JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, 10 orang di Indonesia terpapar varian dari mutasi baru virus penyebab Covid-19 yang ditemukan di India. 

"Soal mutasi virus baru yang menyebabkan kasus di India meningkat, bahwa virus itu juga sudah masuk di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Meski demikian, Budi tidak secara spesifik menyebutkan mutasi dengan varian apa yang dimaksud. Dia hanya menyampaikan, dari 10 orang yang terpapar Covid-19 dari mutasi itu, enam orang di antaranya tertular dari luar negeri.

"Sementara yang 4 orang adalah (tertular) lewat transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga," ucap Budi.

Empat orang yang tertular lewat transmisi lokal itu terdiri dari dua orang di Sumatera, satu orang di Jawa Barat, dan satu orang di Kalimantan Selatan.

Saat ini, pemerintah meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut. "Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan kita akan jadi lebih sangat hati-hati untuk mengontrol apakah ada (ada lagi kasus) mutasi baru tersebut atau tidak," ucap Budi.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Kasus corona di Jakarta mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Hal ini pula yang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang PPKM Mikro 3 Mei 2021.
Belakangan yang jadi sorotan, yakni klaster keluarga. Musababnya, libur panjang yang berujung pada naiknya lagi kasus corona yang sudah mulai terkendali. Namun, tak hanya klaster keluarga saja. Diam-diam, klaster perkantoran kembali melesat naik.
 
Bukan Menakuti, Kini Klaster Perkantoran di Jakarta Naik Nyaris 3 Kali Lipat (1)
Foto aerial pemukiman di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (11/10/2020). Foto: GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO
 
Data yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta lewat akun instagramnya dan dikutip kumparan, Minggu (25/4), saat ini ada 425 kasus yang tersebar di 177 klaster kantor. Data ini dihimpun dari 12-18 April 2021. 
Angka ini jauh meningkat dibanding pekan sebelumnya. Pada 5-11 April 2021, ada 157 kasus corona di 58 klaster kantor. Dengan jumlah ini, artinya kenaikan nyaris 3 kali lipat hanya dalam waktu satu minggu.
 
 
Bukan Menakuti, Kini Klaster Perkantoran di Jakarta Naik Nyaris 3 Kali Lipat (2)
Imbauan Pemprov DKI Jakarta untuk waspada klaster perkantoran. Foto: Instagram/@dkijakarta
 
Angka ini memang belum setinggi saat awal pandemi 2020. Jakarta pernah mencatat ada 3.194 orang positif corona dari klaster perkantoran pada September 2020. 
Kasus corona di klaster perkantoran mulai turun pada Oktober 2020 seiring dengan meningkatnya klaster keluarga karena banyaknya libur panjang.
 
 
Bukan Menakuti, Kini Klaster Perkantoran di Jakarta Naik Nyaris 3 Kali Lipat (3)
Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
 
Sampai saat ini memang belum diketahui apa yang menyebabkan klaster corona di perkantoran bisa melesat tinggi. Padahal, aturan PPKM Mikro mewajibkan kantor maksimal hanya diisi oleh 50% kapasitas ruang kantor. 
Namun, bila dilihat dari kondisi Jakarta beberapa hari ini tentu sangat mengkhawatirkan. Jalanan Jakarta sudah macet seperti saat normal sebelum pandemi corona. Hal ini sempat ditanyakan ke Wagub DKI Jakarta Riza Patria. Riza menilai, kemacetan yang terjadi masih terkendali.
"Nanti sabar, memang ada peningkatan intensitas kepadatan lalu lintas. Namun masih dalam kondisi wajar terkendali, aman," tuturnya.
Diterbitkan di Berita

Elshinta.com - Kirab obor Olimpiade Tokyo mengalami pembatalan total untuk pertama kalinya, ketika penyelenggara Prefektur Okinawa mengumumkan estafet pada 2 Mei di Miyakojima tidak akan berjalan sama sekali, dan tidak ada acara yang akan diadakan, Kantor Berita Kyodo melaporkan, Jumat (23/4).

