BETANEWS.ID, KUDUS – Kabar baik datang dari RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. Sudah tiga hari ini rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus itu tak merawat pasien Covid-19. Meski begitu, bangsal dan satu ruang (ICU) untuk pasien Covid-19 masih disiapkan.

Direktur RSUD Kudus Abdul Aziz Achyar mengatakan, penyiapan bangsal dan ICU itu untuk jaga-jaga jika ada peningkatan kasus lagi. Mengingat, pemerintah belum mengatakan pandemi sudah selesai.

“Kami masih menyisakan bangsal covid dengan 24 tempat tidur dan ruang ICU Covid-19. Semoga menjadi pertanda baik agar pandemi bisa segera berakhir,” katanya, Sabtu (18/9/2021). 

Menurutnya, pencapaian nihil kasus Covid-19 itu merupakan hasil kerja sama semua pihak. Sejak kasus mulai naik di minggu ketiga Mei 2021, pihak rumah sakit sadar bahwa tanpa kerja sama semua pihak, penurunan kasus ini tidak akan terjadi dengan cepat.

 

 

“Dengan tenaga yang terbatas, kami mengadakan team work leveling (TWL). Semua potensi di rumah sakit kita libatkan, termasuk dokter di luar KSM (kelompok staf medis) ke dalam di luar dokter paru, jantung, dan penyakit dalam sendiri. Dokter yang lain kita libatkan dalam sistem TWL,” terangnya.

Di sisi lain, Aziz juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di RSUD Kudus. Kekompakan tim diberengi dengan sistem manajemen yang baik terbukti berhasil melewati fase kritis dari serangan varian delta pada gelombang kedua covid-19.

“Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Kudus yang sudah tertib menjalankan anjuran pemerintah untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta mendukung program pemerintah untuk menjalankan program vaksinasi sebagai ihtiyar memutus mata rantai penyebaran covid-19,” kata Aziz.

Aziz membeberkan, sampai saat ini, RSUD telah merawat 4.682 pasien covid-19, baik yang terkonfirmasi positif, suspect, maupun probable. Dari angka itu, yang dinyatakan sembuh ada 4.055 orang atau mencapai 90 persen lebih.

Editor: Ahmad Muhlisin

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- China telah merampungkan dua dosis vaksinasi Covid-19 terhadap lebih dari 1 miliar warganya atau 71 persen dari total penduduk pada Kamis (16/9). Pemerintah China sendiri memulai program vaksinasi Covid-19 nasional sejak awal 2021.

"Pada 16 September, 2.16 miliar dosis vaksin telah disuntikkan secara nasional," ujar Juru Bicara Komisi Kesehatan Nasional China, Mi Feng, dalam konferensi pers di Beijing seperti dikutip AFP.

Angka vaksinasi itu disebut nyaris tiga kali lipat lebih tinggi dari India, yang menempati peringkat kedua negara dengan jumlah vaksinasi Covid-19 terbanyak di dunia.

Agustus lalu, otoritas kesehatan China mengatakan sekitar 890 juta orang sudah divaksinasi, dan dua miliar dosis diberikan secara nasional. Sejauh ini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi target cakupan vaksinasi China.

Namun ahli virologi terkemuka, Zhong Nanshan, mengatakan kemungkinan Beijing bisa merampungkan vaksinasi Covid-19 terhadap 80 persen penduduknya pada akhir tahun demi mencapai kekebalan herd immunity.

Menurut pejabat senior di Komisi Nasional Kesehatan China, Lei Zhenglong, lebih dari 200 juta orang berusia 60 tahun ke atas telah divaksin. Sementara itu, 95 juta anak 12-17 juga telah merampungkan vaksinasi.

"Jumlah total dosis dan jumlah orang yang tercakup oleh vaksinasi di negara kami menempati urutan tertinggi pertama di dunia," tutur Lei seperti dikutip New York Times.

China menjadi salah satu negara yang tengah berjuang memerangi varian Delta virus corona yang dianggap lebih mudah menular. Varian tersebut telah menyebabkan wabah Covid-19 baru dengan hampir 200 kasus di tiga kota dalam beberapa waktu terakhir.

