katadata.co.id Jakarta-Pemerintah terus melakukan harmonisasi dan validasi data dari lapangan, terkait indikator yang digunakan untuk penilaian level PPKM.

Seperti diketahui, terdapat tiga indikator dasar yang digunakan dalam penetapan level PPKM suatu daerah, yaitu laju penularan, positivity rate, serta angka kematian.

Saat ini, pemerintah tengah memperbaiki data angka kematian, karena terdapat sejumlah catatan yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan. “Pemerintah tidak menghapus atau meniadakan angka kematian dari penilaian level PPKM.

Sekarang, tengah dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan data. Jika sudah rapi, indikator kematian akan kembali dimasukkan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

Sebelumnya, pemerintah mendapati temuan input data berupa akumulasi angka kematian sejak beberapa minggu sebelumnya, sehingga tidak bersifat aktual. Hal ini menimbulkan distorsi dalam proses analisis suatu daerah.

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki data tersebut dengan cara memilah data kematian real time hari itu dengan akumulasi data kematian hari-hari sebelumnya.

Dalam penjelasannya, Johnny memberikan contoh sebagai berikut: dari jumlah kematian yang diinput, tidak semuanya angka kematian aktual pada tanggal tersebut.  

Di antaranya barangkali terdapat data yang telah tercatat 3 minggu sebelumnya, namun kembali dilaporkan setelah pasien terkonfirmasi meninggal. Selama data kematian diperbaiki, pemerintah menggunakan indikator lain untuk penilaian.

Seperti diungkapkan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi (11/8), indikator lain tersebut seperti tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

“Saat ini sedang diturunkan tim khusus untuk memverifikasi hal ini,” ujar Jodi, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com. Hanya saja, tidak diketahui secara persis berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk memverifikasi berbagai temuan ini.

Ia menjamin bahwa tidak ada niat pemerintah untuk menghilangkan data kematian akibat Covid-19 untuk assesmen PPKM.

Senada dengan Jodi, terkait dengan data kematian, Johnny menyatakan pemerintah berkomitmen melakukan pengawasan dan perbaikan jika ditemukan adanya kekurangan.

Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan elemen-elemen terkait, pemerintah pusat terus berusaha memperbaiki teknis pendataan dan meningkatkan kualitas data, untuk mengetahui dengan lebih pasti kondisi pandemi di Indonesia.

Sebelumnya, langkah pemerintah untuk menyisir data ini dipertanyakan oleh sejumlah pakar dan aktivis pemantau Covid-19. Mereka meminta pemerintah untuk tetap memasukan data kematian dalam assessment PPKM.

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menyatakan bahwa angka kematian merupakan indikator yang valid guna mengukur tingkat keparahan situasi wabah.

Menurut Dicky, ada dua indikator yang bisa dipakai untuk melihat tingkat keparahan pandemi, yaitu awal dan akhir. Indikator awal adalah kasus harian, positivity rate dan angka reproduksi.

Sementara indikator akhir adalah tingkat keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate) dan angka kematian.

Senada dengan Dicky, Koordinator tim lapor data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban mengatakan data kematian penting agar warga tidak mengabaikan resiko yang mengintai saat wabah. Dia mendesak agar pemerintah memprioritaskan perbaikan data agar lebih akurat ke depannya.

Penulis: Dicky Christanto W.D
Editor: Dicky Christanto W.D

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Level 2,3, dan 4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021. Terdapat dua daerah yang menerapkan PPKM level 2 di Jawa-Bali selama sepekan ke depan, diantaranya Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sampang.

Kabupaten Tasikmalaya pada pekan lalu menjadi satu-satunya wilayah di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 2. Pada perpanjangan sepekan ke depan, Kabupaten Sampang juga menerapkan PPKM level 2.

Penerapan PPKM Level 2 di Kabupaten Tasikmalaya dan Sampang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.30/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2 Covid-19 Di Wilayah Jawa dan Bali.

Adapun aturan lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali tersebut diantarannya yakni:

a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440- 717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 . Dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen kecuali untuk:

1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62 persen (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas;

2) PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter (dan maksimal 5 peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50 persen Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin;

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) Esensial seperti:

a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer);

b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d) Perhotelan non penanganan karantina;

e) Industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen staf; dan

c) Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:

a) Kesehatan;

b) Keamanan dan ketertiban;

c) Penanganan bencana;

d) Energi;

e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) Pupuk dan petrokimia;

h) Semen dan bahan bangunan;

i) Obyek vital nasional;

j) Proyek strategis nasional;

k) Konstruksi (infrastruktur publik);

l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)

Dapat beroperasi dengan ketentuan:

a) Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100 persen (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

b) Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100 persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50 persen staf,

d. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75 persen

e. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam,

f. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen dan jam operasional sampai pukul 18.00 waktu setempat;

g. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:

1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50 persen dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan

2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diijinkan menerima makan ditempat (dine-in) dengan maksimal pengunjung makan 50 persen dari kapasitas; Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;

3) Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 50 persen (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 30 menit yang pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah

i. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam c.4) dan f.2);

j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

k. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 50 persen kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama

l. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

m. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

n. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 undangan dan tidak mengadakan makan ditempat;

p. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

2) Menunjukkan PCR atau Antigen (H-1) untuk moda transportasi pesawat udara, mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut;

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;

4) Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1;

5) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin

q. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan

r. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hendra Gunawan

KONTAN.CO.ID - Penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang oleh pemerintah mulai tanggal 10 hingga 16 Agustus 2021 di Pulau Jawa-Bali. Sementara PPKM Level 4 untuk wilayah di luar Jawa-Bali diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus 2021. 