Penyelenggara di wilayah kepulauan, yang saat ini berada di bawah langkah-langkah ketat untuk mengendalikan virus corona, tersebut berencana tidak akan menggelar estafet di jalan umum, dan panitia penyelenggara Olimpiade memberikan lampu hijau atas permintaan itu.

Namun, menurut komite eksekutif Prefektur Okinawa, tidak akan ada tanggal alternatif yang ditetapkan untuk estafet dan juga tidak ada acara seremonial di Miyakojima.

Hal itu menjadikannya kasus pertama pembatalan kirab obor Olimpide, yang akan melakukan perjalanan melalui 47 prefektur di Jepang.

Lonjakan terbaru dalam kasus COVID-19 yang terjadi di kota-kota bagian barat, membuat Osaka dan Matsuyama memindahkan estafet dari jalan umum ke jalur alternatif untuk menghindari adanya kerumunan.

Pulau utama Okinawa, yang berisi area yang terkena pemberlakuan upaya yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran virus corona, akan mengadakan estafet di dua tempat acara yang jauh dari jalan umum.

Pelari yang telah dijadwalkan untuk ambil bagian di Miyakojima tidak akan berlari di pulau utama untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu karena pertimbangan sistem medis yang rapuh di Miyakojima dan pulau-pulau terpencil lainnya di Okinawa.

Diterbitkan di Berita

voi.id JAKARTA – Melalui keterangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terungkap bahwa ketersediaan vaksin COVID-19 di dalam negeri dalam kondisi terbatas.

Dia menyebut bahwa stok vaksin saat ini berada di angka 8 juta dosis. Dari jumlah tersebut, 3 juta diantaranya merupakan produksi dalam negeri melalui Bio Farma. Sementara sisanya merupakan pengadaan dari mancanegara dan sejumlah produsen.

Dalam hitung-hitungannya, laju penyuntikan vaksin sempat menyentuh angka tertinggi 500.000 dosis perhari. Namun, seiring dengan ketersedian stok yang mulai menipis dan periode Ramadan, kecepatan injeksi turun menjadi rata-rata penyuntikan sekitar 350.000 hingga 400.000 dosis perhari.

“Kalau 8 juta saat ini dan penyuntikan 400.000 sehari, kita punya stok 20 hari suntik,” ujar dia saat menggelar rapat virtual, Jumat, 23 April.

Artinya, jika dihitung 20 hari ke depan berdasarkan  momentum Ramadan sekarang, maka aktivitas vaksinasi diperkirakan bakal terhenti pada H+2 atau H+3 setelah Lebaran apabila pemerintah tidak mendapat pasokan baru.

Menkes menambahkan, salah satu rintangan yang menjadi kendala di lapangan adalah terkait dengan proses produksi vaksin yang cukup memerlukan waktu lama.

“Memang agak mepet (stok vaksin saat ini), karena siklus produksi vaksin Bio Farma itu sekitar satu bulan setelah menerima bahan baku,” tutur dia.

Lebih lanjut, mantan bankir tersebut menjelaskan bahwa hingga hari ini Indonesia telah memperoleh 26,2 juta dosis vaksin. Dari jumlah itu, 18 juta sudah disalurkan dalam program vaksinasi. Sedangkan sisanya merupakan stok saat ini yang masih terus disalurkan oleh pemerintah.

Secara total, Indonesia merencanakan pengadaan 426 juta vaksin COVID-19 lewat berbagai upaya. Adapun, jumlah yang telah disepakati oleh pihak produsen sebanyak 225 juta dosis.

Pemerintah disebut Menkes, terus mengupayakan berbagai langkah untuk bisa mengamankan pasokan vaksin agar bisa mencukupi target awal pengadaan.

“Tapi memang jadwal pengiriman bisa bergeser-geser tergantung dari masalah logistik, produksi, dan kadang-kadang persoalan prioritas dari negara produsen,” katanya.

“Kita juga masih menunggu opsi vaksin gratis dari Gavi yang sudah komitmen 11 juta dosis,” sambung Menkes.

