Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai keras dalam memberikan arahan di rapat kabinet mengenai penanganan COVID-19. Jokowi disebut selalu menekankan soal penyelesaian target di lapangan.

"Bapak Presiden sekarang agak keras memberikan peringatan bahwa yang penting sebetulnya apa pun konsep yang kita gunakan untuk menyelesaikan COVID ini sebetulnya adalah penyelesaian di lapangan," kata Muhadjir saat membuka Rakornas KPAI secara virtual, Rabu (30/6/2021).

Muhadjir menyebut Jokowi selalu memberikan arahan mengenai pentingnya eksekusi target di lapangan. Konsep dinilai menjadi percuma ketika tak direalisasikan di lapangan.

Karena itu, Bapak Presiden selalu wanti-wanti sekarang yang menjadi perhatian beliau serius, setiap rapat setahu saya setiap rapat kabinet, yaitu pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan di lapangan," ujar Muhadjir.

"Itulah cara kemudian vaksinasi besar-besaran, percepatan vaksinasi. Jadi sudahlah akhiri kita dengan berbagai skenario karena skenario-skenario itu tidak akan berjalan seperti biasa kalau tidak dilaksanakan di lapangan," sambung Muhadjir.

Penekanan mengenai pentingnya pengawasan lapangan juga disampaikan Jokowi saat meninjau lokasi PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6). Jangan sampai, kata Jokowi, suatu kebijakan tak berjalan di level bawah.

"Yang diperlukan sekarang ini tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan berjalan atau tidak berjalan, percuma kita membuat sebuah kebijakan policy, tetapi di bawah tidak berjalan," kata Jokowi.

Jokowi senang PPKM Mikro di RW 01 Rawasari, Cempaka Putih, Jakpus, ini berjalan baik. Kunjungan mendadak Jokowi itu semata-mata untuk memastikan penerapan PPKM Mikro.

"Ini yang kita harapkan di semua provinsi berjalan seperti ini sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya. Saya rasa kedatangan saya mendadak itu satu, ingin kepastian mengenai pelaksanaan PPKM Mikro, itu saja," ujar Jokowi.

(knv/haf)

fin.co.id JAKARTA– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bersuara memanggil masyarakat Indonesia melakukan revolusi dan bentuk pemerintahan sementara.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Affandhy Ismail melalui akun Instagram-nya, @affandhy.ismail. Dia mengunggah poster ajakan revolusi terhadap pemerintahan Jokowi di 2021.

Affandhy Ismail juga menjelaskan bahwa seruan revolusi untuk menyelamatkan NKRI dari oligarki kekuasaan.

“Selamatkan NKRI dari penjajahan oligarki politik konglemerasi asing dan aseng demi kesejahteraan rakyat indonesia,” katanya.

Affandhy Ismail juga menyatakan dukungan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyebut Presiden Jokowi The King Of Lip Service.

“Soal label Jokowi sebagai King of Lips Service saya kira itu bisa dibenarkan dengan melihat dan merasakan banyaknya janji-janji politik Jokowi yang sampai saat belum mampu direalisasikan oleh Jokowi, padahal saat ini adalah periode ke dua Jokowi menjadi presiden RI,” ucap Affandhy.

Dia menilai, persoalan multi dimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini semakin memperjelas kegagalan Jokowi sebagai presiden RI setelah memimpin Negara ini lebih kurang tujuh tahun.

“Terutama jika kita melihat masa depan pendidikan, ekonomi, hukum dan kesehatan bangsa kita yang semakin terpuruk dengan salah satu indikasinya adalah di bidang ekonomi yaitu hutang luar negeri yang semakin meroket,” ungkapnya. (dal/fin). 

TRIBUNNEWS.COM - Dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai, pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI oleh rektorat setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah hal biasa.

Ia pun menyebut publik terlalu mendramatisir pemanggilan tersebut karena menghubungkannya dengan kebebasan berpendapat.

