In Harmonia - jokowi

Usut Sosok Dalang Rencana Aksi Jokowi End Game, Berani-beraninya Memancing di Air Keruh

Minggu, 25 Juli 2021 12:11

jpnn.com JAKARTA - Anggota Komis VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menanggapi rencana aksi demonstrasi Jokowi End Game yang sebelumnya dikabarkan bakal digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (24/7).

Dia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas penyebaran rencana demo PPKM yang ternyata tidak benar. "Polisi harus usut tuntas penyebar hoaks tersebut," tegas Baidowi saat dihubungi JPNN.com, Minggu (25/7).

Dengan adanya rencana aksi itu, kata Baidowi, tentu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Dia pun menilai ada sekelompok orang yang mencoba menghasut masyarakat untuk melancarkan aksi tersebut.

"Ada yang mencoba memancing di air keruh untuk menimbulkan gejolak politik," tutur pria yang akrab disapa Awiek itu.

Menurut dia, dalam situasi pandemi Covid-19 seharusnya mendorong masyarakat berpikir optimis bukan pesimis dengan melakukan aksi seperti itu. "Di tengah pandemi harusnya mendorong hal-hal yang optimis bukan yang pesimis," kata Baidowi.

Diketahui, polisi telah menangkap dua orang terduga provokator seruan demo serentak 24 Juli 2021 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Konon, aksi demo 24 Juli 2021 menolak PPKM itu dipersiapkan bakal digelar secara serentak di sejumlah daerah di Jateng pada Sabtu (24/7).

Dua terduga provokator itu berinisial N dan B. Mereka disebut memiliki tugas masing-masing dalam merencanakan aksi demo tolak PPKM itu. (ddy/jpnn)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

BIN Deteksi Kelompok Provokator Demo Tuntut Jokowi Mundur

Minggu, 25 Juli 2021 11:26

Tim detikcom - detikNews Jakarta - Badan Intelijen Nasional (BIN) menanggapi terkait poster seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game'. BIN menyebut memang ada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk sengaja memprovokasi rakyat untuk berdemo di tengah situasi pandemi saat ini.

Hal tersebut diungkap oleh Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto. Hari awalnya membahas terkait unjuk rasa yang memang dilindungi oleh konstitusi namun sangat berbahaya jika dilakukan di tengah situasi saat ini.

"Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian, aksi demonstrasi di masa pandemi COVID-19 sangat berbahaya dan tidak mencerminkan jiwa patriotis karena negara dan seluruh elemen bangsa saat ini sedang berperang melawan penyebaran virus Corona," kata Wawan, saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).

Wawan mengatakan aksi di tengah situasi saat ini, yang juga berdasarkan penjelasan pakar dan kaidah sains, berbahaya dan cenderung memunculkan klaster baru. Karena itulah, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk membatasi kegiatan itu demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

"Aksi demonstrasi di tengah pandemi rentan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi COVID-19. Cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain," jelasnya.

"PPKM yang menjadi sorotan dalam ajakan aksi demonstrasi, dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Siapa saja yang berencana untuk melakukan aksi demonstrasi, lebih baik menyampaikan aspirasi dengan cara lain, baik secara tertulis ataupun langsung, terlebih disampaikan dengan konsep, naskah akademik dan lain sebagainya," lanjutnya.

Namun demikian, Wawan menyinggung terkait tetap adanya kelompok yang tetap berupaya memprovokasi masyarakat. Kelompok ini, kata dia, kerap memanfaatkan aksi demonstrasi untuk memprovokasi, memperkeruh situasi, bahkan menuntut agar Presiden Jokowi mundur.

"BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dinamika penanganan COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang memprovokasi rakyat. Masyarakat diimbau untuk tidak berdemonstrasi di masa pandemi karena rentan digunakan provokator untuk memperkeruh situasi, membangun ketidakpercayaan kepada Pemerintah, bahkan menuntut Presiden Jokowi untuk mundur," ujarnya.

Untuk itulah, Wawan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19. Saat ini yang dibutuhkan adalah solidaritas semua pihak, untuk bersama-sama memenangi perang melawan virus Corona," imbuhnya.

(maa/tor)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Nasi Bungkus Telat Dibagikan, Massa Aksi 'Jokowi End Game' Pingsan Kelaparan

Sabtu, 24 Juli 2021 20:31

metronews.online Seorang pria ditemukan pingsan jelang demonstrasi bertajuk Jokowi End Game yang rencananya digelar hari ini, Sabtu (24/7).

Pengakuan beberapa orang di lokasi, pria yang tidak ditemukan kartu identitasnya tersebut pingsan karena kelaparan.

"Nasi bungkusnya nggak jelas kapan dibagikan, bang. Kasihan abang yang pingsan kelaparan itu," ujar salah seorang pendemo yang tak ingin namanya ditulis.

