Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Sebagian masyarakat mungkin ada yang terpukau dengan pernyataan dan manuver Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait isu Palestina.

Padahal bila menelaah lebih seksama kenyataan relasi Turki dengan Israel, sikap yang diperlihatkan Erdogan akan terkesan seperti memiliki kepribadian ganda.

Di satu sisi mengecam agresi terhadap Palestina, di sisi lain sejak berpuluh tahun lalu Turki telah menjalin hubungan diplomatik dan bekerja sama mesra dengan Israel.

"Turki moderen sejak Mustafa Kemal Ataturk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Karena untuk menjadi bagian dari negara Eropa, Turki harus kerjasama dengan Israel," kata analis pemikiran dan politik Timur-Tengah Zuhairi Misrawi kepada tim Blak-blakan detikcom, Minggu (16/5/2021).

Kalau pun pernyataan-peryataan Erdogan seolah sangat keras kepada Israel, dia melanjutkan, hal itu karena dia tahu betul pemilih utamanya adalah umat Islam.

Dari sejumlah sumber pemberitaan internasional yang dikutip detik.com, hubungan Turki dan Israel sangat mesra. Nilai perdagangan kedua negara jauh lebih besar dari total nilai perdagangan Turki dengan negara-negara Islam keseluruhan.

Konsul Jenderal Israel di Turki Shai Cohen pernah mengungkapkan kepada CNN bahwa pada 2014 volume perdagangan kedua negara naik 30% atau senilai US$ 5,5 miliar. Sejak insiden Mavi Marmara, 2010, volume perdagangan Turki-Israel bahkan meningkat 47%.

Kedua negara juga memiliki perjanjian kerjasama bilateral di bidang kepolisian, kebudayaan, pertanian, ilmu pengetahuan, hingga intelijen.

"Maka sikap Presiden Jokowi lebih genuine dari sikap Erdogan. Karena sikap Jokowi melanjutkan dari sikap Bung Karno yang sampai sekarang tidak membuka hubungan diplomatik. Juga konsiten dan istiqomah mendorong kemerdekaan Palestina," ujar cendekiawan muda Nahdlatul Ulama itu.

Alumnus Universitas Al-Azhar di Kairo - Mesir itu juga mengungkapkan agresi militer Israel ke Jalur Gaza saat ini terkait erat dengan upaya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meraih dukungan di dalam negeri.

Sejak kembali menang Pemilu pada Maret lalu, dia tak kunjung berhasil meraih dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan. Netanyahu juga dalam beberapa waktu ke depan akan menghadapi vonis perkara korupsi yang persidangannya sudah berlangsung sejak awal April lalu.

Di pihak lain, Zuhairi Misrawi juga mengungkapkan bahwa jalan menuju kemerdekaan Palestina adalah rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah sebagai dua kekuatan besar di sana. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan, "Jokowi - Erdogan di Isu Palestina", Senin (17/5/2021).

(deg/jat)

JAKARTA (VOA) — Presiden Joko Widodo mengutuk keras serangan militer Israel terhadap Palestina yang telah menewaskan ratusan orang. Dalam cuitan di akun twitter resminya @Jokowi, Sabtu (15/5) sore, Presiden mendesak agar serangan tersebut segera dihentikan.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah menelan banyak ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus segera dihentikan,” ungkap Jokowi. 

Indonesia strongly condemns Israeli’s attacks which has resulted in the loss of lives of hundreds, including women and children. Israel aggression must be put to a stop.

— Joko Widodo (@jokowi) May 15, 2021

Menurut Jokowi, ia telah berbincang dengan berbagai pemimpin negara lainnya guna membahas situasi yang terjadi di Palestina.

Pemimpin-pemimpin tersebut termasuk Presiden Turki, Yang Dipertuan Agung Malaysia, Perdana Menteri Singapura, Sultan Brunei Darussalam, dan Perdana Menteri Malaysia.

“Kita berbicara tentang perkembangan global termasuk tindak lanjut dari pertemuan ASEAN Learders Meeting #ALM, perkembangan di Afganistan dan situasi yang sangat memprihatinkan di Palestina,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, mengaku aktif menghubungi sejumlah menteri luar negeri dari berbagai negara untuk membahas kondisi yang terjadi di Palestina saat ini.