Puluhan kasus corona baru itu diantaranya merupakan anak-anak sekolah ketika sistem belajar mengajar tatap muka mulai diberlakukan lagi.

Di saat tingkat vaksinasi China telah mencapai 1 milar penduduk, negara itu masih melaporkan 49 kasus infeksi lokal Covid-19 baru yang sebagian besar terdeteksi di wilayah Fujian. 

Pihak berwenang mengatakan pasien yang dicurigai memicu klaster di Kota Putian adalah seorang lelaki yang baru tiba dari Singapura.

Anak dari laki-laki itu, yang berusia 12 tahun, dan salah satu teman kelasnya menjadi pasien pertama di klaster itersebut. Varian Delta corona pun lantas menyebar di sekolah dan menginfeksi 36 anak-anak lainnya, termasuk 8 siswa TK.

Meski China sudah meluncurkan kampanye vaksinasi untuk anak-anak 12-17 tahun, sebagian besar anak di negara itu tetap belum divaksinasi. Hal ini memicu kekhawatiran wabah Fujian dapat menyerang kelompok rentan di China seperti anak-anak.

Demi menekan laju penyebaran virus, pemerintah kemudian menerapkan aturan pembatasan, seperti pembatasan perjalanan, pengujian massal, dan penutupan sekolah.

Padahal, sebelumnya, China mengklaim berhasil meredam penyebaran varian Delta Covid-19 dengan mencatat nol kasus selama Juli hingga Agustus.

(isa/rds)

Diterbitkan di Berita

Karanganyar, Gatra.com - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karanganyar memastikan syarat menikah tak berubah. Hanya ada tambahan swab antigen bagi mempelai pria dan wanita. Tidak ada syarat calon mempelai harus sudah divaksin Civid-19. 

Kepala Kantor Kemenag Karanganyar, Wiharso, mengatakan, syarat tambahan rapid swab antigen berlaku selama pandemi Covid-19. Aturan itu untuk menekan penularan Covid-19 saat dilakukan akad nikah di KUA maupun di luarnya.

Wiharso menyanggah kewajiban vaksin Covid-19 dalam syarat menikah.  "Enggak ada [syarat vaksin Covid-19]. Jadi begini, syarat untuk menikah semasa PPKM ini, justru rapid tes antigen.

Misalnya diberlakukan, sudah terlanjur mau menikah, tetapi belum memperoleh vaksin, padahal vaksin itu susah didapat nanti enggak jadi nikah bagaimana. Vaksinasi kan belum merata." kata Wiharso kepada wartawan di Karanganyar, Selasa (14/9). 

Kewajiban swab antigen hanya bagi kedua mempelai. Namun apabila keluarga melakukan hal yang sama, maka tidak dilarang. Kemenag juga tidak menagih syarat swab antigen bagi saksi pernikahan.

Ia menekankan, selain syarat tersebut, penyelenggaraan pernikahan juga harus patuh prokes. Sementara itu, terkait vaksinasi, ia mendesak Dinas Kesehatan memberikannya kepada peserta didik sekolah madrasah. Kalangan tersebut belum sama sekali divaksin Covid-19. 

Saat vaksinasi di GOR RM Said, seorang warga bernama Bram berharap bukti sudah mengikuti vaksin dosis I dapat dipakainya mendaftar untuk menikah di KUA. "Dalam waktu dekat saya akan menikah. Untuk itu saya ikut vaksin," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar, Purwati, tak menyanggah bukti vaksinasi dibutuhkan instansi dalam berbagai keperluannya. Ia menyadari pengiriman logistik yang terkendala, menghambat percepatan vaksinasi. 

"Logistik saat ini cukup. Kita terus meminta dropping kontinyu," katanya. 

Reporter: Abdul Alim Muhamad Zamzami
Editor: Iwan Sutiawan

 
Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menganggap penutupan wilayah (lockdown) tak lagi tepat. Ia berencana melonggarkan pembatasan selama pandemi Covid-19 dengan membuka belasan sektor ekonomi demi pemulihan finansial negara.

