia.

Persoalan dari sisi kesehatan akibat pandemi, juga diikuti oleh dampak perekonomian yang mengakibatkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. "Saya tahu selama pandemi ini ada jutaan Nahdliyin yang terdampak. Ada ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam yang juga terdampak," ujarnya pula.

Untuk itu, pemerintah berupaya keras untuk meringankan beban masyarakat di kala pandemi ini melalui sejumlah program bantuan sosial, program padat karya, dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah juga memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.

"Sementara itu untuk tahun 2021 ini, pemerintah menambah dukungan infrastruktur, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan model bisnis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sebagaimana amanat UU Pesantren," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengatakan bahwa puncak harlah NU ini menjadi momentum untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah yang menjadi modal ketangguhan bangsa.

"Saya mengucapkan selamat hari lahir ke-98 Nahdlatul Ulama yang jatuh pada tanggal 16 Rajab. Puncak harlah ini akan menjadi wasilah untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah yang merupakan modal utama ketangguhan bangsa Indonesia," ujar Presiden, disampaikan secara virtual sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari yang sama.

Pewarta: Hanni Sofia

Editor: Budisantoso Budiman

COPYRIGHT © ANTARA 2021

Rendra Saputra - Hops.ID

Pendakwah Ustaz Yahya Waloni menyatakan dirinya tak akan pernah mau pakai masker dan divaksin seumur hidupnya. Hal itu dia katakan lantaran dirinya merasa sehat walafiat.

Dalam sebuah ceramah terbarunya, Ustaz Yahya Waloni juga sangat yakin kalau dia tak bakal kena penyakit yang namanya covid-19.

Pada kesempatan itu, dikutip di Hadist TV, Jumat 26 Februari 2021, Ustaz Waloni lantas menyarankan agar Jokowi menyerukan kepada masyarakat untuk melepas maskernya. Presiden Jokowi juga diajak untuk lebih percaya pada Allah SWT, bukan pada fenomena yang terjadi di dunia saat ini.

“Kalau saya boleh saran ke Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Jokowi, Pak Maruf, bagaimana kalau kita sepakat bangsa ini berhenti lah ribut-ribut, lepas lah masker-masker semua, enggak usah percaya tuh covad-covid, percaya sama Allah SWT,” kata dia disambut takbir jemaah.

“Coba saya tanya ke jemaah, mau enggak lepas masker? Antum kan pakai masker ini saya tahu bukan takut penyakit, bukan. Kalau takut penyakit enggak mungkin datang ke sini. Antum pakai masker ini karena antum takut didelik, ditangkap, diproses, kena pasal covad-covid,” katanya lagi.

Pada kesempatan itu dia lantas menegaskan pernyataannya. Kata Yahya, ungkapan itu bukan berarti dirinya mengajak agar para jemaah untuk tak pakai masker. Sebab masker tak mengapa tetap dipakai selagi pemerintah menganjurkan. Namun yang pasti, dia tak akan mau memakainya karena dia lagi-lagi menyatakan dirinya sehat.

“Nanti saya mau dibilang (dilaporkan) larang vaksin. Saya tak mau terjebak di persoalan itu. Anda nonton di Youtube lalu laporkan saya soal ini. Hahaha, antum baru jadi ular (kamu munafik –menurutnya), saya sudah jadi ular dari dulu,” katanya lagi.

Di ceramahnya tersebut, Ustaz Yahya Waloni lantas bercerita soal pengalaman bagaimana anaknya mengalami demam ketika melakukan perjalanan dari Jambi ke Riau. Sang istri sempat memintanya untuk menepi ke Puskesmas untuk memeriksa kesehatan anaknya.

Namun oleh Yahya Waloni, tak digubris. “Enggak usah, kalau di sana nanti dibilang covad-covid bagaimana.” Waloni justru meminta agar istri dan anaknya percaya dengan tiupan manjurnya. “Di pom bensin saya tiup sekali hilang itu, saat berhenti di pom bensin.