Dukungan fiskal

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN Kita yang digelar pada Kamis, 22 April menyebutkan anggaran Kesehatan yang terdapat dapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 berjumlah Rp176,3 triliun.

Adapun, realisasi hingga Maret 2021 sebesar Rp12,4 triliun atau sekitar 7 persen dari pagu yang disediakan.

Sementera itu, penggunaan anggaran untuk program vaksinasi COVID-19 hingga saat ini disebutkan telah menyedot uang uang negara tidak kurang Rp36 triliun.

Bio Farma kejar produksi

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan vaksin. Pasalnya, Bio Farma kini tengah bekerja ekstra keras untuk memproduksi vaksin yang didapat dari bulk (bahan baku) asal mancanegara.

"Akan ada tambahan sekitar 20 juta dosis vaksin COVID-19 hasil produksi Bio Farma, sehingga diharapkan program vaksinasi pada bulan April Mei 2021 dapat terus berjalan," katanya di saluran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 April.

DPR ingatkan pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah taktis guna menjamin ketersediaan vaksin nasional tercukupi

"Kalau pemerintah lambat, maka tujuan herd immunity sulit untuk kita capai," ujar Netty.

Wakil ketua Fraksi PKS ini khawatir Indonesia tidak dapat mewujudkan target 1 juta dosis suntikan perhari karena mengalami kekosongan vaksin.

"Kalau vaksin kita kosong, maka proses vaksinasi tidak bisa dilanjutkan. Pastinya, ini akan berdampak pada tidak tuntasnya vaksinasi dalam waktu 15 bulan sebagaimana target dari pemerintah" katanya.

Impor vaksin tembus Rp6 triliun dalam tiga bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah melakukan impor vaksin senilai 443,4 Juta dolar AS atau setara Rp6,49 triliun (kurs Rp14.625) pada sepanjang kuartal I 2021.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan angka tersebut melonjak 1.315 persen dibandingkan dengan kuartal I 2020.

“Tentu saja peningkatan ini berkaitan dengan kondisi pandemi yang belum terjadi pada awal tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 15 April.

Suhariyanto menambahkan untuk impor vaksin pada sepanjang Maret 2021 tercatat sebesar 178,7 juta dolar AS, atau melejit 102,5 persen dari realisasi pada Februari 2020. BPS sendiri menggolongkan vaksin dalam barang impor berkode HS 30022090.

“Perlu diingat bahwa ini merupakan angka realisasi impor vaksin secara keseluruhan dan tidak hanya sebatas pada vaksin COVID-19,” tuturnya.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat kembali mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 produksi Johnson & Johnson setelah penghentian sementara akibat kasus penggumpalan darah berujung kematian beberapa waktu lalu.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengambil keputusan ini pada Jumat (23/4), setelah sejumlah ahli merekomendasikan penggunaan kembali vaksin Johnson & Johnson.

"Kami menyimpulkan bahwa manfaat vaksin Johnson & Johnson lebih besar dari risikonya," ujar Kepala Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS, Janet Woodcock, dalam pernyataan bersama dengan CDC.

 Meski demikian, CDC menyatakan bahwa Johnson & Johnson harus memasukkan pemberitahuan bahwa vaksin tersebut berisiko penggumpalan darah setelah penyuntikan.

"Komite keamanan menyimpulkan bahwa peringatan tentang pembekuan darah yang tidak biasa dengan trombosit darah rendah harus ditambahkan ke informasi produk untuk suntikan J&J," demikian pernyataan CDC yang dikutip AFP.

Sejumlah warga AS memang sempat mengalami penggumpalan darah setelah menerima vaksin Johnson & Johnson.

Dari 3,9 juta perempuan penerima vaksin Johnson & Johnson, 15 di antaranya mengalami penggumpalan darah serius. Dari 15 orang itu, tiga di antaranya meninggal dunia.

"Mayoritas kasus yang dikonfirmasi, 13 (yang meninggal) dari 15 berusia di bawah 50 tahun. Tidak ada kasus yang dilaporkan di antara pria," demikian bunyi laporan CDC.

