katadata.co.id

Pemerintah tengah mempersiapkan program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Tujuannya, seperti dinyatakan Presiden Joko Widodo, mempercepat proses vaksinasi Covid-19 nasional agar dapat rampung dalam setahun.

Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menggodok aturan mengenai vaksinasi gotong-royong tersebut. Kemenkes melibatkan dan meminta pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun aturan dan program vaksinasi gotong-royong.

"Draf aturannya dikonsultasikan ke KPK sebelum diterbitkan," kata Juru Bicara Vaksinasi Nasional dr Siti Nadia kepada Katadata.co.id, Sabtu (20/2).

Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terlihat menyambangi gedung KPK untuk meminta pengawalan dalam pengadaan vaksin. Vaksinasi gotong royong alias mandiri memamg memicu kontroversi.

Di satu sisi dianggap bakal membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi sehingga kekebalan kelompok terhadap covid-19 segera terbentuk.

Di sisi lain, program itu dituding tidak memenuhi prinsip pemerataan dan keadilan sosial karena pihak swasta yang punya uang banyak akan lebih cepat memperoleh vaksin. Vaksin mandiri ini juga dikhawtairkan bakal memicu bisnis vaksin oleh swasta.  

Kondisi inilah yang menjadi perhatian Budi Gunadi. Ia tidak mempermasalahkan bila pengusaha mendapatkan akses vaksin. Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak ada kesan kelompok kaya mendapatkan vaksin terlebih dulu.

Selain itu Budi meminta swasta tetap mendahulukan kelompok prioritas yakni tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lanjut usia untuk menerima vaksin.

"Tolong dipahami agar dijaga tahapannya. Kalau mau loncat (dari tahapan vaksinasi), pikirkan dampaknya ke orang lain," kata mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut beberapa waktu lalu.  

Sejauh ini, lebih 3.000 perusahaan sudah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengikuti program vaksinasi gotong-royong.

Sejalan dengan bakal terbitnya aturan Kemenkes, program tersebut  diharapkan segera dimulai pada bulan Maret atau April mendatang.  

Meski begitu, masih ada simpang-siur informasi perihal vaksinasi gotong royong sehingga memantik kontroversi di temgah masyarakat. Katadata.co.id  menghimpun setidaknya delapan poin penting rencana vaksin mandiri dari berbagai pihak di pemerintahan.  

1. Aturan

Kementerian Kesehatan akan menerbitkan aturan khusus mengenai vaksinasi gotong-royong, namun programnya akan dijalankan atau dilaksanakan oleh kementerian lain. Kabarnya, aturan tersebut akan diterbitkan pekan depan.

2. Merek vaksin

Merek atau jenis vaksin mandiri tidak boleh sama dengan program vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah yakni Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Jadi, kandidat merek vaksin mandiri adalah  Sinopharm, Moderna, Anhui, Johnson & Johnson, dan Sputnik.

Siti Nadia membuka kemungkinan merek atau jenis vaksin mandiri tersebut akan dicantumkan dalam aturan Kemenkes.

Adapun, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani mengakui jenis atau merek vaksin yang berbeda memang menjadi salah stau poin pembahasan vaksinasi mandiri dengan pemerintah. 

“Maka pasti kami tidak akan menggunakan Sinovac atau merek lain yang ada dalam daftar pemerintah,” katanya dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id Januari lalu.

3. Harga vaksin

Kemenkes akan menetapkan batas atas harga vaksin mandiri. Rosan pernah mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan pemerintah terkait harga vaksin. Berdasarkan publikasi situs Kadin Indonesia, vaksin untuk program gotong royong diharapkan memiliki harga yang terjangkau. “Harganya tak lebih dari Rp 1 juta untuk satu dosisnya yang bisa diterima oleh pelaku usaha,” kata Rosan.

4. Pengadaan vaksin

Importir vaksin mandiri adalah negara  melalui perusahaan farmasi BUMN PT Biofarma. Perusahaan pelat merah ini akan memegang lisensi vaksin tersebut sehingga mudah dikontrol distribusi dan keamanannya. Ini untuk mencegah masuknya vaksin-vaksin palsu dari negara lain.  

5. Distribusi

Setelah dibeli Biofarma, vaksin mandiri hanya boleh didistribusikan kepada perusahaan, khususnya perusahaan padat karya. Selanjutnya, perusahaan membagikan vaksin itu kepada karyawan dan buruhnya secara gratis.

6. Izin penggunaan

Merek atau jenis vaksin mandiri wajib mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

7. Lokasi vaksinasi

Penyuntikan vaksin mandiri tidak boleh di fasilitas kesehatan negara agar tidak mengganggu proses vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan hingga tahun depan. Jadi, lokasi vaksinasi mandiri harus di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dna klinik swasta.

8. Jadwal vaksinasi

Penyuntikan vaksinasi mandiri baru akan dilaksanakan setelah tahap vaksinasi tenaga kesehatan rampung. Jadi, waktu vaksinasi mandiri akan diparalelkan dengan vaksinasi petugas publik yang dibesut pemerintah dan ditargetkan rampung pada bulan Mei atau Juni mendatang.

Meski begitu, waktu pelaksanaan vaksinasi mandiri ini masih tergantung pada ketersediaan atau pasokan vaksin. Padahal, pasokan vaksin di dunia saat ini memang sulit dan terbatas.

Reporter: Yura Syahrul

Editor: Ameidyo Daud Nasution

AN Uyung Pramudiarja - detikHealth Jakarta - Vaksinasi COVID-19 untuk lansia diperkirakan akan mulai dilakukan pekan depan. Ada dua mekanisme vaksinasi yang akan dilakukan, salah satunya harus mendaftar dulu di website Kementerian Kesehatan RI.

Mekanisme pertama adalah vaksinasi berbasis fasilitas kesehatan, yang dilaksanakan di puskesmas dan rumah sakit. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Peserta mendaftar dengan mengunjungi situs resmi Kementerian Kesehatan yaitu www.kemkes.go.id dan sehatnegeriku.kemkes.go.id, serta situs resmi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di www.covid19.go.id.
• Di ketiga situs resmi tersebut akan tersedia link atau tautan yang dapat diklik oleh sasaran vaksinasi masyarakat lanjut usia. Di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang harus diisi.
• Dalam mengisi data tersebut peserta lanjut usia dapat meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT atau RW setempat.
• Setelah peserta mengisi data di website tersebut maka seluruh data peserta akan masuk ke Dinas Kesehatan provinsi masing-masing. Selanjutnya Dinas Kesehatan akan menentukan jadwal, termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi, kepada masyarakat lanjut usia.

  Bagi yang kesulitan menemukan link pendaftaran vaksinasi COVID-19 untuk lansia, berikut tautan terbaru untuk mempermudah:

Daftar link atau tautan ini sekaligus mengoreksi daftar link yang sempat viral di Whatsapp sebelumnya.

Organisasi atau instansi dapat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi massal untuk peserta lanjut usia.Sementara itu, mekanisme vaksinasi yang kedua adalah vaksinasi massal di tempat yang diselenggarakan oleh organisasi maupun instansi yang bekerja sama dengan Kemenkes maupun Dinkes. Langkah-langkahnya:

• Organisasi atau instansi dapat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi massal untuk peserta lanjut usia.
• Organisasi dan instansi yang sudah menjalin kerjasama akan menentukan jadwal, termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi, kepada masyarakat lanjut usia.

(up/up)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, Vaksin Nusantara yang saat ini dikembangkan tim peneliti di Semarang masih berada dalam tahap penelitian.

Meski demikian, Kemenkes menyatakan mendukung pengembangan vaksin ini. "Kemenkes mendukung pengembangan terapi (Vaksin Nusantara) ini ya. Karena ini masih area penelitian," ujar Nadia ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

"Masih mau masuk uji klinis. Jadi masih penelitian," kata dia. Indonesia tengah mengembangkan vaksin yang disebut dengan Vaksin Nusantara.

Vaksin yang juga dikenal dengan nama AV-Covid-19 tersebut dikembangkan melalui kerja sama antara Kemenkes, RSUP dr Kariadi Semarang, dan Universitas Diponegoro (Undip).

Vaksin tersebut telah melalui uji klinis tahap pertama dan tengah memasuki uji klinis tahap kedua. Vaksin Nusantara bersifat personal menyesuaikan kondisi komorbid setiap individu.

