damailahindonesiaku.com Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar mengingatkan kepada masyarakat mengenai radikalisme di Indonesia.

Dia meminta kepada para ulama untuk senantiasa menyampaikan Islam wasathiyah atau moderat. Menurut Kiai Miftach, Islam yang moderat diharapkan dapat memperkuat benteng dari serangan radikalisme.

“Hal ini dipandang penting seiring terus menguatnya radikalisme di masyarakat,” ujar Miftach saat memberi sambutan di Mukernas MUI ke satu 2021 dalam siaran langsung di kanal YouTube OFFICIAL TVMUI, Rabu (25/8).

Miftach menjelaskan, ada dua jenis radikalisme, yakni radikalisme kiri dan kanan. Untuk radikalisme kiri bergerak pada pemikiran liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Pemahaman itu disatukan dalam pemikiran beragama.

“Sedangkan radikalisme kanan, radikalisme dalam beragama dan terorisme berkedok agama atau menggunakan bendera-bendera agama atau atas nama agama,” ucapnya.

Miftach menjelaskan, kedua radikalisme itu kini tengah menggempur Indonesia. Bila berhasil, kedua gerakan radikalisme itu dapat menghancurkan pondasi Islam di Indonesia.

“Pergerakan kedua kelompok ataupun syariat ini merupakan gambaran pertarungan ideologi global yang menyerang, menggempur di Indonesia, dampaknya memporak-porandakan bangunan Islam yang selama ini telah dibangun oleh para ulama,” ujarnya.

Miftach menjelaskan, radikalisme kiri rawan menyasar para akademisi yang berada di kampus. Sedangkan radikalisme kanan masuk dalam pemahaman agama.

Paham ini dapat dengan mudah menyasar orang yang awan terhadap agama. Belajar agama melalui internet.

“Pengurus MUI semua lapisan harus memahami Islam wasathiyah,” katanya.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj meyakini kemenangan Taliban menguasai Afghanistan dijadikan motivasi dan membangkitkan semangat kelompok radikal di Indonesia.

"Taliban menang ini akan pasti, akan dijadikan motivasi, membangkitkan semangat di [kelompok] radikal Indonesia ini," kata Said dalam webinar 'Langkah Nyata Merajut Kebinekaan NKRI' yang disiarkan di NU Channel, Jumat (20/8) malam.

Meski demikian, Said tak merinci kelompok radikal mana yang ia maksud. Ia mengatakan kelompok radikal di Indonesia pasti memiliki klaim bahwa Tuhan telah membantu Taliban menguasai kembali Afghanistan.

"Mereka pasti bilang 'tuh liat Tuhan telah membela Taliban, sekarang bisa menang, mari kita bangkit, Tuhan akan membela kita'. Pasti akan terjadi seperti itu," ujarnya.

Said mengingatkan Indonesia sangat berbeda jauh dengan kondisi Afghanistan. Menurutnya, berbagai pihak luar negeri bahkan memuji kondisi masyarakat Indonesia.

Menurutnya, mereka memandang masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan satu sama lain meski berbeda suku, ras dan agama.

"Afghanistan itu hanya 7 suku, 100 persen muslim. Tapi 40 tahun kerap dilanda perang saudara. Tapi yang namanya hanya karena politik itu perang sampai 40 tahun," kata Said.

Lebih lanjut, Said pun mengingatkan para pelajar Indonesia yang saat ini tengah menimba ilmu di berbagai belahan dunia. Ia berharap para pelajar tersebut hanya membawa ilmu, bukan budaya di tempat negaranya belajar.

"Saya sempat belajar ke Timur Tengah, Gus Dur juga ke Irak dan Mesir, Alwi Shihab ke Mesir. Tapi kita pulang bawa ilmu. Ilmu agama tafsir, hadis. Tapi tak bawa budaya, tak bawa cara berfikir orang Arab," ujarnya.

"Begitu juga silakan yang kuliah di Eropa, Amerika, pulang bawa teknologi, jangan bawa budaya Eropa atau barat atau AS ke Indonesia," katanya menambahkan.

Said menekankan Indonesia memiliki kebudayaan tersendiri yang khas dan harus dipertahankan. Ia menegaskan budaya yang berasal dari negara lain tak akan cocok untuk Indonesia. "Dan saya yakin [budaya Indonesia] lebih baik dari budaya orang Arab dan Eropa," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Anggota Jemaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas mengatakan keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan menjadi euforia di kalangan jihadis alias pihak yang terkait kelompok teror berbasis agama.

