MURIANEWS, Jepara – Gebyar vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara, Rabu (30/6/2021) terbilang sukses. Pasalnya, hanya dalam waktu tiga jam, seribu vaksin ludes diserbu masyarakat.

DKK Jepara menjadwalkan vaksinasi hari ini dimulai pukul 08.00 WIB. Namun, ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi. Sejak pukul 06.00 WIB, masyarakat sudah mengantre di depan gerbang Gedung Wanita.

Nur Mahmudah (30), salah satu peserta vaksinasi asal Kecamatan Jepara, mengaku rela meninggalkan pekerjannya demi mendapatkan vaksin. Beruntung pihak perusahan tempat ia bekerja memberikan izin.

“Ini saya izin ninggalin kerjaan sebentar. Kalau kita nunggu kan, ada yang berbayar. Kalau ada yang gratis kenapa enggak mau,” kata Mahmudah, Rabu (30/6/2021). Menurutnya, vaksinasi sangat penting.

Sebab, selain menjaga diri, kekebalan imunitas yang timbul dari vaksin juga bisa melindungi keluarga dan orang terdekat. “Kalau kita tidak vaksin, prosesnya (pandemi, red) akan lama. Kita sudah ingin kondisi kembali normal,” ujar dia.

Sementara itu, Nur Aini, warga Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, gagal mendapatkan vaksin hari ini. Sebab, ia datang terlambat. Namun, dirinya tetap akan kembali besok pagi. “Saya terlambat ini. Formulirnya sudah kehabisan.

Katanya kuotanya cuma seribu. Besok saya datang lebih pagi lah. Katanya jam tujuh sudah dimulai,” ujar dia. Sedangkan, Bupati Jepara Dian Kristiandi, menyebut seribu formulir peserta vaksin ludes hanya sekitar tiga jam.

Bahkan, tak sedikit warga yang terpaksa pulang meski belum tervaksin. “Kita targetkan 3.900 vaksin per hari di semua fasilitas kesehatan. Hari ini di Gedung Wanita kita pusatkan supaya bisa dipercepat vaksinasinya.

Di sini dua hari. Nanti kita evaluasi,” kata Andi saat meninjau vaksinasi.

Jika vaksinasi terpusat dirasa efektif, Andi akan melanjutkannya. Dari seribu orang yang divaksin hari ini, tidak ditemukan satupun peserta yang terkena Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha

Diterbitkan di Berita

BBC News Indonesia

Kebijakan vaksinasi massal, yang ditargetkan mencapai dua juta orang per hari di bulan Agustus, dinilai tak akan mampu mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19, tanpa pembatasan mobilitas warga yang ketat.

Sejauh ini, pemerintah berkukuh bahwa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro adalah strategi yang paling tepat.

Sementara, menurut pakar kesehatan, tanpa membatasi mobilitas 70% warga di zona merah, vaksinasi massal "tak akan mampu menurunkan lonjakan kasus yang saat ini membebani sejumlah fasilitas kesehatan".

Warga antusias divaksin

Sejumlah daerah menggencarkan vaksinasi Covid-19, di tengah lonjakan kasus yang mencapai hingga 20.000 kasus per hari. Di Solo, Jawa Tengah, masyarakat terlihat berduyun-duyun mendatangi Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk divaksinasi, Selasa, (29/06).

Salah warga yang divaksin adalah Bambang Sulistyono, 46 tahun. "Sudah vaksin saja bisa tertular, apalagi yang tak divaksin.

"Kalau takut tertular [meski sudah divaksin] semua takut, tapi paling tidak kita antisipasi, mengikuti protokol kesehatan, menjaga imun, dan istirahat cukup. Insya Allah kita bisa terhindar," ujar Bambang kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

 

Solo vaksin

Vaksinasi warga di Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta, untuk divaksinasi, Selasa, (29/06). FAJAR SODIQ UNTUK BBC NEWS INDONESIA

 

Antusiasme warga menyebabkan kerumumunan saat mereka menunggu proses observasi pasca vaksinasi dan menunggu pemberian sertifikat vaksinasi. 

