katadata.co.id

Pemerintah mengumumkan tambahan 4.396 kasus baru infeksi Covid-19 pada Minggu (21/3). Dengan demikian jumlah kasus positif infeksi virus corona di Indonesia saat ini mencapai 1.460.184 orang.

Adapun tambahan kasus baru tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap 26.304 orang. Ini artinya tingkat positif hari ini mencapai 16,7%. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.896 orang menjalani pemeriksaan swab PCR, dan 10.408 menjalani tes swab antigen.

Dari jumlah 4.496 kasus baru hari ini, sebagian besar berasal dari DKI Jakarta, yakni 1.638 orang atau 37,3%. Kemudian Jawa Barat menyumbang kasus baru terbanyak kedua dengan 517.

Sementara itu pasien yang berhasil sembuh per hari ini bertambah sebanyak 6.065 orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.290.790 orang di seluruh Indonesia. Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 bertambah 103 orang menjadi 39.550.

DKI Jakarta dan Jawa Barat menyumbangkan angka kesembuhan tertinggi, yakni masing-masing sebanyak 1.884 dan 1.325 orang. Sedangkan angka kematian tertinggi yaitu provinsi Jawa Timur sebanyak 24 orang, Jawa Barat 21 orang, dan DKI Jakarta 11 orang.

Dengan demikian, jumlah kasus aktif Covid-19 atau pasien yang masih dalam perawatan pada hari ini berkurang sebanyak 1.772 menjadi 129.844 orang. Adapun pemerintah juga melaporkan adanya 59.992 suspek positif Covid-19.

Vaksinasi Terus Berjalan

Di saat yang sama, Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 melaporkan orang yang telah divaksinasi hingga 20 Maret 2021 malam sebanyak 5.533.379 orang yang menjalani vaksinasi dosis pertama atau bertambah 408.431 orang, dan 2.301.978 orang vaksinasi dosis kedua atau bertambah 80.778.

Dengan demikian jumlah vaksinasi harian semakin mendekati target 500 ribu yang ditetapkan pemerintah. Setelah ini target vaksinasi harian akan terus ditingkatkan hingga menjadi 1 juta orang per hari.

Seperti diketahui Indonesia belum lama ini mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin buatan AstraZeneca-Universitas Oxford.

Penggunaan vaksin ini juga didukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantaran proses produksinya diduga menggunakan bahan hasil ekstraksi dari pankreas babi.

Melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi AstraZeneca, MUI menyatakan penggunaan vaksin ini hukumnya mubah atau dibolehkan karena beberapa kondisi.

Kondisi tersebut seperti keadaan darurat pandemi demi secepat mungkin mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, hingga terbatasnya suplai vaksin halal yang bisa didapatkan pemerintah.

Meski demikian AstraZeneca telah menegaskan bahwa dalam proses pembuatan vaksinnya ini tidak menggunakan unsur hewani, termasuk dari babi.

“Pada semua tahap proses, vaksin vektor virus ini tidak menggunakan atau bersentuhan dengan produk turunan babi atau produk hewani lainnya,” kata juru bicara AstraZeneca Indonesia Rizman Abudaeri seperti dikutip Reuters, Minggu (21/3).

Editor: Happy Fajrian

ugm.ac.id

Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan vaksinasi massal pada tanggal 20 - 21 Maret 2021 bertempat di Grha Sabha Pramana UGM.

Vaksinasi tahap pertama dari tiga tahapan vaksinasi yang direncanakan diikuti 2.681 peserta lanjut usia dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan UGM, masyarakat di sekitar kampus UGM, serta dosen dan tenaga kependidikan dari perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Harapannya jika program ini semakin banyak pesertanya, Indonesia dapat segera mengatasi pandemi sehingga perekonomian bergulir kembali dengan cepat," ucap Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng, IPU, ASEAN Eng., usai mengikuti vaksinasi di hari pertama, Sabtu (20/3).

Peserta vaksinasi massal kali ini terdiri atas 2.489 dosen dan tenaga kependidikan UGM berstatus aktif maupun purnatugas yang berusia lanjut beserta suami atau istri.

