KBRN, Jakarta: Indonesia masuk ke daftar 10 besar negara dengan jumlah penyuntikan vaksin Covid-19 terbanyak hingga 12 Agustus 2021. 

Dalam grafik yang disusun Our World in Data, tampak Indonesia telah menyuntikkan 79.05 juta dosis vaksin virus corona. 

Dengan demikian, Indonesia juga menempati peringkat teratas di lingkup Asia Tenggara. 

Grafik Our World in Data dihitung berdasarkan total dosis yang telah disuntikkan. Bila ada vaksin corona yang disuntikkan lebih dari satu dosis, semua dihitung. 

Oleh sebab itu, jumlah dosis yang telah diberikan bisa lebih tinggi dari populasi. Namun, banyaknya dosis juga dipengaruhi jumlah penduduk negara itu. 

Semakin sedikit, maka semakin rendah pula angka dosis yang perlu disuntikkan.

Negara dengan vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia adalah China dengan 1,83 miliar dosis dari sekitar 1,43 miliar penduduknya.

Berikut adalah daftar 10 besarnya. 

1. China: 1,83 miliar dosis 

2. India: 523,67 juta dosis hingga 11 Agustus 2021 

3. Amerika Serikat: 353,86 juta dosis 

4. Brasil: 160,06 juta dosis 

5. Jepang: 108,18 juta dosis 

6. Jerman: 96,85 juta dosis 

7. Inggris: 87,18 juta dosis hingga 11 Agustus 2021 

8. Turki: 81,44 juta dosis 

9. Perancis: 79,29 juta dosis hingga 11 Agustus 2021 

10. Indonesia: 79,05 juta dosis

Kemudian untuk Asia Tenggara, berikut daftarnya. 

1. Indonesia: 79,05 juta dosis 

2. Malaysia: 26,39 juta dosis 

3. Filipina: 26,13 juta dosis sampai 11 Agustus 2021 

4. Thailand: 22,29 juta dosis sampai 11 Agustus 2021 

5. Kamboja: 15,6 juta dosis 

6. Vietnam: 12,1 juta dosis sampai 11 Agustus 2021 

7. Singapura: 8,33 juta dosis sampai 11 Agustus 2021 

8. Laos: 2,57 juta dosis sampai 8 Agustus 2021 

9. Timor Leste: 443.729 juta dosis sampai 10 Agustus 2021 

10. Brunei Darussalam: 201.441 juta dosis sampai 11 Agustus 2021 

11. Myanmar: Tidak ada data (Kompas)

Diterbitkan di Berita
Tiara Aliya Azzahra - detikNews Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 kembali menurun. Saat ini, keterisian tempat tidur isolasi sebesar 33 persen dan keterisian ruang ICU 59 persen.

Riza merinci dari total 10.028 tempat tempat tidur isolasi yang disediakan, sekitar 3 ribu sudah terisi. Sedangkan untuk tempat tidur ICU telah terpakai 917 dari total 1.562.

"Tempat tidur BOR turun menjadi 33 persen atau 3.303. ICU turun menjad 917 atau 59 persen," kata Riza kepada wartawan, Jumat (13/8/2021).

Di sisi lain, Riza juga melaporkan saat ini dosis pertama vaksinasi COVID-19 mencapai 8,7 juta. Sedangkan untuk dosis kedua masih berkisar di angka 3,8 juta.

"Total dosis satu dan dua sebanyak 12.592.336," ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya berupaya menambah sentra vaksinasi COVID-19 hingga tingkat kecamatan. Tujuannya agar target 11 juta warga divaksinasi COVID-19 bisa segera tercapai. 

"Kami minta seluruh warga Jakarta yang belum melaksanakan vaksin segera datangi sentra-sentra vaksin di tempat-tempat penyelenggara vaksin," ucapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (10/8) lalu, keterisian tempat tidur isolasi sebesar 37 persen dan keterisian ruang ICU 64 persen.

"BOR turun lagi menjadi 37 persen, dan ICU turun lagi menjadi 64 persen. Kami terus meningkatkan pelayanan fasilitas RS, laboratorium, oksigen, TPU, peti mati semuanya, obat-obatan bahkan nakes terus kita tambah," kata Riza di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (10/8/2021).