Kepala CDC, Rochelle Walensky, pun menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap penggunaan vaksin ini.

"Peristiwa penggumpalan yang sangat langka telah diidentifikasi, memperkuat alasan regulator untuk terus memantau peluncuran vaksin," kata dia.

(tst/has)

Diterbitkan di Berita

Mohamad Susilo BBC News Indonesia

Sejumlah mahasiswa Indonesia yang tinggal di India bercerita fenomena, antara lain yang unik soal warga kasta atas di Rajkot, Gujarat, yang "merasa hebat dan boleh melanggar protokol kesehatan" di tengah lonjakan kasus yang mencapai ratusan ribu sehari.

Mereka juga bercerita, meski kasus harian Covid-19 di negara itu naik tajam, masih ada warga yang "tetap abai dalam menjalankan protokol kesehatan".

Pada hari Kamis (22/04) kasus positif virus corona bertambah hampir 315.000, angka harian tertinggi di dunia.

Banyak rumah sakit kewalahan dan muncul laporan penjarahan tabung-tabung oksigen karena pasok tabung ini menipis. Yang juga menipis adalah pasok obat-obatan penting.

Meroketnya kasus positif membuat warga khawatir, termasuk warga Indonesia yang berada di India.

Arif Sorayaman Hulu, mahasiswa Indonesia di Rajkot, Gujarat di India barat, mengatakan yang antara lain membuat dirinya khawatir adalah "abainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan". Padahal penerapan protokol ini sangat penting dalam menekan pandemi.

"Aktivitas warga berjalan normal, padahal pemerintah sedang menerapkan lockdown (karantina wilayah)," kata Arif.

Ia juga melihat di pusat kota banyak warga yang tidak mengenakan masker.

Suatu ketika Arif berada di rumah sakit di Rajkot yang menangani pasien-pasien Covid-19.

"Saya berdiri di depan rumah sakit itu dan saya melihat ambulans berlalu-lalang ... belum selesai satu pasien ditangani, sudah datang lagi pasien yang baru ... saya [juga] melihat ada pasien yang sangat parah, keluarganya menangis sejadi-jadinya, namun penanganannya saya lihat lamban, lamban sekali," tutur Arif.

'Diperparah oleh sistem sosial'

 

Arif Sorayaman Hulu

Arif melihat fenomena sosial yang menurutnya memperparah pandemi. ARIF SORAYAMAN HULU

 

Arif mengatakan dirinya melihat "fenomena unik" di mana kelompok masyarakat dari kasta atas, dari kelompok kaya dan elite, "sepertinya boleh melanggar protokol kesehatan".

"Karena mereka merasa sudah hebat, berasal dari kelompok sosial yang tinggi, mereka merasa bisa melakukan apa saja," kata Arif yang mengambil jurusan hukum.

Menghadapi situasi seperti ini, Arif dan beberapa mahasiswa Indonesia di Rajkot, berusaha hati-hati dengan selalu menaati protokol kesehatan.

"Kami tahu, kami sadar Covid-19 ini sangat berbahaya, kami mematuhi protokol, tapi lagi-lagi saya melihat mahasiswa lain kurang serius," katanya.

Yang membuatnya khawatir adalah ia tinggal di asrama yang dekat dengan gedung yang dipakai untuk menampung orang-orang yang sedang menjalani isolasi karena terkena Covid-19.

"Dan mereka dibiarkan keluar [dari gedung] ... sepertinya mereka menganggap Covid-19 itu nothing (tak ada bahayanya)," kata Arif.

"Dua teman satu kamar saya terkena Covid-19 dan harus isolasi [di gedung di depan asrama] dan mereka dibolehkan lalu-lalang," kata Arif.

 

'Merasa sudah menang lawan pandemi'

 

Mohd Agoes Aufiya

Agoes mengatakan ada semacam perasaan 'menang melawan pandemi'. MOHD AGOES AUFIYA

 

Situasi berbeda dirasakan oleh mahasiswa Indonesia di Delhi, Mohd Agoes Aufiya.