Petugas kepolisian dengan pengeras suara berkali-kali mengimbau warga untuk tidak berkerumun, tapi imbauan itu tampak tidak diindahkan warga.

 

vaksin

Target vaksinasi di Gedung Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) adalah sekitar 1.000 orang per hari. FAJAR SODIQ UNTUK BBC NEWS INDONESIA

 

Di Makassar, Sulawesi Selatan, vaksinasi massal juga berlangsung, salah satunya di Posko Pelabuhan Paotere. Dari target vaksinasi 100 orang per hari, jumlah orang yang datang ke posko mencapai lebih dari 160 orang, Selasa( 29/06).

Meski demikian, pelaksanaan itu dipuji karena tak menimbulkan kerumunan, sebagaimana dikatakan Puspita Putri, 21 tahun. "Vaksinasinya teratur, berjalan lancar, tak ada yang ricuh," ujar Puspita pada wartawan Faisal di Makassar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

 

vaksinasi massal

Vaksinasi di Posko Pelabuhan Paotere, Makassar, menggunakan vaksin AstraZeneca. FAISAL UNTUK BBC NEWS INDONESIA

 

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi, hingga dua juta suntikan per hari, pada Agustus mendatang. Anak-anak usia 12 hingga 17 tahun juga akan diberikan vaksin dalam waktu dekat.

'Tak cukup cepat hentikan penularan'

Namun begitu, pakar epidemiologi Universitas Gadjah Mada, Riris Andono mengatakan kebijakan vaksinasi massal tak akan memberikan dampak segera (immediateterkait peningkatan kasus saat ini.

"Vaksin itu sebuah prasyarat penting agar kita bisa mengendalikan pandemi, tapi bukan solusi yang immediate karena butuh waktu agar vaksinnya bekerja.

"Yang immediate ya harus menghentikan mobilitas warga karena dengan kecepatan penularan tinggi, kemampuan kita untuk mendeteksi kasus itu mungkin kalah cepat dengan kecepatan penularan," ujar Riris.

 

VAKSIN

Warga menunjukkan bukti telah divaksin sebelum mengambil sayuran gratis di lokasi vaksinasi COVID-19 di Denpasar, Bali, Selasa (29/06). ANTARA FOTO

 

Jumlah populasi yang divaksin demi menciptakan kekebalan adalah 70%. Namun, saat ini jumlah masyarakat yang divaksin dua kali baru sekitar 7,3% dari total 188 juta warga yang menjadi target vaksinasi.

Setelah divaksin pun, kekebalan baru tercipta sekitar sebulan sejak dosis kedua, kata Riris. Mereka yang sudah divaksin juga belum pasti kebal dari Covid-19.

Sebelumnya, Tim Mitigasi IDI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), mengatakan sebanyak 20 dokter dan 10 perawat meninggal dunia meski sudah divaksin dengan Sinovac.

 

Vaksin Sinovac yang digunakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

Vaksin Sinovac yang digunakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia. EPA

 

Terkait itu, Risis Andono menyarankan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga, yakni 70% persen warga di zona merah tinggal di rumah, selama dua kali periode penularan, atau sekitar tiga minggu. "Tidak harus seluruh provinsi, tapi juga bisa jadi lebih besar dari provinsi.

"Misalnya DKI harus mencakup greater DKI [Jabodetabek]. Kalau Jawa Barat, itu mungkin kabupaten-kabupaten yang merah atau wilayah aglomerasi yang memang tiap hari ada mobilitas harian," ujar Riris. Tanpa melakukan itu, Riris mengatakan, laju penularan kasus sulit dikendalikan.