Politikus Gerindra itu juga menyampaikan saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan uji coba pembukaan mal di masa perpanjangan PPKM Level 4. Kendati demikian, dia tetap meminta warga meminimalkan bepergian ke luar rumah agar tidak terpapar virus Corona.

(idn/idn)

Diterbitkan di Berita

BBC News Indonesia Pandemi Covid-19 kini tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga mengguncang daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pemerintahan dan ekonomi, seperti perdesaan dan pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Di Kepulauan Mentawai, belasan hingga puluhan kasus positif kini muncul setiap hari. Situasi ini dianggap gawat karena fasilitas kesehatan di wilayah paling ujung barat Indonesia ini sangat minim.

Sementara itu kesunyian sempat menyelimuti sebuah desa di Jawa Tengah saat kasus Covid-19 melonjak drastis Juli lalu. Komunikasi antarwarga disebut hanya berlangsung di grup aplikasi pesan singkat.

Adakah cara mencegah ledakan kasus Covid-19 di perdesaan dan pulau-pulau kecil?

Jumlah kasus positif di Kepulauan Mentawai belum menunjukkan tanda-tanda bakal turun, kata Kepala Dinas Kesehatan di kabupaten itu, Lahmudin Siregar.

Sepanjang Juli lalu terdapat 416 kasus positif di Mentawai. Itu adalah angka tertinggi selama tahun ini. Sebelumnya, kasus terbanyak tercatat pada Januari lalu, yaitu 166.

Adapun dalam sembilan hari pertama Agustus, jumlah kasus positif yang terdata sudah mencapai 213. Lahmudin berkata, sejumlah kasus positif itu tercatat dari daerah pedalaman.

"Yang ditemukan pun ada di daerah yang jarang dikunjungi atau daerah pedalaman seperti Siberut Barat, daerah yang notabene sulit diakses," ujarnya.

"Jumlah kasus ini sebenarnya belum menunjukkan kondisi keseluruhan karena ini hanya berdasarkan orang-orang yang diperiksa.

"Yang membuat kami waswas adalah kondisi fasilitas pelayanan kesehatan kami, terutama jika ada warga yang mengalami kondisi berat," kata Lahmudin.

 

Covid-19

Pemerintah didorong menggerakkan tenaga kesehatan ke pedesaan untuk memastikan dan mengendalikan pandemi di lokasi yang jauh dari perkotaan. GETTY IMAGES

 

Kepulauan Mentawai adalah kabupaten di Sumatera Barat. Dari Padang, ibu kota provinsi itu, perjalanan ke Mentawai berjarak sekitar 10 jam jika ditempuh dengan kapal feri.

Opsi lainnya adalah perjalanan dengan kapal cepat yang berdurasi sekitar tiga jam.

Menurut Lahmudin, jumlah kasus positif di Mentawai mungkin terlihat kecil jika dibandingkan daerah lain. Tapi dengan status sebagai kawasan terkecil, terdepan, dan tertinggal, berapapun kasus Covid-19 yang muncul bisa berdampak buruk bagi Mentawai.

"Dibandingkan daerah lain, jika jumlah kasusnya sama, kondisi Mentawai lebih gawat karena jumlah petugas dan sarana kami," katanya.

"Kami halau di Padang, jadi semua orang yang masuk Mentawai harus membawa bukti hasil swab negatif. Ini upaya pemerintah, selain mencegah penularan lokal.

"Kami sudah fokus tangani orang sakit, menemukan kasus positif, tapi agar masyarakat tidak tertular, semua orang harus sadar keluar pakai masker dan menghindari kerumunan," ujar Lahmudin.

Masalahnya, masih ada warga Mentawai yang menganggap pandemi Covid-19 sebagai rekaan. Salah satu akibatnya, kata Lahmudin, upaya menelusuri kontak erat terhambat karena banyak warga menolak dimintai keterangan.

"Tidak semua orang menganggap Covid ini masalah, jadi dia tidak merasa berkepentingan karena tidak mengalami gejala," ucapnya.

"Orang-orang juga takut urusan pekerjaannya, usahanya, urusan keluarganya dihambat. Ada juga yang menganggap ini hoaks dan konspirasi.