Kita salat berjamaah, saya tiup, dingin tuh anak. Coba itu kalau di Puskesmas, kalaupun dibilang negatif, pasti kena Rp500 ribu itu,” katanya lagi.

PORTAL JEMBER – CEO Cyber Indonesia Muannas Alaidid membantah pernyataan Politisi Gerindra Fadli Zon yang menyebut adanya ketidakadilan terhadap kerumunan warga dalam menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pernyataan yang juga dibagikan Fadli Zon di akun Twitternya, ia mengatakan bahwa apabila kerumunan yang terjadi saat penyambutan Jokowi tidak dipersoalkan, seharusnya Habib Rizieq Shihab dan para ulama dibebaskan.

Menurutnya, masyarakat akan menilai adanya ketidakadilan yang dipertontonkan dan tidak memberi keteladanan. Muannas Alaidid pun membantah pernyataan Fadli Zon tersebut dengan membalas cuitannya.  

Muannas menjelaskan terkait kondisi di Maumere NTT yang menurutnya bebas dari kasus Covid-19. “Maumere, NTT itu zona hijau bos, bebas kasus covid, sekolah aja dibuka,” cuit Muannas Alaidid, dilansir PORTAL JEMBER dari akun Twitter @muannas_alaidid, 24 Februari 2021.

Politisi PSI tersebut juga menganggap beda antara kerumunan dalam penyambutan Jokowi dengan penyambutan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta lalu. “Beda dengan kerumunan RS (Rizieq Shihab) dilarang di zona hitam, apalagi pake sengaja buat acara dan ngundang-ngundang orang,” kata Muannas.

Ia pun menyarankan agar Fadli Zon menahan diri sebelum adanya bukti bahwa kerumunan saat penyambutan Jokowi menimbulkan kerugian. “Jangan gegeran, hasutannya ditahan dulu sampai ada temuan dan bukti setelah peristiwa itu ada kerugian berdampak pada klaster baru,” pungkas Muannas Alaidid.***

Tiara Aliya - detikNews Jakarta - Guru, dosen dan tenaga pendidik hari ini menerima vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mendikbud Nadiem Makarim dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung vaksinasi COVID-19 di SMAN 70 Jakarta di Bulungan, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom di lokasi Rabu (24/2/2021), Anies Baswedan tiba lebih dulu sekitar pukul 10.40 WIB. Kemudian, pukul 11.10 WIB Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim tiba dan langsung meninjau jalannya vaksinasi COVID-19.

Ketiganya kemudian mulai berkeliling memantau proses vaksinasi bagi guru, dosen dan tenaga pendidik. Mereka tampak berbincang sambil berjalan memasuki ruangan vaksinasi. Seperti diketahui, Ratusan guru, dosen dan tenaga pendidik menerima vaksinasi COVID-19 hari ini di SMAN 70 Jakarta.

Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuka langsung vaksinasi bagi golongan ini.

Terpantau, vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi 3 kloter untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Rinciannya, pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

"(Sekitar) 650 orang, sudah termasuk di bawah naungan Kemenag. Nanti mas Menteri (Nadiem) sampaikan angka rincian," kata Dirjen guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan keterangan yang tercantum di meja registrasi, pihak yang divaksinasi hari ini terdiri dari Organisasi Guru Undangan Ditjen GTK, Guru Disdik Provinsi DKI Jakarta hingga organisasi PGRI.Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi memastikan seluruh guru, baik ASN maupun honorer mulai divaksinasi COVID-19 sejak hari ini.

Nantinya, program ini akan dilakukan bertahap di seluruh Indonesia.Setelah registrasi selesai dilakukan, mereka diarahkan ke meja verifikasi data. Setelah itu, vaksinator segera menyuntikkan vaksin ke para guru, dosen dan tenaga pendidik yang berhasil lolos tahap verifikasi data.

(dwia/dwia)