"Kita sedang berlomba lari dengan kecepatan penularan. Dengan apa yang kita lakukan sekarang, protokol kesehatan, testing, tracing, itu kita tidak mampu mengejar kecepatan lari penularan. Begitu juga dengan vaksin.

"Kalau penghentian mobilitas tak dilakukan, kita tak akan cukup cepat untuk bisa menghentikan penularannya tadi," ujarnya. Penularan kasus yang cepat membuat sejumah rumah sakit kewalahan.

Di Bogor, Jawa Barat, keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) dilaporkan melebihi 90%. Sementara, di Surabaya, keterisian tempat tidur RS rujukan Covid-19 juga mencapai 100%, ujar pemerintah daerah setempat, Kamis (29/06).

Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, BOR mestinya tak melewati 60%.

Masih kebijakan PPKM Mikro

Menanggapi itu, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, mengatakan sepakat bahwa kebijakan vaksinasi tidak berdiri sendiri, apalagi dengan cakupan vaksinsi yang masih di bawah 10%.

Namun, dalam pernyataan tertulisnya pada BBC News Indonesia, Siti mengatakan hingga saat ini pemerintah masih akan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

Pada awal pekan ini, pemerintah mengatakan berencana memperketat sejumlah aturan PPKM Mikro. Pusat perbelanjaan atau mal, misalnya, direncanakan hanya boleh buka hingga pukul 17.00 dan restoran hanya boleh melayani takeaway atau pesanan yang dibawa pulang.

Namun, hingga Selasa (29/06), pemerintah belum memberikan keterangan lebih lanjut kapan kebijakan itu diberlakukan.

 

vaksin

Sejumlah nelayan mengikuti vaksinasi COVID-19 di atas KAL Tedung Selar II- 8-26 di perairan Pulau Kinabuhutan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Selasa (29/6/2021). ANTARA FOTO

 

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pembatasan sosial, epidemiolog Riris Andono menyarankan pemerintah lebih memperhatikan teknis pelaksanaan di lapangan dan pengawasannya. "Aturan operasionalnya harus lebih jelas," ujarnya.

Misalnya, alih-alih membatasi jumlah pengunjung restoran sebanyak 25%, pemerintah lebih baik membuat larangan berkumpul atau bergerombol, misalkan tak boleh lebih dari lima orang. Dengan begitu, aturan pembatasan lebih mudah ditegakkan dan diawasi, katanya.

Wartawan di Solo, Fajar Sodiq, dan wartawan di Makassar, Faisal, berkontribusi dalam laporan ini.

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima vaksinasi secara lengkap mencapai 13,182 juta jiwa hingga Senin, pukul 12.00 WIB.

Data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 per hari ini (28/6) bertambah 73.003 menjadi 13.182.034 orang.

Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 304.135 jiwa. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 27.419.898 jiwa.

Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 67,95 persen dari total 40.349.049 warga yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap I dan II.

Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi baru meliputi 32,67 persen dari total sasaran vaksinasi tahap I dan II.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta warga atau 70 persen dari populasi dalam upaya mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19.

Guna mempercepat pencapaian target tersebut, pemerintah berupaya memperbanyak dan meningkatkan kapasitas pelayanan vaksinasi.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) mengerahkan sedikitnya 200 tenaga kesehatan dari TNI untuk melayani vaksinasi COVID-19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

"Ada 200 nakes (tenaga kesehatan) dari TNI yang siap melayani vaksinasi COVID-19 di GBK hari ini," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya, Letkol Arh Herwin BS, di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu.

Herwin menambahkan target peserta penerima vaksinasi COVID-19 di Stadion Utama GBK tersebut sekitar 10 ribu orang.

"Targetnya delapan sampai sepuluh ribu peserta hari ini," ujar Herwin.

Herwin mengatakan para peserta yang ikut vaksinasi COVID-19 di Stadion Utama GBK wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Mereka daftar melalui aplikasi JAKI," tutur Herwin. Sebelumnya Pemprov DKI menggelar program "Serbuan Vaksin" yang diperuntukkan bagi warga DKI Jakarta saja yang dimulai pada pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB.

"Kuota terbatas, khusus ber-KTP DKI Jakarta," tulis pengumuman dalam Instagram Dinkes DKI Jakarta.

Untuk warga ber-KTP DKI Jakarta, dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi JAKI yang bisa diunduh di .

Pada aplikasi tersebut pada pilihan tempat vaksinasi, pilih lokasi Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang.

Pewarta: Yogi Rachman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita
Tim detikcom - detikNews Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritik sejumlah pihak yang mempromosikan keyakinan pseudo-ilmiah dan spekulatifnya kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 adalah konspirasi.

Haedar khawatir pernyataan mereka justru turut memperburuk penanganan pandemi di Indonesia.

"Masih ada. Baik karena ketidaktahuannya, atau juga karena ketahuannya, artinya karena ilmunya yang salah kaprah. Atau merasa tahu di bidangnya tetapi tidak diuji dengan pandangan lain.

Muncul teori konspirasi, muncul teori-teori politik yang macam-macam bahwa Covid ini adalah buatan untuk menciptakan berbagai hal, pembunuhan manusia secara masif.

Pandangan-pandangan ini kalau bagi mereka yang masih awam Insyaallah masih bisa dipahamkan. Yang paling repot itu mereka yang merasa tahu padahal sesungguhnya tidak tahu atau sok tahu," kata Haedar seperti dikutip di situs Muhammadiyah, Jumat (25/6/2021).

Haedar juga menyoroti sejumlah pihak yang mengutip ayat Al-Qur'an secara keliru. Mereka berdalih takut hanya kepada Allah, bukan kepada Covid-19.

"Bahkan ada yang ngutip-ngutip ilmu, agama, menggunakan ayat-ayat yang sejatinya juga tidak pas. 'Kenapa sih takut Covid, takut itu kepada Allah, inna shalati wa nusuki wa maa yahya lillahi rabbil alamin', menggunakan ayat tidak pas itu, tidak di situ tempatnya," imbuh Haedar.

Kritik juga disampaikan Haedar kepada pihak yang terus mempromosikan antivaksin. Haedar menyesalkan ada orang yang menuduh ribuan ahli vaksin di dunia dan tenaga kesehatan sedang bersekongkol melakukan kejahatan.

"Masa ada ratusan bahkan ribuan yang ahli vaksin itu bersekutu untuk kejahatan, itu kan ndak mungkin. Di mana sih rasa tanggungjawab? Karena kalau terus-terusan dikembangkan pandangan anti Covid, anti vaksin itu masyarakat lengah, kemudian mereka yang kerja di rumah sakit tambah berat beban kerjanya dan itu kan tidak mustahil menciptakan disharmoni di kalangan masyarakat," ujar Haedar.

Haedar juga mengkritik pihak-pihak yang melanggengkan kepercayaan konspirasi. Itu didasarkan hanya karena satu dua kesalahan tenaga medis lalu menggeneralisasi kesimpulan dengan stigma pasien-pasien yang sakit atau meninggal dengan status 'dicovidkan'.

"Itu sudah muncul kan? dan itu juga berkembang di lingkungan persyarikatan dan dibeli (ditelan mentah-mentah) itu informasi-informasi yang seperti itu," tutur Haedar.

"Tentu rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan punya kelemahan jadi harus terus seksama, tapi juga stigma covidisasi itu harus dihentikan menurut saya karena itu tidak bertanggungjawab," sambung dia.

Dia pun berpesan kepada seluruh dai, tokoh dan pimpinan di Muhammadiyah untuk lebih mencerahkan masyarakat.

"Nah para mubaligh Muhammadiyah dan pimpinan berusaha harus menjadi pencerah dan pencerdas. Jangan ikut-ikutan, menjadi ikut aktivistik stigmatisasi dan covidisasi karena nanti malah tak bertanggungjawab," tegasnya.

(knv/imk)

Diterbitkan di Berita

PATI ( Sigijateng.id ) – Bupati Pati Haryanto menyatakan sebanyak 4.000 karyawan PT Dua Kelinci akan divaksin setelah sebanyak 652 orang perusahaan di di Pati Jawa Tengah ini dipastikan terpapar Covid-19.  

“Karyawan yang sehat disiapkan untuk divaksin. Jumlahnya sekitar 4000-an orang. InsyaAllah tak masalah semua OTG, keluarga, tetangga dijaga agar tidak ketularan. Mereka yang diisolasi, logistiknya tercukupi,” kata bupati dikutip dari smol.id, Sabtu (19/6/2021).

Dikabarkan sebelumnya, Tim Satgas Covid-19 melakukan swab secara menyeluruh kepada karyawan PT Dua Kelinci, dan dipastikan sebanyak 652 karyawannya terkonfirmasi positif vid-19.

Menurut Tofan R, tim Siaga Covid-19 PT Dua Kelinci, swab dilakukan menyusul diketahuina ada dua orang karyawan asal kudus yang positif.

Pihak perusahaan kemudian mengambil langkah untuk melakukan swab antigen kepada seluruh karyawan. Hasilnya, 652 karyawan memang positif Covid-19.

“Berdasarkan data itu, kami bisa menangani karyawan yang positif lebih sistematis. Karena sebagian besar hanya OTG dan gejala ringan, sehingga hanya butuh isolasi mandiri dan perawatan yang bisa kami berikan secara maksimal,” papar dia.

Pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini ke Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten. Selanjutnya Satgas yang dipimpin Bupati Pati Haryanto pun, melakukan pengecekan di perusahaan yang berada di Jalan Raya Pati-Kudus itu.

Bupati Haryanto mengatakan, dari data yang ada, saat swab antigen massal dilaksanakan, karyawan asal Kudus yang positif ada sebanyak 114 orang, sedangkan karyawan dari Pati yang positif sebanyak 538 orang.

Sehingga total karyawan pabrik PT Dua Kelinci yang positif sebanyak 652 orang. “Karyawan asal Kudus isolasinya juga di Kudus, statusnya orang tanpa gejala, kecuali yang dua karyawan positif tadi dirawat di rumah sakit,” kata Haryanto

Dikatakan dia, dengan semakin banyaknya warga yang terdeteksi, justru akan lebih baik. Dan bisa dipastikan penanganannya segera dilakukan, sehingga tidak akan meluas.

“Kami sudah berkoordinasi dengan manajemen perusahaan, untuk langkah antisipasi agar tak semakin meluas. Salah satunya dengan penataan karyawan. Bila sebelumnya pegawai yang masuk dengan sistem shif dengan jumlah 50 persen, nantinya menjadi 30 – 25 persen saja. Tujuannya agar covid-19 tidak semakin menyebar,” kata dia.

Haryanto juga menyebutkan, langkah perusahaan juga sudah cukup baik, dengan menyediakan tempat isolasi. Sementara untuk yang menjalani isolasi di rumah, utamanya di Kecamatan Margorejo, akan dilakukan pemantauan.

“Mereka akan kami pastikan isolasi mandirinya tidak dicampur dengan keluarga. Yang campur akan diedukasi Muspika. Kami akan upayakan melakukan tracing di Desa Jambean Kidul, dan yang lainnya,” terang bupati.

Bupati mengatakan, karyawan yang isolasi mandiri maupun isolasi terpusat diawasi ketat. Sementara karyawan yang sehat kerja di pabrik (bagian produksi) shif-nya diperkecil. (asz)

Diterbitkan di Berita

BETANEWS.ID, KUDUS – Pabrik Rokok (PR) Sukun targetkan bisa melakukan vaksinasi sekitar 13.800 masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kudus. Melalui Klinik Pratama Sukun Grup (KPSG), target vaksinasi tersebut sangat mungkin bisa dicapai secara cepat.

Kepala KPSG Sunaryo Gana menjelaskan, PR Sukun telah memvaksin hampir seluruh karyawan sekitar 6.000 orang. Salain itu, PR Sukun juga telah melakukan vaksinasi terhadap lansia, pelayan publik. Kini, giliran masyarakat umum yang disasar untuk mendapatkan vaksinasi.

“Kami pertama melakukan vaksinasi kepada lansia di pertengahan April, ada sebanyak 1.500 orang, lalu layanan publik, dan sekarang masyarakat umum. Sampai hari ini, target kami ada sekitar 1.300 an masyarakat umum bisa divaksin. Target kami secara keseluruhan ada 13.800 an warga bisa divaksin,” jelas Sunaryo.

Pihaknya berharap, dalam sepekan ini, target vaksinasi bisa tercapai. Pihaknya mengharap masyarakat mau ikut menyukseskan kegiatan vaksinasi ini dan tidak termakan berita hoaks yang tersebar di masyarakat tentang dampak negatif vaksin.

“Kami juga meminta dukungan dari TNI, Polri, pihak perusahaan, tokoh masyarakat, dan lainnya untuk ikut mendukung menyukseskan kegiatan vaksinasi ini,” tuturnya.

Sunaryo menambahkan, usai Lebaran lalu, semua karyawan PR Sukun telah dites untuk mengetahui apakah terpapar Covid-19 atau tidak. Hasil tes menunjukkan, 0,8 persen dinyatakan reaktif.

“Ada sekitar 43 orang yang terkonfirmasi positif. Kita arahkan mereka untuk melakukan isolasi terpusat. Kita sediakan sembako, obat, dan uang transportasi,” lanjutnya.

Pihaknya juga berharap agar testing dan tracing di Kudus bisa lebih gencar dilakukan. Hal itu diyakini bisa lebih cepat memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Corporate Secretary PR Sukun Deka Hendratmanto menjelaskan, sejak akhir 2020, PR Sukun telah mengikuti anjuran Pemkab Kudus terkait PPKM Mikro bagi perusahaan. Salah satunya dengan membagi jam kerja karyawan dalam tiga sift.

“Sejak Pemkab memberlakukan kebijakan PPKM Mikro, kami sudah melaksanakannya. Sejak awal tahun kami sudah melakukan modifikasi pengaturan sift kerja,” jelas Deka.

Deka menyebut, PR Sukun memiliki sekitar 6.000 karyawan, dan nyaris semuanya telah divaksin. Jika ada yang belum divaksin, pihaknya menyebut disebabkan karena mereka tidak lolos saat melakukan skrining. Selain itu juga disebabkan ada yang masih menjalani isolasi mandiri.

“Jadi saat ini kami juga sedang menyelesaikan bagi karyawan yang belum divaksin,” katanya.

Editor: Suwoko

Diterbitkan di Berita

Ditemui di lokasi, Direktur Rumah Sakit Islam Sunan Kudus, Ahmad Syaifuddin mengatakan, sejak Sabtu (12/6/2021) pihaknya menyelenggarakan vaksinasi untuk masyarakat Kudus. Kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama sebulan, serta bisa diikuti semua kalangan.

 

Beberapa warga dicek kesehatannya sebelum menjalani vaksinasi di RSI Sunan Kudus, Selasa (15/6/2021). Foto: Rabu Sipan.

 

“Vaksinasi ini untuk semua kalangan warga Kudus yang berusia di atas 18 tahun. Kegiatan vaksinasi akan diselenggarakan selama sebulan,” ujar pria yang akrab disapa Syaifuddin kepada Betanews.id, Selasa (15/6/2021).

Syaifuddin menambahkan, RSI Sunan Kudus dapat jatah vaksin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten (DKk) Kudus sebanyak 5 ribu dosis atau sasaran. Target per hari mampu menyasar 500 hingga 600 orang.

“Targetnya sehari kami mampu memvaksin 500 sampai 600 orang. Nanti kalau habis rencana akan ada tambahan vaksin dari Kemenkes lagi,” ungkapnya.

Meski untuk semua umur, pihaknya tetap memprioritaskan warga usia lanjut. Cara daftarnya pun mudah yakni melalu nomor WhatsApp 081 229 733 254. Untuk syaratnya hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP) Kudus.

Dia pun kemudian, mengingatkan pentingnya warga untuk ikut vaksinasi. Sebab vaksin bertujuan untuk melindungi tubuh. Kalau badan terpapar, virusnya bisa dinetralisir apabila virusnya sedikit. Jika virusnya banyak, gejalanya hanya ringan tidak sampai parah.

“Bagi masyarakat yang sudah dapat jatah untuk vaksin, gunakan kesempatan itu. Sebab vaksin akan melindungi kita dan orang sekitar kita,” tandasnya.

Editor: Ahmad Muhlisin

Diterbitkan di Berita

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan vaksinasi warga Ibu Kota dapat tercapai, pada akhir Agustus 2021. 

"Saya telah sampaikan kepada Gubernur DKI untuk nanti di akhir Agustus target 7.5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi," kata Jokowi dalam keterangan pers usai meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Senin (14/6/2021).

Jokowi mengaku ambisius dalam memasang target vaksinasi Covid-19 itu.

"Ini memang target yang sangat ambisius, tapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal," tegas Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan upaya kerja keras seluruh pihak mulai dari tingkat pemerintah kota di DKI hingga seluruh fasilitas kesehatan yang ada untuk dapat mencapai target tersebut.

"Di DKI ini interaksi antar masyarakatnya tinggi, mobilitas masyarakat juga tinggi. Sehingga, kecepatan vaksinasi amat menentukan," ujar Jokowi.

Sebelum meninjau pelaksanaan vaksinasi di Rusun Tanah TInggi, presiden juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Waduk Pluit, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, pagi tadi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menargetkan penyuntikan dosis vaksin Covid-19 sebanyak 100 ribu per hari di wilayah DKI Jakarta mulai pekan mendatang.

Percepatan penyuntikan dosis vaksinasi tersebut, lanjut dia, agar sesegera mungkin tercapai kekebalan komunal baik di wilayah Ibu Kota maupun daerah-daerah sekitarnya.

"Kita harapkan DKI Jakarta ini mulai minggu depan satu hari target yang kita berikan 100 ribu per hari bisa dicapai karena kita ingin mengejar herd immunity," kata Jokowi. (DNS)

Diterbitkan di Berita

Pada kesempatan itu, Kepala Negara didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

“Saya bersama-sama dengan Pak Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur DKI beserta Wali Kota Jakarta Pusat melihat progres perkembangan vaksinasi, utamanya yang diadakan di Rusun Tanah Tinggi di Jakarta Pusat ini,” kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan alasan dibalik vaksinasi yang dilakukan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat ini. Menurutnya, rusun tersebut sangat padat penduduk, sehingga berpotensi menularkan Covid-19 dengan cepat.

“Kenapa dilakukan disini?, karena ini adalah kawasan padat penduduk yang interaksi antar masyarakatnya sangat tinggi sehingga diberikan prioritas untuk divaksinasi,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan, bila satu orang di rusun tersebut terpapar Covid-19, maka dalam cepat akan menularkannya kepada orang lain.

“Sehingga vaksinasi sangat diperlukan di kawasan ini,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181.5 juta penduduk tahun ini. Target itu dipasang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Namun hingga saat ini, baru 20.158.937 orang yang telah menerima vaksinasi Covid-19. Dari jumlah itu, baru 11.568.457 orang yang sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.

Diterbitkan di Berita