Agoes mengatakan karantina wilayah dan sejumlah pembatasan -- yang diberlalukan lagi mulai hari Minggu (18/04) -- ditaati warga di kota ini.

"Semua warga tinggal di rumah, tidak ke mana-mana, kecuali bagi mereka yang punya alasan valid untuk keluar rumah," kata Agoes.

"Toko yang menyediakan kebutuhan bahan pokok buka, tapi toko-toko yang menjual bahan atau produk nonesensial tutup ... toko sepatu atau toko ponsel, itu tutup," katanya.

Ia mengatakan secara umum warga di Delhi mematuhi protokol kesehatan, misalnya mengenakan masker.

"Mungkin sekitar 95% pakai masker, tapi ya tetap saja masih ada yang tidak mengenakan masker. Saya merasa ketakukan atau kekhawatiran [warga] tidak seperti saat gelombang pertama," kata Agoes, mahasiswa doktoral jurusan hubungan internasional ini.

"Ketika itu orang-orang pakai masker, pakai sarung tangan, pakai face shield dan menerapkan jaga jarak.

Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena merasa sudah menang [melawan pandemi virus corona], karena angka kasus memang sempat turun di bulan November, Desember, Januari, Februari, mungkin membuat kekhawatiran atau ketakutan warga tidak sebesar dulu," kata Agoes.

Perasaan seperti ini ia perkirakan menjadi penyebab masyarakat tak lagi patuh sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan.

 

Krematorium di Delhi

Krematorium di Delhi sibuk melakukan pembakaran jenazah pasien virus corona. REUTERS

 

"Saya pernah ke daerah Jakhal di Haryana, itu tak ada warga yang memakai masker," kata Agoes.

Di tengah naiknya angka kasus, Agoes dan para mahasiswa Indonesia di India mengintensifkan komunikasi melalui grup Whatsapp.

"Kami berbagi informasi, mengingatkan bahwa keadaan sekarang sulit dan kita semua harus waspada, terutama di wilayah-wilayah episentrum, seperti di New Delhi, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu dan Uttar Pradesh ... mereka yang ada di kawasan-kawasan itu diminta untuk hati-hati," katanya.

Informasi juga dibagikan ke warga Indonesia lain, antara lain soal jika ada warga yang menghadapi kesulitan atau terkena Covid-19 untuk memberi tahu pihak KBRI, untuk memastikan tersedia bantuan bagi warga Indonesia yang memerlukan.

 

Rumah sakit di Uttar Pradesh kewalahan

Ayu Andriyaningsih

Ayu Andriyaningsih mengatakan di Lucknow sepi ketika diterapkan karantina wilayah. AYU ANDRIYANINGSIH

 

Pembatasan juga diterapkan oleh pemerintah di negara bagian Uttar Pradesh. Mahasiswi Indonesia di Lucknow, ibu kota negara bagian, Ayu Andriyaningsih, mengatakan warga diwajibkan berada di rumah.

"Terasa sekali ketika lockdown diberlakukan ... jauh lebih sepi. Alhamdulillah, di sini masyarakat taat," kata Ayu.

"Masyarakat tidak keluar rumah, kecuali untuk urusan atau alasan yang valid ... jadi kalau lockdown terasa sekali sepinya," imbuh Ayu. "Tak ada orang di jalan, kebetulan asrama saya di dekat kalan raya," katanya.

Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi 240 juta jiwa, sangat terdampak pandemi.

Sejak pandemi bermula, tercatat lebih dari 851.000 kasus di negara bagian ini dengan angka kematian setidaknya 9.800 orang.

Rumah-rumah sakit menolak pasien karena sudah tidak ada tempat tidur, sementara kremasi jenazah seakan tak akan pernah berhenti.

 

India

Kasus virus corona bertambah lebih dari 300.000 pada hari Kamis (22/04). REUTERS

 

"Pernah dalam satu hari, kasus bertambah sekitar 30.000 jadi mungkin rumah sakit kewalahan," kaya Ayu.

