Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akses booster vaksin covid-19 untuk masyarakat umum akan dimulai tahun depan. "Untuk mereka yang akan melakukan boosting akan dibuka ruang tahun depan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Rabu (25/8).

Pemerintah, lanjut dia, juga membuat ruang untuk program vaksin mandiri tahun depan. Artinya, masyarakat akan memiliki opsi vaksin berbayar mulai 2022.

Pun demikian, Ani memastikan pemerintah akan tetap mengalokasikan dana untuk menjalankan program vaksin gratis pada 2022 nanti. Jumlah alokasi dana untuk vaksin covid-19 sebesar Rp3 triliun tahun depan.

"Pemerintah menjamin untuk tetap menganggarkan pengadaan vaksin gratis, sehingga program vaksinasi akan tetap Rp3 triliun," terang dia.

Sementara, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp77 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan tahun depan. Mayoritas dana atau sebesar Rp20 triliun digunakan untuk penanganan covid-19.

"Kalau nanti pasien menurun, angka ini tidak terealisasi, kami berharap seperti itu," imbuhnya. Ia menambahkan pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp6,5 triliun untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga dalam penanganan covid-19, khususnya jika timbul varian baru covid-19 selain delta.

"Antisipasi kalau sampai terjadi munculnya varian seperti delta, kami beri antisipasi belanja Rp6,5 triliun," tandasnya.

(bir/bir)

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menerbitkan izin penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Covid-19 asal Rusia, Sputnik-V.

Kepala BPOM RI Penny K Lukito menyebut, sebagaimana proses pemberian EUA pada vaksin Covid-19 sebelumnya, pemberian EUA untuk Vaksin Covid-19 Sputnik-V telah melalui pengkajian secara intensif oleh Badan POM bersama Tim Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19 dan Indonesia Tenchnical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Penilaian terhadap data mutu vaksin ini juga telah mengacu pada pedoman evaluasi mutu vaksin yang berlaku secara internasional.

Berdasarkan hasil kajian terkait dengan keamanannya, efek samping dari penggunaan Vaksin Sputnik-V merupakan efek samping dengan tingkat keparahan ringan atau sedang.

Hasil ini dilaporkan pada uji klinik Vaksin COVID-19 Sputnik-V (Gam-COVID-Vac) dan uji klinik vaksin lainnya dari teknologi platform yang sama. 

“Efek samping paling umum yang dirasakan adalah gejala menyerupai flu (a flu-like syndrome), yang ditandai dengan demam, menggigil, nyeri sendi (arthralgia), nyeri otot (myalgia), badan lemas (asthenia), ketidaknyamanan, sakit kepala, hipertermia, atau reaksi lokal pada lokasi injeksi,” kata Penny dikutip dari situs resmi BPOM, Rabu (25/8/2021).

Vaksin Covid-19 Sputnik-V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh The Gamaleya National Center  of Epidemiology and Microbiology di Russia yang menggunakan platform Non-Replicating Viral Vector (Ad26-S dan Ad5-S).

Vaksin ini didaftarkan oleh PT Pratapa Nirmala sebagai pemegang EUA dan bertanggung jawab untuk penjaminan keamanan dan mutu vaksin  ini di Indonesia.

Vaksin Sputnik-V digunakan dengan indikasi pencegahan COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 untuk orang berusia 18 tahun ke atas. V

aksin diberikan secara injeksi intramuscular (IM) dengan dosis 0.5 mL untuk 2 (dua) kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 (tiga) minggu. Vaksin ini termasuk dalam kelompok vaksin yang memerlukan penyimpanan pada kondisi suhu khusus, yaitu pada suhu -20oC ± 2oC.

“Sementara untuk efikasinya, data uji klinik fase 3 menunjukkan Vaksin Covid-19 Sputnik-V memberikan efikasi sebesar 91.6% (dengan rentang confidence interval 85.6% - 95.2%),” lanjut Kepala Badan POM.

Terhadap sarana produksi vaksin, telah dilakukan dilakukan inspeksi onsite pada fasilitas produksi Vaksin Covid-19 Sputnik-V di Rusia, yaitu Generium dan Biocad sebagai fasilitas produksi bulk vaksin, serta Ufavita sebagai fasilitas fill and finish produk jadi.

Berdasarkan hasil inspeksi, hasilnya telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan standar persyaratan mutu vaksin.