Nasir menyebut para 'jihadis' merasa memiliki misi dan perjuangan yang sama, yakni mendirikan negara berdasarkan agama Islam. Nasir menyebut ada kebanggaan dari JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) atas keberhasilan Taliban.

"Akibat Taliban mendapatkan kemenangan, di sini jelas terjadi euforia di kalangan para jihadis," kata Nasir dalam webinar Kemenangan Taliban di Afghanistan dan Implikasinya yang digelar Lakpesdam PBNU, Kamis (19/8).
(rzr/fra)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat intelijen dan terorisme Ridlwan Habib mengatakan kemenangan Taliban di Afganistan, tidak akan secara langsung membuat gerakan radikal di Indonesia menjadi lebih kuat.

Namun, aparat keamanan dan para pihak terkait tetap harus melakukan antisipasi. “Secara langsung tidak,” ujar Ridlwan Habib saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (16/8/2021).

Kendati demikian, menurut Ridlwan, peristiwa ini bisa memotivasi kelompok radikal untuk membuat negara Islam. “Spirit atau semangat untuk menciptakan negara Islam tentu bisa termotivasi,” imbuhnya.

Diketahui, kelompok Taliban mengambil alih kepemimpinan nasional di Afganistan, dan segera memproklamasikan berdirinya Negara Islam Afghanistan. Taliban adalah kelompok fundamentalis Islam yang pernah memerintah Afghanistan pada 1996-2001.

Pemerintahan Taliban terguling setelah Amerika Serikat (AS) bersama sekutu melakukan invasi.

Aksi militer itu digelar karena kelompok Taliban memberikan perlindungan kepada Al-Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden, dalang serangan teror dengan sasaran World Trade Center dan Pentagon, Amerika Serikat, 11 September 2001.

Beberapa bulan belakangan, Taliban meningkatkan agresi terhadap pemerintahan Afganistan, menguasai perlintasan perbatasan sekaligus memperluas kedudukannya di seluruh negeri. Kemudian, Taliban berhasil menguasai Ibu Kota Kabul, pada 15 Agustus 2021.

Diterbitkan di Berita

Desa Wisata Ini Tolak Radikalisme

Jumat, 13 Agustus 2021 10:10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengembangkan program anti radikalisme lewat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan ada beberapa daerah yang dipilih BNPT menjadi Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) sebagai soft approach pencegahan perkembangan radikalisme dan terorisme.

Sejumlah daerah yang dimaksud yakni Bima, Nusa Tenggara Barat dan Malang, Jawa Timur yang memiliki potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Bima juga berada di bawah wilayah koordinatif  Badan Pariwisata  Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Kemenparekraf karena 2 kecamatannya masuk dalam Kawasan Cagar Biosfer Komodo,” kata Sandiaga, Rabu, (11/8/2021).

Oleh karena itu, lanjut Sandiaga, ada beberapa program di Kemenparekraf/Baparekraf yang dapat disinergikan dengan program BNPT. Di antaranya pengembangan desa wisata, pembangunan creative hub, serta pendampingan dan pelatihan terkait pengembangan skill di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Bima juga memiliki desa wisata seperti misalnya desa wisata Maria di Kecamatan Wawo yang patut dikembangkan potensinya, serta pelatihan-pelatihan dan bimtek dari Kemenparekraf ini dapat disinergikan dengan program anti radikalisme BNPT. Jadi sinergi dan kerja sama kita dengan BNPT ini harus terus kita tingkatkan” katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan Bima menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program anti radikalisme. Selain NTB dan Jawa Timur, lanjut Boy, ada tiga daerah lain yang dijadikan KKTN oleh BNPT, yaitu Jawa Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah.

“KKTN ini merupakan sarana soft approach berbasiskan pada pembangunan kesejahteraan sebagai upaya kita dalam konteks deradikalisasi. Tahun ini, ada dua KKTN yang sedang kita persiapkan, yaitu Jawa Timur dan NTB,” kata Boy.

Mantan Kapolda Papua ini menjelaskan, ada tiga pilar kegiatan yang dilakukan di lokasi KKTN. Yaitu kegiatan perekonomian, edukasi, dan pariwisata.

“Karena ada pengembangan pariwisata di KKTN jadi kami berkoordinasi dengan Pak Menteri. Dengan harapan ada dukungan dari Kemenparekraf untuk hadir bersama-sama di lokasi tersebut,” ujar Boy.

Reporter : Sulha Handayani
Editor : Sesmawati

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Habib Husein Ja’far Al Hadar M Ag yang juga dikenal sebagai Habib Milenial mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus radikalisme dan terorisme yang tidak kalah berbahayanya dengan virus COVID-19 di masa pandemi saat ini.

