sindonews.com JAKARTA - PT Indofarma tbk bekerja sama dengan PT Achiko Medika Indonesia akan meluncurkan alat test diagnostik Covid-19 dengan harga di bawah Rp50.000. Senior VP Operation Asia Achiko, Windaprana menerangkan, alat test ini nantinya akan menggunakan teknologi DNA Aptamer untuk hasil yang akurat serta nyaman untuk digunakan.
 
"Jadi kita punya semangat bersama yaitu kita tahu bahwa untuk supaya semua orang bisa terlindungi kita harus bisa menguji sebanyak mungkin orang jadi kita punya semangat bersama tidak ada yang tertinggal," ujarnya pada acara acara webinar, Kamis (26/8).
Widaprana menjelaskan, Aptamex ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan tertanggal 13 Agustus 2021 dan akan mulai produksi di bulan September mendatang.

"Diharapkan pada bulan Oktober dan November ke depan kita sudah bisa mencoba produk Aptamex ini dan meng-incrase produksinya dan hal yang paling penting tadi selalu dibilang harga terjangkau harganya kami akan coba pasarkan di bawah Rp50.000 dengan akurasi sangat akurat dan nyaman digunakan," sambungnya.
 
Sedangkan menurut Dirut PT. Indofarma Tbk, , Arief Pramuhanto mengungkapkan, semakin tinggi mobilitas seseorang, maka seharusnya harus melakukan testing yang lebih sering. Indofarma sendiri menetapkan, kriteria 3A untuk sebuah peluncuran alat testing covid 19.
Arief menjelaskan, utamanya adalah akurat dari sisi sensitivitas yang harus diatas 70-80%.
 
Kemudian kedua adalah aksesible, jadi alat tes itu harus mudah dijangkau masyarakat, dan ketiga adalah Affordable atau memiliki harga yang terjangkau.

"Kalau kita harus bayar 300-400 ribu untuk yang harga baru (PCR) ya berat juga, apalagi kalau harus melakukannya setiap minggu, kalau harga yang affordable itu pasti sangat terjangkau," ujarnya. Semakin murah harga test, akan menyebabkan jumlah testing semakin banyak, sehingga tracingnya lebih banyak juga, dan juga hasil dari testing dan tracing tadi juga akan lebih akurat.
 
"dan Aptamex ini masuk dalam 3 kriteria itu, terutama affordable, sehingga diharapkan masyarakat nantinya mudah menggunakan ini," tuturnya.
 
 
 
Diterbitkan di Berita

Skenario kedua menuju kekebalan kelompok

Jumat, 27 Agustus 2021 08:05

Jakarta (ANTARA) - Memasuki bulan ke delapan tahun ini, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terus beradu kecepatan dengan kemampuan bermutasi virus SARS-CoV-2 yang variannya kian beragam serta mudah menular.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meyakini kalau kecepatan mutasi virus sangat ditentukan oleh pergerakan manusia, karena mutasi dapat terjadi saat ada penularan.

Lonjakan kasus COVID-19 diperkirakan Budi masih akan terus terjadi selama virus belum bisa dikendalikan. "Vaksin jadi satu cara yang paling efisien menangkal Corona bermutasi," katanya saat hadir di dalam diskusi di Podcast Deddy Corbuzier, Rabu (25/8).

Syaratnya, kata Budi, 70 persen populasi di Indonesia telah seluruhnya terlindungi oleh vaksin atau disebut sebagai kekebalan kelompok.

Hampir 18 bulan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, sejumlah produsen vaksin COVID-19 menghadirkan beragam produk di Indonesia seperti Sinovac, Coronavac dan Sinopharm yang berplatform inactivated virus, Pfizer dan Moderna berplatform mRNA, AstraZeneca dan Sputnik-V berplatform Adenovirus.

Sebagian besar vaksin tersebut saat ini sudah hadir di Indonsia. Namun bagimana dengan kemanjurannya terhadap varian baru SARS-CoV-2 yang kini ada?.

Kemenkes baru saja merampungkan riset terhadap vaksin berplatform mRNA di Amerika Serikat dan Israel yang memiliki laju penyuntikan dosis lengkap vaksin di atas 50 persen. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan efikasi yang cukup drastis terhadap varian Delta.

