JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah mengeluarkan panduan terbaru tentang rentang waktu pemberian vaksin Covid-19 dosis pertama dan kedua. Panduan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan, berdasarkan panduan terbaru, penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua vaksin Sinovac memiliki selang waktu selama 28 hari.

Untuk vaksin AstraZeneca, rentang waktu yang dibutuhkan untuk penyuntikan dosis pertama dan kedua adalah 12 minggu atau tiga bulan.

"Penyesuaian jarak waktu dosis pertama dan kedua ini dilakukan agar jadwal (vaksinasi) lansia dan pelayan publik untuk vaksinasi pertama dan kedua dapat disamakan," ujar dr Reisa saat menjelaskan alasan penetapan rentang waktu vaksinasi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (12/4/2021).

Sebelumnya, rentang waktu penyuntikan vaksin Sinovac 14 hari. Sementara itu, vaksin AstraZeneca dua bulan.

Meski rentang waktunya menjadi lebih lama, Reisa menegaskan, ketetapan rentang waktu yang baru ini masih dapat memberikan imunitas yang maksimal kepada penerima vaksin.

Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan temuan hasil kajian dan inspeksi pada penelitian uji klinis fase I vaksin nusantara yang diprakarsai oleh mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto.

Temuan itu juga membuat BPOM urung memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II.

Kepala BPOM Penny K. Lukito juga menyoroti konsep vaksin nusantara yang diklaim karya anak bangsa, namun ditemui beberapa kejanggalan.

Mulai dari tim peneliti yang didominasi orang asing, hingga komponen pembuatan vaksin sel dendritik yang kebanyakan didapat dari komponen impor yang mahal.

"Dalam hasil uji klinis vaksin I ini pembahasannya tim peneliti asing lah yang menjelaskan, yang membela dan berdiskusi, yang memproses, pada saat kita hearing. Dan terbukti proses pelaksanaan uji klinis, proses produksinya semua dilakukan tim peneliti asing tersebut," beber Penny dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

"Memang ada training para dokter di RSUP Kariadi tersebut, Tapi kemudian mereka hanya menonton, tidak melakukan langsung, karena dalam pertanyaan juga mereka tidak menguasai," imbuhnya.

Penny mengaku pihaknya menemukan banyak kejanggalan saat proses validitas data. Sehingga BPOM tak memberikan lampu hijau karena vaksin nusantara dinilai tak lolos kaidah dan etika penelitian.

Ia menyebut, komponen yang digunakan dalam penelitian uji klinis fase I itu tak layak sebenarnya masuk dalam tubuh manusia, sebab komponen bukan termasuk farmasi grade.

"Bahwa ada komponen yang betul-betul komponen impor dan itu tidak murah, plus ada satu lagi pada saat pendalaman didapatkan antigen yang digunakan tidak dalam kualitas mutu untuk masuk dalam tubuh manusia," jelas Penny.

Selain itu, konsep vaksinasi dendritik ini akan dilakukan di tempat terbuka, padahal sudah seharusnya aktivitas yang memanfaatkan dendritik dilakukan steril dan tertutup.

Sebab, cara kerjanya, setiap orang akan diambil sampel darahnya untuk kemudian dipaparkan dengan kit vaksin yang dibentuk dari sel dendritik. Kemudian sel yang telah mengenal antigen akan diinkubasi selama 3-7 hari.

Hasilnya kemudian akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut diharapkan akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap Sars Cov-2.

"Artinya harus ada rentetan validasi yang membuktikan bahwa produk tersebut sebelum dimasukkan ke subjek benar-benar steril, tidak terkontaminasi, dan itu tidak dipenuhi," pungkasnya.

Pada akhir Maret lalu, proses penelitian vaksin nusantara dihentikan sementara. Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut penghentian sementara dilakukan lantaran tim peneliti ingin melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) agar BPOM bisa memberi izin uji klinis tahap II.

(khr/gil)

Syaiful W Harahap tagar.id Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan jadwal pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca mengalami penundaan. Sementara, seorang pejabat memperingatkan bahwa keterlambatan pasokan tersebut dapat menghambat program vaksinasi nasional.

Menkes Budi mengatakan Indonesia hanya akan menerima 20 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui kesepakatan bilateral pada 2021, lebih kecil dari kesepakatan semula sebanyak 50 juta dosis. Sebanyak 30 juta dosis sisanya, menurut Menkes, akan dikirim pada kuartal kedua 2022.

Indonesia juga dijadwalkan untuk menerima 54 juta dosis vaksin AstraZeneca secara bertahap melalui skema aliansi vaksin global COVAX. Namun, Budi mengatakan pembatasan ekspor oleh India akan menunda pengiriman tersebut pada April.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal Covid-19 di RSUP dr J. Leimena di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 25 Maret 2021 (Foto: setneg.go.id)

“Itu sesuatu yang tidak bisa kami terima dan kami sedang bernegosiasi dengan AstraZeneca. Jadi itu 100 juta dosis vaksin yang jadwalnya masih belum jelas,” ujarnya. AstraZeneca tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sekretaris perusahaan BUMN farmasi, Bio Farma, yang mendistribusikan vaksin, menolak berkomentar.

Menurut Menkes Budi, karena penundaan itu laju vaksinasi perlu dipercepat antara Mei dan Juni 2021 dan dosis yang tersedia akan diberikan untuk para lansia dan guru. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kepada Kantor Berita Reuters penundaan itu dapat berdampak pada program vaksinasi Indonesia "jika kami tidak mendapatkan vaksin lain sebagai pengganti."