"Suka drama sih orang-orang, cuma dipanggil direktur kemahasiswaan ya biasa-biasa saja," kata Ade, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (29/6/2021). 

Menurut Ade, yang sebenarnya terjadi hanyalah untuk mengklarifikasi kritikan yang dilayangkan kepada Presiden Jokowi.

Jadi, Ade menilai pemanggilan tersebut tidak berkaitan dengan pembungkaman berpendapat para mahasiswa.

"Direktur ngomong sama mahasiswa itu biasa terus dibikin narasi besar ada pemberangusan kebebasan berbicara."

"Padahal yang terjadi cuma dimintai klarifikasi, jadi ngga ada urusan sama dibungkam atau diberangus demokrasi," ujar Ade.

Lebih lanjut, Ade menilai upaya BEM UI mengkritik Presiden Jokowi dengan menjuluki 'The King of Lip Service' adalah sebuah kebebasan.

Namun, Ade menyebut, publik bisa menilai bagaimana kualitas BEM UI dari kritikan-kritikan tersebut.

"Memang harus heroik kali ya, Ketua BEM harus bilang 'kami akan terus mengirimkan meme-meme yang menghina jokowi' misalnya."

"Iya gapapa itu kebebasan, jadi masyarakat bisa menilai seberapa berkualitas BEM UI," ujarnya.

"Dan saya tidak akan berhenti bilang mereka pandir atau bodoh, jadi biasa-biasa saja, itu mahasiswa kami kok," tambah Ade.

Seperti diketahui, sosok Ade Armando sempat menjadi trending topik di Twitter setelah ikut menyuarakan pendapatnya soal kritikan BEM UI kepada Presiden Jokowi.

Melalui akun Twitter pribadi-nya, Ade mengunggah sejumlah foto dari tindakan BEM UI yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Dalam unggahannya, Ade seakan heran dengan kritikan yang dilayangkan BEM UI kepada Presiden Jokowi.

Bahkan, Ade ikut mempertanyakan apakah mahasiswa yang berada di BEM UI masuk dengan cara menyogok.

"Ini karya BEM UI. Saya sih menghargai kebebasan berekspresi. Tapi kalau jadi lembaga yg mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandirlah. Dulu masuk UI, nyogok ya?" tulis Ade dalam cuitannya, pada Minggu (27/6/2021) lalu.

BEM UI tengah menjadi sorotan setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service.

Kritikan tersebut mereka sampaikan melalui akun Instagram @bemui_official.

Imbas kritikan tersebut, para pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak rektorat UI.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengungkapkan, pihaknya sudah dipanggil rektorat UI pada Minggu (27/6/2021) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat UI sempat meminta agar BEM UI menghapus atau take down postingan tersebut.

"Sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di-take down. Tapi kami, BEM UI, menolak untuk take down," kata Leon kepada wartawan, Senin (28/6/2021), dikutip dari Tribunnews.

Selain meminta postingan di-take down, pihak rektorat UI juga menanyakan alasan BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu.

Pihak rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

"Rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fadjroel Rachman, jubir presiden, yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan UI," ujarnya.

Di sisi lain, BEM UI juga ikut menyinggung terkait pihak Dosen UI yang ikut menanggapi kritikan tersebut.

Ia berharap, pihak UI dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar, bukan menuduh yang kemudian mengarah ke penyerangan.

"Saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih ilmiah, ya, lebih mendasar dan bukan tuduhan-tuduhan yang kemudian menyerang," ujarnya.

BEM UI sendiri mengaku menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service bukan tanpa alasan.

Tetapi lantaran melihat pemimpin negara itu hanya mengumbar janji, namun realita di lapangan tidak sesuai.

Leon mencontohkan, Jokowi pernah menyampaikan bakal merevisi UU ITE.

Namun saat ini justru tersiar wacana akan menambah pasal di dalam UU tersebut, termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK.