Lonjakan kasus di Amerika Serikat dalam sepekan terakhir hampir menyentuh angka 200 ribu kasus konfirmasi per hari dari gelombang sebelumnya mencapai angka 250 ribu per hari dengan jumlah pasien dirawat mencapai 70 persen dari gelombang sebelumnya.

"Namun angka kematian di Amerika Serikat relatif lebih rendah meskipun masih menunjukkan tren penambahan kasus," katanya. Situasi yang sama juga terjadi di Israel yang kini mendekati puncak kasus sebelumnya sekitar 80 persen.

Kondisi berbeda dialami negara yang dominan menggunakan vaksin berplatform Adenovirus, yakni Inggris. "COVID-19 di Inggris juga sedang mengalami peningkatan. Namun situasi yang membedakan dengan Amerika Serikat dan Israel adalah angka pasien yang dirawat dan angka kematiannya lebih landai," katanya. 

Skenario kedua 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan webinar, Selasa (24/8), mengatakan bahwa COVID-19 varian Delta membuat kekebalan kelompok sulit untuk dicapai.

"Memang kita menghadapi satu varian Delta yang tidak memungkinkan kita mencapai herd immunity. Ini sudah dirumuskan tim ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada maupun Universitas Airlangga," katanya.

Persoalan yang melatarbelakangi situasi itu adalah reproduksi atau penularan dari varian Delta mencapai lima atau delapan kali lipat lebih cepat dari varian sebelumnya. Di sisi lain, efikasi vaksin yang ada pun masih berkisar pada rata-rata angka 60 persen.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Slamet Budiarto dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (25/8), merekomendasikan vaksinasi dosis ketiga atau penguat (booster) untuk masyarakat umum sebagai skenario kedua jika Indonesia tetap ingin mencapai target kekebalan kelompok.

Strateginya adalah memberikan vaksin tambahan kepada peserta vaksinasi di bulan Januari, Februari, Maret, April 2021 yang sudah menerima dosis lengkap Sinovac.

Berdasarkan analisa PB-IDI, vaksin Sinovac mengalami penurunan efikasi dalam waktu enam hingga 12 bulan sehingga berpotensi memperlambat pencapaian kekebalan kelompok yang ditargetkan rampung di triwulan pertama 2022.

Jika kecepatan vaksinasi dosis kedua di Indonesia saat ini mencapai 594.774 per hari dari total sasaran 208 juta orang, kata Slamet, maka butuh tujuh hingga delapan bulan untuk terjadi kekebalan kelompok.

Slamet sependapat bahwa target vaksinasi di Indonesia sebanyak 70 persen populasi sudah tidak relevan dengan perkembangan mutasi virus yang ada saat ini.

Sesuai jurnal ilmiah Australia yang disampaikan Slamet, cakupan vaksinasi di Indonesia perlu ditingkatkan mencapai 86 persen bila efikasi vaksin di Indonesia berkisar 60-70 persen. Sehingga jumlah vaksin yang tersedia pun perlu ditambah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengabarkan bahwa empat industri farmasi swasta mentransfer teknologi pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia melalui PT Bio Farma.

Kandidat industri farmasi swasta yang akan mendampingi uji klinik vaksin COVID-19 dengan berbagai platform bersama Bio Farma di antaranya PT Baylor Medical College yang saat ini sedang mengembangkan vaksin berbasis rekombinan protein subunit dalam proses optimalisasi uji klinik fase 1, 2 dan 3 di Indonesia.

Industri farmasi swasta lainnya adalah PT Etana Biotech bekerja sama dengan Walfax Abogen juga akan memproduksi vaksin berbasiskan mRNA yang pertama di Indonesia yang sedang tahap uji klinik fase ketiga.

Berikutnya adalah PT Biotis Pharmaceutical bekerja sama dengan Universitas Airlangga mengembangkan vaksin Merah Putih. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap kedua dari uji praklinik.

Industri farmasi swasta lainnya adalah Genexine Korea bekerja sama dengan PT Kalbe Farma yang sedang mengembangkan vaksin berplatform DNA pertama di Indonesia.