Kemudian terdapat 126 warga lansia sekitar UGM dari 7 padukuhan di Kelurahan Sinduadi dan Caturtunggal, serta 66 dosen dan tenaga kependidikan lansia dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di DIY seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, dan Universitas Sanata Dharma.

"Dosen yang menerima vaksinasi baru sekitar dua puluh persen. Mudah-mudahan sebelum puasa semua dosen susah divaksin sehingga kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," terang Wakil Rektor UGM Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset, Prof. Dr. Ir. Bambang Agus Kironoto.

Ia mengungkapkan, UGM turut menyelenggarakan vaksinasi massal dalam rangka mendukung program pemerintah terkait percepatan vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk para lansia.

Untuk mempersiapkan vaksinasi massal ini, Pimpinan UGM dan Satgas COVID-19 UGM berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi DIY, Dinkes Kabupaten Sleman, Kominfo Kabupaten Sleman, RSUP dr. Sardjito, RSA UGM, GMC, serta Klinik Korpagama untuk menyiapkan tim vaksinasi. Beberapa pihak ikut berpartisipasi dan mendukung antara lain Danone, Aqua dan Sari Husada.

Setelah tahapan vaksinasi kali ini, selanjutnya UGM juga akan melaksanakan vaksinasi untuk 2.142 tenaga dosen non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin, dan berikutnya untuk 5.052 tenaga kependidikan non-lansia UGM yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan vaksin dan dilakukan setelah vaksinasi dosen.

“Untuk dosen dan tenaga kependidikan non-lansia masih dikoordinasikan dengan Kemenkes RI dan Dinkes Provinsi DIY untuk mendapatkan alokasi vaksin,” terang Bambang.

Sementara itu, terkait rencana vaksinasi untuk kelompok lainnya seperti mahasiswa, ia mengungkapkan bahwa UGM masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait urutan prioritas penerima vaksin.

“UGM akan berusaha untuk bisa memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi massal untuk seluruh sivitas akademika UGM,” ucapnya.

Penulis: Gloria
Foto: Firsto

katadata.co.id

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggelar rapat pleno pada Selasa (16/1) membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat Ramadan. Dari rapat tersebut, MUI memutuskan menetapkan Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid19 Saat Berpuasa.

Fatwa itu berbunyi bahwa vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa. Selain itu, MUI menyatakan hukum melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang  berpuasa dengan cara injeksi intramuscular diperbolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

Dengan penetapan tersebut, MUI merekomendasikan pemerintah dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19 saat Ramadan untuk mencegah penularan virus corona. Namun, pelaksanaannya memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

BACA JUGA Masalah Ketersediaan Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19 Menkes Targetkan Suntik 1 Juta Vaksin Corona Per Hari Tercapai Juni

Pemerintah dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada malam selama Ramadan untuk umat Islam yang siangnya berpuasa. Pasalnya, dikhawatirkan vaksinasi menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik saat berpuasa.

Terakhir, MUI menyatakan umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal itu untuk mewujudkan kekebalan kelompok sehingga Indonesia terbebas dari pandemi corona.

"Ini sebagai panduan bagi umat Islam agar dapat menjalankan puasa Ramadan dengan memenuhi kaedah keagamaan dan pada saat yang sama dapat mendukng upaya mewujudkan herd immunity dengan program vaksinasi Covid-19 secara masif," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dalam siaran pers pada Rabu (17/3).

Adapun jumlah orang yang telah mendapatkan dosis pertama vaksin virus corona per 16 Maret 2021 mencapai 4,46 juta. Angka tersebut bertambah 302.089 dari hari sebelumnya. Sedangkan penerima vaksin dosis kedua telah mencapai 1.71 orang.

Angkanya meningkat 143.963 dari hari sebelumnya. Secara detail, jumlah penerima vaksin pertama terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 1,71 juta, petugas publik 2,34 juta, dan lansia 793 ribu.

Untuk penerima dosis kedua, kelompok tenaga kesehatan mencapai 1,2 juta, petugas publik 515 ribu, dan lansia 5.853 orang. Secara keseluruhan capaian vaksinasi Covid-19 per Selasa (16/3) mencapai 11,08% dari target 40,34 juta tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia.  