"Saya sendiri merasa antara stres tidak stres ... sekarang kami juga puasa, kemudian dalam posisi dikurung dengan situasi seperti ini, jadi kami misalnya susah cari bahan makanan. Sekarang ini susah mencari sayur segar," kata Ayu.

"Kadang ada vendor (pedagang) yang datang ke asrama, tapi kan tidak semuanya 100% segar," katanya.

Ia mengakui dirinya sangat khawatir dengan pandemi yang memburuk.

"Kami khawatir sekali karena kasusnya melonjak, jadi takut ... ini membuat kami waspada," kata Ayu.

Banyak yang meyakini meroketnya kasus dipicu oleh festival-festival agama dan kampanye pemilu negara bagian, yang dihadiri banyak orang dan penyelenggara gagal memastikan protokol kesehatan benar-benar ditaati.

Pemerintah negara bagian dan federal mengeklaim situasinya masih bisa dikendalikan, namun banyak pihak mengatakan pemerintah telah "gagal mengantisipasi gelombang kedua" ketika situasi melandai antara Oktober 2020 hingga Februari 2021.

Diterbitkan di Berita

Ade Nasihudin Al Ansori Liputan6.com, Jakarta - Jadwal imunisasi bagi anak mau tak mau ikut terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Tidak sedikit orangtua yang ragu membawa anaknya ke rumah sakit atau puskesmas untuk imunisasi karena takut tertular virus.

Menurut keterangan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), imunisasi itu penting karena merupakan layanan kesehatan untuk melindungi orang-orang yang rentan terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

Dengan memberikan imunisasi secara tepat waktu, orang-orang tersebut dan masyarakat dapat tetap terlindungi dan kemungkinan terjadinya wabah PD3I berkurang.

Dokter Spesialis Anak dari Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, menyatakan semua negara mengakui imunisasi itu aman dan bermanfaat, untuk mencegah sakit berat, disabilitas, dan kematian.

“Oleh karena itu, negara-negara berusaha memberikan vaksin gratis kepada rakyatnya, supaya bayi balita anak hingga remaja terhindar dari kesakitan dan kematian,” ujarnya dalam keterangan pers KPCPEN ditulis Jumat (23/4/2021).

Penyakit seperti difteri, campak, pneumonia, masih ada dan perlu ditekan penularannya, tambahnya. Sebelum pandemi COVID-19 banyak bayi yang terancam oleh penyakit tersebut, sementara di masa pandemi COVID-19 seolah-olah penyakit tersebut berkurang.

“Tapi sebenarnya apabila vaksinasi tidak dilakukan lengkap, terutama bagi bayi-bayi yang lahir sejak 2020, bisa berpotensi ada wabah baru selain COVID-19”, terang Soedjatmiko.

5.000 Puskesmas dan Posyandu Terganggu

Dalam keterangan yang sama, Communication for Development Specialist UNICEF, Rizky Ika Safitri, menyampaikan hasil survei terkait keadaan posyandu dan puskesmas di masa pandemi COVID-19.  

Menurutnya, Indonesia telah melakukan survei di awal pandemi bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Ada lebih dari 5000 posyandu dan puskesmas yang mengaku mengalami gangguan seperti sebagian layanan imunisasi rutin terhenti, orangtua juga khawatir membawa anak untuk diimunisasi karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini,” katanya.

Untuk itu, pemerintah melalui Kemenkes mengeluarkan panduan tentang pelayanan imunisasi di puskesmas dan posyandu. Panduan tersebut mencakup empat hal yang menjadi poin penting.

“Harus jaga jarak, dipisah antara pasien COVID-19 dan bukan, jadwalnya diatur agar datang tidak berkerumun, dan ditekankan untuk menjaga protokol 3M kepada semua nakes dan pasien yang ada di puskesmas dan posyandu,” ujar Rizky.

Pekan imunisasi dunia yang dilaksanakan tiap pekan keempat bulan April menjadi momentum untuk mengingatkan kembali semua pihak baik pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah kesakitan, disabilitas, dan kematian akibat penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah.

