INDOZONE.IDBelakangan ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menjadi bulan-bulanan netizen lantaran mengunggah foto saat memeroleh suntikan vaksin COVID-19.

Sebab, Said selama ini dikenal aktif mengkritik kebijakan vaksinasi tersebut. Tak lama usai menuai bully, Said akhirnya menghapus unggahannya tersebut.

Akan tetapi, tangkapan layar cuitan melalui akun Twitter @msaid_didu itu sudah beredar luas.

"Penjelasan kenapa saya ikut vaksinasi :1) saya menghormati program vaksinasi KemBUMN yg undang eks KemBUMN 2) dari dulu saya setuju vaksinasi 3) yg saya protes adlh mekanisme pengadaan dan uji klinis vaksin dari China 4) stlh semua uji dilalui artinya vaksin tsb aman," tulis Said melalui Twitter.

 

Sebelum dihapus, Said Didu awalnya mengunggah foto saat disuntik vaksin. Dia pun mengucap syukur lantaran sudah melaluinya.

 

"Alhamdulillah vaksinasi I," tulis Said, Kamis (18/3/2021) kemarin.

Sindiran pun datang dari mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dan pegiat media sosial Denny Siregar.

Sebab, Said dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah soal vaksinasi tersebut. Melalui akun Twitter @FerdinandHaean3, Kamis (18/3/2021), Ferdinand memberi selamat kepada Said.
Tak hanya itu, Ferdinand bahkan mengusulkan agar Said dibuatkan patung.

 

"Selamat bang, semoga sehat selalu setelah divaksin. Sbg org yg pd awalnya berkomentar miring bahkan menolak atau meragukan vaksin Sinovac dari Cina, abang layak dijadikan contoh dan dibuatkan patung vaksinasinya diruang publik menjadi contoh panutan spy semua warga mau divaksin," tulis Ferdinand.

 

Pegiat media sosial Denny Siregar juga menyindir mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang akhirnya menerima vaksin COVID-19.

Melalui akun Twitter @Dennysiregar7, Kamis (18/3/2021), Denny awalnya bertanya soal kabar Said telah disuntik vaksin.
 

Seperti diketahui, Said aktif mengkritik kebijakan pemerintah soal vaksinasi.

 

"Eh maaf, numpang nanya...@msaid_didu udah divaksin ya?" tanya Denny.

Tak lama kemudian, Denny mengunggah tangkapan layar cuitan Said yang menunjukkan dirinya sedang disuntik vaksin. 

 

"Oh sudah vaksin ternyata...," cuit Denny dibumbui moticon tertawa.

 

https://twitter.com/Dennysiregar7/status/1372407009723609095

 

 

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, sebanyak 1.1 juta vaksin AstraZeneca yang sudah diterima melalui skema multirateral Covax dan Lembaga Kesehatan Dunia WHO. ditargetkan akan habis terpakai dan digunakan sebelum masa simpan berakhir, Mei 2021.

Menurut Nadia, pemberian vaksin juga akan diprioritaskan bagi kelompok yang membutuhkan.

“Kami cukup optimistis, mengingat saat ini dosis penyuntikan kita per hari sudah mencapai angka 250.000 - 350.000. Artinya kalau kami akan melakukan penyuntikan sebanyak 1,1 juta dosis vaksin, berarti dalam kurun waktu enam hari vaksinnya akan habis,” kata Nadia, dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis (18/3/2021).

Sementara itu, terkait keputusan pemerintah untuk menunda sementara pendistribusian vaksin COVID-19 AstraZeneca, kata Nadia merupakan bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap vaksin.

“Penundaan ini merupakan kehati-hatian dari Pemerintah, tentunya hal ini berdasarkan arahan dari Badan POM,” ujar Nadia.

Nadia mengungkapkan, sembari menunggu persetujuan distribusi, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI akan melakukan proses quality control guna memastikan seluruh vaksin dalam keadaan baik hingga proses distribusi kepada masyarakat.