Melalui akun twitternya, Retno mengatakan pada Sabtu (15/5) pagi dirinya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Soukry. Kedua pihak, ujar Retno, sangat prihatin atas kejadian yang berlangsung di wilayah Palestina, termasuk eskalasi dan perluasan konflik.

“Saya juga telah menghubungi rekan saya, yaitu Menteri Luar Negeri Vietnam, India dan Norwegia, untuk melihat kepemimpinan mereka sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dalam pertemuan yang akan digelar untuk membahas isu kawasan Timur Tengah, termasuk Palestina, pada Minggu (16/5) nanti,” ujar Retno.

Selain itu, pihaknya juga membahas situasi terkait apa yang terjadi di Palestina dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Dato’ Erywan Yusof.

“Indonesia mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa warga sipil Palestina yang tidak berdosa,” tutur Retno.

Indonesia mengecam meluasnya ketegangan dan kekerasan khususnya di jalur Gaza yang menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa warga sipil Palestina yang tidak berdosa.

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) May 14, 2021

Masih dalam akun twitternya, Retno pun memastikan akan hadir dalam pertemuan virtual tingkat menlu, Open-Ended Emergency Meeting OIC (Organization of Islamic) Executive Committee, pada Minggu (16/5). Pertemuan ini, kata Retno, akan membahas agresi Israel terhadap Palestina.

“Sudah terlalu lama hak-hak bangsa dan rakyat Palestina digerogoti oleh Israel. Indonesia akan terus bersama rakyat dan bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya. [gi/ah]

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Fadjroel mencontohkan Amien Rais yang beberapa waktu lalu bertemu Jokowi di Istana.

Pernyataan Fadjroel itu terlontar dalam sebuah diskusi di akun Instagram-nya seperti dilihat detikcom, Rabu (21/4/2021). Awalnya, pemerhati lingkungan, Riyanni Djangkaru, berbicara mengenai isu lingkungan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Riyanni kemudian menceritakan mengenai banyaknya warga Jakarta yang datang ke Bali akhir-akhir ini. Isu tentang IKN pun selalu menjadi bahan obrolan Riyanni dan teman-temannya.

"Saya lihat betapa teman-teman dari Jakarta akhir-akhir ini datang ke Bali. Kebanyakan dari mereka mungkin salah satunya pengin bekerja di kawasan menyenangkan tapi akhirnya dekat dengan alam dan obrolan-obrolan soal ibu kota negara sempat menjadi obrolan kita sehari-hari.

Riyanni mengatakan pembangunan biasanya selalu terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi. Dia ingin pembangunan IKN ini bisa tetap menjaga konservasi di wilayah Kalimantan.

"Kalau kita bicara pembangunan berarti eksploitasi, eksplorasi dan juga hal-hal dengan yang mesti dipertimbangkan untuk ada negosiasi mau dijadikan apa dan saya rasa ini PR besar buat kita bersama.

Satu sisi pemerintah yang memiliki konsep menciptakan ibu kota negara yang dekat dengan lingkungan nanti masyarakat yang mungkin menjadi transmigran ke Bali, seperti saya, urban mungkin kalau ke Bali. Jadi bagaimana kita saling mengawal saya rasa sih, Pak," tutur Riyanni.

Riyanni berharap ke depannya orang bisa lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi tentang IKN. Menurut dia, setiap penolakan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai 'rambu-rambu' bagi pemerintah.

"Saya yakin ke depannya katakanlah kalau orang bilang ah kamu menolak ide tersebut. Tapi saya rasa 'penolakan-penolakan' tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dijadikan sebagai bagian dari pagar bagaimana nanti pemerintah menjalankan kegiatan ibu kota negara ini.

Dan kalau tadi sempat bilang dari segi ekonomi ada banyak sekali potensi yang bisa dijalankan dan ini adalah sesuatu yang menarik dari banyak sisi terus terang saya punya harapan besar bagaimana lingkungan di Kalimantan bisa berjalan selaras baik untuk masyarakat di sana," beber Riyanni.

Penjelasan dari Riyanni kemudian ditanggapi Fadjroel. Fadjroel mengusulkan ide orang-orang yang mengamati isu lingkungan diajak datang ke IKN.

