Liputan6.com, Jakarta Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid mengatakan para pemuka agama merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di tengah masyarakat.

"Selama ini kelompok radikal terorisme dalam melakukan penyebaran pahamnya selalu membungkusnya dengan motif agama. Padahal, hal tersebut tentunya sangat merugikan dan juga memfitnah agama tersebut," kata Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

"Maraknya radikalisme ini merupakan cermin dari krisis spritualisme," kata Ahmad Nurwakhid seperti dikutip dari Antara.

Direktur Pencegahan BNPT itu juga mengimbau para tokoh pemuka lintas agama untuk senantiasa mendoakan keberhasilan dan kesuksesan penanggulangan radikalisme terorisme yang telah diusahakan melalui program Gugus Tugas Pemuka Agama.

"Permasalahan radikal terorisme adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan elemen bangsa ini. Semua agama meyakini bahwa seseorang tidak akan menjadi sadar dan moderat tanpa hidayah dari Tuhan YME," kata alumnus Akpol tahun 1989 ini.

Mantan Kepala Bagian Banops Densus 88/Antiteror Mabes Polri ini mengatakan bahwa semua tokoh pemuka agama hendaknya lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya spiritual, yang tercerminkan dalam perilaku akhlakul karimah (akhlak yang terpuji), serta terus menyampaikan hal-hal baik tersebut kepada umat.

"Perlu disampaikan kepada umat bahwa semua aksi radikalisme dan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apa pun tetapi terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa aksi radikalisme adalah musuh semua agama karena semua aksi terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip agama yang menjaga persatuan, perdamaian, dan rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam).

"Aksi terorisme dan radikalisme ini dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, dan juga menjadi musuh negara. Hal itu bertentangan dengan konsesus atau perjanjian bangsa ini, yaitu Pancasila," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) H. Denny Sanusi menyampaikan harapannya untuk sinergi antara LPOI dan LPOK bersama BNPT yang ke depannya dengan melakukan sosialisasi ke bawah, terutama pada komunitas keagamaan masing-masing.

Serta memberikan pengertian betapa berbahayanya paham radikalisme dan terorisme ini.

"Ajaran agama merupakan ajaran penuh kasih sayang, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan hal negatif. Kalaupun ada, itu hanya oknum. Oleh karena itu, radikalisme adalah musuh kita bersama," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PP Perti) Dr. K.H. Anwar Sanusi berharap Gugus Tugas Pemuka Agama yang telah dibentuk BNPT makin menguatkan upaya pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di semua agama.

"Melalui Gugus Tugas Pemuka Agama ini, insyaallah, kami bisa mencegah adanya paham radikal terorisme di tengah masyarakat yang sengaja dilakukan oleh oknum tertentu yang miskin terhadap spiritual," ujar Anwar Sanusi.

Liputan6.com, Surabaya - Peran perguruan tinggi, orangtua dan kontrol media sosial bisa menjadi benteng diri untuk menangkal paham radikalisme dan ekstrimisme.

Hal tersebut terungkap pada acara webinar nasional Menjernihkan Hati Melawan Radikalisme, yang digelar Pusat Pembinaan Ideologi LPPM Universitas Negeri Surabaya, Jumat (30/4/2021).

Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa, Bambang Yulianto mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk menguatkan nilai Pancasila, konsep sistem tangkal radikalisme dan peran penting nilai-nilai agama kepada segenap civitas academica Unesa dan semua peserta webinar. 

Sementara itu, pembicara yang hadir dalam acara tersebut, mantan napi teroris dan mantan Jihadis ISIS di Suriah, Wildan Fauzi mengungkapkan, radikalisme bisa masuk lewat lewat pergaulan dan bisa pula lewat media sosial.

"Media sosial justru lebih berbahaya, para pelaku bisa bergerak secara lone wolf atau operasi sendiri. Operasinya bisa terputus dari jaringan, tidak memiliki kelompok, tetapi bisa melakukan sendiri dengan panduan yang ada di internet," ucapnya.

Menurut Wildan, masuknya paham ekstrimisme karena kurangnya control sosial dan orang tua. Padahal itu penting sekali dan menjadi tembok pertahanan yang penting dalam menangkal pengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila. 

Wildan becerita banyak tentang awal mula ia bertolak ke Siriah. Dari pengalamannya, penyebar radikalisme bukan asli Timur Tengah, tetapi justru banyak dari Indonesia yang memodifikasi ajaran agama untuk kepentingan sendiri.

“Paling penting adalah perkuat kontrol sosial dan keluarga, dengan siapa anak kita bergaul dan kepada siapa mereka mengaji,” ujarnya.  

Liputan6.com, Jakarta - Ayo Mengajar Indonesia menggelar dialog publik dalam program Ayo Bahas Vol.9 dengan tema Tolerance, Yes! Radicalism, No! Cegah Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme di Dunia Pendidikan yang digelar pada Sabtu, 24 April 2021 di Meeting Room, Favehotel Gatot Subroto Jakarta.

Dalam dialog tersebut membahas tentang bagaimana peran serta semua pihak, dari mulai guru, pemerintah, sampai lembaga masyarakat dalam menolak radikalisme dan menjadi toleransi didalam dunia pendidikan.