Sementara itu, Kepolisian mengamankan sejumlah pemuda di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, menjelang demonstrasi bertajuk

"Ya, beberapa orang [diamankan di sekitar Monas]," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Marsudianto, kepada CNNIndonesia.com.

Para pemuda itu langsung digiring ke mobil polisi yang telah disiagakan di sekitar Monas. Meski demikian, Marsudianto belum tahu motif para pemuda tersebut berada di sekitar Monas sebelum diamankan.

"Masih didalami Reskrim apa peran mereka," kata dia.

Sejumlah pemuda itu diamankan ketika kepolisian sedang bersiaga dalam rangka mengantisipasi aksi bertajuk Jokowi End Game yang rencananya digelar hari ini.

Seruan aksi untuk menolak PPKM itu sempat beredar di media sosial. Aksi turun ke jalan tersebut rencananya akan digelar di sekitar Istana Negara, Jakarta, pada hari ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejak pukul 08.00-10.00 WIB belum ada massa aksi yang berkumpul di sekitar Monas maupun Istana Negara.

Namun, sejumlah ruas jalan di sekitar Monas dan Harmoni sudah ditutup dengan barier. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo, mengakui bahwa penutupan ruas tersebut untuk mengantisipasi aksi demo hari ini.

Meski demikian, ia menyatakan penutupan ruas jalan di sekitar Monas dan Harmoni sifatnya situasional.

"Penutupan situasional, melihat perkembangan eskalasi di lapangan," kata Sambodo saat dihubungi wartawan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, sempat melarang masyarakat untuk turun menggelar demo Jokowi End Game demi menghindari klaster penularan Covid-19.

Lebih lanjut, Yusri juga mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana demo Jokowi End Game.

"Belum ada. Tidak ada sampai sekarang," ujarnya.

Walau demikian, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa 3.385 personel gabungan sudah dikerahkan untuk melakukan pengamanan. (mn)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi End Game Tak Ada, 6 Pengangguran Ditangkap Dipulangkan

Sabtu, 24 Juli 2021 19:47

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi memastikan tidak ada aksi 'Jokowi End Game' di wilayah Jakarta hari ini, Sabtu (24/7). Sempat menangkap enam orang pada siang harinya, polisi kini sudah melepaskan karena tak ada kaitan dengan rencana aksi tersebut.

Selain itu, kepolisian juga memastikan kondisi ibu kota dalam keadaan kondusif. "Jakarta kondusif, aman, tidak ada (demo), kita lihat sendiri Jakarta kondusif hari ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (24/7).

Terkait enam orang yang diamankan, Yusri mengatakan mereka dibawa karena tak bisa menjelaskan alasan kehadiran mereka di lokasi demo. Mereka juga tak punya pekerjaan atau pengangguran dan beralasan hanya mau melihat demo.

"Pengangguran, bilangnya mau nonton saja tahu dari medsos, penasaran mau lihat. Kumpul-kumpul enggak jelas, makanya kita tanyakan kita bawa dulu tadi," ucapnya.

Yusri juga menyebut bahwa terhadap keenam orang itu telah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Mereka juga turut diberikan suntikan vaksin Covid-19 oleh pihak kepolisian.

"Kita lakukan vaksin karena mengaku belum divaksin. Sudah dipulangkan sekarang," ujarnya. Lebih lanjut, Yusri mengimbau masyarakat untuk tak mudah percaya terhadap ajakan yang beredar di media sosial, termasuk ajakan aksi demo.

Sebab, kasus positif Covid-19 di Jakarta masih terbilang tinggi. Karenanya, masyarakat diimbau tak ikut dalam kegiatan yang mengundang kerumunan massa.

"Ini kan masa PPKM level 4, kita harapkan Jakarta supaya landai lagi dari kerumunan, bagaimana nanti kalau ada peningkatan lagi. Kita sama-sama memerangi covid ini, masyarakat dengan disiplin taat prokes, kami yang lakukan 3T," tutur Yusri.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com sejak pukul 08.30 hingga pukul 18.00 WIB di beberapa ruas di sekitar Istana Negara tak terlihat satu pun masa aksi yang datang.

Sekitar pukul 17.25 WIB, petugas kepolisian juga perlahan mulai membubarkan diri. Kendaraan taktis yang sudah diparkir sejak pagi juga sudah dipindahkan.

Selain itu, sejumlah ruas kendaraan yang sempat ditutup oleh aparat, kini juga telah dibuka kembali.

(dis/sur)

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi: PPKM Darurat diperpanjang hingga 25 Juli

Selasa, 20 Juli 2021 19:49

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 25 Juli.

“Penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021, adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers melalui akun youtube Setkab, Selasa (20/7).

Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit,

“Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19… serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” paparnya.