"Baik juga ya kalau kita ajak-ajak ini orang-orang lingkungan datang ke IKN dulu. Menarik ya," kata Fadjroel.

Riyanni menegaskan setiap protes yang disampaikan kepada pemerintah selalu memiliki dasar. Barulah kemudian Fadjroel menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan mencontohkan Amien Rais yang diundang ke Istana.

"Iya, Pak, biarpun kita suka protes tapi protesnya ada alasan Pak," kata Riyanni.

"Iya betul, nggak apa-apa Pak Jokowi yang paling keras saja Pak Amien Rais, ya beliau suruh datang ke Istana. Jadi nggak ada masalah," jawab Fadjroel.

(knv/gbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tujuh asosiasi profesi ke istana negara untuk memberikan masukan terkait pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, Kamis (15/04/2021).

Ketujuh asosiasi tersebut yaitu Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), dan Ikatan Arsitektur Lanskap Indonesia (IALI).

Kemudian, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI), Green Building Council Indonesia (GBCI) dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Dari ketujuh asosiasi, lima di antaranya merupakan asosiasi arsitek seperti IAP, IARKI, IAI, IALI, serta GBCI.

Berikut ini masukan kelima asosiasi arsitek yang disuarakan oleh Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha, Ketua GBCI Iwan Prijanto, Ketua IARKI Hadi Prabowo, Ketua IALI Dian Heri Sofian, dan Ketua IAP Hendricus Andy Simarmata.

Pertama, pembangunan IKN sejatinya merupakan proses pembangunan peradaban.

"Oleh karena itu, pembangunan peradaban ini tak hanya soal pembangunan fisik saja, tapi juga non-fisik," bunyi siaran pers dari kelima asosiasi arsitek yang diterima Kompas.com, Jumat (16/04/2021).

IKN tidak hanya menjadi kota berisi kumpulan infrastruktur dan bangunan. Namun, juga menjadi wadah berkumpulnya semangat, budaya, dan interaksi yang mencerminkan kesiapan bangsa untuk hidup pada masa depan.

Sebab, IKN akan menjadi bagian dan catatan penting sejarah panjang Indonesia. 

Kedua, koordinasi lintas kementerian melalui 9 kelompok kerja (pokja) terpisah dinilai kurang efektif untuk mensinergikan proses perencanaan dan perancangan multi-scalar dan lintas pelaku.

Maka dari itu, perlu sharing data (berbagi data) dalam satu tempat yang sama untuk menghasilkan rencana matang. Ketidaktersambungan (poor connection) antara rencana makro dan mikro ini dapat mengakibatkan translasi visi IKN jadi tak terlihat pada pembangunan fisik kotanya.

Ketiga, tata bangunan terutama bangunan strategis perlu diletakan sesuai dengan panduan rancang posisi dan fitur lanskap yang tepat . Menurut mereka, struktur kota perlu dibentuk secara kuat dan membangun citra wibawa institusi negara tanpa perlu membuat bangunan berlebihan.

Kesan monumental dapat terbentuk karena posisinya di dalam lingkungan sekitarnya. Simbol-simbol monumental patung garuda dapat diletakkan di ruang publik sebagai penanda dan ruang interaksi masyarakat.

"Untuk itu, patung bukanlah berupa bangunan gedung yang di dalamnya terdapat kegiatan privat," lanjut isi masukan tersebut.

Keempat, kelima asosiasi profesi meminta keterlibatan dan peran serta masyarakat seluas-luasnya untuk menumbuhkan rasa memiliki pada IKN dapat dibangun.

Peran serta ini bisa diupayakan melalui kegiatan sayembara terbuka bagi perencanaan dan perancangan bangunan istana dan bangunan lainnya.

Kelima, pembangunan IKN juga meruapkan kesempatan besar untuk menunjukan pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen dan mampu membangun Carbon Neutral Capital dari skala kawasan hingga bangunan.

Hal ini sesuai dengan target dunia (UNEP) pada tahun 2030 bahwa seluruh bangunan baru dalam kondisi net-zero (emisi nol). Dengan demikian, menjadi contoh terbaik wajah Indonesia di bidang pembangunan perkotaan dalam kemajuan peradaban sekarang ini di mata dunia.