Bersamaan dengan penerbitan EUA Sputnik-V ini, BPOM juga menerbitkan factsheet  yang dapat diacu oleh Tenaga Kesehatan serta factsheet yang dikhususkan untuk masyarakat.

Factsheet tersebut berisi informasi lebih lengkap terkait keamanan dan efikasi vaksin ini dan hal-hal yang harus menjadi kewaspadaan   dalam penggunaan vaksin, termasuk monitoring kemungkinan efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan pelaporannya.

Dengan bertambahnya jenis vaksin Covid-19 yang telah memperoleh EUA, diharapkan dapat semakin membantu Pemerintah untuk menyegerakan tercapainya herd immunity.

 “Badan POM akan terus mendukung Pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan obat agar masyarakat dapat mengakses vaksin COVID-19 yang telah memenuhi kualifikasi standar yang dipersyaratkan dengan segera,” tegas Kepala Badan POM.

BPOM juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk kepada Tim Komite Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19 dan ITAGI, yang telah mendukung dan memungkinkan hadirnya vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu di tengah masyarakat.

Badan POM juga berharap agar proses transfer teknologi untuk proses pembuatan vaksin di dalam negeri terus berlangsung dengan berbagai teknologi platform yang terus berkembang dalam rangka mendukung kemandirian Industri Farmasi Nasional.

BPOM juga mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kunci dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19, serta tidak mudah terpengaruh dengan promosi produk obat, obat tradisional, maupun suplemen kesehatan dengan klaim dapat mencegah atau mengobati Covid-19.

Untuk diketahui, sejak Januari 2021 BPOM telah menerbitkan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terhadap 6 (enam) jenis vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19, yaitu Sinovac (CoronaVac), Vaksin Covid-19 Bio Farma, AstraZeneca Covid-19 Vaccine, Sinopharm, Moderna, dan Comirnaty (Pfizer).

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 13 juta dosis lebih vaksin COVID-19 dari berbagai produsen sedang dalam proses distribusi menuju sejumlah daerah di Indonesia, kata seorang pejabat di Kementerian Kesehatan RI.

"Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mendapatkan pengiriman lebih dari 13 juta dosis," kata Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Arianti Anaya dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Selasa.

Arianti mengatakan sampai dengan Senin (23/8), pemerintah telah merilis total 130,3 juta dosis vaksin COVID-19. Sebanyak 116,4 juta dosis atau setara 85 persen di antaranya telah didistribusikan ke daerah.

Vaksin tersebut terdiri atas 4,8 juta dosis vaksin Coronavac, 85,9 juta dosis vaksin produksi Bio Farma, 1,5 juta dosis vaksin Pfizer, 15,9 juta dosis vaksin AstraZeneca, 77,5 juta dosis vaksin Moderna dan 499.886 dosis vaksin Sinopharm.

Arianti mengatakan pemerintah masih memiliki sejumlah stok vaksin COVID-19 sebanyak 5,8 juta dosis yang segera didistribusikan ke daerah.

"Vaksin ini baru datang, jadi kalau baru datang tentunya tidak bisa langsung didistribusikan karena harus diberikan nomor-nomor dulu di Indonesia. Tetapi hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja, segera kita akan distribusikan," ujarnya.

Sejumlah 8,1 juta dosis dari kuota vaksin stok pemerintah, kata Arianti, sedang dalam tahap pengiriman menuju fasilitas pemerintah daerah. "Ini adalah suatu hal yang yang perlu kita syukuri karena kita ingin mempercepat proses vaksinasi di seluruh Indonesia," katanya.

Arianti menambahkan sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah vaksin yang akan diterima Indonesia diperkirakan terus bertambah banyak. "Nanti dari mulai Agustus, September, Oktober, November dan Desember kita akan menerima vaksin cukup banyak dengan berbagai merek," katanya.

Vaksin tersebut berasal dari produsen AstraZeneca, Sinovac, Coronavac, Novavax dan juga dari Pfizer serta vaksin dari Covax Multirateral.

Pada Agustus 2021, kata Arianti, pemerintah menargetkan ketersediaan 67,6 juta dosis vaksin dari berbagai sumber, contohnya antara lain 19,8 juta dosis produksi Bio Farma, 25 juta dosis produk Coronavac, 15,9 juta dosis vaksin dari fasilitas Covax, 2,2 juta dosis vaksin AstraZeneca kerja sama bilateral, 1,5 juta dosis vaksin Pfizer bilateral, 2,5 juta dosis vaksin hibah bilateral dan 0,5 juta dosis vaksin Sinopharm.