"Kadang petugas kami tidak diterima saat tracing. Agar penanganannya maksimal, butuh bantuan banyak orang," kata Lahmudin.

 

Covid-19

Ruang isolasi untuk penderita Covid-19 disiapkan di Balai Desa Sindang, Indramayu, Jawa Barat. ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA

 

Haris adalah salah satu warga Mentawai yang tak percaya bahwa pandemi Covid-19 benar-benar terjadi. Alasan Haris beragam walau tidak ada satupun bukti yang mendukung argumentasinya.

"Sebenarnya pandemi ini virusnya seperti apa dan bisa bertahan di suhu berapa. Mentawai ini panas, jadi virus itu tidak bisa bertahan di sini," ujarnya.

"Saya tidak percaya Covid ada di Mentawai," kata dia.

Perkataan Haris tadi bertolak belakang dengan kesaksian Supri Linda, warga Mentawai lainnya.

Sejumlah teman dan tetangga Supri terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka dijemput dan diantar Dinas Kesehatan ke pusat isolasi milik pemerintah lokal.

Supri melihat hingga saat ini sebagian penduduk Mentawai abai terhadap protokol kesehatan. Aktivitas di ruang publik pun, kata dia, belum benar-benar berkurang walau jumlah kasus positif sedang tinggi.

"Di Mentawai aktivitasnya berjalan biasa saja. Banyak yang tidak patuh prokes. Kalau ada razia, baru pakai masker," ujarnya.

Neldinus Saogo, warga Mentawai di Kecamatan Sikakap, menyebut orang-orang di sekitarnya mengira Covid-19 adalah penyakit yang biasanya menyerang tulang.

Namun sekarang dia mengaku cemas tertular penyakit ini.

"Sudah ada dua yang meninggal di sini. Katanya orang Mentawai kuat, tapi ternyata ada yang kena juga," tuturnya.

 

Covid-19

Mobilitas warga tetap terjadi di Klaten, awal Juli lalu, usai pemerintah setempat mengampanyekan 'dua hari di rumah saja' ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

 

Desa menjad lengang

Kasus positif Covid-19 sudah tercatat hampir seluruh wilayah Indonesia. Juli lalu, pandemi membuat Desa Brangkal di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, lengang. Seperti di daerah lainnya, kasus positif di Brangkal melonjak bulan lalu.

"Banyak yang tes swab mandiri, akhirnya kami tahu ternyata kasus positif di Brangkal bulan lalu naik drastis," kata Sumarjo, Kepala Urusan Perencanaan Desa Brangkal.

Brangkal berjarak sekitar 45 menit dari pusat pemerintahan Klaten. Kabupaten ini berada di antara Yogyakarta dan Solo. Perjalanan ke dua kota besar itu dapat ditempuh selama sekitar satu jam.

Sumarno, seorang ketua rukun tetangga di Brangkal, menyebut sembilan tetangganya sempat terpapar Covid-19. Salah satu dari mereka akhirnya meninggal.

"Terlena, awalnya sakit di bagian kaki, sering terapi ke rumah sakit. Saya anjurkan dia tes swab, tapi ternyata tidak dilakukan sampai meninggal," kata Sumarno.

"Setelah dia meninggal, dokter datang untuk swab, ternyata positif," ucapnya.

Dan akibat rentetan kasus Covid-19 itu, permukiman RT tersebut lengang. Pur, seorang warga di sana, bercerita orang-orang sampai tak berani keluar rumah karena cemas tertular.

"Semua memilih tetap di rumah. Jalanan sepi. Kalau tidak benar-benar perlu, semua orang di rumah," ujarnya.

"Anak-anak juga tidak boleh main keluar rumah, tidak dibolehkan orangtua. Banyak rumah pintunya ditutup, pada takut," kata Pur.

 

Covid-19

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendatangi pusat karantina pasien Covid-19 tanpa gejala di GOR Gelarsena, Klaten, 4 Agustus lalu. Kabupaten itu tergolong zona merah selama Juli kemarin. ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO

 

Menurut Pur, situasi itu mengubah pola interaksi antarwarga di kampungnya. Mereka jarang bertemu dan bertukar kabar secara tatap muka. Kondisi itu tak pernah terjadi sebelumnya.

