Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2).

Dalam aturan itu, vaksinasi Covid-19 mandiri diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi ini dikelola oleh pihak swasta. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong," seperti dikutip dari salinan pasal 3 ayat (3/ PMK Nomor 10 Tahun 2021.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni mengonfirmasi keabsahan salinan aturan yang diterima CNNIndonesia.com. Vaksinasi Gotong Royong diberikan secara gratis. Perusahaan akan memastikan vaksin bagi karyawan dan keluarga tidak dipungut biaya. Perusahaan yang akan menanggung.

"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin Covid-19  dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," bunyi Pasal 3 Ayat (5).

Dalam pasal 6, setiap perusahaan diwajibkan menyetor data penerima vaksin jalur mandiri. Data itu setidaknya berisi jumlah karyawan yang akan divaksin, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan setiap karyawan.

Pasal 22 menegaskan Vaksinasi Gotong Royong tidak dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah. Perusahaan swasta harus bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menggelar penyuntikan vaksin bagi karyawan.

"Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta," bunyi pasal 22 ayat (3).

Menkes akan menentukan batas harga edar vaksin untuk vaksinasi mandiri. Batas harga itu akan ditetapkan lewat peraturan berikutnya.

"Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 23 ayat (2).

Sebelumnya,  pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk 181,5 juta orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi rampung tahun ini.

Namun, dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri. Metode itu dipertimbangkan untuk mempercepat proses vaksinasi.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak? Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).

(dhf/bmw)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta mencatat penambahan kasus Covid-19 hari ini sebanyak 1.581 orang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyampaikan jumlah itu belum utuh lantaran sistem penginputan Kementerian Kesehatan masih bermasalah.

"Sebagian data positif hari ini tertunda akibat perbaikan koneksi penginputan sistem Kemenkes. Kemungkinan akan ada akumulasi data dari yang sebelumnya tidak bisa dilakukan penarikan melalui sistem," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Februari 2021.

Dwi berujar, pihaknya melakukan tes swab PCR terhadap 17.507 spesimen. Sebanyak 14.336 orang dites untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.581 positif dan 12.755 negatif.

Dari hasil tes PCR itu, positivity rate dalam sepekan terakhir mencapai 15,6 persen. "Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11 persen," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah menjamin ketersediaan vaksin COVID-19, karena telah melakukan diplomasi dengan beberapa negara dalam menyediakan dosis vaksin yang mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Melalui diplomasi dan kerja sama internasional yang gigih, Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin COVID-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya, Jumat 26 Februari 2021.

Merujuk pada data Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization), hingga akhir Januari masih ada 130 negara yang belum mendapatkan vaksin COVID-19; bahkan sebagian negara maju pun belum dapat memastikan ketersediaan vaksin bagi seluruh masyarakatnya, kata Wapres, saat menutup The International Conference Tackling the COVID-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspective secara daring, Kamis 25 Februari 2021.

"Masih ada 130 negara yang belum mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19, mayoritasnya adalah negara sedang berkembang. Dalam kaitan itu, kiranya kita patut bersyukur bahwa Indonesia berada dalam situasi yang lebih baik," ujar Wapres.

Selain menjamin ketersediaan vaksin bagi masyarakat, kata Wapres lagi, Indonesia bahkan berkomitmen untuk dapat mengekspor vaksin COVID-19 guna membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam memperoleh vaksin.

Melalui komitmen tersebut, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 secara setara bagi negara-negara lain. "Indonesia juga telah berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin COVID-19.

Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional dalam program penyediaan vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia secara setara," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Sumatera Utara, Agustinus Dososeputro mengatakan terdapat kekeliruan jaksa dalam menafsirkan pasal penodaan agama terkait kasus pemandian jenazah oleh empat pegawai RSUD Djasamen Saragih. 

Kasus ini disetop berdasarkan surat Nomor B-505/1. 212/Eku 2/02/2021 tanggal 24 Februari 2021.

"Untuk pemenuhan unsur-unsur [pasal yang dijeratkan] yaitu, unsur 'dengan sengaja', unsur 'di muka umum' dan unsur 'mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia'," kata Agustinus dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2).

Dalam hal ini, dia merujuk pada penafsiran jaksa peneliti terhadap Pasal 156a KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang disematkan penyidik dalam kasus itu.

Padahal, kata dia, penyidik belum memenuhi bukti-bukti yang berasal dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat untuk memenuhi sejumlah unsur yang termaktub dalam beleid tersebut.

"Kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur sehingga tidak terpenuhinya unsur yang dibawakan kepada para terdakwa," katanya.

Agustinus merinci perkara ini semula diterima pihaknya pada 8 Oktober 2020 ketika mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polres Pemantangsiantar.

Kemudian, jaksa menerima berkas perkara pada 11 Desember 2020. Kala itu, berkas yang rampung diteliti sempat dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan pada penyidik.

Kemudian limpahan berkas itu dinyatakan lengkap alias P21 pada 2 Februari 2021. Dalam hal ini, tersangka dijerat Pasal 156a KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Bahwa tanggal 18 Februari 2021. Penyidik menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar sesuai Surat Pengantar nomor K/306/II/2021/Reskrim tanggal 18 Pebruari 2021," ucapnya.

Dirinya pun sempat menyetujui penerbitan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara itu.

Hanya saja, saat perkara itu akan dilimpahkan ke pengadilan barulah ditemukan kekeliruan penafsiran pasal dalam perkara itu.

Sebelumnya video suami pasien yang memprotes RSUD Djasamen Saragih viral di media sosial. Pria bernama Fauzi Munthe ini menolak jenazah istrinya dimandikan empat orang petugas pria dari rumah sakit tersebut.