Editor: Febrina Ratna Iskana

MerahPutih.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyebut keliru jika anggota DPRD DKI Jakarta memboyong keluarga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, Dewan Parlemen Kebon Sirih sudah keterlaluan meminta jatah vaksin ke Dinas Kesehatan (Dinkes) yang diperuntukan keluarga. 

"Ini sudah ngaco banget DPRD. Bilang saja, ombudsman bilang DPRD ngaco kalau minta anggota keluarganya minta divaksin," ketus Tegus saat dikonfirmasi awak media Selasa (16/3).

Teguh berpendapat, permintaan vaksin COVID-19 itu melanggar petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pasalnya untuk saat ini hanya pekerja publik yang baru menerima vaksinasi yakni pedagang, guru, atlet, wartawan dan lansia.

"Jadi itu sudah mengambil jatah orang yang berhak. Harus punya rasa malu lah anggota dewan," ucapnya.

Yang ia sayangkan hari ini, sudah berlangsung vaksinasi bagi istri/suami anggota DPRD. Sudah jelas kalau istri/ suami merupakan orang biasa pada umumnya dan bukan pelayan publik. Ini berarti sudah melakukan mal administrasi.

Saking kesalnya, Teguh meminta, kepada anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk membaca juknis yang dikeluarkan Kemenkes RI.

"Nanti kami akan panggil dinkesnya kalau kayak gitu kan sudah jelas. Harusnya tidak boleh. Istri itu bukan pelayan publik," ungkapnya.

Kalau mau keluarga divaksin, lanjut dia, Kemenkes perlu merubah juknis yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang sifatnya terbuka dan tidak perlu ada tahapan-tahapan.

"Semua orang divaksin aja nggak usah ada kategorisasi," tegas Teguh. (Asp)

TEMPO.CO, Jakarta - Kampanye vaksinasi COVID-19 di Amerika terus melaju. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, angka vaksinasi COVID-19 di Amerika sudah mencapai 101 juta orang per Sabtu kemarin. Walau begitu, Amerika belum puas akan hasilnya dan berniat untuk menggenjot lagi kampanye vaksinasi COVID-19 mereka.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, menyatakan bahwa angka 101 juta tersebut menggabungkan antara mereka yang sudah dan yang belum divaksin penuh. Jika dispesifikkan ke mereka yang sudah divaksin penuh (dua kali menerima dosis), CDC menyatakan baru 35 juta orang di kategori tersebut.

"Jadi, kurang lebih hanya 10,5 persen dari populasi Amerika yang bisa dikatakan sudah tervaksinasi penuh," ujar CDC dalam pernyataan persnya, Sabtu, 13 Maret 2021

Di antara beberapa negara yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19, Amerika memang salah satu yang tercepat saat ini. Hal tersebut terbantu dari agresifnya kampanye vaksinasi COVID-19 Amerika dan suplai vaksin yang konsisten bertambah.

Stok vaksin yang banyak tidak lepas dari penerapan kebijakan Defense Production Act oleh Joe Biden. Lewat kebijakan itu, Joe Biden bisa meminta produsen vaksin untuk mengutamakan suplai bagi Amerika. Sebagai gantinya, Amerika akan membantu proses produksi vaksin COVID-19, termasuk penyediaan bahan baku,

Dengan kondisi vaksinasi COVID-19 Amerika seperti sekarang, Presiden Joe Biden optimistis target herd immunity bisa dicapai tahun ini. Selain itu, ia juga yakin seluruh warga dewasa di Amerika sudah bisa divaksin per 1 Mei nanti karena stok vaksin yang memadai. Jika semua berjalan sesuai rencana, Joe Biden berharap normalnya Amerika bisa dirayakan di Hari Kemerdekaan nanti, 4 Juli 2021.

Meski Joe Biden Optimistis, beberapa pakar kesehatan tetap waspada. Menurut mereka, segencar apapun vaksinasi COVID-19, jika warga kemudian tidak mematuhi jaga jarak sosial, maka sama saja membantu penyebaran virus COVID-19. Sebab, fungsi vaksin bukan mematikan virus, tetapi membentuk kekebalan tubuh.