"Di sini kan ada grup Whatsapp, jadi beritanya disebar di situ. Ada yang meninggal, tidak ada yang melayat karena nggak ada yang berani keluar rumah.

"Sudah banyak yang meninggal, tapi ya tidak ada yang melayat. Yang mengubur petugas dari Klaten. Jenazahnya dari rumah sakit langsung ke kuburan, nggak boleh dibawa ke rumah," kata Pur.

Juli lalu Klaten dinyatakan sebagai zona merah Covid-19. Namun belakangan Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengeluarkan klaim bahwa kasus positif dan kematian di wilayahnya berangsur menurun.

 

Covid-19

Pemerintah perlu menggunakan kearifan lokal untuk meningkatkan persepsi masyarakat perdesaan terhadap Covid-19. GETTY IMAGES

 

Sebuah riset ilmiah yang diterbitkan April lalu di Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora menemukan tren masyarakat perdesaan yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan yang paling dasar, yakni pemakaian masker.

Penelitian itu dikerjakan Chusna Apriyanti dan Riza Dwi Tyas Widoyoko dari Sekolah Tinggi Kepeguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan, Jawa Timur. Riset itu melibatkan 510 responden di sejumlah desa di Pacitan.

Dari survei itu, mereka menemukan bahwa hanya 13,7% responden yang konsisten memakai masker. Adapun hampir setengah dari responden mereka masih beraktivitas dan berkumpul dengan orang lain di luar rumah.

Mereka menyimpulkan, masyarakat perdesaan belum memahami secara utuh risiko yang dapat dimunculkan Covid-19. Tren itu muncul, kata mereka, karena pemerintah tidak membuat regulasi yang mengikat.

Kondisi itu tidak hanya terjadi di Pacitan, tapi juga di sebagian besar masyarkat dengan corak perdesaan, kata Guru Besar Ilmu Sosiologi UGM, Sunyoto Usman.

Solusinya, menurut Sunyoto, pemerintah harus meninggalkan penanganan pandemi yang bersifat administratif dan beralih ke pendekatan yang bernuansa lokal.

"Perspektif penanganannya harus berbasis ekologi. Untuk kawasan pantai dengan komunitas nelayan akan berbeda dengan pendekatan terhadap warga di perkebunan atau yang hidup di sektor pertanian," ujarnya.

"Gali kearifan atau lembaga lokal yang bisa menjembatani ini, untuk meningkatkan pemahaman warga. Mereka punya pengalaman solidaritas yang kuat," kata Sunyoto.

Dan yang tidak kalah penting, Sunyoto bilang bahwa pemerintah harus bergerak mendata kasus Covid-19 ke permukiman warga di desa.

"Secara teknis bisa dikembangkan mobile facility, jadi layanan medisnya proaktif, bentuknya seperti puskesmas keliling. Kalau warga diminta melaporkan sendiri jika terpapar Covid, susah," kata dia.

---

Halbert Chaniago, wartawan di Padang, berkontribusi untuk liputan ini.

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian terkait penggunaan dua vaksin virus corona (Covid-19) produksi China, Sinovac dan Sinopharm bagi para jemaah umrah.

Informasi tersebut ia dapatkan usai menggelar pertemuan dengan Deputi Urusan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdulaziz Wazzan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 11 Agustus 2021.

"Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi," terang Endang dalam keterangan resminya, Kamis (12/8/2021).

Endang mengatakan, bahwa Kementerian Haji dan Umrah Saudi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait hasil kajian tersebut.

Kajian itu nantinya akan menghasilkan keputusan, apakah calon jemaah umrah dari negara lain, termasuk Indonesia yang sudah memperoleh 2 dosis vaksin tersebut sudah bisa masuk ke Saudi untuk umrah atau tidak.

"Atau masih perlu diberikan 1 dosis lagi [booster] dari 4 vaksin yang digunakan Saudi, atau bagaimana," kata Endang.

Endang menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jemaah umrah di masa pandemi. Bukan sekadar untuk kepentingan ekonomi dan bisnis semata.