“Di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini, justru gerakan-gerakan terorisme secara sunyi dan senyap bisa melakukan koordinasi atau bahkan ancaman-ancaman yang serius.

Karena itu kita harus tetap waspada dengan terus melakukan berbagai upaya-upaya kontra terhadap radikalisme dan terorisme,” ujar Habib Husein Ja’far Al Hadar di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jumat.

Sehingga, menurut dia, sudah sepatutnya menggalang solidaritas saat ini bukan hanya terhadap teror wabah virus COVID-19 tetapi juga teror virus radikalisme dan ekstremisme yang selama ini terus mengancam di sekitar kita.

Karena kelompok radikal dan intoleran ini terus melakukan paparan kepada masyarakat dengan memasukkan paham radikalisme dan ekstremisme.

“Maka kuncinya adalah memapar balik mereka dengan konten-konten yang antiradikalisme dan terorisme ataupun ekstremisme melalui konten-konten toleransi, konten-konten perdamaian dan lain sebagainya,” tutur pria yang akrab disapa Habib Milenial tersebut.

Dirinya meyakini bahwa kelompok moderat yang ada saat ini pasti akan menang. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan penuh cinta.

Menurut Habib Ja’far, kuncinya adalah memapar masyarakat dengan konten-konten toleran dari contoh kegiatan sehari-hari.

Lebih lanjut, pria kelahiran Bondowoso, 21 Juni 1988 ini menyebut bahwa semua pihak barus bersama-sama membagikan konten-konten yang sudah ada tentang toleransi sampai pada titik, suatu hari kita ketika ada foto seorang pendeta berjalan dengan seorang Ustaz nggak lagi viral karena itu bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Justru menjadi hal yang biasa melihat perbedaan dihadapi dengan toleransi dan penuh perdamaian.

Magister Tafsir Qur’an dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut mengajak agar semua pihak bersama-sama memenuhi media sosial dengan konten-konten yang toleran.

Konten-konten tersebut merupakan vaksin bagi masyarakat melawan paparan radikalisme dan ekstremisme.

Selain itu, Habib Ja’far mengungkapkan bahwa sebetulnya para pemuka agama, pemerintah serta organisasi keagamaan dapat turut serta melakukan vaksinasi terhadap virus radikalisme ini. Karena mereka memiliki semua infrastruktur sampai tingkat yang paling bawah.

Ia mencontohkan NU, Muhammadiyah ataupun Robito Alawiyah yang memiliki cabang sampai ranting, minimal sampai tingkat Kabupaten/Kota, “Maka gunakan semua infrastruktur yang ada itu untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai ideologi yang pro-NKRI, yang pro kepada keberagamaan yang morderat dan Cinta Damai,” ujarnya.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

alinea.id Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta, semua pihak mengantisipasi masuknya paham radikalisme hingga terorisme yang menyasar generasi milenial.

Menurutnya, pelajaran agama bisa menjadi penyaring untuk meredam penyebaran paham-paham tersebut.

La Nyalla menyampaikan ini untuk menanggapi penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari penelitian disebutkan, potensi radikalisme paling berbahaya masuk melalui dunia digital maupun media sosial (medsos).

Musababnya, medsos mudah dijangkau warga khususnya anak-anak hingga remaja.

FKPT Kalsel menyatakan, potensi paham-paham tersebut dilihat dari dimensi pemahaman sebesar 6,1%, dimensi sikap sebanyak 23,7% dan dimensi tindakan sebanyak 1,3%. Artinya, jumlah masyarakat yang tidak mengerti terhadap paham-paham itu, atau sekedar ikut saja, cukup tinggi.

"Konten-konten yang memuat teror dan ujaran kebencian sangat banyak tersebar di media sosial dan memiliki potensi yang signifikan terhadap paham-paham radikalisme dan terorisme. Ini harus menjadi perhatian serius," kata La Nyalla kepada wartawan, Rabu (30/6).

Dari penelitian FKPT juga disebutkan, indeks potensi radikalisme cenderung ada pada kalangan gen Z, dan mereka yang aktif di internet dan sosial media. Hasil penelitian yang menyebut 86% generasi Z menerima informasi keagamaan dari internet. 

"Maka upaya penangkalan harus dilakukan secara serius dan sedini mungkin. Jadi sangat tepat penangkalan potensi teroris melalui pemahaman pembelajaran agama di sekolah," ujar La Nyalla.

Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, mayoritas masyarakat dengan literasi rendah menerima informasi begitu saja tanpa mencari informasi pembanding. Minimnya literasi  juga berpotensi memicu provokasi seperti penistaan agama dan ujaran kebencian.