Dalam video berdurasi 3 menit 11 detik itu, Fauzi menilai tindakan rumah sakit tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab, jenazah istrinya dimandikan orang yang bukan muhrimnya.

Kasus itu pun berujung pada proses hukum terhadap empat pegawai RSUD Djasemen Saragih. Selama penyidikan, para tersangka tak ditahan.

(mjo/psp)

Malaysia memulai program vaksinasi massal COVID-19 pada Rabu (24/2/2021). PM Muhyiddin Yassin jadi orang pertama yang disuntik vaksin di Negeri Jiran.

Tiara Aliya - detikNews Jakarta - Guru, dosen dan tenaga pendidik hari ini menerima vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mendikbud Nadiem Makarim dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung vaksinasi COVID-19 di SMAN 70 Jakarta di Bulungan, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom di lokasi Rabu (24/2/2021), Anies Baswedan tiba lebih dulu sekitar pukul 10.40 WIB. Kemudian, pukul 11.10 WIB Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim tiba dan langsung meninjau jalannya vaksinasi COVID-19.

Ketiganya kemudian mulai berkeliling memantau proses vaksinasi bagi guru, dosen dan tenaga pendidik. Mereka tampak berbincang sambil berjalan memasuki ruangan vaksinasi. Seperti diketahui, Ratusan guru, dosen dan tenaga pendidik menerima vaksinasi COVID-19 hari ini di SMAN 70 Jakarta.

Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuka langsung vaksinasi bagi golongan ini.

Terpantau, vaksinasi COVID-19 dibagi menjadi 3 kloter untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan. Rinciannya, pukul 08.00-10.00 WIB sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 WIB sebanyak 150 orang dan 13.00 WIB hingga selesai sebanyak 250 orang.

"(Sekitar) 650 orang, sudah termasuk di bawah naungan Kemenag. Nanti mas Menteri (Nadiem) sampaikan angka rincian," kata Dirjen guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Berdasarkan keterangan yang tercantum di meja registrasi, pihak yang divaksinasi hari ini terdiri dari Organisasi Guru Undangan Ditjen GTK, Guru Disdik Provinsi DKI Jakarta hingga organisasi PGRI.Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi memastikan seluruh guru, baik ASN maupun honorer mulai divaksinasi COVID-19 sejak hari ini.

Nantinya, program ini akan dilakukan bertahap di seluruh Indonesia.Setelah registrasi selesai dilakukan, mereka diarahkan ke meja verifikasi data. Setelah itu, vaksinator segera menyuntikkan vaksin ke para guru, dosen dan tenaga pendidik yang berhasil lolos tahap verifikasi data.

(dwia/dwia)

Pijar Anugerah BBC News Indonesia

AGUNG RAJASA/ANTARAFOTO

Kesalahan dalam strategi komunikasi risiko yang dibangun pemerintah sejak awal pandemi dianggap memengaruhi kepercayaan anak muda. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA/ VIA REUTERS

Istana menunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman dan efektif. MUCHLIS JR/ANTARAFOTO

Pakar psikologi kesehatan berpendapat pemerintah perlu memperbaiki strategi komunikasi tentang vaksin, dengan lebih menekankan vaksin sebagai tanggung jawab sosial alih-alih sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri. MOHAMMAD AYUDHA/ANTARAFOTO

Ali Masduki okezone.com SURABAYA - Sebagai upaya pencegahan Covid-19 di kalangan ulama dan pesantren di Jawa Timur (Jatim), PWNU Jatim pada Selasa (23/2/2021) menggelar suntik vaksin Covid-19 yang diikuti 98 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Anwar Mansyur dan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mendapat giliran pertama kiai yang disuntik. Setelah itu dilanjutkan puluhan kiai lainnya.

Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan, vaksinasi untuk kiai tersebut merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Ini sebagai ihktiar zahir yang wajib dilakukan, meskipun takdir semuanya dari Allah SWT. Vaksin ini halal dan maslahah untuk kita semua,” tutur KH Marzuki Mustamar di kantor PWNU Jatim, Selasa (23/2/2021).

Kenapa harus kiai? Kiai Marzuqi menjelaskan bahwa kiai atau ulama merupakan sosok yang banyak berinteraksi dengan umat, jamaah dan santri. Karenanya, jika tidak segera diupayakan vaksinasi, maka pelayanan kepada umat menjadi terhambat.

“Harapan kami setelah para kiai dan ulama sudah divaksin dua kali dan benar-benar menguatkan imun dan aman, maka nanti bisa melayani tamu, bisa mengimami salat, mengajar santri dan peran-peran keumatan lainnya tanpa was-was," katanya.

Alasan lain, vaksin untuk kiai dilakukan untuk memberi contoh kepada umat, bahwa ada alasan untuk menolak vaksin. "Sebab, di luar, banyak yang membuat isu aneh-aneh soal vaksin,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Kota Malang ini.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib mengatakan, proses vaksinasi ini dilakukan oleh 13 vaksinator dari rumah sakit yang terhimpun dalam Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (Arsinu) Jawa Timur, di antaraya RSI Unisma Malang, RSI Darus Syifa’ Surabaya, RSI Sakinah Mojokerto, RSNU Tuban, RSI Jemursari Surabaya, RSI Surabaya A.Yani Surabaya dan RSI Siti Hajar Sidoarjo.

“Kami juga menyiapkan tujuh ambulan dan satu mobil medical check-up,” ujar Gus Salam, sapaan akrabnya.

Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini menambahkan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari lahir (Harlah) ke-98 Nahdlatul Ulama yang jatuh pada 16 Rajab 1422 Hijriah atau Ahad, 28 Februari 2021.