"Sementara Sinovac dan Sinopharm saat ini sudah diakui WHO. Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Kemenlu RI untuk membahas bersama masalah penggunaan vaksin ini," sambungnya.

Diketahui, masih ada 30 negara yang masih ditangguhkan masuk ke Kerajaan Arab Saudi. Mereka di antaranya yakni India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon, Vietnam, Korut, Korsel, dan Afganistan.

Diterbitkan di Berita

Suara.comKetua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara Maryanto berterima kasih kepada keluarga korban kasus suntikan vaksin kosong di Pluit, Penjaringan, berinisial BLP.

Maryanto mengapresiasi karena perawat berinisial EO yang bertugas menjadi relawan penyuntik vaksin akhirnya berdamai dengan keluarga BLP.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dari keluarga BLP dan EO," ujar Maryanto bertemu Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan di Markas Polres Metro Jakarta Utara, Kamis.

Ia pun mengapresiasi langkah Kepolisian yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus EO terkait vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan.

Kasus dihentikan lantaran antara perawat EO dan peserta vaksinasi berinisial BLP telah sepakat berdamai. Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) telah memfasilitasi mediasi di antara mereka.

Adanya mediasi ini mengakhiri kasus yang melibatkan kedua belah pihak yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Kami kemari untuk silaturahim ke Kapolres Metro Jakarta Utara. Mengapresiasi kepada pihak kepolisian karena sejak awal kami (PPNI Kota Jakarta Utara) mendukung langkah Polri dalam mengungkap kasus ini," ujar Maryanto.

Dia bersama DPD PPNI Jakarta Barat pun kemudian mengunjungi kediaman EO untuk memberikan dukungan moril.

Maryanto pun memastikan DPD PPNI Jakarta Utara tidak menjatuhkan sanksi kode etik terhadap EO lantaran telah mencapai kesepakatan damai.

Perlindungan hukum diberikan apabila instansi klinik EO bekerja menjatuhkan hukuman kepadanya.

"Kami akan berikan advokasi kepada EO apabila itu terjadi. Kami pastikan EO tetap bekerja dan berkarya sebagai perawat yang membantu Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)," katanya. (Antara)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah merampungkan hasil penelusuran terhadap rekening keluarga Akidi Tio terkait polemik sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan.

Mereka menyimpulkan, tidak ada nilai uang hingga mencapai Rp2 triliun yang dimiliki oleh keluarga Akidi. "Kesimpulannya masih terlalu jauh nilai total uang lingkar keluarga Akidi dengan komitmen bantuan Rp2 triliun," kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae saat dikonfirmasi, Kamis (12/8).

Dalam hal ini, kata dia, PPATK telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah rekening dan transaksi yang dilakukan oleh keluarga Akidi Tio.

Dia menyatakan, total uang yang dimiliki keluarga itu masih jauh dari nilai Rp2 triliun seperti bantuan yang dijanjikan. Namun Dian tak menjelaskan rinci mengenai temuan tersebut.

"Detailnya sudah kami sampaikan kepada kepolisian. Kami serahkan ke Kapolri dan Kapolda Senin lalu," ucap dia.

Polisi sampai saat ini masih menyelidiki polemik sumbangan Rp2 triliun oleh keluarga Akidi Tio. Anak bungsu Akidi, Heriyanty, telah menjalani sejumlah pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi mengatakan, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum juga menemui anak keenam Akidi yang berada di Jakarta. Hasilnya, dia tak mengetahui rencana sumbangan tersebut.

"Saya lupa namanya, inisial P kalau tidak salah. Dia tidak tahu orang tuanya ada rencana untuk memberikan bantuan itu. Jadi kayaknya komunikasinya nggak nyambung antara keluarga mereka," ujar Supriadi, Rabu (11/8).

Mabes Polri juga tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap Kapolda Sumsel, Irjen Eko Indra Heri yang kala itu menjadi pihak menerima bantuan dari keluarga Akidi.

Pemeriksaan tetap berlangsung meski Eko telah meminta maaf kepada masyarakat karena kegaduhan sumbangan. Ia mengakui dirinya kurang hati-hati.