“Para tenaga kesehatan kita juga perlu intensif untuk mengingatkan masyarakat agar melengkapi imunisasi rutinnya. Apabila jumlahnya masih terbatas bisa kita bantu informasinya melalui kader, ibu-ibu PKK, bahkan melalui media sosial,” saran Prof. Soedjatmiko.

 

 
 
Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Pasien COVID-19 tak bergejala atau bergejala ringan saat ini tidak disarankan dulu berolahraga, menurut dokter spesialis kedokteran olahraga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Andhika Raspati.

Merujuk pada literatur salah satunya dalam British Journal of Sport Medicine, melakukan latihan fisik termasuk berolahraga pada pasien COVID-19 berpotensi cedera jantung termasuk miokarditis.

Hal ini penting, karena berolahraga dengan miokarditis berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas.

"Menurut literatur, semakin banyak pakar kesehatan yang menganjurkan saat orang positif COVID-19 meskipun dia tanpa gejala (OTG) atau gejala ringan, rest dulu karena ada satu ancaman yaitu miokarditis," kata Andhika yang juga dokter KONI DKI Jaya itu dalam sebuah diskusi awam secara daring, ditulis Rabu.

Menurut dia, untuk tetap aktif, pasien bisa melakukan latihan peregangan atau pernapasan.

Sebaliknya, dia sementara waktu tidak perlu melakukan latihan kardio, jogging santai, berlari di atas treadmill walau dengan kecepatan lambat karena dikhawatirkan bila ada miokarditis maka akan semakin berat.

Setelah selesai masa isolasi mandiri selama sekitar dua pekan pasien baru bisa perlahan melakukan latihan, namun sebatas berjalan kaki selama 10 menit sebagai upaya test drive di pekan pertama.

Sembari bergerak, cobalah evaluasi apakah ada gejala seperti sesak napas, nyeri dada atau pusing. Bila gejala ini dialami, maka pertanda tubuh belum siap.

Sebaliknya, apabila tak ada gejala, penyintas COVID-19 bisa perlahan meningkatkan durasi latihan menjadi 10 menit, 15 menit hingga 20 menit.

Tingkatkan kecepatakan perlahan, dari jalan pelan menjadi jogging santai dan diharapkan lambat laun latihan akan kembali seperti semula baik dari sisi durasi dan kecepatannya.

Miokarditis, menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Junior Doctor Network (JDN), Vito A. Damay, merupakan bentuk peradangan pada otot jantung.

Saat otot mengalami peradangan, maka fungsi jantung untuk memompa darah menjadi terganggu.

Hanya saja, merujuk pada studi dalam jurnal the BMJ, angka kejadian miokarditis pada mereka yang tidak bergejala atau memiliki penyakit ringan hingga sedang belum diketahui.

Menurut Vito, olahraga pada pasien COVID-19 dikhawatirkan memperberat kondisinya sehingga rentan masuk ke penyakit lebih berat.

"Saat berolahraga takutnya memperberat kondisi yang berat (akibat sakit), sehingga rentan masuk ke penyakit lebih berat. Walau demikian kita masih belajar (mengenai olahraga pada pasien COVID-19). Lakukan stretching ringan, jangan bedrest juga kalau Anda OTG," kata Vito.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Fathor Rasi alinea.id

Meningkatnya kasus Covid-19 di India menyita perhatian dunia. Pemerintah Indonesia pun melakukan berbagai upaya agar kasus Covid-19 di Tanah Air bisa terus dikendalikan sehingga tidak terjadi seperti di India.

"Yang pasti kita terus menerus mengedukasi masyarakat. Adanya larangan mudik itu kan salah satu upaya kita menjaga supaya mengurangi mobilitas,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

Langkah antisipasi lainnya adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, khususnya di daerah-daerah tujuan mudik, daerah zona merah atau yang kasusnya meningkat.

Kemudian, penguatan testing, tracing, treatment terutama di daerah-daerah tujuan mudik.

Nadia menjelaskan, pemerintah juga terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70% dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus. 

