suaraislam.co

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengungkapkan potensi radikalisme di Indonesia pada 2020 rendah.

Pernyataan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan BNPT bersama Alvara Research dan Nasaruddin Umar Foundation saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dikutip dari detik.com, Awalnya Boy menyampaikan global terrorism index Indonesia di dunia pada 2020 berada di peringkat ke-37. Ini memposisikan Indonesia, kata dia, sebagai negara yang berada pada kategori medium terdampak terorisme.

“Pada tahun 2020 global terrorism index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia pada peringkat 37 atau naik peringkat dari tahun sebelumnya, posisi ini menjelaskan bahwa Indonesia berada pada kategori medium negara yang terdampak terorisme,” kata Boy di depan Komisi III DPR RI.

Lebih lanjut, Boy menyebut Indonesia juga menjadi negara yang lebih aman dari radikalisme dan terorisme dibandingkan Filipina, Thailand, dan Myanmar pada tingkat regional. Ini kata dia, terbukti dari trend menurunnya potensi radikalisme di Indonesia.

“Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar,” ucapnya.

Boy lantas mengungkap survei BNPT yang menunjukkan tren radikalisme di Indonesia pada 2020 menurun jadi 14 persen. Menurutnya, ini bisa dikategorikan potensi radikalisme di Indonesia sangat rendah.

“Tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2 persen atau masuk dalam kategori sedang, tahun 2019 sebesar 38,4 persen kategori rendah dan menjadi 14 persen pada tahun 2020, yaitu kategori sangat rendah,” sebut Boy.

Meski tren potensi radikalisme di Indonesia menurun, Boy menyampaikan ancaman secara global tetap harus diwaspadai. Sebab, menurutnya penyebaran radikalisme saat ini sudah berpindah melalui media online.

“Hal itu menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 tren potensi radikalisme cenderung menurun, mengalami penurunan, namun secara global kita harus tetap waspada karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui media online,” sebutnya.

Diterbitkan di Berita

Yopi Makdori Liputan6.com, Jakarta - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memperketat rekrutmen atau penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo menyatakan, salah satu hal yang harus diperketat adalah ihwal keteguhan terhadap NKRI, Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut dianggap sebagai upaya mencegah infiltrasi paham radikalisme yang masuk ke dalam pemerintahan.

Menurut Benny, jika paham radikalisme masuk ke abdi negara, maka masalah besar dan nyata akan muncul.

"PNS/ASN yang sejatinya merupakan agen penyampai visi dan misi negara kepada masyarakat, malah cenderung lebih percaya pada paham radikal berbasis agama," ucap dia dalam keterangan tulis pada Minggu (21/3/2021).

Selain pola rekrutmen, Benny juga mendorong kepada pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian secara terus menerus terhadap rekam jejak PNS sebagai pelaksana visi misi negara.

Kontra Pancasila Harus Mundur

Romo Benny juga menegaskan jika terdapat PNS, TNI, Polri dan Pegawai BUMN yang kontra terhadap Ideologi Negara (Pancasila) maka, harus diminta untuk mundur dari posisinya sebagai abdi negara.

"Pancasila sebagai dasar visi dan misi bangsa adalah final, dan para ASN yang bertentangan atau bersifat dualisme terhadap kepercayaannya terhadap Pancasila harus mau dibina atau jika tidak dengan sadar diri mundur dari posisinya sebagai ASN," tegasnya.

Di samping itu, Benny juga mengatakan saat ini BPIP telah membuat standar mengenai perilaku ASN, TNI dan Polri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Tidak boleh ada dualisme dan standar ganda terhadap pelaksanaan peraturan dan pedoman bagi ASN terkait radikalisme," tandas Benny.

Diterbitkan di Berita

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit, Prabowo mengajak seluruh pemuda masjid di Tanah Air untuk bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan juga radikalisme.

Hal ini seperti diutarakan Kapolri saat menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin (22/3/2021).

“Pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” jelas Kapolri dalam pertemuan tersebut.

Jenderal bintang empat itu pun menyambut baik dimana bentuk intoleransi dilawan dengan moderasi keagamaan yang memerlukan tokoh-tokoh agama.

"Kami juga siap bekerjasama dengan pemuda masjid untuk membangun bangsa," kata mantan Kapolresta Solo dan juga Kapolda Banten tersebut.