(mjo/wis)

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, NETRALNEWS.COMPenyanyi sekaligus Dokter Tompi meminta kepada pemerintah guna memberikan pilihan pada tarif tes Covid-19. Tuntutan Tompi termasuk harga tes PCR atau Swab Antigen harus semurah mungkin.

"HARGA PCR ATAU SWAB HARUS SEMURAH2nya!!!  NEGARA HARUS HADIR memastikan ini. Kenapa negara lain bs lebih murah dr kita saat ini? Bukankah Beli bayam 100 selalu lebih murah dari beli bayam 10. Ayo lah Bisa! Mhn kendalinya Pak  @jokowi," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Jakarta, Rabu (11/8/2021).

Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan SE No. 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19. Regulasi disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4.

1. Untuk pelaku perjalanan udara harus melakukan tes RT-PCR 2x24 jam dan moda lainnya tes RT-PCR 2x24 jam atau Antigen 1x24 jam.

b) Untuk perjalanan Antar Kota/Kabupaten dalam Jawa Bali persyaratannya : Orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan kartu vaksin, untuk perjalanan udara hanya perlu tes Antigen 1x24 jam. Sementara penerima vaksin dosis pertama, untuk perjalanan lewat udara wajib melakukan RT-PCR 2x24 jam.

Seperti diketahui, berdasarkan acuan Kementerian Kesehatan, batasan tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR, termasuk pengambilan swab, sebesar Rp900 ribu.

Sedangkan untuk tarif tertinggi swab antigen, Kemenkes menetapkan harga Rp250 ribu untuk Pulau Jawa, dan Rp275 ribu untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani

Diterbitkan di Berita

sindonews.com JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) akan mengujicoba obat malaria yang mengandung ekstrak tanaman artemisia ke pasien penderita Covid-19 sebagai calon obat Covid-19.

Diketahui minuman dengan ekstrak tanaman artemisia sejak tahun lalu jadi pusat perhatian karena diguanakan warga Madagaskar sebagai obat virus corona.

Saat itu WHO merespons dengan menyimpulkan hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menyebutkan ekstrak tanaman tersebut mampu melawan Covid-19.

Disebutkan BBC, Artesunate, obat malaria tersebut, merupakan satu dari tiga obat baru yang akan diujicoba ke pasien penderita Covid-19.

Artesunate merupakan obat yang menggunakan ekstrak tanaman artemisia yang telah lama digunakan untuk menyembuhkan pasien penderita malaria.

Dua obat lainnya obat kanker imatinib, dan infliximab, yang saat ini digunakan pada orang dengan penyakit sistem kekebalan.

Obat itu akan digunakan dalam ujicoba berkelanjutan yang dilakukan para peneliti dari berbagai rumah sakit di dunia, guna menemukan perawatan yang tepat bagi pasien penderita Covid-19 gejala berat.

Sebelumnya, WHO juga telah melakukan uji coba pada empat obat lain yang sayangnya hanya memberikan efek kecil hingga sama sekali tidak ada efeknya pada pasien Covid-19 yang ditawat.

 

Calon Obat Covid-19, WHO Uji Coba Obat dengan Ekstrak Artemisia yang Bikin Gempar

Seperti tahun lalu, WHO memang masih berprinsip bahwa belum ada bukti kuat bahwa ekstrak tanaman artemisia yang digunakan masyarakat Madagaskar efektif dalam menyembuhkan pasien Covid-19.

 

Mereka sendiri masih tetap membantu Madagascar mengadakan ujicoba langsung obat yang menggunakan ekstrak tanaman artemisia dan tanaman lainnya.

WHO hanya meminta agar seluruh data yang ada dari ujicoba tersebut diuji secara ilmiah sebelum ditarik kesimpulan bahwa obat itu bisa menyembuhkan pasien Covid-19.

Diketahui ekstrak tanaman artemisia jadi pusat pembicaraan tahun lalu karena diyakini mampu menyembuhkan pasien Covid-19 di Madagaskar. Tanaman Artemisia atau artemisia annua sendiri berasal dari Asia, namun tumbuh di banyak tempat di dunia dengan cuaca terik dan panas.