Sebanyak 1.113.600 vaksin jadi dengan total berat 4,1 ton yang terdiri atas 11.136 karton vaksin COVID-19 tahap keenam dari AstraZeneca telah tiba di Indonesia pada 8 Maret 2021.

Kedatangan vaksin ini adalah tahap pertama dari jatah vaksin gratis 11.704.800 dosis yang dialokasikan untuk Indonesia melalui skema multilateral Covax yang diadakan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Covax adalah sebuah inisiatif global untuk memberikan akses setara bagi seluruh masyarakat di dunia dalam mendapatkan vaksin Covid-19.

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan tidak ada indikasi terkait dengan pembekuan darah, yang telah dilaporkan dalam beberapa hari terakhir atas penggunaan vaksin virus Corona (Covid-19) buatan Oxford atau AstraZeneca.

WHO juga mendesak banyak negara untuk melanjutkan pemberian vaksin tersebut karena tidak ditemukannya indikasi.

"Setiap sinyal keamanan harus diselidiki. Tapi itu adalah vaksin yang baik dan tidak ada hubungan sebab akibat yang telah dibuat antara vaksin dan masalah kesehatan yang dilaporkan," kata Dr Margaret Harris, juru bicara WHO, dikutip dari Independent, Senin (15/3/2021).

Menurut European Medicines Agency, hingga saat ini ada 30 kejadian tromboemboli yang dilaporkan di Eropa setelah vaksin diberikan. WHO sedang menyelidiki kasus penggumpalan darah tersebut, tetapi mengatakan vaksinasi dapat terus berlanjut selama proses peninjauan dilakukan.

Sebelumnya, otoritas kesehatan di Denmark, Norwegia, hingga Islandia menangguhkan penggunaan vaksin itu minggu ini. Langkah ini diambil, setelah ditemukannya tromboemboli (bekuan darah yang bergerak) pada beberapa orang yang telah menerima vaksin.

Namun, saat ini tidak ada bukti bahwa vaksin menyebabkan pembentukan gumpalan darah ini, yang tidak terdaftar sebagai efek samping dari vaksin AstraZeneca. WHO mengatakan, komite penasihat ahli saat ini sedang meninjau laporan tersebut, tetapi bersikeras tidak ada alasan untuk berhenti menggunakan vaksin.

Saat ini, sekitar lima juta orang Eropa telah menerima vaksin AstraZeneca, sedangkan di Inggris mencapai 11 juta jiwa. Badan Pengatur Produk Kesehatan dan Obat-obatan Inggris (MHRA) juga mendesak orang-orang untuk mendapatkan vaksin ketika diminta untuk melakukannya.

"Laporan pembekuan darah yang diterima sejauh ini tidak lebih besar dari jumlah yang akan terjadi secara alami pada populasi yang divaksinasi," ucap Dr Phil Bryan, kepala keamanan vaksin MHRA. Sementara itu, Jerman dan Portugal akan terus mendistribusikan dan menggunakan vaksin.

Pemerintah Portugal mengatakan bahwa manfaat vaksin lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya terhadap pasien. Sama seperti WHO, Portugal juga tidak mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara penggunaan vaksin dan pembekuan darah.

Australia, yang telah memberikan 300.000 dosis, juga menyatakan akan melanjutkan pemberian vaksin AstraZeneca. Pihak AstraZeneca mengatakan bahwa analisis data keamanan menunjukkan, tidak ada bukti peningkatan risiko emboli paru atau trombosis vena, pada kelompok usia atau jenis kelamin di negara tertentu dengan vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Editor: Heri Firmansyah

Diterbitkan di Berita

Giovani Dio Prasasti Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta agar masyarakat yang telah mendapatkan vaksin COVID-19, untuk tetap menaati protokol kesehatan dan tidak merasa kebal dari virus corona.

"Jangan habis disuntik merasa jadi Superman," kata Menkes Budi Gunadi kepada para driver online di Peresmian Grab Vaccine Center di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (13/3/2021). Budi menjelaskan, kekebalan baru bisa optimal pada 28 hari setelah penyuntikan dosis kedua.