"Ini bentuk kritik kami untuk pernyataan-pernyataan Presiden yang sayangnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan."

"Misalnya terkait UU ITE, Presiden menyampaikan bahwa akan merevisi UU ITE."

"Namun justru sekarang ada wacana untuk menambahkan pasal yang juga berpotensi untuk kemudian mengkriminalisasi itu Pasal 45 C," kata Leon.

"Kemudian terkait demo, Presiden menyampaikan kangen didemo tapi ketika teman-teman masuk UI demo wisatawan 1 Mei, 30 orang ditangkap, diseret, dipukul oleh Polda Metro Jaya."

"Kemudian, tanggal 3 Mei salah satu mahasiswa UI, Ketua BEM Fakultas Hukum menjadi tersangka," tambahnya.

Menurut dia, seharusnya pernyataan-pernyataan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tegas.

Ia membantah bahwa kritik ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintah.

"Jadi di sini kami ingin mengkritik seharusnya penyataan-pernyataan yang dikeluarkan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan secara tegas. Kita ingin mengkritik, bukan ingin menjatuhkan."

"Itu kan bentuk propaganda kritikan ya, bukan kemudian ajakan makar atau kudeta. Itu dua hal yang berbeda dan kita juga tidak mau terpolarisasi kadrun atau pun cebong. Ini adalah bentuk kritikan dari mahasiswa." ujarnya.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Arif Fajar Nasucha

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP ) Universitas Indonesia Amelita Lusia menjelaskan maksud pihaknya memanggil BEM UI, setelah kritik mereka terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi viral di media sosial.

Dalam kritiknya, BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lips Service dan disertai foto Jokowi memakai mahkota. 

Menurut Amelita, kritik BEM UI itu dinilai kurang tepat dalam penyampaiannya karena menggunakan foto Jokowi sebagai meme. Padahal, menurut Amelita, presiden merupakan simbol negara. 

"Jadi bukan lah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada," ujar Amelita kepada Tempo, Ahad, 27 Juni 2021. 

Terkait pemanggilan yang dilakukan pada hari Ahad sore atau saat perkuliahan libur, Amelita beralasan karena hal ini bersifat darurat dan kampus perlu bersikap tegas. Amelita menyebut meme Jokowi yang dibuat oleh BEM UI itu telah membuat keramaian di media sosial. 

Perihal apakah ada sanksi yang diberikan pihak kampus kepada BEM UI, Amelita tak menjawabnya.

Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra belum membalas pesan Tempo terkait hasil pertemuan dengan rektorat hari ini.

Pada Sabtu kemarin, BEM UI melalui akun Instagram mereka @bemui_official, menggelari Jokowi dengan sebutan King of Lips Service. Gelar ini diberikan karena Jokowi dinilai sering tak konsisten dalam ujarannya.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," bunyi siaran pers BEM UI di akun Instagram mereka @bemui_official pada Sabtu, 26 Juni 2021. Tempo sudah menghubungi narahubung BEM UI Fathan untuk mengutip siaran pers tersebut. 

M JULNIS FIRMANSYAH 

Eva Safitri - detikNews Jakarta - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dikabarkan akan menjadi duta besar. Sampai saat ini belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi Fadjroel ataupun nasib eksistensi posisi jubir ke depannya. Apakah Fahri Hamzah mau?

Nama wakil ketua umum Partai Gelora itu sempat masuk ke isu reshuffle kabinet setelah didorong elite Partai Demokrat. Fahri Hamzah juga kerap mengkritik komunikasi Istana yang disebutnya bak pemadam kebakaran. Meski demikian, Fahri mengaku tak tertarik menjadi jubir Presiden Jokowi.

"Aku lagi nggak siap jadi pejabat. Nanti aja 2024. Sekarang jadi rakyat biasa dulu. Menyelami apa yang terjadi di bawah," kata Fahri kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

"Banyak orang jago. Kalau aku mau pensiun aja dulu," ujarnya.