 

Calon Obat Covid-19, WHO Uji Coba Obat dengan Ekstrak Artemisia yang Bikin Gempar

 

Tanaman ini telah dipakai dalam obat-obatan tradisional China selama lebih dari 2.000 tahun untuk mengobati beberapa penyakit, seperti malaria, mengurangi rasa sakit, dan demam.

Dalam obat-obatan China, tanaman ini dikenal sebagai "qinghao". Ini juga disebut sebagai apsintus manis atau tahunan, dan dipakai dalam terapi alternatif. Tanaman ini bahkan dipakai juga dalam beberapa minuman beralkohol.

Presiden Madagaskar Andry Rajoelina tahun lalu mengatakan uji coba minuman Covid-Organik yang memakai artemisia menunjukkan efektivitas dalam memerangi Covid-19. Ia mengulangi klaim ini pada September 2020. Namun belum ada bukti yang ditunjukkan ke publik soal ini.

Komposisi pasti minuman itu juga tidak diketahui, meski pemerintah setempat mengatakan lebih dari 60 persen berasal dari tanaman artemisia. Madagaskar juga mulai memproduksi kapsul dan obat lainnya yang bisa disuntikkan. Uji klinis terhadap keduanya telah dimulai.

Ilmuwan Jerman dan Denmark telah menguji ekstrak tanaman artemisia annua yang menurut mereka efektif membunuh virus corona di laboratorium.

Riset itu, yang belum dikaji secara independen oleh ilmuwan lainnya, menemukan bahwa ekstrak tersebut menunjukkan aktivitas anti-virus jika dipakai bersama ethanol murni atau air distilasi.

(wsb)

 
 
Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa produsen vaksin COVID-19 kini mulai memperluas uji coba mereka pada kelompok usia anak, demikian pula dengan Moderna.

Produsen vaksin tersebut dikabarkan tengah berencana memperbesar skala uji coba mereka pada anak usia 6 bulan hingga kurang dari 12 tahun.

Studi tersebut kini akan mendaftarkan 13.275 partisipan uji coba vaksin menurut rincian terbaru yang dimuat dalam situs catatan uji klinis clinicaltrials.gov. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari target awal 6.975, seperti dikutip Antara dari Reuters.

Moderna mengatakan pada Juli lalu tengah berdiskusi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) guna memperluas studi yang bakal mendaftarkan database keamanan yang lebih besar, yang meningkatkan kemungkinan pelacakan kejadian langka.

Saat ini vaksin Moderna juga dalam peninjauan FDA untuk penggunaan pada remaja. Pada Desember 2020, vaksin Moderna telah mengantongi izin guna darurat bagi individu usia 18 tahun ke atas di Amerika Serikat.

Diterbitkan di Berita

SEMARANG, KOMPASTV - Penyebab kematian pasien Covid-19 di Jawa Tengah 97 persen diantaranya disebabkan karena pasien tersebut belum vaksin. 

Menururt Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, angka kematian pasien di Jawa Tengah meski masih tinggi namun relatif telah mengalami penurunan cukup besar.

Penyebab kematian tertinggi pasien Covid-19 di Jawa Tengah, 97 persen diantaranya karena pasien belum divaksin dan juga karena ada penyakit penyerta.

Dari angka tersebut, 88 persen diantaranya adalah pasien dengan usia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian, lansia dan pra lansia wajib mendapatkan vaksin karena masuk dalam kelompok rentan. 

Ganjar Akan Ubah Pola Vaksinasi 

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan mengubah pola pemberian vaksinasi Covid-19 di Jateng dengan memprioritaskan daerah yang memiliki kelompok rentan terbanyak seperti lansia, komorbid, ibu hamil dan difable.

Ia akan mengajukan usulan pembagian tugas agar vaksinasi Covid-19 berjalan lebih efektif.

"Pemprop mengusulkan, Pemda yang diurusi lansia, komorbid, ibu hamil, difabel, empat ini saja yang diurus dari Pemda. Nanti TNI Polri yang umum, jadi kan enak pembagiannya, biar jelas dan tidak ada kerumunan," jelas Ganjar 

Ganjar meminta kabupaten-kota untuk menyediakan sentra vaksinasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia juga meminta daerah untuk menggencarkan testing, tracing dan treatment. 

 

Diterbitkan di Berita