"Itu tidak mengubah Bapak-Ibu menjadi Superman. Bahkan jadi tentara dan Polri saja belum," kata mantan Wakil Menteri BUMN ini berkelakar.

Meski tidak menjamin 100 persen terhindar dari COVID-19, dengan adanya vaksin yang menimbulkan antibodi, diharapkan agar apabila terpapar virus, maka dalam satu atau dua hari virus tersebut akan mati.

"Sehingga menularkannya tidak banyak, tetapi Bapak-Ibu masih bisa kena," kata Budi Gunadi. "Mudah-mudahan kalau masuk rumah sakit pun tidak usah dirawat lama-lama, bisa cepat pulang. Tapi, Bapak-Ibu tetap bisa menularkan."

 

Jangan Langsung Buka Masker

 

Budi menjelaskan, hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa setelah divaksin, maka seseorang akan benar-benar terhindari dari COVID-19.

Ia pun mengingatkan bahwa, meski sudah divaksin, seseorang harus tetap menaati protokol kesehatan, demi mencegah dirinya tidak tertular atau menularkan penyakit ke orang lain.

"Jangan langsung buka masker, jalan-jalan kemana-mana sampai 28 hari sesudah suntik kedua," ujarnya. "Sekalipun sudah disuntik, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan."

"Ini membuat kita lebih kuat, sehingga mudah-mudahan kalau terinfeksi lebih cepat sembuh secara alamiah, tidak usah masuk rumah sakit, tapi tidak membuat kita menjadi Superman atau Thor yang manusia setengah dewa," pungkasnya.

 

Infografis Benarkah Sudah Divaksin Masih Bisa Kena Covid-19?

 

Diterbitkan di Berita
Firdaus Anwar - detikHealth Jakarta - Vaksin COVID-19 yang dikembangkan Johnson & Johnson (J&J) telah mendapat izin dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (12/3/2021). Ini jadi jenis vaksin COVID-19 ketiga yang dimasukkan dalam Emergency Use Listing (EUL) setelah vaksin dari Pfizer dan AstraZeneca.

"Setiap alat baru yang aman dan efektif melawan COVID-19 adalah selangkah lebih dekat dalam mengendalikan pandemi... EUL merupakan lampu hijau bagi vaksin untuk bisa dibeli dan didistribusikan oleh COVAX," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (13/3/2021).

Vaksin COVID-19 J&J disebut memiliki kelebihan karena diberikan dalam bentuk dosis tunggal. Artinya vaksin tidak harus disuntikkan dua kali seperti halnya vaksin Sinovac, Pfizer, maupun AstraZeneca untuk memberikan efek perlindungan yang maksimal.

Penasehat senior WHO, Bruce Aylward, juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 J&J tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang terlalu dingin.

"Karena itu vaksin ini bisa jadi lebih cocok untuk negara-negara tertentu yang mengalami dampak parah pandemi," kata Bruce.

Rencananya COVAX akan membeli dan mendistribusikan lebih dari 500 juta dosis vaksin COVID-19 J&J


(fds/up)
  
Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM memutuskan mundur dari tim penelitian uji klinis vaksin sel dendritik SARS-Cov-2 atau Vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara itu digagas oleh eks Menkes Terawan Agus Putranto.
 
Alasan para peneliti ini mundur karena merasa tidak dilibatkan dalam proses uji klinis, termasuk dalam penyusunan protokol. Surat pengunduran diri itu sudah ditujukan ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
 
"Belum ada keterlibatan sama sekali. Kita baru tahu saat itu muncul di media massa bahwa itu dikembangkan di Semarang kemudian disebutkan dalam pengembangannya melibatkan tim dari UGM," kata Wakil Dekan FK-KMK UGM Bidang Penelitian dan Pengembangan, dr Yodi Mahendradhata dalam keterangan tertulis melalui Humas UGM, Senin (8/3).
 
Sebelumnya, para peneliti UGM itu telah berkomunikasi secara informal soal rencana pengembangan vaksin di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Ketika itu, para peneliti UGM bersedia mendukung penelitian ini.
 