"Pada September 2021 pemerintah menargetkan untuk mendapatkan lebih banyak lagi yaitu sekitar 80,7 juta dosis vaksin dari berbagai sumber yang cukup untuk digunakan dengan laju vaksinasi sebanyak 2 juta per hari," katanya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2021

 

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan, data dari berbagai negara, bahwa mayoritas pasien yang terinfeksi COVID-19 dan menjalani rawat inap di rumah sakit adalah mereka yang belum divaksin.

Sesuai analisis Public Health England (PHE), vaksinasi dua dosis efektif untuk mencegah hospitalisasi (perawatan di rumah sakit) dan kematian karena varian Delta.

Data Centers for Disease Control (CDC) Amerika Serikat, hospitalisasi dan kematian di AS menurun sejak vaksinasi dimulai pada awal 2021.

"Data National Health Institute juga menunjukkan, 99 persen kematian di Italia terjadi pada penderita COVID-19 yang belum ikut vaksinasi," ujar Retno saat menyambut kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-38, 39, dan 40, Kamis (19/8/2021) .

Selain itu, Retno juga menekankan, kasus COVID-19 di Indonesia telah menurun. Walau begitu, semua pihak harus tetap waspada dan tidak boleh lengah.

Hal ini melihat beberapa negara yang sudah mengalami zero-COVID-19 berbulan-bulan sekali pun, tetap dapat mengalami kenaikan kasus.

“Mari kita terus berikhtiar. Mari kita bersama-sama terus mendukung program vaksinasi dan mempercepat laju vaksinasi,” ajak Retno. 

Kasus COVID-19 Naik di Beberapa Kawasan

 

Hal yang penting, urgensi kesetaraan vaksin COVID-19, menurut Retno Marsudi, kian mendesak lantaran tren kasus COVID-19 tengah kembali menanjak di berbagai belahan dunia.

Pada periode 12-19 Agustus 2021, beberapa kawasan mengalami kenaikan kasus mingguan COVID-19 secara signifikan.

Amerika Utara tercatat mengalami kenaikan kasus positif sebesar 12 persen, Eropa sebesar 3 persen, dan Oceania 24 persen. Kawasan ASEAN mengalami penurunan sebesar 0,4 persen.

Namun, terdapat beberapa negara ASEAN yang masih mengalami kenaikan kasus mingguan secara signifikan, di antaranya, Brunei Darussalam mengalami kenaikan 304 persen, Filipina 41 persen, Vietnam 12 persen, dan Thailand 6 persen.

“Kita di Indonesia, Alhamdulillah di periode tersebut, dapat kembali menekan penyebaran kasus, yaitu sebesar -22 persen,” kata Menlu Retno melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Infografis 4 Kriteria Kontak Erat Pasien Covid-19
Diterbitkan di Berita
Konten ini diproduksi oleh kumparan
 
Indonesia telah menerima 1,5 juta dosis vaksin corona Pfizer yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis (19/8) lalu. Untuk tahap awal, vaksin ini telah didistribusikan ke wilayah Jabodetabek. 
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, drg. Widyawati, menuturkan vaksin Pfizer dengan merek COMIRNATY ini diperuntukkan bagi masyarakat umum yang belum sama sekali menerima vaksin.
 
Ia menjelaskan, pendistribusian ke wilayah Jabodetabek ini dikarenakan sistem logistik penyimpanan vaksin yang lebih kompleks ketimbang jenis vaksin lainnya. 
"Vaksin ini harus disiapkan oleh petugas kesehatan yang sudah dilatih menggunakan teknik tertentu dalam menangani rantai dingin. Termasuk cara mencairkan dan mengencerkan vaksin sebelum disuntikkan,” kata Widyawati dalam keterangan Kemenkes, Sabtu (21/8).
 
Vaksin Pfizer ini harus disimpan dalam tempat penyimpangan khusus, yakni di rantai dingin (cold chain) bersuhu sangat rendah -90 hingga -10 derajat celsius. Vaksin ini juga harus segera digunakan. 
Saat ini, sudah ada enam jenis vaksin corona yang digunakan di Indonesia. Keenam vaksin itu adalah vaksin jadi buatan Sinovac, Coronavac dari bulk Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer.
 