"Saat ini sedang melakukan uji klinik fase 2 dan 3 dan akan ada teknologi transfer juga dengan PT Kalbe Farma," katanya. 

Hidup berdampingan 

Selain mengejar kekebalan kelompok, upaya pengendalian COVID-19 juga ditempuh pemerintah untuk membiasakan masyarakat patuh pada protokol kesehatan, antara lain dengan 3M, 3T, dan mengurangi durasi kontak.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengemukakan pemerintah telah mempersiapkan peta jalan hidup berdampingan bersama COVID-19 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kehidupan yang sehat dengan ketahanan sektor ekonomi nasional.

Strategi tersebut menyasar sejumlah sektor kebijakan, di antaranya protokol kesehatan berbasis teknologi informasi, testing dan tracing serta perawatan.

Kebijakan di sektor teknologi diwujudkan lewat aplikasi PeduliLindungi yang saat ini dipakai secara nasional untuk membantu menjaga implementasi protokol kesehatan di berbagai fasilitas publik seperti mal, pasar, tempat ibadah, pariwisata, sekolah, angkutan umum dan sebagainya.

Pada sektor pelacakan kasus lewat kegiatan pengetesan epidemiologi dan penelusuran terus diperkuat secara terarah pada sasaran. Sektor ketiga, kata Nadia, adalah perawatan atau terapeutik pada pasien COVID-19 di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terus ditingkatkan kapasitasnya.

Seluruh daya dan upaya yang telah dikerahkan oleh pemerintah tentunya tidak akan pernah cukup, sebab simpul dari permasalahan COVID-19 sesungguhnya ada pada prilaku masyarakat. Lantas, sudahkah anda patuh pada protokol kesehatan?.

Oleh Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Hanoi - Penyebaran Virus Corona varian Delta di Vietnam sangat cepat hingga menggagalkan upaya pemerintah untuk menahan penyebaran virus. 

Vietnam telah berhasil menahan virus corona untuk sebagian besar tahun lalu, tetapi kemudian berubah sejak varian Delta menyerang kota Ho Chi Minh. 

Melansir Channel News Asia, Kamis (26/8/2021), hampir semua dari 370.000 kasus COVID-19 telah terdeteksi sejak Mei dan infeksi harian melonjak di atas 10.000 untuk pertama kalinya bulan ini.

Hal ini pun membebani rumah sakit di bagian selatan negara itu dan meningkatkan tingkat kematian kasus.

"Ini adalah contoh yang sangat baik dari sebuah negara tertinggal ketika semua negara kaya di dunia mengambil vaksin terlebih dahulu," kata Dale Fisher, ahli penyakit menular senior di National University Hospital di Singapura.

"Kerugian ini hanya akan diperburuk karena negara-negara yang sama menerapkan dosis ketiga pencegahan, sementara negara-negara seperti Vietnam berjuang dalam tingkat vaksin satu digit." 

 

Tingkat Vaksinasi

 

Vietnam telah sepenuhnya menginokulasi hanya 2 persen dari 98 juta orangnya, di antara yang terendah di Asia, karena memilih kebijakan penahanan dan tidak terburu-buru untuk mendapatkan vaksin, yang dianggap terlalu berisiko secara finansial karena kekurangan global yang parah.

“Jika tingkat vaksinasi tetap terlalu rendah, Vietnam tidak hanya dapat menyusul Indonesia (sebagai episentrum berikutnya) tetapi juga berisiko memilih varian lain yang lebih mungkin terjadi pada populasi yang tidak divaksinasi,” kata Roger Lord, dosen senior ilmu kedokteran di Universitas Katolik Australia. 

Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengirim surat kepada kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Selasa (24/8) dan mendesak program vaksin COVAX untuk memprioritaskan Vietnam "dengan cara tercepat dan dengan volume sebesar mungkin". 

Upaya vaksinasi yang lambat juga dipengaruhi oleh rencana pengadaan Vietnam, berbeda dengan banyak tetangganya yang sangat bergantung pada China untuk pasokan karena akses terbatas ke dosis vaksin dari negara Barat.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akses booster vaksin covid-19 untuk masyarakat umum akan dimulai tahun depan. "Untuk mereka yang akan melakukan boosting akan dibuka ruang tahun depan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Rabu (25/8).