Acara berjalan dengan konsep hybrid secara online dan offline dengan cara dialog paralel serta tanya jawab antara narasumber dengan peserta.

Direktur Ayo Mengajar Indonesia Adi Raharjo mengatakan, kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai toleransi.

Karena, menurut dia, sekolah mengajarkan untuk membuat karakter dalam nilai-nilai yang baik dan kondisi intoleransi di dunia pendidikan.

"Pendidikan harus membuat karakter bangsa bersih dari nilai-nilai intoleransi," ucap Adi, melalui keterangan tertulis, Minggu (25/4/2021).

Sementara itu, peneliti dari Setara Institute Iif Fikriyati Ihsani menjabarkan, pola pendidikan di Indonesia semakin kehilangan ruhnya.

Hal tersebut menurut dia karena hanya bergerak dalam wilayah kompetisi, bukan menumbuhkan nilai nilai yang membangun toleransi.

"Kita menemukan, intoleransi terjadi di perguruan tinggi, ketika meneliti 10 kampus, kami menemukan tingkat intoleransi cukup tinggi sapai 20-30 persen," ucap Iif.

Lalu, lanjut dia, ketika penelitian di sekolah pun sama, cukup tinggi tingkat intoleransi, dan bukan tumbuh tiba-tiba, tapi memang ada peningkatan dari zaman di sekolah sampai ke perguruan tinggi.

"Darahnya Indonesia itu adalah intoleransi, seperti sejarah yang ada, Ini bukan sesuatu yang tumbuh tiba-tiba, tapi tumbuh secara perlahan dan dari pola pola kecil, bahwa orang itu cenderung radikal karena dalam keluarganya tidak memberikan ruang interaksi," papar Iif.

Menurut Cendikiawan Islam Azzyumardi Azra, kita selalu dibayang-bayangi oleh radikalisme dan seolah-olah Indonesia itu jauh lebih buruk dari negara lain.

Karena, kata dia, jika dibombardir dengan isu radikalisme, maka kita sebagai bangsa akan merasa minder dengan negara lain, walau memang benar ada gejala radikalisme tapi jangan dilebih-lebihkan.

"Ayo mengajar Indonesia harus membuat anak anak peserta didik kita tidak kecut, harus mengajarkan pemahaman keagamaan yang moderasi, dan toleransi, serta pemerintah harus inisiatif, agar guru guru diberikan pelatihan tentang pancasila dan nasionalisme, agar dalam pengajarannya bisa memberikan nilai-nilai toleransi, dan saya mengapresiasi gerakan Ayo Mengajar Indonesia ini, agar bisa menekankan perbaikan karakter," ucap Azzyumardi.

Kemudian, Jejen Musfah, Pakar Pendidikan dan Wakil Sekjen PB PGRI menyampaikan, Ppndidikan untuk karakter itu melalui 3 cara, yaitu modeling, kebiasaan, pengajaran.

"Benar bahwa indonesia sudah baik toleransinya namun bukan berarti kita mengabaikan pikiran intoleran," terang Jejen.

"Pencegahan radikalisme, bahwa banyak dalam riset, bahwa radikalisme itu benih benihnya dari intoleransi, jika model pengajarannya inklusif atau kolaboratif atau pembelajaran aktif, saya rasa akan berkurang rasa intoleransi," tegas dia.

Brigjen Polisi Ahmad Nurwahid selaku Direktur Pencegahan BNPT menyampaikan, radikalisme dan terorisme dalam segi agama yang kita bicarakan, yaitu ingin mengganti konstitusi negara menjadi khilafah, atau daulah islam.

"Yang belum dilarang oleh negara yaitu ajaran yang radikalisme atau ajaran agama yang ingin merubah konsitusi negara menjadi negara islam. Namun undang-undang sudah bisa menangkap untuk mencegah dalam tidakan terorisme," kata Ahmad.

"Yang belum terpapar 87,8 persen radikalisme, namun rentan untuk terpapar, maka harus diajarkan spritualitas yang rahmatan lil alamin, dan juga jangan memfollow ustad yang berfaham radikal, seperti ustad yang berfaham salafi wahabi, dan juga jangan mengeneralkan salafi wahabi semua teroris ya," sambung dia.

Ahmad pun berpesan jangan sampai intolerasi berkembang dan berkeliaran di seluruh lapisan masyarakat.

"Apalagi memfitnah dan menjelakan satu sama lain, maka satu sama lain harus saling mengenal satu sama lain, satu sama lain harus menghargai, saling menyayangi, dan jangan biarkan intoleransi merajalela, karena intoleransi adalah embrio radikalisme dan terorisme," pungkas Ahmad Nurwahid.

Untuk diketahui, acara itu dihadiri beragam narasumber yaitu Cendikiawan Islam Azyumardi Azra, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R. Ahmad Nurwahid, Wakil Sekjen PB PGRI Jejen Musfah, peneliti Setara Institute Iif Fikriyati Ihsani, dan Adi Raharjo (Direktur Ayo Mengajar Indonesia).

Peserta yang hadir dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta relawan Ayo Mengajar Indonesia, jumlah peserta yang hadir dalam offline ada 30 orang, hadir dalam online ada 300 orang.