Peran ormas yang peduli bangsa saat ini, kata Kapolri, sudah semakin bagus. Ia pun berharap, basis pemuda masjid sampai tingkat desa harus saling menguatkan.

Selain itu, seperti dikutip keterangan tertulis dari Divisi Humas Polri yang diterima Kompas.tv, mantan Kabareskrim ini meminta peran tokoh agama menyosialisasikan 3M dan ketahanan pangan melalui program Kampung Tangguh.

"Prinsipnya Polri siap bekerjasama dan mendukung program-program dalam memerangi hal-hal yang menyerang negara," ungkapnya.

Kapolri pun mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BKPRMI Said Aldi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan polisi di daerah dalam membina ustaz, ustazah serta dai dalam menjaga kamtibmas dan menutup kemungkinan adanya radikal masuk ke pemuda Masjid.

"Badan Pemuda Masjid dalam membina ustaz, ustazah dan dai kamtibmas sekalian untuk menutup kemungkinan adanya radikal yang akan masuk ke pemuda Masjid," sambung dia.

Adapun Ketua Penasehat BKPRMI Idrus Marham menambahkan, basis BKPRMI adalah masjid, maka jika ada masalah di Masjid dapat dikoordinasikan dengan pemuda Masjid.

"Kalau ada bencana maka pemuda masjid ikut mengambil bagian dan bagaimana polanya kerjasama pembinaan masyarakat sesuai dengan ciri karakter masing-masing daerah," tandas Idrus Marham.

Penulis : Gading Persada 

Editor : Eddward S Kennedy

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, banyak pihak yang terpapar radikalisme melalui media sosial maupun situs daring. Hal tersebut seiring dengan banyak informasi keagamaan yang ada di media sosial atau situs daring yang tidak tersaring.

"Memang banyak orang-orang yang terpapar radikalisme ini dari media sosial. Saya dapat laporan dan bertemu bahkan dengan mantan napiter (narapidana terorisme), mereka (mengaku) menjadi radikal itu karena berinteraksi dengan orang yang sama-sama terpapar radikal melalui media sosial," katanya di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Dia menilai hal tersebut tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang selalu berselancar di media sosial. Dia juga membeberkan pada survei Alvara terlihat bahwa anak muda menghabiskan waktu sekitar 7 jam sehari untuk mengakses internet.

"Nah tentu ini berakibat bahwa prilaku mereka di media sosial ini bagaimana informasi keagamaan tidak terfilter dengan baik," bebernya.

Sebab itu, dia mengatakan kebijakan keagamaan untuk meminimalisasi perilaku radikal dan intoleran memang diarahkan kepada transformasi digital.

"Kebijakan perilaku sudah seharusnya diarahkan pada transformasi digital, ini tidak ada pilihan lain, sebelumnya Kemenag lebih melakukan transformasi digital untuk syiar-syiar begini," katanya.

Menguatnya Konservatisme Keagamaan

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan menguatnya arus konservatisme keagamaan yang menyebabkan intoleransi di masyarakat. Hal tersebut kata dia diakibatkan dari sosial media.

"Indonesia sebagaimana negara-negara lain menghadapi tantangan menguatnya arus konservatisme keagamaan, terutama akibat sosial media yang kuat di kalangan penduduk," kata Yaqut saat memberikan sambutan dalam acara Understanding Indonesia Muslims Culture dalam siaran daring, Sabtu (13/3/2021).

"Sebagian riset dari banyak lembaga menunjukkan ada gejala meningkatnya intoleransi," imbuh dia.

Walaupun demikian, Yaqut meminta agar seluruh pihak tidak khawatir. Sebab tren tersebut belum jadi arus utama masyarakat Indonesia.

Diterbitkan di Berita

Surabaya, Inisiatifnews.com Tak sedikit kasus mahasiswa di Indonesia yang terpapar paham radikalisme. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan orang tua, kedua masih minimnya budaya literasi dan yang ketiga lingkungan atau pergaulan yang salah.

“Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa memperbanyak wawasan melalui berbagai sumber baik buku ataupun rujukan orang, tokoh, sehingga tidak sempit dalam wawasan berpikir. Para mahasiswa juga mesti meningkatkan budaya literasi dengan mengasah tradisi membaca, menulis dan memecahkan permasalahan disekitarnya,” kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Ahmad Yusuf Al Khakim, Selasa (16/2/2021).

Yusuf menyatakan bahwa para mahasiswa yang terpapar paham radikal biasanya merasa pengetahuan agama yang dimiliki adalah yang paling benar, sehingga apa yang dianggap berbeda dengannya itu salah.

“Jika budaya literasi minim, maka wawasannya juga sempit sehingga gampang terpengaruh oleh hal hal yang padahal itu keliru,” jelasnya.

Untuk meminimalisir terpaparnya mahasiswa oleh paham radikalisme di tingkatan perguruan tinggi, Yusuf berpendapat dan hal itu bisa dilakukan oleh para stakeholder yakni adanya bahan materi khusus tentang antisipasi paham radikalisme yang diberikan pada saat mahasiswa baru misal di momentum Ospek tiap tahunnya.

“Tentu materi itu harus disampaikan oleh pihak yang benar-benar kompeten dan professional. Sehingga para mahasiswa dapat memahami pola dan bahaya paham radikalisme. Dengan demikian, mahasiswa yang masuk di tahapan awal sudah mempunyai bekal / pondasi untuk mengantisipasi apabila di lingkungannya ada pihak yang mencoba menyebarkan paham radikalisme, hal itu bisa langsung di tangkal,” tegas mahasiswa Ilmu Komunikasi Unesa tersebut.

Selain itu terhadap perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat saat ini menurut Yusuf juga harus diwaspadai, karena banyak kasus di mana orang ataupun oknum yang menggunakan internet sebagai media penyebaran paham radikalisme.

“Sehingga kita semestinya harus mampu atau dapat memfilter konten konten yang tersebar yang berisi propaganda dari kelompok radikal tertentu yang tak sesuai ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Sementara ketika ditanya perihal fokus arah kebijakan BEM UNESA yang baru sekitar satu bulan dilantik, Yusuf menjelaskan bahwa organisasi yang di pimpinannya tersebut akan fokus di isu tentang pendidikan. Apalagi di tengah situasi pendemic covid-19, menurutnya topik pendidikan sangatlah penting.

“Saya berharap dapat memberikan kontribusi dan pemikiran yang berguna bagi bangsa ini berkaitan dengan tantangan pendidikan yang terjadi saat ini dan kedepannya,” pungkasnya. [KLD]

Diterbitkan di Berita

Semarang, Dakwah NU Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang laporkan penerbit PT. Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena menerbitkan buku untuk kelas 3 sebuah SMK di Kota Semarang yang mengarah pada ajaran Hizbut Tahrir Indonnesia (HTI).

Ketua GP Ansor Kota Semarang, Gus Rahul Saiful Bahri mengatakan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan jika buku agama kelas 3 sebuah SMK di Semarang yang diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai terdapat ajaran HTI.

“Ada sebuah link di buku tersebut yang mengarahkan ke situs www.dakwahtuna.com. Padahal situs tersebut mengandung ajaran HTI,” jelasnya di Polda Jateng, Selasa (16/3/2021).

Untuk itu, pihaknya melaporkan PT Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena dianggap membahayakan untuk keutuhan bangsa dan keutuhan Indonesia. “Di situ ada ajaran radikalnya, HTI kan sebuah organisasi terlarang di Indonesia,” ujarnya.

Sebelum melaporkan ke polisi, pihaknya melakukan penelusuran dulu. Setelah ditelusuri, beberapa link yang ada di dalam buku tersebut memang mengarah ke website yang didapati ajaran HTI. “Buku ini setelah ditelusuri ada framing yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, buku tersebut terbit tahun 2012 yang sudah menyebar ke beberapa daerah di Jateng, DIY dan Jabar .Meski demikian diia belum mendapatkan data pasti soal waktu penyebaran buku tersebut.

“Pastinya kapan penyebarannya kami belum mendapatkan secara rinci, namun saya meyakini jika link-link yang mengarah ke situs tersebut masih aktif sampai saat ini,” katanya.

Hari ini, pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut ke Polda Jateng. Selama satu minggu pihak Polda Jateng akan melakukan pengkajian sebelum akhirnya ditindaklanjuti.

“Ini meresahkan kalau buku itu masih menjadi refrensi, apalagi di dalamnya diarahkan untuk membaca refrensi HTI yang mengarah ke radikalisme,” pungkasnya.

Kontributor: Dafi Yusuf (Suara)
Editor: Faqih Ulwan

Diterbitkan di Berita
Adam Prawira sindonews JAKARTA - Keberadaan website yang berisi konten-konten radikal intoleran sudah sangat meresahkan. Konten radikal intoleran telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik dari sisi sosial kemasyarakat maupun keagamaan.

Oleh karena itu, website berisi konten-konten radikal harus ditertibkan, bahkan kalau perlu ditutup bila konten-kontennya jelas-jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau pun harus dilakukan penutupan atau pemberangusan, pertimbangannya harus fokus pada kontennya. Ini penting agar langkah itu tidak menimbulkan gelombang penolakan,” tutur Wakil Direktur Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Khariri Makmun di Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Maret 2021.

Dia menjelaskan penutupan atau take down website bisa dilakukan apabila tidak sesuai dengan konten-konten yang toleran. ”Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini tidak ada satu orang pun, otoritas mana pun yang bisa mengatasi munculnya situs-situs baru (konten radikal-red). Yang bisa kita lakukan sebetulnya ya cyber police atau polisi siber yang ada sekarang itu diefektifkan saja,” kata Khariri.

Dia mengilustrasikan keberadaan polisi siber seperti polisi di jalan raya. Jika ada kendaraan yang melanggar kemudian ditilang. Kalau di lalu lintas siber ditemukan konten yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia, maupun nilai-nilai keberagaman yang toleran, bisa langsung ditindak.

Kalau pun nanti ada website baru, tinggal dibersihkan saja, jadi langsung dilakukan tindakan saja yang tegas. ”Ini mirip dengan lalu lintas, mereka akan terus membuat dan menciptakan website meskipun sudah di-take down. Itu tidak apa-apa, yang penting pemerintah harus punya sistem yang kuat untuk mengantisipasi itu,” kata anggota Komisi Dakwah MUI Pusat itu.

Menurut Khariri, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang penanggulangan terorisme, website dengan konten radikal intoleran bisa ditindak jika sudah dianggap melakukan radikalisme atau terorisme di dunia maya.

Dengan melakukan identifikasi maka bisa diketahui pemilik domain website sehingga bisa langsung dilakukan penangkapan. ”Harus melibatkan banyak stakeholder, khususnya untuk melatih kawan-kawan milenial dalam pencegahan, agar mereka juga bisa membahasakan narasi-narasi moderat dalam bahasa milenial. Saya kira itu cukup efektif,” katanya.
 
Diterbitkan di Berita

Berlin, ARRAHMAHNEWS.COM – Otoritas Jerman melarang dan membubarkan kelompok Islam radikal (Salafi, Wahabi dan Khilafah) di Ibu Kota Berlin. Menyusul pelarangan tersebut, sekitar 800 polisi menggerebek 26 lokasi di Berlin dan negara bagian Brandenberg pada Kamis, 25 Februari. Larangan tersebut merupakan salah satu upaya untuk melawan ekstremisme.

Departmen Dalam Negeri Senat Berlin mengatakan, pihaknya telah melarang Jama’atu Berlin, sebuah asosiasi Salafi-Jihad yang dianggap sangat radikal. Kelompok yang juga dikenal sebagai Tauhid Berlin itu dinilai menganjurkan serangan teror.

Dalam konferensi pers, Senator Dalam Negeri Berlin, Andreas Geisel, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengawasi kelompok itu selama dua tahun. Ada 19 anggota kelompok tersebut yang menjadi fokus penggerebekan. Namun, tidak ada penangkapan yang dilaporkan.

Disebutkan juga, kelompok tersebut menolak Konstitusi Jerman dan mendukung ideologi Negara Islam (Khilafah), serta mempropagandakan ‘Jihad’, dan menyerukan syariah sebagai satu-satunya hukum yang sah.
 
Kata Akmann, pihaknya belum mengetahui secara persis apakah kelompok tersebut merencanakan serangan yang konkret. Namun, dia mengaku bahwa penyelidikan masih berlangsung.

Berdasarkan pernyataan Senat, dilansir Reuters, anggota kelompok yang tidak terdaftar tersebut -baik laki-laki maupun perempuan- bertemu secara rutin di taman dan rumah pribadi.

Mereka menyebarkan ideologi kelompok tersebut dengan membagikan selebaran di ruang publik dan melalui internet.  Dilansir DW, kelompok Jama’atu Berlin diyakini memiliki sekitar 20 anggota.

Beberapa di antara telah menarik perhatian di masa lalu setelah membagikan selebaran di beberapa daerah Berlin. Beberapa merupakan anggota kelompok Islamis lainnya yang pernah dilarang pada 2017 lalu.

Mereka telah melakukan kontak dengan Anis Amri, seorang pencari suaka dari Tunisia yang berhubungan dengan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pada 2016, Amri pernah membajak sebuah truk dan kemudian menabrakkannya di Pasar Natal di Berlin.

Kejadian itu menewaskan 12 orang. Berdasarkan data yang dirilis Badan Intelijen Domestik, jumlah kelompok Salafi di Jerman meningkat ke level tertinggi hingga mencapai 12.150 orang pada 2019. Angka tersebut lebih dari tiga kali lipat sejak 2011. (ARN)

Diterbitkan di Berita
Ilham Anugrah MANTRA SUKABUMI Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa dirinya tidak kaget saat mendapat kabar bahwa dirinya dilaporkan atas dugaan radikal.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Din Syamsuddin dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) atas tuduhan radikal.

Hal itu disampaikan oleh Din Syamsuddin saat dirinya berbincang dengan wartawan senior, Karni Ilyas.

Saat ditanya oleh Karni Ilyas mengenai reaksi saat dilaporkan, Din Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya sangat tidak kaget.

Sebab, Din Syamsuddin meyakini bahwa tuduhan radikal yang dituduhkan GAR ITB atas dirinya tersebut tidak faktual, serta menganggap bahwa jati diri dan wataknya bukan untuk bertindak radikal.

“Sangat tidak kaget. Pertama, karena saya meyakini apa yang dituduhkan itu tidak faktual,” ujar Din Syamsuddin.

“Baik secara subjektif, saya rasakan itu bukan jati diri atau watak saya untuk bertindak radikal,” lanjutnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Senin, 22 Februari 2021.

 

 

Lebih lanjut, mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut mengatakan bahwa kegiatannya selama ini merupakan kebalikan dari radikal.

Akan tetapi, dirinya tidak setuju dengan program mantan Presiden AS, George W. Bush, yakni deradikalisasi.

Selain itu, ketika menjabat sebagai ketua di Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia, dirinya pernah meluncurkan suatu gerakan untuk melawan ekstremitas.

“Dan sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace, kami meluncurkan satu gerakan sejak 2012, countering violent extremism, jadi meng-counter ekstremitas yang menampilkan kekerasan,” jelasnya.

“Ini yang dipakai dunia, kurang dipakai di radikal dan radikalisme, tapi ekstremisme. Karena radikal itu bisa punya arti positif,” lanjutnya.

Selain itum Din Syamsuddin juga menjelaskan makna sebenarnya dari kata radikal, dan mengatakan bahwa ada pergeseran makna dari kata tersebut.

“Radix itu akar. Beragama itu harus radikal. Artinya berpegang pada akar agama. Dalam bernegara harus radikal, berpegang pada dasar negara,” bebernya.

Editor: Robi Maulana

Sumber: YouTube

Diterbitkan di Berita

NU Naik, Radikalisme Turun

Minggu, 28 Februari 2021 13:35

Ayik Heriansyah Jakarta, Dakwah NU

Dakwah generasi muda Nahdlatul Ulama mengalami peningkatan di segala bidang, terutama media sosial. Militansi generasi muda NU meningkat tajam, setelah para kiai memberi restu dan turut terjun langsung ke ranah media sosial. Diperkirakan beberapa bulan ke depan, Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam wasathiyah akan mengambil alih dominasi narasi di media sosial.

Peningkatan dakwah generasi muda NU ini merupakan salah satu dampak dari menurunnya tren radikalisme. Daya aksi, rekrutmen dan galang opini kelompok radikal dari semua faksi, makin melemah, seiring meningkatnya kesadaran berbangsa dan bertanah air masyarakat.