Pemerintah, lanjut dia, juga membuat ruang untuk program vaksin mandiri tahun depan. Artinya, masyarakat akan memiliki opsi vaksin berbayar mulai 2022.

Pun demikian, Ani memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan dana untuk menjalankan program vaksin gratis pada 2022 nanti. Jumlah alokasi dana untuk vaksin covid-19 sebesar Rp3 triliun tahun depan.

"Pemerintah menjamin untuk tetap menganggarkan pengadaan vaksin gratis, sehingga program vaksinasi akan tetap Rp3 triliun," terang dia.

Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp77 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan tahun depan. Mayoritas dana atau sebesar Rp20 triliun digunakan untuk penanganan covid-19.

"Kalau nanti pasien menurun, angka ini tidak terealisasi, kami berharap seperti itu," imbuhnya. Ia menambahkan pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp6,5 triliun untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga dalam penanganan covid-19, khususnya jika timbul varian baru covid-19 selain delta.

"Antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta, kami beri antisipasi belanja Rp6,5 triliun," tandasnya.

(bir/bir)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut Indonesia berpotensi masuk fase hiperendemi ketika beberapa negara lain masuk tahap endemi selepas pandemi virus corona (Covid-19).

"Kalaupun pandemi itu dicabut, boleh jadi menjadi endemi, bahkan hiperendemi. Indonesia potensial menjadi negara hiperendemi," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/8).

Sebagai informasi, pandemi merujuk pada situasi wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Sementara endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Biasanya, penyakit tersebut sudah bisa dikendalikan dalam jangka waktu yang lama.

"Hiperendemi bisa jadi kasus itu masih tinggi, karena statusnya dicabut WHO. Artinya kasus itu belum terkendali secara signifikan," ujar Hermawan.

Hermawan menilai WHO belum mencabut status pandemi global karena penyebaran Covid-19 di sejumlah negara masih kritis, termasuk Indonesia.

Menurutnya, Indonesia belum bisa mengendalikan penularan virus corona dengan baik. Hal ini terlihat dari tambahan kasus positif dan kematian Covid-19 yang masih terbilang tinggi.

"Kita ini dilihat oleh WHO belum keluar dari critical momentum-nya malah. Artinya masih tinggi ya angka kesakitan, kematian, dan sebagainya," katanya.

Hermawan mengaku tak tahu kapan WHO akan mencabut status pandemi global. Namun, ia memprediksi keputusan itu bisa saja dilakukan akhir tahun ini karena beberapa negara sudah bisa mengendalikan penyebaran virus corona.

"Perkiraan saya WHO akan mencabut pandemi ini di akhir 2021. Melihat konstelasi global, banyak negara dunia yang sudah mampu mengendalikan," ucapnya.

Hermawan mengusulkan pemerintah menyiapkan perencanaan (road map) secara menyuluruh sebelum memasuki fase hiperendemi. Menurutnya, pemerintah tak cukup hanya hanya menyiapkan protokol kesehatan.

"Negara kita potensial menjadi hiperendemi, road map-nya harus menyeluruh," kata Hermawan. Hermawan menyatakan permasalahan Covid-19 itu kompleks.

Menurutnya, yang dihadapi bukan hanya penambahan kasus Covid-19, melainkan penyakit peneyerta atau komorbid pasien yang bisa memperburuk kondisi.

Hermawan menyoroti beberapa penyakit besar yang sudah dianggap berisiko tinggi saat tertular Covid-19, seperti stroke, jantung, gagal ginjal, diabetes, tuberkolosis, dan malaria. Menurutnya, road map yang harus disiapkan harus mengacu pada ketahanan kesehatan di masyarakat.

"Road map bukan hanya Covid nya, tapi menyangkut risiko penyakit lain yang menjadi faktor yang memperburuk keadaan," ujarnya.

"Kalau bicara kesehatan itu, dalam road map seolah hanya rumah sakit, dokter, dokter spesialis, klinik. Padahal upaya ketahanan kesehatan masyarakat itulah yang menjadi hulu," kata Hermawan menambahkan.

Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkap Presiden Joko Widodo memiliki rencana program yang diistilahkan sebagai "pandemik bertransisi menuju endemik".

Pemerintah sedang menyusun sejumlah program untuk mencapai itu dan mulai dilaksanakan tahun 2022. "Khusus tahun depan, kita lihat perlu ada program menggeser atau yang diistilahkan Bapak Presiden adalah dari pandemik bertransisi menuju endemik," kata Airlangga dalam wawancara eksklusif di CNNIndonesia TV, Kamis (29/7).

Sampai kemarin, Selasa (24/8), total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.008.166 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.606.164 orang sembuh, 128.252 orang meninggal, dan 273.750 orang masih dalam perawatan.

(yla/fra)

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menerbitkan izin penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Covid-19 asal Rusia, Sputnik-V.

Kepala BPOM RI Penny K Lukito menyebut, sebagaimana proses pemberian EUA pada vaksin Covid-19 sebelumnya, pemberian EUA untuk Vaksin Covid-19 Sputnik-V telah melalui pengkajian secara intensif oleh Badan POM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19 dan Indonesia Tenchnical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Penilaian terhadap data mutu vaksin ini juga telah mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan Vaksin Sputnik-V merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang.

Hasil ini dilaporkan pada uji klinik Vaksin COVID-19 Sputnik-V (Gam-COVID-Vac) dan uji klinik vaksin lainnya dari teknologi platform yang sama. 

“Efek samping paling umum yang dirasakan adalah gejala menyerupai flu (a flu-like syndrome), yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi (arthralgia), nyeri otot (myalgia), badan lemas (asthenia), ketidaknyamanan, sakit kepala, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi,” kata Penny dikutip dari situs resmi BPOM, Rabu (25/8/2021).

Vaksin Covid-19 Sputnik-V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center  of Epidemiology and Microbiology di Russia yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S).

Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin  ini di Indonesia.

Vaksin Sputnik-V digunakan dengan indikasi pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas. V

aksin diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0.5 mL untuk 2 (dua) kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 (tiga) minggu. Vaksin ini termasuk dalam kelompok vaksin yang memerlukan penyimpanan pada kondisi suhu khusus, yaitu pada suhu -20oC ± 2oC.

“Sementara untuk efikasinya, data uji klinik fase 3 menunjukkan Vaksin Covid-19 Sputnik-V memberikan efikasi sebesar 91.6% (dengan rentang confidence interval 85.6% - 95.2%),” lanjut Kepala Badan POM.

Terhadap sarana produksi vaksin, telah dilakukan dilakukan inspeksi onsite pada fasilitas produksi Vaksin Covid-19 Sputnik-V di Rusia, yaitu Generium dan Biocad sebagai fasilitas produksi bulk vaksin, serta Ufavita sebagai fasilitas fill and finish produk jadi.

Berdasarkan hasil inspeksi, hasilnya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan standar persyaratan mutu vaksin.

Bersamaan dengan penerbitan EUA Sputnik-V ini, BPOM juga menerbitkan factsheet  yang dapat diacu oleh Tenaga Kesehatan serta factsheet yang dikhususkan untuk masyarakat.

Factsheet tersebut berisi informasi lebih lengkap terkait keamanan dan efikasi vaksin ini dan hal-hal yang harus menjadi kewaspadaan   dalam penggunaan vaksin, termasuk monitoring kemungkinan efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan pelaporannya.

Dengan bertambahnya jenis vaksin Covid-19 yang telah memperoleh EUA, diharapkan dapat semakin membantu Pemerintah untuk menyegerakan tercapainya herd immunity.

 “Badan POM akan terus mendukung Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan obat agar masyarakat dapat mengakses vaksin COVID-19 yang telah memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan dengan segera,” tegas Kepala Badan POM.

BPOM juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk kepada Tim Komite Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19 dan ITAGI, yang telah mendukung dan memungkinkan hadirnya vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu di tengah masyarakat.

Badan POM juga berharap agar proses transfer teknologi untuk proses pembuatan vaksin di dalam negeri terus berlangsung dengan berbagai teknologi platform yang terus berkembang dalam rangka mendukung kemandirian Industri Farmasi Nasional.

BPOM juga mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional, maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19.