Akan tetapi, setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut. Ketika Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor HK 01.07/MENKES/11176/2020 yang mencantumkan nama peneliti UGM beserta posisi, mereka juga tidak mengetahuinya.
 
"Waktu itu belum ada detail ini vaksinnya seperti apa, namanya saja kita tidak tahu. Hanya waktu itu diminta untuk membantu, ya kami di UGM jika ada permintaan dari pemerintah seperti itu kami berinisiatif untuk membantu," katanya.
 
Tak hanya tidak dilibatkan dalam proses penelitian, para peneliti UGM ini juga belum pernah melihat protokol uji klinis. Dengan demikian para peneliti UGM pun tak bisa berkomentar dengan penelitian vaksin ini.
 
UGM Mundur dari Pengembangan Vaksin Nusantara yang Digagas Terawan (1)
Ilustrasi vaksin corona. Foto: Shutterstock
 
Yodi menjelaskan, dalam kerja sama penelitian umumnya para pihak yang terlibat akan mengadakan pertemuan dan koordinasi sebelum penelitian dimulai. Semestinya Kementerian Kesehatan selaku koordinator penelitian, menjelaskan detail penelitian yang akan dikerjakan.
 
Tetapi dalam kasus ini, tahapan-tahapan itu tidak ada. Bahkan peneliti yang namanya telah tercantum dalam Surat Keputusan Menkes, belum mengetahui detail penelitian sampai akhirnya muncul di pemberitaan media massa.
 
"Kita belum pernah menerima surat resmi, protokol, atau apa pun. Teman-teman agak keberatan, kalau disebutkan sebagai tim pengembang kan harus tahu persis yang diteliti apa," katanya.
 
Sebelumnya, Vaksin Nusantara untuk menangkal COVID-19 yang digagas eks Menkes Terawan Agus Putranto kini segera memasuki uji klinis tahap II. Terawan meninjau perkembangan kandidat vaksin ini bersama sejumlah anggota DPR Komisi Kesehatan di RSUP Dr Kariadi.
 
Pengembangan kandidat vaksin menggunakan sel dendritik yang disebut penelitinya memiliki beberapa kelebihan, salah satunya bersifat personalized.
 
Vaksin ini merupakan kerja sama antara PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat, Universitas Diponegoro (Undip) dan juga RSUP Dr. Kariadi Semarang. Pengembangan vaksin ini digagas saat Terawan masih menjabat sebagai Menkes.
 
Anggota tim peneliti Vaksin Nusantara dr Yetty Movieta Nency mengatakan, penelitian dimulai pada September 2020. Uji klinis I dilakukan terhadap 27 relawan asal Semarang.
Diterbitkan di Berita

Pernyataan itu disampaikan Nadia, sekaligus merespons temuan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang dinyatakan terinfeksi Covid-19 meski telah rampung menerima suntikan dua dosis vaksin.

Namun demikian, kata Nadia, apabila warga yang sudah divaksinasi terpapar Covid-19, mereka hampir tidak mungkin mengalami gejala Covid-19 yang berat, melainkan hanya gejala ringan hingga tanpa gejala atau OTG.

"Vaksin memberikan perlindungan terhadap sakit berat, artinya walau sakit, gejala yang timbul adalah gejala yang ringan atau sedang, bukan gejala berat," jelasnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sebelumnya dikonfirmasi terpapar Covid-19 pada Kamis (4/3) dini hari berdasarkan hasil pemeriksaan Covid-19 melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).

Ratu Tatu saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah pribadinya.  Sebanyak 14 orang kontak erat juga sudah dilakukan penelusuran kontak oleh dinas kesehatan setempat. Belasan kontak erat itu dinyatakan negatif Covid-19.

Sebelum Ratu Tatu, dua kepala daerah di Kota Depok dan Kabupaten Sleman juga dikonfirmasi terpapar virus Corona tak lama setelah mereka menerima suntikan dosis pertama vaksin Sinovac. 