Jokowi menjelaskan setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.

“Namun kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM,” ujarnya.

Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Sebut Jokowi Bukan Kelas Presiden, Keras! Refly Harun Kena Sembur Ferdinand

Senin, 19 Juli 2021 10:47

JurnalPatroliNews – Jakarta – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun melontarkan kritik terhadap aksi blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagikan sembako ke warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Refly Harun mengatakan bahwa aksi blusukan Jokowi itu tak mencerminkan sikap sebagai pemimpin negara.

Menurut Refly, Jokowi sebenarnya tak perlu blusukan ke wilayah tertentu. Sebab, sudah ada wali kota yang menjalankan tugas tersebut. Lantaran hal itulah, ia menilai Jokowi masih kelas Wali Kota dan bukan presiden.

“Sebenarnya, kelas Jokowi itu adalah wali kota, tapi wali kota yang masuk ke Istana,” ujar Refly Harun.

Merespons pernyataan Refly Harun kepada Presiden Jokowi, mantan Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean langsung melontarkan kata-kata keras. “Hanya setan yang mampu mencemooh perbuatan baik,” jelas Ferdinand Hutahaean dikutip GenPI.co dari Twitter-nya, Minggu (18/7).

Ferdinand Hutahaean pun mengaku heran mengapa ada manusia yang berani mencemooh kebaikan.

“Mengapa manusia berani mencemooh kebaikan? Apakah hatinya sudah jadi surga bagi setan? Entahlah…!” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ferdinand Hutahaean juga meminta kepada Presiden Jokowi agar terus berbuat baik terhadap rakyat karena perbuatan itu menurutnya akan membuat setan kepanasan. “Teruslah berbuat baik karena perbuatan baik itu memang membuat setan kepanasan dan gila!” tegasnya.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Sabtu, 17 Juli 2021 10:58

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," tegas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (16/07/21).

Dengan demikian, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini, yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," tambah Pramono.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," tutur Pramono.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar Pramono lebih lanjut.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Pramono memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," pungkas Pram.

Oleh: Pradipta Rahadi

Editor: Heri Firmansyah

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi Ajak Mahasiswa Jadi Relawan COVID-19

Sabtu, 10 Juli 2021 15:23

JAKARTA (VOA) — Presiden Joko Widodo mengajak berbagai lapisan masyarakat, salah satunya mahasiswa, untuk menjadi relawan COVID-19, dalam mengantisipasi lonjakan kasus virus corona yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader Posyandu untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong-royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini,” ujarnya dalam peresmian Rumah Sakit Darurat Wisma Haji di Jakarta, Jumat (9/7).

Jokowi mengatakan sejak penanganan pandemi pada Maret 2020, seluruh tenaga kesehatan, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri, sudah bekerja keras setiap waktu.

Maka dari itu dengan adanya bantuan relawan dari berbagai komunitas masyarakat ini akan sangat berguna dalam upaya menekan perebakan wabah virus corona.

Seorang petugas medis mendorong tangki oksigen yang akan digunakan untuk merawat pasien di tenda darurat yang didirikan untuk menampung lonjakan kasus COVID-19, di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, Minggu, 4 Juli 2021. (AP Photo/Kalandra)

“Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI dan Polri sudah bekerja keras pagi, siang, malam, sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi akan lebih bagus lagi apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh komponen masyarakat sehingga penanganan COVID-19 ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Tanggapan Mahasiswa

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Leon Alvinda Putra mengaku belum bisa merespons ajakan Presiden Jokowi. Ia mengatakan belum mengetahui secara jelas terkait jenis relawan COVID-19 apa yang dibutuhkan pemerintah.

Meski begitu, ia menjelaskan sejak pandemi COVID-19 terjadi mulai Maret 2020 lalu, pihaknya sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk membantu penanganan perebakan wabah virus corona ini.

“Pada prinsipnya BEM UI selalu siap hadir di tengah masyarakat. Hal ini sebenarnya kami dari BEM UI sudah banyak melakukan terkait membantu penanganan pandemi COVID-19 sejak 2020. Misalnya BEM UI 2020 memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar UI yang terdampak pandemi COVID-19, kami juga membuat konten edukasi terkait COVID-19, dan membuat kajian yang tahun lalu diaudiensikan langsung ke gugus tugas,” ungkapnya kepada VOA.

Pada tahun ini, BEM UI ujarnya juga melakukan hal yang serupa. Yang terbaru, menurut Leon, pihaknya sedang berkoordinasi dengan rektorat UI untuk melaksanakan program vaksinasi massal COVID-19 bagi kalangan mahasiswa.

Selain itu, aliansi BEM UI juga sedang membuat kajian yang berisikan evaluasi dan rekomendasi yang akan ditujukan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ini.