Penulis : Suhaiela Bahfein
Editor : Hilda B Alexander

Afdal Namakule fin.co.id JAKARTA– Pengacara Muannas Alaidid menanggapi pernyataan mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua yang mengklaim Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) laskar FPI yang mendatangi Istana, seperti Nabi Musa yang mendatangi Fira’un.

Muannas menilai, cara befikir Abdullah Hehamahua jangan ditiru. “Ini orang cara berpikirnya sama seperti iblis, jangan ditiru,” ujar Muannas di Twitter-nya, Rabu (14/4).

Muannas melanjutkan bahwa apa yang disampaikam Hehamahua hanya berdasarkan kebencian kepada Jokowi.

“Kalau sudah benci yang dilihat jeleknya aja, hanya karena beda denga kelompoknya, meski semua tahu Jokowi juga muslim,” ungkapnya.

Sebelumnya, Abdullah Hehamahua mengisahkan dirinya yang tergabung TP3 saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pertemuan itu guna membahas kematian penembakan 6 laskar FPI yang tewas tertembak Polisi. Pertemuan digelar pada 9 Maret 2021 lalu.

“Tanggal 8 itu ada telepon dari Istana ke sekertaris TP3, Marwan Batubara, bahwa Istana siap menerima, besok datang ke sini jm 10,” kata Abdullah Hehamahua dilansir kanal YouTube USTADZ DEMOKRASI, Rabu (14/4).

Dia mengatakan bahwa pertemuan itu seperti Nabi Musa yang mendatangi langsung di hadapan Fir’aun untuk menyampaikan kebenaran.

“Kami sepakat bahwa kita datang seperti Musa datang kepada Fir’aun,” kata Hehamahua.

Dia kemudian melanjutkan bahwa bukan berarti dirinya menganggap Jokowi adalah Fir’aun.

“Tidak berartri bahwa Jokowi itu Firaun, tetapi kita tempatkan posisinya penguasa seperti ketika Firaun jadi penguasa, dan kami sepertri Musa yang mementingkan kepentingan rakyat untuk menegakakan keadilan,” jelasnya. (dal/fin)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan dalam pembukaan musyawarah kerja nasional dan musyawarah nasional alim ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam pembukaan pidatonya tersebut, Jokowi menyinggung soal maraknya aksi terorisme yang baru-baru ini terjadi. Jokowi mengatakan hal tersebut lahir dari cara pandang yang keliru dan paham yang salah.

Pemerintah pun kata Jokowi berkomitmen untuk selalu menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi agama.

"Dalam hal ini sikap pemerintah tegas tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleransi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Jokowi seperti dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (8/4/2021).

"Sejak awal sangat jelas bahwa NU dan PKB konsisten mengikuti dawuh hadratus Syaikh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan para masayikh bahwa agama dan nasionalisme tidaklah bertentangan, namun justru saling menopang satu sama lain," kata Jokowi melanjutkan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengucapkan terimakasih kepada para kyai dan para alim ulama atas semua tausiah dan dukungannya kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dukungan para alim ulama, kata Jokowi sangat penting agar semua elemen bangsa bisa saling mendukung dan menopang, serta saling membantu menjadi sebuah kekuatan dalam bernegara.

"Terima kasih atas kontribusi besar para alim ulama dalam menjaga persatuan dalam menjaga kerukunan antar warga bangsa, menjaga keutuhan bangsa dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

 (hoi/hoi)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghentikan perdebatan atas kebijakan impor beras. Menurut Jokowi, perdebatan soal isu tersebut justru bisa berdampak buruk terhadap harga gabah dari petani.

"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan," ujar Jokowi dalam tayangan pernyataannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

"Karenanya saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun, lalu anjlok," tegasnya. Kepala Negara menegaskan hingga Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

Kebijakan ini masih sama seperti tiga tahun terakhir yang mana Indonesia tidak mengimpor beras. Meski demikian, Jokowi mengakui jika pemerintah memiliki MoU (nota kesepahaman) dengan Thailand dan Vietnam perihal impor beras. Namun, kebijakan ini hanya untuk berjaga-jaga.

"Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya (dari kedua negara itu) belum masuk," tutur kepala negara.

"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," tambahnya.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Dani Prabowo