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. (Foto: voaindonesia.com/VOA-screenshot)

Selain AstraZeneca, Indonesia sangat bergantung pada vaksin yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dari China untuk program vaksinasi yang dimulai pada Januari.

Pemerintah menargetkan untuk menjangkau 181,5 juta orang dalam waktu satu tahun sebagai upaya mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Lebih dari 9,22 juta orang, setidaknya telah mendapatkan satu dosis vaksin melalui program vaksinasi nasional.

Pemerintah Indonesia telah berjuang untuk mengendalikan salah satu epidemi terburuk di Asia. Kasus virus corona di Tanah Air hingga Rabu, 7 April, mencapai lebih dari 1,54 juta dengan 42 ribu kematian (ah/au/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China, Sinovac, untuk menambah suplai vaksin virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Rencana itu digelontorkan pihaknya menyusul sejumlah embargo vaksin yang dikeluarkan beberapa negara, salah satunya India.

Budi mengatakan langkah antisipatif itu perlu ditempuh mengingat sejauh ini Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility belum bersedia memberikan komitmen kesanggupan pemberian vaksin secara tertulis.

"Kita sudah membuka diskusi dengan China utnuk menambah sekitar 90-100 juta dosis tambahan untuk antisipasi kalau memang benar-benar ternyata yang 100 juta dosis yang terdiri dari 54 juta dari GAVI dan 50-an juta AstraZeneca itu bergeser," kata Budi dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

Budi mengaku telah melakukan diskusi dengan pemerintah China soal usulan itu. Meskipun demikian, ia mengaku belum mendapat kepastian dari China soal kesanggupan untuk menambah pengiriman vaksin Sinovac ke Indonesia.

Budi sekaligus menegaskan, dalam bahasan itu, belum ada diskusi terkait harga dari permintaan tambahan vaksin Sinovac itu. Sedangkan harga terakhir, Indonesia membeli vaksin Sinovac seharga 6 dolar AS per dosis.

Mantan wakil menteri BUMN itu sekaligus mengatakan pihaknya akan mempercepat kedatangan vaksin yang sebelumnya dijadwalkan di kuartal awal 2022, dimajukan seluruhnya di tahun 2021. Upaya itu dilakukan guna mencapai target vaksinasi rampung pada akhir 2021.

"Semua perubahan ini belum sampai ke anggaran. Dalam diskusi awal mengenai jumlah saja sampai sekarang belum dikonfirmasi mereka, Sinovac yang digeser mereka belum confirmed dan masih dalam tahap diskusi," jelas Budi.

Budi sebelumnya mengakui terdapat potensi kendala dalam laju vaksinasi Indonesia usai muncul embargo vaksin Covid-19 di sejumlah negara. Hal itu menurutnya terjadi karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara.

Budi juga mengatakan Indonesia kehilangan 10 juta dosis vaksin gratis dari kerja sama multilateral GAVI. Dari 11,7 juta vaksin AstraZeneca yang dijanjikan GAVI, Indonesia kemungkinan besar hanya mendapatkan 1,3 juta-1,4 juta dosis vaksin gratis, imbas embargo itu.

(khr/kid)

katadata.co.id

Pemerintah dijadwalkan akan menerima tambahan pasokan vaksin Covid-19 bikinan Sinovac sebanyak 10 juta dosis bulan ini. Jumlah tersebut akan menambah stok vaksin corona yang saat ini tersedia sebanyak 28 juta dosis.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan dari 28 juta dosis, lima juta telah didistribusikan. Sedangkan 11 juta akan dikirim ke berbagai wilayah sepanjang April.

“Sisa 12 juta dosis masih dalam proses. Selain itu kita akan menerima lagi 10 juta dosis,” kata Siti dikutip dari Antara, Minggu (4/4).

Sebelumnya India telah melakukan embargo pengiriman vaksin merek AstraZeneca yang diproduksinya. Siti mengatakan keputusan Negeri Bollywood tersebut membuat pengiriman vaksin tertunda hingga Mei mendatang.

Meski demikian, ia optimistis  target kekebalan kelompok lewat vaksinasi terhadap 181,5 juta orang akan tercapai Desember 2021. “Tentunya masih ada waktu kami mempercepat cakupan vaksinasi,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi tetap berlangsung saat Ramadhan mendatang. Apalagi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan vaksinasi lewat suntik tak membatalkan puasa.

Adapun Kemenkes telah memulai pendistribusian 1,1 juta AstraZeneca ke tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara.  

"Sudah didistribusikan, Jawa Timur dan Bali sudah menerima," kata Nadia kepada Senin (22/3).

Indonesia bukan satu-satunya negara yang terdampak penangguhan ekspor vaksin Covid-19 dari India. Negara lain di Asia seperti Filipina hingga Korea Selatan juga terkena kebijakan ini dan terpaksa mencari sumber alternatif vaksin lain.

India telah menghentikan sementara ekspor vaksin AstraZeneca yang diproduksi Serum Institute of India (SII). Alasannya, memenuhi kebutuhan domestik usai kasus corona di Negeri Bollywood meningkat.

“Kami telah memasok lebih banyak vaksin untuk global daripada memvaksinasi rakyat kami sendiri,” kata perwakilan India di Sidang Umum PBB, Nagaraj Naidu pada Jumat (26/3) lalu dikutip dari South China Morning Post (SCMP).

Editor: Ameidyo Daud Nasution