Untuk diketahui, sejak Januari 2021 BPOM telah menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap 6 (enam) jenis vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu Sinovac (CoronaVac), Vaksin Covid-19 Bio Farma, AstraZeneca Covid-19 Vaccine, Sinopharm, Moderna, dan Comirnaty (Pfizer).

Diterbitkan di Berita

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai dari 24 Agustus hingga 30 Agutus 2021 mendatang.

Perpanjangan PPKM kali ini pun menjadikan perpanjangan kelima semenjak diberlakukan pada 3 Juli lalu dengan nama PPKM Darurat Jawa-Bali. Kabupaten Kudus kini turun dari level 3 menjadi level 2.

Meski demikian, Bupati Kudus HM Hartopo mengingatkan warga agar tak lengah dan mengendorkan protokol kesehatan (prokes). “Kami mengimbau masyarakat Kudus untuk tidak lengah dengan penurunan status ini, harus terus berprokes,” ujar Bupati Hartopo, Selasa (24/8/2021).

Sederet protokol kesehatan, lanjut Hartopo, yakni terus memakai masker ketika berada di luar rumah, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas.

“Dengan begitu kasus bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar dia. Pemkab, lanjut dia, tetap akan memantau dan mengawasi kerumunan di Kota Kretek.

Hanya, pihaknya akan lebih memilih untuk mewaspadai orang luar Kudus yang baik disengaja atau kebetulan berkunjung di Kota Kretek.

“Justru orang luar daerah ini yang perlu diwaspadai karena kita tidak tahu statusnya apakah itu OTG atau tidak, kalau masyarakat Kudus sendiri kami pikir sudah tidak masalah,” terangnya.

Oleh karena itu, pihak Pemkab akan mengoptimalkan pengawasan pada orang luar daerah dengan PPKM skala mikro. Ketua RT dan RW pun diharapkan punya peran lebih untuk ini.

“Sehingga ketika nanti ada orang luar daerah yang berkunjung, langsung didata, dilaporkan ke Satgas sehingga bisa terlacak dengan baik,” tegasnya.

Jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Kudus hingga Selasa (23/8/2021) kini telah menurun di angka 13 kasus. Sebelumnya, kasus Covid-19 di Kota Kretek sendiri masih di angka 50 orang lebih pada pekan lalu.

“Jumlahnya kini hanya tersisa 13 orang saja, di mana ada tiga pasien dirawat dan 10 sisanya menjalani isolasi mandiri,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo.

Sementara secara keseluruhan, jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus kini ada sebanyak 16.904 orang di mana sudah ada 15.515 orang yang dinyatakan sembuh dan 1.376 orang yang meninggal dunia.

 

 

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 13 juta dosis lebih vaksin COVID-19 dari berbagai produsen sedang dalam proses distribusi menuju sejumlah daerah di Indonesia, kata seorang pejabat di Kementerian Kesehatan RI.

"Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mendapatkan pengiriman lebih dari 13 juta dosis," kata Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa.

Arianti mengatakan sampai dengan Senin (23/8), pemerintah telah merilis total 130,3 juta dosis vaksin COVID-19. Sebanyak 116,4 juta dosis atau setara 85 persen di antaranya telah didistribusikan ke daerah.

Vaksin tersebut terdiri atas 4,8 juta dosis vaksin Coronavac, 85,9 juta dosis vaksin produksi Bio Farma, 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna dan 499.886 dosis vaksin Sinopharm.

Arianti mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah stok vaksin COVID-19 sebanyak 5,8 juta dosis yang segera didistribusikan ke daerah.

"Vaksin ini baru datang, jadi kalau baru datang tentunya tidak bisa langsung didistribusikan karena harus diberikan nomor-nomor dulu di Indonesia. Tetapi hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja, segera kita akan distribusikan," ujarnya.

Sejumlah 8,1 juta dosis dari kuota vaksin stok pemerintah, kata Arianti, sedang dalam tahap pengiriman menuju fasilitas pemerintah daerah. "Ini adalah suatu hal yang yang perlu kita syukuri karena kita ingin mempercepat proses vaksinasi di seluruh Indonesia," katanya.