Keduanya menjalani vaksinasi pada 14 Januari lalu. Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, dinyatakan positif Covid-19 usai hasil tes PCR keluar pada 30 Januari. 

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo, positif Covid-19 usai hasil pemeriksaan PCR keluar pada 21 Januari.

Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Kasus mafia vaksin COVID-19 di dunia terbongkar. Polisi Afrika Selatan menyita ratusan vaksin COVID-19 palsu. "Dan menangkap empat tersangka sehubungan dengan penyitaan tersebut," kata badan koordinasi kepolisian global Interpol dikutip dari Reuters, Minggu (7/3).
 
Keempat tersangka tersebut ternyata mayoritas warga negara China. Hanya satu warga Zambia. "Barang bukti yang diamankan sekitar 400 ampul - setara dengan sekitar 2.400 dosis - di sebuah gudang di Germiston, Johannesburg, Afrika Selatan," kata Interpol di situsnya.
 
Penangkapan ini merupakan buah dari peringatan global pada penegakan hukum di 194 negara anggotanya pada Desember 2020 lalu. Di sana petugas juga menemukan sejumlah besar masker 3M palsu,
 
Seluruh negara diminta bersiap menghadapi jaringan kejahatan terorganisir yang menawarkan vaksin COVID-19 palsu. Baik secara langsung maupun daring. Sementara itu di China, polisi mengidentifikasi jaringan yang menjual vaksin COVID-19 palsu dan menggerebek tempat pembuatannya. 80 tersangka dan lebih dari 3.000 vaksin palsu pun diamankan.
 
"Sementara kami menyambut baik hasil ini, ini hanyalah puncak gunung es (permukaan masalah) dalam hal kejahatan terkait vaksin COVID-19," kata Sekretaris Jenderal Interpol Juergen Stock. Namun, sejauh ini masih belum jelas apakah peristiwa penangkapan di Afrika Selatan dan China terkait satu sama lain.
Interpol masih menyelidiki kasus ini dan telah menerima laporan tambahan tentang distribusi vaksin palsu yang menargetkan institusi kesehatan, seperti panti jompo.
 
Indonesia Antisipasi
 
Polri menegaskan sindikat vaksin palsu belum masuk Indonesia. Namun, pihaknya mengaku selalu bersiap dan mengantisipasi. "Yang jelas soal vaksin palsu ini ada pihak yang akan bertanggung jawab di situ, tentunya Polri akan membackup untuk mengantisipasi vaksin palsu itu.
Tapi sejauh ini di Indonesia belum ada kasus vaksin palsu," kata Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jumat (5/3). Rusdi mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi pihak mana pun yang berusaha mengambil keuntungan terkait vaksinasi tersebut.
 
"Kemudian masalah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas vaksin, tentunya Polri akan mendalami karena memang kriteria dari pada pelaksanaan vaksin itu sudah ada ketentuannya yang sudah dibuat oleh Kementerian terkait," kata dia. 
 
"Masalah pendatangan dan sebagainya itu sudah diatur, jadi kalau ada pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan dari kegiatan-kegiatan sepeti ini dan tentunya sudah melanggar aturan hukum, Polri akan mengambil langkah-langkah," ucapnya.
Diterbitkan di Berita

Binti MufaridaSindonews JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menargetkan sebanyak 38 juta orang dengan 76 suntikan vaksin Covid-19 hingga Juni 2021. Ia juga mengatakan, vaksinasi Covid-19 perlu dukungan dari berbagai kalangan. Sementara secara nasional sebanyak 21 juta Lansia yang terdata untuk divaksinasi.

“Nah untuk bisa menyuntik Lansia yang jumlahnya sekitar 21 juta ini sampai akhir Juni kita perlu banyak dukungan di masyarakat agar program pemerintah ini berjalan lancar,” katanya dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Lansia menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan karena termasuk orang-orang yang berisiko tinggi kalau tertular virus Covid-19. “Vaksinasi ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk teman-teman di daerah lain yang memang memiliki resources, memiliki akses untuk mengajak teman-teman Lansia ini untuk segera divaksinasi agar mereka bisa segera terlindungi dari Covid-19,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi gerak cepat Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Kendalanya saat ini adalah suply vaksin yang masih terbatas karena vaksin tersebut dibutuhkan oleh negara lain.