"Meski terdapat beberapa jenis vaksin di Indonesia, kami mengimbau masyarakat untuk tidak pilih-pilih vaksin karena pemerintah sudah menjamin keamanan dan khasiat dari vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini. Kembali saya tekankan, jangan pilih-pilih vaksin, semuanya aman dan berkhasiat dan segera lakukan vaksinasi," tutur Widyawati.
 
Kemenkes: Vaksin Pfizer Tahap Awal Didistribusikan di Jabodetabek (1)
Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 merk Pfizer sebanyak 1.560.780 dosis vaksin jadi dan siap pakai. Foto: Dok. Kominfo
 
Vaksin Pfizer sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari BPOM pada 14 Juli lalu. Efikasi atau kemanjuran vaksin Pfizer ini mencapai 95,4 persen untuk warga berusia 16 tahun ke atas, dan pada kelompok remaja 12-15 tahun 100 persen.
Secara bertahap, Indonesia total akan mendapatkan 50 juta vaksin Pfizer lewat skema pembelian langsung. Jumlah ini tidak termasuk vaksin yang akan didapatkan melalui skema GAVI/Covax sebesar 4,6 juta dosis dalam beberapa minggu ke depan.
 
 
"Pemerintah terus mendatangkan vaksin terbaik dari berbagai produsen dalam rangka mengamankan ketersedian vaksin untuk melindungi 208 juta rakyat Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19," tutup Widyawati.
Diterbitkan di Berita

"Target memproduksi vaksin merah putih pada semester 1-2022. Tentu dengan pendampingan pengawasan dari BPOM kami bertekat tak hanya jadi pelopor tapi juga mendorong kemandirian bio farmasi di RI," kata Sudirman dalam konferensi pers seperti ditayangkan  YouTube BPOM RI, Rabu (18/8/2021).

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk Vaksin Merah Putih kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Rabu (18/8/2021).

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, PT Biotis bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) dalam mengembangkan vaksin dengan platform inactivated virus tersebut.

"Dalam hal ini, hari ini kami akan menyampaikan pemberian dari Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) good manufacturing practice dari PT Biotis," kata Penny.

Penny mengatakan, PT Biotis merupakan perusahaan swasta farmasi pertama di Indonesia yang mengembangkan vaksin. Biotis juga menjadi perusahaan farmasi kedua setelah Bio Farma yang mengembangkan vaksin di Indonesia.

"Ke depan betul-betul industri farmasi vaksin akan terus membanggakan," ujar Penny.

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian terkait penggunaan dua vaksin virus corona (Covid-19) produksi China, Sinovac dan Sinopharm bagi para jemaah umrah.

Informasi tersebut ia dapatkan usai menggelar pertemuan dengan Deputi Urusan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdulaziz Wazzan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 11 Agustus 2021.

"Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi," terang Endang dalam keterangan resminya, Kamis (12/8/2021).

Endang mengatakan, bahwa Kementerian Haji dan Umrah Saudi masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi terkait hasil kajian tersebut.

Kajian itu nantinya akan menghasilkan keputusan, apakah calon jemaah umrah dari negara lain, termasuk Indonesia yang sudah memperoleh 2 dosis vaksin tersebut sudah bisa masuk ke Saudi untuk umrah atau tidak.

"Atau masih perlu diberikan 1 dosis lagi [booster] dari 4 vaksin yang digunakan Saudi, atau bagaimana," kata Endang.

Endang menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan jemaah umrah di masa pandemi. Bukan sekadar untuk kepentingan ekonomi dan bisnis semata.

"Sementara Sinovac dan Sinopharm saat ini sudah diakui WHO. Kemenag terus berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Kemenlu RI untuk membahas bersama masalah penggunaan vaksin ini," sambungnya.

Diketahui, masih ada 30 negara yang masih ditangguhkan masuk ke Kerajaan Arab Saudi. Mereka di antaranya yakni India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon, Vietnam, Korut, Korsel, dan Afganistan.

Diterbitkan di Berita

Suara.comKetua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara Maryanto berterima kasih kepada keluarga korban kasus suntikan vaksin kosong di Pluit, Penjaringan, berinisial BLP.