Arianti menambahkan sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah vaksin yang akan diterima Indonesia diperkirakan terus bertambah banyak. "Nanti dari mulai Agustus, September, Oktober, November dan Desember kita akan menerima vaksin cukup banyak dengan berbagai merek," katanya.

Vaksin tersebut berasal dari produsen AstraZeneca, Sinovac, Coronavac, Novavax dan juga dari Pfizer serta vaksin dari Covax Multirateral.

Pada Agustus 2021, kata Arianti, pemerintah menargetkan ketersediaan 67,6 juta dosis vaksin dari berbagai sumber, contohnya antara lain 19,8 juta dosis produksi Bio Farma, 25 juta dosis produk Coronavac, 15,9 juta dosis vaksin dari fasilitas Covax, 2,2 juta dosis vaksin AstraZeneca kerja sama bilateral, 1,5 juta dosis vaksin Pfizer bilateral, 2,5 juta dosis vaksin hibah bilateral dan 0,5 juta dosis vaksin Sinopharm.

"Pada September 2021 pemerintah menargetkan untuk mendapatkan lebih banyak lagi yaitu sekitar 80,7 juta dosis vaksin dari berbagai sumber yang cukup untuk digunakan dengan laju vaksinasi sebanyak 2 juta per hari," katanya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

Vietnam Lockdown, Warga 'Panic Buying'

Senin, 23 Agustus 2021 15:39

KBRN, Jakarta: Warga Vietnam memadati pusat perbelanjaan di supermarket Kota Ho Chi Minh usai pemerintah mengumumkan akan menerapkan lockdown.

"Kelihatannya kacau. Terlalu banyak orang bergegas keluar untuk membeli makanan dan barang-barang penting untuk hari-hari sulit mereka ke depannya," ujar Nguyen yang berasal dari Distrik 2, Kota Ho Chi Minh, seperti dilansir laman Reuters, Senin (23/8/2021). 

Pemerintah juga akan menurunkan tentara dan polisi untuk mengawasi jalannya aturan itu serta mengirim pasokan makanan kepada para penduduk.

Hingga kini kasus Covid di Vietnam mencapai 337 ribu dengan angka kematian 7.540 jiwa. Dari jumlah kematian yang ada 80 persen berasal dari kota Ho Chi Minh.

Sejauh ini hanya 1,7 persen atau 1,64 juta jiwa yang sudah divaksin secara penuh.

Diterbitkan di Berita

VOA Indonesia “Kalian bukan kuda. Kalian bukan sapi. Ini serius untuk kalian semua. Hentikan!”

 
 https://twitter.com/US_FDA/status/1429050070243192839

 

Itu adalah peringatan singkat yang diposting oleh Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (21/8) tentang Ivermectin, obat anti-parasit untuk ternak yang telah digunakan oleh sebagian orang sebagai pengobatan COVID.

“FDA telah menerima banyak laporan tentang pasien yang membutuhkan bantuan medis dan dirawat di rumah sakit setelah mengobati diri sendiri dengan ivermectin yang dimaksudkan untuk kuda,” kata badan itu di situsnya.

Peringatan FDA itu diterlitkan sehari setelah Departemen Kesehatan Mississippi mengatakan di situs webnya bahwa “telah menerima semakin banyak panggilan telepon dari individu-individu dengan potensi terkena paparan ivermectin yang digunakan untuk mengobati atau mencegah infeksi COVID-19."

“Setidaknya 70% dari panggilan telepon baru-baru ini terkait dengan konsumsi Ivermectin, formula untuk ternak atau hewan, yang dibeli di toko-toko pasokan untuk ternak,” kata departemen kesehatan itu.

Dilaporkan, “sekitar “85% penelepon mengalami gejala ringan, tetapi satu orang diinstruksikan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena jumlah ivermectin yang ditelannya.”

“Ada banyak informasi yang salah mengenai hal ini, dan Anda mungkin pernah mendengar bahwa tidak ada maalah meminum dosis besar ivermectin,” kata FDA di situsnya. “Itu salah.”

Pada hari Senin, FDA dilaporkan akan memberikan persetujuan penuh untuk vaksin COVID-19 buatan Pfizer. [lt/jm]

Diterbitkan di Berita