P Suryo R merahputih.com 

JOHNNY G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, mengajak masyarakat agar tak termakan isu hoaks. Khususnya informasi yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Johnny juga mengajak masyarakat untuk menjaga agar ruang digital bersih, dan manfaatkan ruang digital untuk membantu kelancaran vaksinasi COVID-19.

Lebih lanjut Johhny mengungkapkan, bahwa dia berharap ketika masyarakat mendapatkan informasi, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu, didalami dan mengecek ulang kebenaran informasi tersebut, sebelumnya meneruskannya ke orang lain.

Untuk melakukan hal itu, memang dibutuhkan ketelitan. Hal-hal seperti itu mungkin tidak bisa dihindari, mengingat saat ini aktivitas di ruang fisik perlahan pindah ke ruang digital.

"Kita gunakan ruang digital untuk kepentingan dan kemajuan kita bersama, secara cermat dan cerdas," ucap Johnny, seperti yang dikutip dari laman Antara. Mengenai isu hoaks tentang Virus COVID-19, dari mulai tanggal 1-10 Maret, Kominfo mendapati ada 13 isu hoaks terkait COVID-19.

Total isu hoaks terkait COVID-19 sebanyak 1.470 berdasarkan data per 10 Maret. Angka itu merupakan kumpulan isu hoaks COVID-19 dari mulai tanggal 23 Januari 2020 hingga 10 Maret 2021. Adapun isu hoaks yang tersebar jumlahnya 2.697 di media sosial, yang terbanyak berada di platform media sosial Facebook dan Twitter.

Dari sekian banyak konten hoaks tersebut, ada 2.360 konten hoaks COVID-19 yang sudah diturunkan. Yakni 1.857 di Facebook, 438 di Twitter, 45 di YouTube dan 20 konten di Instagram.

Diantara kasus konten hoaks tersebut, beberapa diantaranya dilaporkan ke pihak kepolisian, lantaran terdapat unsur pidana. Mengenai isu hoaks di Tanah Air, Kominfo pada akhir Februari lalu mengumumkan, akan membentuk sebuah Komite Etika Berinternet, dengan tujuan agar ruang digital di Indonesia produktif dan sehat

Komite tersebut bertugas untuk membuat panduan praktis tentang budaya serta etika menggunakan internet dan media sosial dengan bijak, yang berlandaskan kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan dan menghormati privasi individu serta data pribadi orang lain.

Dengan adanya panduan itu, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, yang berkaitan dengan kecakapan menggunakan instrumen digital, serta kemampuan merespons informasi. (Ryn)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan baru 80-90 juta dosis vaksin yang disuntikkan atau sekitar 24% dari kebutuhan hingga Juni 2021.

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menjaga laju vaksinasi dan tidak terburu-buru untuk mencapai 1 juta vaksinasi dalam satu hari. Sebab jika ini dilakukan, maka ketersediaan vaksin akan segera habis.

"Harus dijaga. Narasi ke publik dijelaskan dengan baik. Kalau vaksin habis masyarakat menunggu, nanti resah," katanya.

Menurutnya, 75-76% sekitar hampir 300 juta dosis vaksin akan datang pada paruh kedua 2021. Jika dosis vaksin ini sudah diterima, maka penyuntikan yang dilakukan akan naik tinggi sekali.

"Saat semester 2 itu harus naik 1 juta bahkan 1,5 juta per hari," katanya lagi.

Dia bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa memperoleh dosis vaksin. Dia meminta kepada pihak terkait untuk bersama membantu vaksinasi ini.

"Memang rebutan vaksin terjadi di seluruh negara. Saya ucapkan syukur, rakyat RI bisa dapatkan akses vaksin dengan jumlah cukup," tuturnya.

"Tenaga kesehatan, swasta kemudian civil society bersama, karena semester 2 ratusan juta vaksin yang harus disuntikan sekitar 100 jutaan lebih. Butuh intensitas tinggi," pungkasnya.
(dob/dob)