“Kita tahu bahwa vaksin kan memberikan perlindungan kepada individu untuk dia tidak menjadi sakit. Kalaupun sakit, tidak parah atau berakhir kematian. Itu perlindungan yang diberikan,” kata Nadia.

Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa menahan diri sehingga tidak mudik. Nadia mengaku bisa memahami bahwa masyarakat menginginkan sekali bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

“Tapi tentunya kita menahan diri jangan sampai kemudian terjadi pelonjakan kasus di kemudian hari. Kita tahu bahwa peningkatan kasus selalu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sudah sekitar 17 juta dosis vaksin yang disuntikan sampai saat ini. “Orangnya itu ada 11.100.000 untuk dosis pertama dan dosis kedua 6,1 juta. Jadi sudah 17 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan,” ujar Nadia.

Jika vaksinasi semakin cepat dan banyak, atau 70% jumlah penduduk Indonesia sudah divaksin, maka kekebalan kelompok akan terjadi. Kondisi itu pasti akan menekan laju penularan Covid-19.

Fakta sekarang baru sekitar 11 juta orang yang divaksin atau 6% dari target. Kalau dibandingkan jumlah penduduk, angka itu masih kecil. Artinya belum cukup untuk memberikan perlindungan kekebalan kelompok.

Mengenai stok vaksin, Nadia mengungkapkan sebenarnya di April ini Indonesia mendapatkan dua sumber vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. AstraZeneca menunda pengiriman vaksin. India meminta menunda pengiriman karena ada peningkatan kasus.

"Jadi yang seharusnya vaksin dikirim April, itu baru bisa dikirimkan Mei. Jumlahnya tidak mencapai 11 juta juga, jadi akan dikirimkan kurang lebih sekitar 5 juta,” imbuhnya.

Dengan keterbatasan stok vaksin, pemerintah melakukan berbagai upaya. “Pemerintah memastikan vaksinasi pada Mei, vaksinnya betul-betul datang. Kemudian, meminta Biofarma untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” tutur Nadia.

Diterbitkan di Berita

Elshinta.com - Gubernur Riau Syamsuar meminta Majelis Ulama Indonesia berperan untuk mengajak pendakwah atau ustadz tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat, setelah dirinya mendapat laporan ada da'i yang berceramah di dekat kediamannya menyebut pandemi COVID-19 merupakan rekayasa bangsa Yahudi Israel. 

"Saya mendapatkan laporan di sebuah masjid Pekanbaru masih ada ustadz-ustadz yang ceramahnya menyampaikan COVID-19 adalah rekayasa dan kerjaan Yahudi, Israel. Padahal di Israel juga ada dan banyak kasus COVID-19," kata Syamsuar kepada wartawan di Pekanbaru, Senin.

Syamsuar berharap isi ceramah bukan merupakan provokasi dan mengenai penanganan pandemi namun diharapkan berisi ajakan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan sangat penting di tempat umum bahkan juga di tempat ibadah.

Ia khawatir apabila ada warga yang percaya begitu saja isi ceramah yang menyebut COVID-19 adalah rekayasa. "Itu ceramah yang tidak benar sehingga masyarakat menilai COVID-19 sudah hilang," sesal Syamsuar.

Syamsuar mengatakan Pemprov Riau akan menggandeng MUI Riau untuk menyosialisasikan penerapan prokes di tempat-tempat ibadah. 

"Saya sudah sampai kepada ketua MUI Riau agar menyampaikan kepada para ustadz, saat menyampaikan ceramah di masjid atau mushala hendaknya diselipkan ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19," katanya.

Dari laporan diterimanya, Syamsuar mengatakan saat ini masih ada masjid-masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadhan. Hal tersebut tentunya berbahaya dan bisa menjadi penyebab penularan COVID-19.

"Saya dapat kabar masih ada masjid yang tidak melakukan protokol kesehatan, untuk itu para ustadz atau ulama hendaknya dapat mengingatkan hal tersebut," ujarnya. 

Diterbitkan di Berita