"Prosesnya simpel, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa, tentu akan memberikan kekebalan terhadap Covid-19, karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama," ujar mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Rabu (17/2/2021).

Jika disuntik Vaksin Nusantara, pasien hanya menerima suntikan vaksin yang berasal dari sel darahnya sendiri dan bukan orang lain.

Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika

Acuantoday.com— Data menurun drastisnya jumlah kasus Covid 19 di Jakarta hari ini mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, selama berbulan-bulan pertambahan kasus Covid 19 di Jakarta selalu di atas 1000 kasus. Hari ini, sebagaimana data Kementerian Kesehatan, jumlah pertambahan kasus Covid 19 adalah 373 kasus, kesembuhan 2.695 kasus dan 32 kasus kematian.

Ternyata, kecilnya pertambahan kasus Covid di Jakarta adalah karena ada permasalahan pada penginputan data. Dikutip dari laman beritajakarta disebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menyampaikan data kasus Covid-19 secara terbuka.

Namun, perlu disampaikan bahwa data kasus positif hari ini bukan merupakan data secara keseluruhan lantaran laboratorium kesulitan menginput data pemeriksaan spesimen.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia menjelaskan, kesulitan penginputan data ini akibat sedang dilakukannya perbaikan koneksi untuk mempercepat sistem penginputan dari Kementerian Kesehatan RI. Sehingga, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tidak dapat melakukan penarikan data per Rabu, 17 Februari 2021.

“Untuk all records akan masuk datanya besok. Mohon tidak diasumsikan bahwa data yang sedikit ini karena wabah sudah benar-benar terkendali, karena besok kemungkinan akan ada akumulasi data dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penarikan melalui sistem,” ujar Dwi, dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Dwi menjelaskan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 11.384 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 9.107 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 373 positif dan 8.734 negatif.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai hari ini sebanyak 13.627 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 321.111 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 302.435 dan total 5.049 orang meninggal dunia.***dian

Fitri Haryanti Harsono Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan turun setelah vaksinasi. Walau begitu, kabar menggembirakan ini masih menunggu kelengkapan data mengenai dampak vaksinasi terhadap tenaga kesehatan.

Infografis Perjalanan Sejuta Tenaga Kesehatan Divaksinasi

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi DKI Jakarta mencatat 0 kasus kematian akibat Covid-19 pada Selasa (16/2/2021) kemarin. Catatan nihil kasus kematian akibat Covid-19 itu pernah terjadi pada 2 Agustus 2020.

Kala itu, 852 orang dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Sementara itu, hingga Selasa kemarin, 4.987 orang dilaporkan meninggal akibat Covid-19. Laporan nihil kasus kematian akibat Covid-19 tersebut merupakan kabar baik untuk Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, selama dua pekan terakhir, laporan kasus kematian akibat Covid-19 di DKI Jakarta cukup tinggi, yakni berkisar 20-50 kasus per hari.

Jakarta pun pernah mencatat penambahan kasus kematian tertinggi pada 1 Februari 2021 yakni 70 orang.

Foto Tangkapan layar kasus kematian akibat Covid-19 di Jakarta

Berikut rincian penambahan kasus kematian akibat Covid-19 di Ibu Kota selama Februari 2021.

1 Februari: 70 kasus

2 Februari: 42 kasus

3 Februari: 41 kasus

4 Februari: 41 kasus

5 Februari: 41 kasus

6 Februari: 39 kasus

7 Februari: 46 kasus

8 Februari: 44 kasus

9 Februari: 50 kasus

10 Februari: 44 kasus

11 Februari: 23 kasus

12 Februari: 50 kasus

13 Februari: 52 kasus

14 Februari: 45 kasus

15 Februari: 45 kasus

Hingga selasa kemarin, sebanyak 297.695 orang dinyatakan sembuh dari penyakit Covid-19 dengan tingkat kesembuhan mencapai 93,2 persen. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta turun sebanyak 258 kasus.

Dengan demikian, saat ini masih ada 16.611 pasien yang menjalani perawatan atau isolasi. Sementara itu, total kasus Covid-19 di Jakarta mencapai 319.293 kasus.

Editor : Rindi Nuris Velarosdela