Sebelumnya, dari daftar 33 calon duta besar Republik Indonesia (RI), tercantum nama Fadjroel Rachman. Jabatan yang kini masih dijabat oleh Fadjroel adalah juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masih ada tanda tanya soal posisi jubir presiden jika Fadjroel menjabat duta besar RI.

Ke-33 nama calon dubes RI yang beredar sudah dibenarkan oleh pimpinan Komisi I DPR RI. Ke-33 nama tersebut kabarnya bakal jalani uji kelayakan di Komisi I pada Juli 2021.

"Insyaallah Komisi I akan melakukan fit and proper test minggu kedua bulan Juli," kata Ketua Komisi I, Meutya Hafid, kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Dari nama-nama tersebut, ada sejumlah nama lain seperti Ketua Kadin Rosan Roeslani yang bakal jadi calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan nama Zuhairi Misrawi calon Dubes RI untuk Tunisia. Sementara nama Fadjroel Rachman tertulis bakal menjadi calon Dubes RI untuk Kazakhstan.

Pergeseran Fadjroel menyisakan tanda tanya, bagaimana dengan posisi jubir presiden yang bakal ditinggalkan? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kemungkinan tidak ada lagi jabatan jubir Presiden Jokowi setelah Fadjroel Rachman menjabat dubes RI.

"Mungkin tidak (ada jubir presiden lagi), karena nanti pasti apa Bapak Presiden menunjuk lagi staf khusus bidang komunikasi atau tidak, tapi saya kira insyaallah berjalan seperti biasa saja," kata Ngabalin saat dihubungi, Sabtu (26/6).

(eva/gbr)

SuaraJabar.id - Polisi menangkap pemilik akun Twitter @ALjesus97 berinisial MAP. Ia ditangkap karena diduga mengunggah konten ujaran kebencian di akun Twitter miliknya.

Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robbyanto mengatakan, MAP yang merupakan warga Perum Putraco, Blok D4, Nomor 1 Rt 03 Rw 04 Desa Pasirnanjung, Kec. Cimanggung, diamankan Polres Sumedang, Jumat (26/6/2021).

Selain itu pelaku juga mengunggah ujaran kebencian dengan sasaran TNI dan Polri serta salah satu Ormas Islam. Ia juga diketahui mengunggah cuitan yang mengarah pada Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan.

"Nahdatul ulama *nj*ng…Gusdur s*mp*h…. Habib Rizieq kerenn ganteng tidak buta… @AlissaWahid @MardaniAliSera *nj*ng matiin LBP + Jokowi bunuh" tulis pelaku dalam salah satu unggahannya.

“Itu, dilakukan pada Minggu 28 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Cipareuag Rt 03 Rw 06 Desa Sukadana Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang,” ujar Kapolres.

Kemudian kata Kapolres Sumedang, unggahannya yang kedua pada Rabu 23 juni 2021 sekira jam 20.30 WIB.

“Sekira jam 16.00 WIB, yang dimulai dari depan kantor Desa Sindang Pakuwon menuju arah Perumahan SBG Cimanggung di Upload ke Facebook dengan akun Al Jesus.

Dalam video tersebut terlontar ucapan Polisi bangke, Polisi jiwanya geus paraeh (MATI) bisa newak aing (bisa nangkap saya) Kodam blegug, Banser bangke,. Dengan durasi 01.04 menit,” kata Eko

Menurut dia, dari hasil pemeriksan sat Reskrim Polres Sumedang bahwa pelaku melakukan ujaran kebencian dengan motif untuk mencari perhatian orang lain.

Kapolres mengimbau kepada kepada masyarakat agar dalam menggunakan medsos lebik bijak.

Karena, medsos bukan komsumsi sendiri tetapi medsos adalah untuk komsumsi oarang banyak.

“Kita harus berhati-hati dalam menggunakan medsos,” ujarnya.