"Anak-anak senang menonton Youtube dan mengakses informasi melalui kanal media sosial. Hal ini yang harus dikhawatirkan. Karena, anak-anak bisa terpapar konten yang berisi ajakan teror.

Tentu hal itu mempengaruhi pikiran dan tindakan mereka, maka perlu penyeimbang informasi agar anak tidak langsung menyerap informasi yang mereka dapat secara mentah-mentah," bebernya.

 

La Nyalla mengatakan, sekolah memiliki peran penting yang dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran agama agar tidak keliru. Hal tersebut dapat dilakukan melalui muatan dalam kurikulum pendidikan agama.

"Peran guru agama di sekolah sangat penting memberikan pengarahan untuk menangkal potensi radikalisme kepada generasi penerus bangsa, dengan memberikan bobot materi pembelajaran untuk mengimbangi informasi yang keliru yang tersebar melalui konten-konten media sosial," jelas La Nyalla.

Menurutnya, sekolah bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang bertugas dalam upaya penangkalan radikalisme dan terorisme, seperti Polri, TNI, hingga BNPT.

"Buatlah program berkelanjutan di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi sekaligus sebagai upaya tracing untuk menumpas penyebaran paham radikalisme pada generasi Z," ungkap Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Densus 88 Polri, BNPT, dan lembaga terkait lainnya, memberantas konten radikalisme terorisme.

Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi, mengungkapkan sejak 2017 sampai 22 Juni 2021, pihaknya telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs dan platform digital.

"Kami juga memberikan dukungan teknis bagi kementerian/lembaga lain yang bertanggungjawab dalam penanganan tindak pidana terorisme," kata Dedy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/6/2021).

Ia menegaskan pemblokiran terhadap konten radikalisme dan terorisme terus diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berdasarkan aduan kementerian/lembaga terkait maupun laporan masyarakat yang diterima melalui kanal pelaporan.

"Upaya penyebaran informasi positif sebagai bentuk penanggulangan terhadap konten radikalisme terorisme terus kami lakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," ucapnya menambahkan.

Dorong Literasi Digital

Menurut Dedy, guna memperkokoh ketahanan masyarakat dari informasi negatif internet, termasuk konten radikalisme terorisme, Kemkominfo terus menggalakkan kegiatan literasi digital di 514 kabupaten/kota di 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Kemkominfo mengklaim juga terus konsisten menjaga dan mempertahankan keamanan ruang digital dari muatan radikalisme terorisme yang mengancam NKRI.

"Kami mendorong publik yang menemukan konten radikalisme terorisme untuk melakukan pelaporan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui aduankonten.id serta kanal-kanal pelaporan lain yang kami siapkan," ujar Dedy memungkaskan.

(Isk/Ysl)

Diterbitkan di Berita

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih terus dihadapi bangsa Indonesia.

Menurut dia, hal itu jelas mengganggu keamanan dalam kehidupan masyarakat serta dapat mengancam ideologi juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara peluncuran Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, yang disiarkan secara daring, Rabu (16/6/2021).

"Munculnya berbagai kejadian berbasis kekerasan. Hal ini secara nyata merupakan gangguan. Kita harus selalu waspada dan tetap berusaha mencegah dan menanggulanginya," kata Ma'ruf Amin dalam pidatonya.

Namun, potensi hal tersebut sudah mengalami penurunan. Hal itu diungkap Wapres dengan mengutip survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa indeks potensi radikalisme pada tahun 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0 s/d. 100).

"Jumlah penurunan dibanding tahun 2019 yang mencapai 38,4%. Capaian ini tentu saja menggembirakan bagi kita semua. Untuk itu saya sampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait," jelas Wapres Ma'ruf Amin.

Waspada Ancaman Ekstremisme

Namun demikian, Ma'ruf berharap masyarakat Indonesia tidak boleh berpuas diri.

Sebab, ke depan masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis dalam banyak pola dengan mengusung isu-isu yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Ancaman ini, lanjut Ma'ruf, telah menciptakan kondisi rawan serta gangguan atas stabilitas dan keamanan nasional.

Diterbitkan di Berita

Suara.comDeputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut 85 persen generasi milenial Indonesia rentan terpapar radikalisme. Media sosial (medsos) disinyalir menjadi akses bagi penyebaran radikalisme tersebut. 