Padahal, lonjakan infeksi Covid-19 Malaysia masih terbilang tinggi. Total kasus Covid-19 di Negeri Jiran mencapai 2 juta lebih pada Selasa (14/9). 

"Pembukaan kembali 11 sektor ekonomi di negara bagian di bawah Fase 1 dari rencana Pemulihan Nasional (NRP) adalah hal tepat, karena tingkat vaksinasi yang tinggi di negara bagian," ucap Ismail Sabri seperti dikutip The Star, Rabu (14/9).

Pemerintah, kata Ismail Sabri, telah mengambil keputusan usai mempertimbangkan data dari penilaian risiko yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan, dan Konsumen dalam Negeri.

Ismail Sabri mengatakan relaksasi lockdown dilakukan karena khawatir kebijakan penutupan itu hanya akan memberi dampak negatif, termasuk terhadap kesehatan mental warga Malaysia.

Ia menuturkan pencabutan lockdown tak hanya akan mempercepat pemulihan ekonomi, tapi juga memberikan kesepatan waga meningkatkan kesejahteraan hidup.

Ismail Sabri mengatakan berbagai sektor perekonomian akan dibuka kembali secara bertahap dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah hanya mengizinkan konsumen dan pekerja yang sudah divaksinasi secara penuh.

Ismail Sabri mengatakan 74 persen populasi penduduk dewasa Malaysia telah rampung divaksinasi, sementara itu sekitar 91,6 persen setidaknya telah menerima dosis pertama vaksin Covid-19.

Saat ditanya apakah keputusan tersebut juga mempertimbangkan risiko infeksi Covid untuk populasi yang tidak divaksin seperti anak usia 17 tahun ke bawah, Ismail Sabri hanya mengatakan tanggung jawab ada pada semua orang untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan demi melindungi keluarga dan orang sekitar risiko infeksi virus corona.

"Masa depan negara kita berkaitan dengan covid-19, bergantung dengan kita," kata Ismail Sabri seperti dikutip The Straits Times. "Kita tak bisa bergantung pada vaksin saja. Pengendalian diri sangat penting atau semua usaha kita akan sia-sia," paparnya menambahkan.

Beberapa pihak menyangsikan pelonggaran yang dilakukan pemerintah, mengingat angka kematian harian Covid-19 di Malaysia juga masih di angka ratusan per hari. Namun Ismail Sabri mengatakan keputusan itu dilakukan berdasarkan sains dan data.

(isa/rds/bac)

 

Diterbitkan di Berita

Menteri Kesehatan Sajid Javid mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemerintah telah menerima rekomendasi dari Komite Bersama untuk Vaksinasi dan Imunisasi (JCVI) dan akan mulai menawarkan suntikan penguat minggu depan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meminta negara-negara kaya untuk menunda suntikan penguat sampai setiap negara telah memvaksinasi setidaknya 40% populasi mereka.

"JCVI menyarankan agar dosis penguat ditawarkan kepada mereka yang lebih rentan, untuk memaksimalkan perlindungan individu menjelang musim dingin yang tidak terduga," kata Profesor Wei Shen Lim, ketua panel. "Sebagian besar orang-orang ini juga akan memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin flu tahunan dan kami sangat menyarankan mereka menerima tawaran ini juga."

JCVI mengatakan suntikan penguat diperlukan untuk memastikan orang yang rentan terlindungi dari COVID-19, karena penelitian telah menunjukkan bahwa kekebalan yang diberikan oleh vaksin melemah dari waktu ke waktu. Panel tersebut merekomendasikan agar setiap orang di atas 50 tahun, serta petugas kesehatan, orang-orang dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya, dan mereka yang tinggal dengan orang-orang yang mengalami imunosupresi, mendapatkan suntikan penguat setidaknya enam bulan setelah mereka menerima dosis vaksin kedua, seperti dikutip dari Medical Xpress, Rabu (15/9/2021).

Langkah itu dilakukan meskipun ada seruan WHO untuk menunda dosis penguat di tengah kekurangan vaksin global. Badan tersebut mengatakan bahwa COVID-19 akan terus mengancam orang di mana-mana sampai semua negara memvaksinasi cukup banyak orang untuk mencegah varian baru yang berpotensi berbahaya.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengulangi seruan itu pekan lalu setelah banding yang disampaikan sebelumnya diabaikan secara luas.

“Saya tidak akan tinggal diam ketika perusahaan dan negara yang mengontrol pasokan vaksin global berpikir bahwa orang miskin dunia harus puas dengan sisa,” katanya pada 8 September. 

Pejabat WHO bersikeras pembenaran ilmiah untuk penguat masih belum jelas.

 
 
Diterbitkan di Berita

Positivity Rate Indonesia Capai Batas Aman WHO

Selasa, 14 September 2021 16:50

Hingga Minggu (12/9/2021), positivity rate di Indonesia turun menjadi 3.05 persen atau telah berada di bawah batas aman Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 5 persen. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, pemerintah mengapresiasi kerja keras semua pihak hingga angka positivity rate COVID-19 di Indonesia terus menunjukan tren penurunan.

Pemerintah mengharapkan kerja keras ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. "Per Minggu (19/9/2021), positivity rate Indonesia telah turun ke 3.05 persen, atau berada di bawah 5 persen yang merupakan angka ideal dari WHO," ujar Johnny, Selasa (14/9/2021). 

Menkominfo menyebutkan, kondisi ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi di Indonesia yang terus membaik. Tingkat rata-rata positivity rate saat ini telah turun drastis dari posisi saat puncak lonjakan kasus terjadi pada Juni-Agustus 2021 yang sempat mencapai 30 persen. 

"Namun, kerja keras dan keberhasilan ini tidak boleh membuat kita semua lengah dan terlena dalam euforia. Kita semua harus tetap mempertahankan, bahkan memperkuat kolaborasi untuk mempertahankan kinerja saat ini dan menghindari potensi lonjakan kasus terjadi di masa mendatang," kata Johnny. 

Menkominfo juga memastikan, pemerintah akan terus memperkuat kapasitas penanganan pandemi dari sisi hilir hingga hulu. Di antaranya dengan meningkatkan tes epidemiologi dan rasio kontak erat agar orang yang terinfeksi bisa segera dirawat, serta surveilans genomik di daerah yang berpotensi mengalami lonjakan kasus. 

Pemerintah juga terus memperkuat layanan kesehatan primer, menambah, dan meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat sambil mengimbau pasien untuk dirawat di Isoter atau RS. 

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, oksigen, alkes di RS, mengerahkan tenaga kesehatan cadangan, memperketat syarat masuk RS, mendampingi pasien isolasi mandiri dengan ketat melalui layanan telemedicine, dan memberikan paket obat Isoman. 

"Tentunya, pemerintah juga tak akan lelah untuk terus menggencarkan program vaksinasi dari sisi hulu dan tetap mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Semua upaya ini diharapkan bisa membawa Indonesia keluar dari dampak pandemi," tandasnya.

Diterbitkan di Berita

alinea.id Otoritas Kesehatan China mengatakan pada Selasa (14/9), infeksi Covid-19 lokal baru meningkat lebih dari dua kali lipat di Provinsi Tenggara China, Fujian. Hal ini mendorong para pejabat untuk segera meluncurkan langkah-langkah yang harus diambil, termasuk pembatasan perjalanan untuk menghentikan penyebaran virus.

Komisi Kesehatan Nasional mengatakan, ada 59 kasus baru yang ditularkan secara lokal dan dilaporkan pada 13 September, naik dari 22 infeksi pada sehari sebelumnya. Semua kasus baru tersebut berada di Fujian.

Dalam empat hari, terdapat total 102 infeksi yang telah dilaporkan di Fujian. Fujian berbatasan dengan Zhejiang di Utara dan Guangdong di Selatan.

Kasus infeksi ini datang menjelang liburan hari nasional yang dilaksanakan selama seminggu yang dimulai pada 1 Oktober, pada musim turis utama. Wabah domestik terakhir pada akhir Juli hingga Agustus menyebabkan terganggunya perjalanan, memukul sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi.

Wabah Fujian dimulai di Putian, sebuah kota berpenduduk 3,2 juta, dengan kasus pertama dilaporkan pada 10 September. Pada tes awal, sampel dari beberapa kasus Putian menunjukkan bahwa pasien telah tertular varian Delta.

Virus tersebut telah menyebar ke Selatan ke kota pesisir Xiamen dan dilaporkan ada 32 kasus baru penularan komunitas pada 13 September.

Seperti Putian, Xiamen melakukan lockdown di beberapa area, dengan risiko virus yang lebih tinggi. Xiamen juga menghentikan kelas tatap muka di taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah, menutup tempat-tempat umum seperti bioskop, pusat kebugaran, dan bar, dan mengatakan kepada penduduk untuk tidak meninggalkan kota jika tidak penting.

Pasien pertama di Xiamen diketahui melakukan kontak dengan salah satu kasus di Putian. Meskipun begitu, kedua kota belum mengumumkan akan melakukan lockdown secara ketat.

Secara keseluruhan, daratan China melaporkan adanya 92 kasus baru yang dikonfirmasi pada 13 September, termasuk infeksi impor. Selain itu, ada 20 kasus baru tanpa gejala yang tidak diklasifikasi sebagai infeksi yang dikonfirmasi.

Namun, tidak ada kematian baru yang dilaporkan. Per 13 September China mencatat 95.340 kasus yang dikonfirmasi dengan jumlah kematian kumulatif tidak berubah pada 4.636.

Sumber : Reuters

Diterbitkan di Berita

alinea.id Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir Senin, 13 September 2021. Pakar Kesehatan Masyarakat dr Hermawan Saputra menilai kebijakan itu akan tetap menjadi pilihan dalam penanganan Covid-19.

“Rasa-rasanya PPKM itu tetap akan jadi pilihan, karena skala nasional itu tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, ada daerah yang masih level 4, ada daerah yang level 3, bahkan ada level 2. Tapi kehati-hatian itu sangat penting,” kata Hermawan kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).

Dia menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru merelaksasi aktivitas masyarakat, karena bisa menjadi bumerang. Menurut Hermawan, dua pekan terakhir aktivitas masyarakat cukup terbuka. Tempat pelayanan publik, perkantoran, arus lalu lintas kembali ramai.

Dia mengingatkan agar masyarakat tetap hati-hati. “Pelonggaran ini harus dimaknai kehati-hatian yang luar biasa, tidak sama ritme satu daerah dengan daerah lain,” ujarnya.

Dia melihat masih ada sebagian daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 dan ada sebagian yang kasusnya turun. “Kita harus waspada,” imbuhnya.

Hermawan berharap masyarakat dan dunia usaha tidak merespons penurunan kasus dengan euforia berlebihan, karena tetap ada potensi kasus Covid-19 kembali meningkat.

“Jangan sampai ada kenaikan kasus yang signifikan. Jangan sampai ada varian baru yang lolos. Kita tahu ada varian Mu. Jangan sampai menjadi tantangan seperti Delta yang Juni-Juli sudah luar biasa,” imbuhnya. Beberapa negara seperti Amerika dan Australia kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19.

“Amerika walaupun warganya sudah divaksin luar biasa, tetapi tetap potensi kenaikan kasusnya tinggi karena ada varian baru dan pelonggaran di mana-mana. Jadi, dunia tetap waspada. WHO pun belum cabut status pandemi. Indonesia tidak boleh euforia,” tutur Hermawan.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu terus meningkatkan testing dan tracing. Menurut Hermawan, perlu testing kepada komunitas masyarakat yang berisiko.

“Tapi masyarakat juga harus berperilaku yang baik. Tetap protokol kesehatan walaupun ada relaksasi pelonggaran, tidak boleh excuse, tidak boleh mumpung,” ungkapnya.

Karena, lanjut dia, harus disadari bahwa virus itu masih ada. “Kasus masih ada, walaupun sudah tidak seperti Juni-Juli, tetapi jangan sampai terjadi kembali karena pengabaian terhadap protokol kesehatan,” tegas Hermawan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat positivity rate harian Covid-19 di Indonesia terus menurun. Positivity rate Covid-19 di Indonesia sempat 51,62% pada Juni 2021, dan di angka 3,05%  pada Minggu, 12 September.

Sedangkan kasus positif Covid-19 bertambah 3.779, dan kasus sembuh mencapai 9.401 orang. Hingga saat ini total 3.918.753 orang telah sembuh dari Covid-19.

Diterbitkan di Berita

MURIANEWS, Kudus – Kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus mengalami penurunan menjadi sebelas pada Selasa (7/9/2021). Sebelumnya, jumlah pasien Covid-19 berada di angka 19 orang di hari Senin kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Badai Ismoyo menyampaikan, dari sebelas pasien, masih tersisa dua orang yang dirawat di rumah sakit rujukan. Sementara sembilan lainnya menjalani isolasi mandiri.

Sementara secara keseleruhan, total ada sebanyak 16.833 warga Kudus yang terkonfirmasi Covid-19. Dari jumlah itu, 15.422 orang sudah dinyatakan sembuh. Sementara 1.380 sisanya meninggal dunia, dan kasus aktif sebelas orang.

“Kami tetap mengharapkan protokol kesehatan ini selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Badai.

Protokol kesehatan yang dimaksud, adalah dengan rajin mencuci tangan, memakai masker ketika berada di luar rumah, dan menjaga jarak. Warga Kabupaten Kudus juga diharapkan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Sehingga penularan ini benar-benar bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya. Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kudus sendiri kini telah menutup ruang isolasinya.

Mulai dari RS rujukan lini satu, hingga lini tiga di Kota Kretek, untuk kembali digunakan untuk pasien noncovid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus sendiri segera menjalankan testing secara acak di sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Kudus.  

Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha

Diterbitkan di Berita
Vidya Pinandhita - detikHealth Jakarta - Kuba menjadi negara pertama di dunia yang memberikan vaksin COVID-19 pada anak-anak berusia mulai dari dua tahun. Jenis vaksin COVID-19 yang digunakan adalah buatan sendiri yang tidak diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dikutip dari France24, vaksin Kuba ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin dan belum menjalani tinjauan sejawat internasional. Mereka berbasis teknologi protein rekombinan seperti pada Novavax Amerika Serikat dan Sanofi Prancis yang juga tengah menunggu persetujuan WHO.

Setelah menyelesaikan uji klinis pada anak di bawah umur dengan vaksin Abdala dan Soberana, Kuba memulai kampanye inokulasi untuk anak-anak berusia 12 tahun ke atas mulai Jumat (3/9/2021).

Berlanjut pendistribusian tusukan pada anak-anak berusia 2-11 tahun di provinsi tengah Cienfuegos, Senin (6/9/2021). Hal tersebut dilaksanakan Kuba untuk menginokulasi semua anak sebelum kembali melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Mengingat, tahun ajaran baru dimulai Senin ini melalui program televisi lantaran sebagian besar rumah di Kuba tidak memiliki akses internet.

Di sejumlah negara lainnya, vaksin COVID-19 mulai diberikan pada anak-anak berusia 12-17 tahun. China, Uni Emirat Arab, dan Venezuela telah mengumumkan rencana vaksinasi anak-anak di bawah usia 12 tahun.

Namun kini, Kuba resmi menjadi pertama yang merealisasikan rencana tersebut. Lainnya di Chili, penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac baru saja disetujui untuk digunakan pada anak-anak berusia 6-12 tahun per Senin (6/9/2021).

Dalam beberapa bulan terakhir, Kuba mengalami ledakan kasus COVID-19 yang menekan sistem kesehatan. Dari total 5.700 kematian akibat virus Corona yang tercatat sejak wabah dimulai, hampir setengahnya terjadi bulan lalu, setara sepertiga dari total kasus yang dilaporkan.

(vyp/up)

Diterbitkan di Berita