Presiden mengatakan RS Darurat Wisma Haji digunakan untuk menampung pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Peresmian Rumah Sakit Darurat Wisma Haji

Kasus COVID-19 di Tanah Air memang terus meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir ini seiring dengan menyebarnya varian delta. Guna mengantisipasi hal ini, pemerintah terus menambah tempat tidur di berbagai tempat untuk menampung pasien COVID-19.

Sebelumnya pemerintah sudah mengkonversi Rusun Pasar Rumput dan Rusun Nagrak di wilayah DKI Jakarta untuk bisa menampung ribuan pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala (OTG).

Yang terbaru, Jokowi meresmikan operasional Rumah Sakit Wisma Haji, di Pondok Gede, Jakarta Timur , pada Jumat (9/7). Rencananya rumah sakit ini akan menampung pasien COVID-19 yang bergejala sedang hingga berat mulai Sabtu (10/7).

Presiden didampingi Menteri Agama meninjau Persiapan RS Darurat Wisma Haji. (Foto: Courtesy/Biro Pers)

Rumah Sakit Wisma Haji Pondok Gede ini dilengkapi dengan 900 tempat tidur isolasi, 50 tempat tidur perawatan intensif (ICU), dan 40 tempat tidur perawatan ketat (HCU).

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menkes, Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit," ujar Presiden.

"Saya tadi sudah cek ke dalam peralatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien, saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap sehingga besok pagi rumah sakit wisma haji ini sudah bisa dioperasionalkan,” ungkap Jokowi. [gi/ah]

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi: RS Asrama Haji untuk Pasien COVID-19 Bisa Beroperasi Besok Pagi

Jumat, 09 Juli 2021 18:17

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Rumah Sakit (RS) Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk penanganan COVID-19, sudah mulai dapat dioperasikan besok Sabtu, 10 Juli 2021.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi saat meninjau dan meresmikan RS Asrama Haji Pondok Gede bersama dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Jumat (9/7/2021).

"Saya tadi sudah cek ke dalam, peralatan rumah sakit, kemudian pergantian AC, kemudian pembangunan lift untuk para pasien, saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap," ujarnya.

"Sehingga, besok pagi, Rumah Sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan," kata Jokowi dalam konferensi persnya, yang disiarkan dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Ajak Masyarakat Jadi Relawan

Pada kesempatan tersebut, Jokowi pun juga mengajak mahasiswa, pemuda-pemudi, ibu-ibu PKK, dan kader-kader Posyandu, untuk bersama-sama menjadi relawan dalam penanganan COVID-19.

"Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI, dan Polri, sudah bekerja keras pagi siang malam sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini," kata mantan Wali Kota Solo itu.

"Akan lebih bagus lagi apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh komponen masyarakat, sehingga penanganan COVID ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya," imbuh Jokowi.

Infografis Kasus Covid-19 Melonjak, Rumah Sakit Terancam Kolaps

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...

Jokowi Malam-malam Meluncur ke Rusun Pasar Rumput, Ada Apa?

Kamis, 08 Juli 2021 10:49

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan rumah susun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021) malam. Kedatangan Jokowi ke Rusun Pasar Rumput tersebut karena memang akan digunakan untuk tempat isolasi pasien Covid-19.

"Malam hari ini saya sengaja dengan Menteri PUPR dan juga Kepala BNPB datang langsung untuk mengecek kesiapan Rusun Pasar Rumput dalam rangka kegunaannya untuk isolasi pasien pasien yang bergejala ringan dan OTG," ujar Jokowi di Rusun Pasar Rumput.

Mantan Gubernur DKI itu menuturkan sebanyak 2.060 tempat tidur yang ada di Tower 1 sudah siap dipakai Selain itu, kata Jokowi ada sebanyak 5.950 tempat tidur di Tower 2 dan Tower 3 yang juga sudah siap dipakai untuk menampung pasien Covid.

"Tower 2 dan tower 3 sebanyak 5.950 akan siap dalam dua tiga hari ini," ucap dia.

Kepala Negara menyebut kesiapan tempat tidur di Rusun Pasar Rumput dilakukan pemerintah jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. "Kami harapkan dengan persiapan-persiapan seperti ini, kalau memang terjadi lonjakan kami sudah ada kesiapan," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan memantau kesiapan baik obat-obatan, fasilitas kesehatan, maupun tabung oksigen.

"Semuanya untuk terus turun ke bawah mengecek lapangan, mengontrol kesiapan kesiapan. Baik untuk obat-obatan baik itu alat-alat kesehatan baik itu tabung tabung oksigen dan juga tempat-tempat persiapkan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tenaga kesehatan dan seluruh relawan yang telah bekerja dalam menangani Covid-19.

Dalam peninjauannya, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala BNPB Ganip Warsito.

Diterbitkan di Berita

Baca selengkapnya...