Namun demikian, Indonesia sudah mendapatkan pasokan vaksin lebih dulu dan sudah memulai vaksinasi Covid-19.

“Masalahnya ada di supply vaksinnya karena rebutan di seluruh dunia. Banyak negara yang belum kebagian vaksin, negara besar seperti Australia dan Jepang baru akan mulai vaksinasi Covid-19. Kita bersyukur kita sudah dapat vaksinnya, namun karena populasi kita banyak jadi disuntiknya bertahap,” pungkasnya.

(wal)

Diterbitkan di Berita
Rahel Narda Chaterine - detikNews Jakarta - Pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 cenderung tak percaya dengan vaksin COVID-19 dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat seperti politisi guna melakukan sosialisasi vaksin COVID-19.
 
"Salah satunya adalah melibatkan tokoh-tokoh untuk ikut sosialisasikan pentingnya vaksin, baik dari kalangan politisi, agamawan, budaya, dan tokoh siapa saja yang menjadi panutan bagi sebagian saudara kita yang belum menerima dan belum percaya vaksin," kata Handoyo kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

"Saya percaya bila melibatkan seluruh elemen masyarakat dan tokoh masyarakat yang menjadi panutannya kemungkinan untuk mau dan percaya divaksin probalitasnya akan bagus," sambungnya.

"Bisa jadi masih terbawa suasana batin masa lalu. Sedangkan kita sudah bersatu bersama-sama membangun negeri dalam pemerintahan, dan benar-tidaknya asumsi ini perlu dilakukan telaah survei," ujarnya.

Handoyo mengatakan mungkin mayoritas pendukung Prabowo masih terbawa suasana Pilpres 2019. Padahal saat ini semua pihak sedang berupaya membangun bangsa.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga mengatakan hasil survei tersebut merupakan informasi yang penting, khususnya untuk menyusun strategi agar masyarakat pendukung Prabowo di Pilpres 2019 dapat semakin percaya vaksin Corona.

"Tentu ini menjadi informasi berharga bagi pemerintah untuk mengambil langkah apa bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat mau divaksin.

Terhadap saudara kita yang kurang percaya akan vaksin kebetulan adalah pemilih Pak Prabowo cenderung kurang percaya vaksin saya kira ini info yang perlu didalami guna menentukan strategi yang tepat dalam sosialisasi ke depannya," ujarnya.

Metode survei ini dilakukan by phone karena situasi pandemi ini belum memungkinkan secara lebih masif melakukan survei face to face. Sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018-Maret 2020.

Diketahui, lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait vaksinasi COVID-19. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan pendukung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 cenderung lebih bersedia divaksin daripada pendukung Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kebanyakan pendukung Prabowo-Sandi tidak bersedia divaksinasi karena efek samping belum ditemukan sebanyak 52,8 persen, sedangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 56,4 persen.

Sementara pendukung Prabowo-Sandi yang menolak vaksin karena menilai vaksin itu tidak efektif sebesar 28,1 persen, sedangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf sebesar 22,9 persen.

"Basis Pilpres, nah ini, jadi ternyata pendukung Pak Prabowo-Sandi di 2019 itu cenderung tidak percaya vaksin/efektivitas vaksin (39,7 persen) ketimbang pendukung Pak Jokowi (24,8 persen)," kata Burhanuddin dalam YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (21/2).

Sementara itu, pendukung Prabowo-Sandi yang percaya efektivitas vaksin dalam mencegah tertular COVID-19 sebesar 45,4 persen, sedangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf 59,5 persen.

Burhanuddin menyarankan agar sosialisasi vaksinasi melibatkan tokoh agama ataupun tokoh seperti Prabowo Subianto agar banyak yang mau divaksin.

(hel/gbr)
Diterbitkan di Berita