Maryanto mengapresiasi karena perawat berinisial EO yang bertugas menjadi relawan penyuntik vaksin akhirnya berdamai dengan keluarga BLP.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dari keluarga BLP dan EO," ujar Maryanto bertemu Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan di Markas Polres Metro Jakarta Utara, Kamis.

Ia pun mengapresiasi langkah Kepolisian yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus EO terkait vaksin kosong di kawasan Pluit, Penjaringan.

Kasus dihentikan lantaran antara perawat EO dan peserta vaksinasi berinisial BLP telah sepakat berdamai. Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) telah memfasilitasi mediasi di antara mereka.

Adanya mediasi ini mengakhiri kasus yang melibatkan kedua belah pihak yang sempat viral di media sosial tersebut.

"Kami kemari untuk silaturahim ke Kapolres Metro Jakarta Utara. Mengapresiasi kepada pihak kepolisian karena sejak awal kami (PPNI Kota Jakarta Utara) mendukung langkah Polri dalam mengungkap kasus ini," ujar Maryanto.

Dia bersama DPD PPNI Jakarta Barat pun kemudian mengunjungi kediaman EO untuk memberikan dukungan moril.

Maryanto pun memastikan DPD PPNI Jakarta Utara tidak menjatuhkan sanksi kode etik terhadap EO lantaran telah mencapai kesepakatan damai.

Perlindungan hukum diberikan apabila instansi klinik EO bekerja menjatuhkan hukuman kepadanya.

"Kami akan berikan advokasi kepada EO apabila itu terjadi. Kami pastikan EO tetap bekerja dan berkarya sebagai perawat yang membantu Pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)," katanya. (Antara)

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa produsen vaksin COVID-19 kini mulai memperluas uji coba mereka pada kelompok usia anak, demikian pula dengan Moderna.

Produsen vaksin tersebut dikabarkan tengah berencana memperbesar skala uji coba mereka pada anak usia 6 bulan hingga kurang dari 12 tahun.

Studi tersebut kini akan mendaftarkan 13.275 partisipan uji coba vaksin menurut rincian terbaru yang dimuat dalam situs catatan uji klinis clinicaltrials.gov. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari target awal 6.975, seperti dikutip Antara dari Reuters.

Moderna mengatakan pada Juli lalu tengah berdiskusi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) guna memperluas studi yang bakal mendaftarkan database keamanan yang lebih besar, yang meningkatkan kemungkinan pelacakan kejadian langka.

Saat ini vaksin Moderna juga dalam peninjauan FDA untuk penggunaan pada remaja. Pada Desember 2020, vaksin Moderna telah mengantongi izin guna darurat bagi individu usia 18 tahun ke atas di Amerika Serikat.

Diterbitkan di Berita

SEMARANG, KOMPASTV - Penyebab kematian pasien Covid-19 di Jawa Tengah 97 persen diantaranya disebabkan karena pasien tersebut belum vaksin. 

Menururt Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, angka kematian pasien di Jawa Tengah meski masih tinggi namun relatif telah mengalami penurunan cukup besar.

Penyebab kematian tertinggi pasien Covid-19 di Jawa Tengah, 97 persen diantaranya karena pasien belum divaksin dan juga karena ada penyakit penyerta.

Dari angka tersebut, 88 persen diantaranya adalah pasien dengan usia di atas 40 tahun. Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian, lansia dan pra lansia wajib mendapatkan vaksin karena masuk dalam kelompok rentan. 

Ganjar Akan Ubah Pola Vaksinasi 

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan mengubah pola pemberian vaksinasi Covid-19 di Jateng dengan memprioritaskan daerah yang memiliki kelompok rentan terbanyak seperti lansia, komorbid, ibu hamil dan difable.

Ia akan mengajukan usulan pembagian tugas agar vaksinasi Covid-19 berjalan lebih efektif.

"Pemprop mengusulkan, Pemda yang diurusi lansia, komorbid, ibu hamil, difabel, empat ini saja yang diurus dari Pemda. Nanti TNI Polri yang umum, jadi kan enak pembagiannya, biar jelas dan tidak ada kerumunan," jelas Ganjar 

Ganjar meminta kabupaten-kota untuk menyediakan sentra vaksinasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia juga meminta daerah untuk menggencarkan testing, tracing dan treatment. 

 

Diterbitkan di Berita