Meski demikian, NU harus tetap waspada terhadap bahaya radikalisme, karena mereka masih dan terus bergerak dengan segala keterbatasannya. Sampai angan-angan mereka menjadi kenyataan yakni menguasai dunia dengan tegaknya khilafah. Syaikh Ibnu ‘Athaillah mengatakan: “Tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat menuntunmu dibandingkan angan-angan.” Angan-angan maksudnya dugaan dan khayalan.

Syekh Zarruq menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi, nafsu dipimpin serta dipandu oleh khayalan. Jika nafsu mengkhayal sesuatu atau menduga-duganya, lahirlah tamak dan sifat-sifat pengiringnya, sehingga seseorang jatuh dalam kehinaan, keterhalangan dan kelelahan lahir dan batin. Dikatakan: “Kalaulah bukan karena tamak yang penuh dusta, sungguh orang-orang tidak akan menyembah apa pun yang terlintas di benak mereka.”

Syekh Ibnu ‘Athaillah melanjutkan hikmahnya. “Kau bebas dari sesuatu yang darinya kau berputus asa. Dan kau adalah budak untuk sesuatu yang kepadanya kau bersikap tamak.” Sebab, kata Syaikh Zarruq, apa pun yang kau tamaki, ia akan mengambil dan menguasai hatimu sehingga kau berserah diri kepadanya sepenuh hati.

Akar penyakit hati semua kelompok radikal, tamak terhadap kekuasaan dan berangan-angan menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak mau qanaah (merasa cukup) dan taat kepada pemerintahan yang ada. Semoga generasi muda NU menjaga tren naik dakwah NU di segala lini, khususnya di dunia maya, demi keselamatan bangsa, negara dan umat.

Diketahui, tren penurunan radikalisme ini disebabkan oleh reformasi di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi tidak lagi mensponsori penyebaran paham wahabi ke seluruh dunia. Yang tersisa, individu-individu muhsinin di Arab Saudi yang mendermakan dananya untuk yayasan-yayasan wahabi. Da’i-da’i wahabi di sini, kini membiayai dakwah mereka sendiri secara mandiri. Waktu mereka terbagi lagi untuk mencari dana dakwahnya.

Faktor lainnya yaitu, kegagalan pemerintahan yang dipegang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Sudan, Turki dan Palestina dalam menyejahterakan rakyat. Masyarakat kemudian menyimpulkan, pemerintahan yang dipegang Ikhwanul Muslimin sama saja dengan yang lain. Serta perpecahan sesama kader Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Kematian khalifah ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dan kekalahan mereka di Irak dan Suriah. Pencabutan badan hukum HTI dan kasus-kasus hukum yang sedang melilit kader-kader HTI.

Hasil Survei BNPT
Penurunan tren radikalisme juga diperkuat dengan hasil survei Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) bersama dengan Alvara Strategi Indonesia, The Nusa Institute, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama yang menyampaikan fakta bahwa indeks Indeks potensi radikalisme menurun dibanding tahun sebelumnya.

“Indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0-100) atau turun 12,2 persen dibanding pada 2019 yang mencapai 38,4 (pada skala 0-100),”sebut survei yang dirilis BNPT di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinaasi Pencegahan Terorisme di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/12/20).

Dikutip dari AntaraNews, BNPT menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan potensi radikalisme tahun 2020 yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh feminisasi radikalisme, urbanisasi radikalisme, radikalisasi generasi muda dan netizen, serta literasi digital belum mampu menjadi daya tangkal efektif melawan radikalisasi.

Kepala Komisaris BNPT, Jenderal polisi Boy Rafli Amar mengingatkan agar semua elemen yang terlibat dalam kerja-kerja radikalisme menjadi puas diri dan terlena mendengar kabar gembira tersebut.

“Tentunya ini merupakan kabar gembira, artinya kerja-kerja kontra radikalisme telah membuahkan hasil. menurunnya potensi radikalisme, jangan sampai membuat seluruh elemen yang terlibat dalam kerja-kerja kontra radikalisme menjadi puas diri dan terlena. Justru harus terus lebih keras lagi melakukan propaganda kelompok radikal intoleran dan radikal teorisme,” jelasnya.

Diterbitkan di Artikel Luar