Presentase tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dikatakannya, faktor mudahnya generasi muda mengakses media sosial, juga menjadi kesempatan bagi penyebar paham radikalisme mencari mangsa.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi virtual yang digelar Persatuan Alumni GMNI bertajuk Pertahanan Negara dan Keamanan Nasional : Strategi, Kebijakan dan Pembangunan Sesuai Karakter Bangsa pada Selasa (15/6/2021). 

"Kecenderungan ini dikuatkan dengan adanya survei dari BNPT terbaru bahwa 85 persen generasi milenial rentan terpapar radikalisme," katanya. 

Dia lantas menilai, kalau hasil survei itu sudah sepatutnya menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih Indonesia tengah menikmati bonus demografi, di mana penduduknya didominasi usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah mencapai 191,08 juta jiwa (70,72 persen). 

Ia mengingatkan agar bonus demografi itu diperhatikan betul agar tidak menghasilkan dampak negatif khususnya bagi anak-anak muda.

"Ini menjadi sebuah pedang bermata dua jika kita tidak pandai menatanya."

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Anti-teror Polri Kombes Pol MD Shodiq mengatakan Densus 88 melakukan pendekatan yang humanis kepada pelaku maupun orang-orang yang terpapar terorisme sebagai upaya deradikalisasi.

Kombes Pol MD Shodiq pada diskusi Peran Yayasan Debintal dalam reintegrasi mantan narapidana terorisme di Indonesia, di Jakarta, Sabtu, mengatakan sampai saat ini belum ditemukan model yang tepat upaya deradikalisasi teroris.

"Sampai hari ini pun belum ada saya baca baik jurnal maupun di buku-buku dari para pakar ahli bagaimana orang yang sudah radikal tinggi dengan berbagai teori dan metodologi supaya kembali kepada pemikiran yang moderat, ini saya belum temukan," kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia Densus 88 melakukan pendekatan humanis sebagai sebagai upaya deradikalisasi terhadap pelaku, mantan bahkan orang yang terpapar terorisme.

"Sehingga kami melakukan pendekatan ini yang soft yang humanis terhadap orang yang terpapar radikal, dengan harapan membangun kepercayaan, ini yang penting," kata dia.

Dia membagikan pengalamannya yang sudah terlibat menghadapi terorisme sejak 21 tahun lalu. Berbagai upaya dilakukan agar orang-orang yang sudah radikal tinggi bisa kembali menjadi moderat.

"Era 2000 sampai dengan 2008-2009 kita lakukan pendekatan dengan pendekatan tokoh-tokoh jihadis di jazirah Arab, tokoh-tokoh Al-Qaeda yang sudah kembali pada pemahaman modern kita hadirkan," kata dia.

Namun, menurut dia beberapa metode deradikalisasi yang dilakukan itu baik yang dilakukan oleh Densus 88 maupun bersama institusi yang resmi, yakni BNPT belum menghasilkan hal yang sangat signifikan.

"Artinya hanya trial and error, hanya mencoba-coba jadinya mana konsep yang bagus untuk menurunkan tingkat radikalisme ini. Nah ketika dibentuk nomenklatur baru di Densus, kami membuat satu konsep bagaimana melakukan pendekatan baik di dalam rutan, di lapas maupun di luar lapas," ucapnya.

Dia mengatakan, jika berbicara deradikalisasi sesuai peraturan perundang-undangan, deradikalisasi itu dilakukan terhadap orang yang statusnya sudah menjadi tersangka, sementara pemahaman dari kalangan luar menilai deradikalisasi adalah proses secara komprehensif.

Artinya kata dia belum dilakukan penegakan hukum pun, mereka yang terpapar radikal juga harus diberikan pendekatan-pendekatan deradikalisasi.

"Sehingga kami melakukan pendekatan ini yang soft yang humanis terhadap orang yang terpapar radikal. Dasar utama pendekatan dengan trust, kebutuhan primer, kemudian pendekatan membangun komunitas, terjadi suatu pertemuan yang rutin sehingga hubungan emosional akan terjalin," ucapnya.

Hal itu lanjut dia pelan-pelan akan menarik kembali orang-orang yang sudah terpapar, agar kembali membuka mindset mereka, membuka ruang bahwa dunia itu tidak seperti yang mereka pahami selama ini.

Dengan pemahaman itu pula, lanjut dia, para napiter yang berada di rutan, lapas hingga sampai kembali ke masyarakat nantinya perlu mendapatkan wadah pendampingan. Wadah tersebut menurut dia direalisasikan dalam bentuk Yayasan Debintal

"Harapan kita ini nanti akan jadi satu role model yayasan yang mengimplementasikan kegiatan pemahaman yang moderat. Dan kalau bisa nantinya di sana juga dibuat area tangguh ideologi," ujarnya.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita