"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Muhadjir mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.

Khusus untuk bansos, Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri. Dia meminta semua pihak saling gotong royong. Termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.

"Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat," katanya.

Muhadjir ingin agar masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

"Saling bantu saling bergandeng tangan mengulurkan tangan termasuk sedekah masker. Karena bagaimana pun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran (masyarakat) melulu tanpa upaya kita membantu mereka," pungkasnya.

(sip/ams)

sindonews.com BOGOR - Sebuah video yang merekam kejadian saat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor Agustiansyach menegur para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di masa PPKM Darurat, viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar itu terlihat Kepala Satpol PP Agustiansyach menegur sejumlah PKL di sejumlah titik di Kota Bogor.

Meski di video berdurasi 2 menit detik itu tidak dicantumkan siapa dan dimana lokasinya, namun dari pantauan terlihat nama dan badge petugas Satpol PP Kota Bogor itu adalah Agustiansyach.

Bukan satu PKL, Agustiansyah juga aktif bersama anggotanya membagi-bagikan sembako sambil mengingatkan para pedagang terkait penerapan PPKM Darurat dan memberikan harapan bahwa ini hanya sementara.

"Tidak apa-apa sepi sekarang, nanti juga ramai lagi," ucap Agustiansyah.

Sikap dan tutur kata Agustiansyach sebagai pelayanan masyarakat itu mendapat apresiasi serta sambutan positif beragam dari warganet.

Bahkan video tersebut hingga pukul 09.16 WIB, Rabu (14/7/2021) sudah lebih dari 32 ribu kali ditonton.

"Bapak ini co2k nya jd mentri Sosial,, tu2r bahasa lembut dan ngk ngomong kasar trs bs menyampai kn aturan dngn hati Nurani yg Bijak," tulis
@MetriSaputra2.

Tak sedikit warganet yang mengira Agustiansyah ini adalah anggota Polri serta komentar sarkas.

"Ini polisi Kawe x,masa sih polisi baik begini??," tulis netizen lainnya @anggerenggar.

"Mudah-mudahan aja bukan sekedar depan kamera aja, tapi patut ditiru nih buat aparat berseragam lainnya, hansip misalnya," kata warganet @banyuramadhan.
(thm)

MURIANEWS, Jepara – Sejak dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kasus Covid-19.

Hasilnya angka kasus memang menurun. Namun, di sisi lain, Bupati Jepara Dian Kristiandi, justru mengaku masih lemah dalam soal mobilitas masyarakat. “Kita masih ada beberapa titik lemah pergerakan (mobilitas, red) masyarakat.

Disinyalir oleh kita, pergerakan ini justru ada di pabrik saat karyawan masuk kerja,” kata Andi, Senin (12/7/2021).

Untuk itu, pihaknya telah meminta kepada pabrik-pabrik yang masuk sektor esensial, hanya mempekerjakan 50 persen karyawannya yang disesuaikan dengan total nilai produksi yang akan dicapai.

Untuk mengurai mobilitas masyarakat, sejauh ini pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan. Seperti gencar merakukan operasi di tempat kerumunan dan mematikan lampu di sejumlah jalan kota.

Terlepas dari kelemahan itu, Andi mengatakan bahwa sepuluh hari pelaksanaan PPKM Darurat hasilnya cukup menggembirakan. Yakni angka kasus aktif Covid-19 menurun hampir 50 persen dalam sepekan terakhir.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara, sejak tanggal 6 Juli lalu angka kasus aktif berada di angka 1.683, dan Senin (12/7/2021) telah turun menjadi 922 kasus.

Ditanya kapan Jepara akan keluar dari situasi darurat, Andi menegaskan itu tergantung dari pemerintah pusat. Sebab, yang menentukan adalah pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya merasa tidak memiliki kewenangan untuk keluar sendiri dari zona darurat ini.

“Ini konteksnya adalah Jawa-Bali. Saya yakin, kalau memang semuanya turun pasti pusat akan menentukan Jawa-Bali ini akan kembali ke titik, yang saya enggak tahu itu sebutannya apa,” jelas Andi.

Untuk diketahui, dengan jumlah kasus aktif 922 ini, per hari ini Bumi Kartini keluar dari zona merah dan kembali ke zona oranye dengan risiko sedang. Kendati demikian, Bupati tetap memohon kepada masyarakat untuk terus menjalankan hidup dengan melaksanakan protokol kesehatan ketat.

Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha

Jakarta, Dakwah NU Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) pada Kamis, 8 Juli 2021. 

Acara yang dilaksanakan secara virtual tersebut, menghadirkan empat narasumber yaitu Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, Kodam Jaya, Wakil Ketua DPRD H. Mochammad Taufik, dan Asisten Pemerintahan serta moderator H. Abdul Muin.

Dari diskusi antara PWNU DKI Jakarta dengan beberapa pihak yang hadir, kemudian menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi & tugas bersama yaitu:

1.Pemerintah dalam hal ini Gubernur sampai pada perangkat kelurahan agar dapat menyatukan persepsi pemaham terkait dengan pelaksanaan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat guna menyatukan pemahaman tentang PPKM darurat, untuk menyamakan persepsi dimasyarakat DKI Jakarta maka Gubernur harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi Masif tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.
b. Mengajak/mensosialisasikan bisa melalui zoom kepada tokoh agama, ormas dan tokoh masyarakat di masing-masing tingkatan pemerintahan tentang Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentang kegiatan peribadatan.
c. Membuat surat intruksi secara masif kepada pengurus/pengelola tempat ibadah agar mematuhi Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat terutama pada poin 7 tentangkegiatan peribadatan.
d. Gubernur, Kapolda dan Pangdam Jaya dengan perangkat di bawahnya bersama-sama melakukan tindakan Preventif Edukatif kepada masyarakat.

2. Pemerintah bersama-sama Kepolisian dan Pangdam untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemberlakuan PPKM Darurat karena ini merupakan Jumat pertama di pemberlakuan PPKM Darurat ini.

3. Pemerintah harus melakukan evaluasi terkait PPKM darurat tentang pelaksanaan peribadatan di DKI Jakarta.

4. Pemerintah harus menggandeng organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat agar masyarakat patuh melaksanakan PPKM.

5. Pihak kepolisian melalui Babinkamtibmas dan Pangdam Jaya melalui Babinsa harus melakukan tindakan Preventif Edukatif dan patroli sampai tingkat RT.

6. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat selama penerapan PPKM Darurat.

7. Menindak tegas terhadap provokator yang dengan sengaja menghambat PPKM Darurat tidak berjalan.

8. Pemerintah, Polda dan Pangdam Jaya serta Stakeholder untuk mensukseskan dan menjadikan masyarakat DKI Jakarta kebal terhadap covid-19 dengan program vaksinasi.

9. PWNU DKI Jakarta akan menjadi Pelopor pertama terhadap jakarta menuju kebal virus melalui vaksinasi.

10. PWNU DKI Jakarta adalah organisasi yang turut mempelopori dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur 875 tentang PPKM Darurat.

11. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar lahir melalui sosialisasi PPKM sampai pada tingkat ranting dan program vaksinasi sampai tingkat ranting untuk jakarta bebas covid-19.

12. PWNU DKI Jakarta akan selalu melakukan ikhtiar batin yang sudah dilakukan melalui :

a. Pembacaan sholawat nariyyah
b. Sholat tolak bala’
c. Khotmil Quran

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengguna bisa memantau lokasi titik-titik penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilakukan Polda Metro Jaya lewat Google Maps.

Layanan peta besutan Google itu menyediakan informasi titik-titik penyekatan di sekitar kawasan DKI Jakarta imbas penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021.

Sebanyak 37 titik merupakan pembatasan mobilitas dan penyekatan masyarakat yang akan masuk ke Jakarta.

Kemudian, 35 titik lain merupakan pembatasan mobilitas dan pengendalian mobilitas yang ada di dalam kota Jakarta, maupun di Kota Tangerang, Depok dan Bekasi.

Menurut Hendro, dari total 72 titik penyekatan yang dilakukan Polda Metro Jaya, sebanyak 5 titik dilakukan di gerbang tol, 9 di exit tol, 19 titik di batas kota dan 39 titik di jalur utama.

Pengguna pun bisa mendapat informasi sejumlah titik penyekatan dari aplikasi Google Maps dengan cara berikut.

1. Buka aplikasi Google Maps, lalu klik ikon layer yang ada di samping kanan yang berbentuk persegi.

Pilih layer traffic pada Google Maps untuk menampilkan titik-titik penyekatan. (Tangkapan layar aplikasi Google Maps)

2. Pilih layer traffic
3. Lalu akan muncul berbagai lokasi dengan tanda penutupan jalan di peta.

Muncul berbagai lokasi titik penyekatan di Google Maps (Tangkapan layar aplikasi Google Maps)

4. Jika di klik muncul keterangan bahwa jalan itu ditutup disertai dengan keterangan nama jalan dan sampai kapan jalan akan ditutup.

5. Pengguna juga diminta untuk berkontribusi untuk memberitahu Google Maps dan pengguna lain apakah benar jalanan itu masih ditutup atau tidak.

Pengguna bisa ikut berkontribusi memperbarui informasi titik penyekatan (Tangkapan layar aplikasi Google Maps)

Selama masa PPKM Darurat 3-20 Juli 2021 pihak kepolisian memberikan sejumlah syarat agar pengguna jalan tetap bisa melanjutkan perjalanan. 

Pengendara diminta untuk menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan hasil tes RT PCR ataupun rapid tes swab antigen untuk dapat melintasi titik penyekatan agar tak diminta putar balik. 

perjalanan yang akan diberi akses untuk melintas titik penyekatan ialah mereka yang masuk kategori sektor-sektor esensial dan kritikal.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya akan membagi penyekatan menjadi wilayah-wilayah pembatasan mobilitas dan pengendalian mobilitas. Penutupan dilakukan pukul 06:00 hingga 04:00 pagi. 

(eks)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19.

"Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi," ujar Dante dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Ahad, 4 Juli 2021.

Pemerintah menargetkan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli bisa mengurangi kasus harian di bawah 10 ribu per hari.
Saat ini kasus harian masih berkisar di angka 20 ribu, bahkan Sabtu kemarin menembus 27 ribu kasus.

Pemerintah, ujar Dante, bakal terus menggenjot jumlah testing dan tracing serta vaksinasi untuk menekan laju kasus. "Mudah-mudahan pada akhir masa term yang sekarang PPKM Darurat sampai 20 Juli ini kita akan bisa mencapai apa yang telah ditargetkan," ujar Dante.

Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengingatkan kepada masyarakat untuk membatasi mobilitas, terutama menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Satgas mencatat, kenaikan kasus biasanya terjadi mulai H-3 hingga H-1 Idul Adha. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 sampai 57 persen.

Ia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap pembatasan mobilitas dari masyarakat.

"Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT kemudian kolaborasi menjadi sangat penting," tuturnya.

DEWI NURITA