Lantas, wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali di mana saja? Peraturan dan ketentuan PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. 

Dalam pelaksanaannya sejumlah daerah di wilayah tersebut masuk ke dalam PPKM Level 4. Penetapan level PPKM ini didasari oleh indikator-indikator yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan.

Lalu, wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa-Bali di mana saja?

Daftar wilayah PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali

Dikutip dari Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021, berikut daftar daerah PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali terbaru yang diperpanjang mulai 10 hingga 23 Agustus 2021:

1. Provinsi Aceh

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Banda Aceh.

2. Provinsi Sumatera Utara

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Medan dan Kota Pematangsiantar.

3. Provinsi Sumatera Barat 

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Padang.

4. Provinsi Riau

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai.

5. Provinsi Jambi

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi.

6. Provinsi Sumatera Selatan 

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Palembang. 

7. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kabupaten Bangka. 

8. Provinsi Bengkulu 

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kabupaten Bengkulu Utara.

9. Provinsi Lampung 

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Barat.   

10. Provinsi Kalimantan Utara

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Tarakan. 

11. Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Palangkaraya. 

12. Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, dan Kota Samarinda. 

13. Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Kotabaru. 

14. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sikka. 

15. Provinsi Sulawesi Utara 

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado.

16. Provinsi Sulawesi Tengah

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Palu, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Poso.

17. Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur. 

18. Provinsi Papua

Wilayah yang masuk PPKM Level 4 yaitu Kota Jayapura. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 berakhir per hari ini, Senin 2 Agustus 2021.

Lalu kebijakan PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk berita PPKM terbaru, PPKM Level 4 dilanjutkan di 21 provinsi dengan 25 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali.

Perpanjangan PPKM Level 4 tersebut dilakukan usai masih tingginya angka penularan varian Delta. PPKM pada daerah-daerah itu diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021 (PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021). 

"Kami mengkonsentrasikan pada kabupaten yang naik di luar Jawa-Bali di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang (PPKM) level 4 dan ini dilanjutkan," kata Airlangga dalam keterangan resminya pada Senin (2/8/2021).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberlakuan PPKM merupakan satu dari empat strategi membatasi penyebaran Covid-19. Tiga strategi lainnya yakni deteksi, terapeutik, dan vaksinasi.

Ia menyebut, penanganan pandemi sangat tergantung dari banyak faktor. Sehingga masa berlaku pengendalian pandemi bisa bersifat dinamis (berita PPKM terbaru). Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Saya ingin update, semua pandemi yang ada di dunia strategi pertama adalah kita bagaimana bisa mengurangi laju penularan, agar jangan sampai orang yang dirawat di rumah sakit tidak lebih besar dari kapasitas rumah sakit itu.

Karena pandemi tidak mungkin cepat selesai," jelas Budi dikutip dari Yuotube Kementerian Kesehatan RI. "Ada yang 5 tahun, 10 tahun, event yang 100 tahun pun ada yang belum selesai. Tujuan utama awal penanganan pandemi, adalah kita kendalikan penularan," kata dia lagi.

Sementara itu dilansir dari Antara, Budi mengatakan pemerintah memiliki skenario terburuk penambahan kasus Covid-19 harian hingga sebesar 70 ribu kasus, namun hal itu berhasil dicegah dan tidak terjadi.

“Skenario sebelumnya terburuk 70 ribu penambahan kasus Covid-19 per hari. Kita lihat, kita bersyukur peak-nya (puncak) itu terjadi di 57 ribu per hari, itu dengan peningkatan testing (pengujian) luar biasa,” kata Budi.

Budi mengatakan salah satu penyebab skenario terburuk bisa dihindari adalah dengan peningkatan secara signifikan kapasitas tes.

Awalnya, pemerintah melakukan tes sebanyak 50 ribu per hari. Jumlah kemampuan tes kemudian naik hingga mencapai 200 ribu tes per hari dan akan terus dilipatgandakan.

“Kami akan terus meningkatkan testing ini,” ujarnya. Baca juga: Komunikasi Kepemimpinan dalam Era Kenormalan Baru Peningkatan kapasitas tes juga dibarengi dengan pelacakan dan perawatan.

Hal ini agar kondisi di lapangan tergambarkan secara faktual dan aktual, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pasien.

“Jadi kita bersyukur, dengan peningkatan kapasitas testing selama sebulan terakhir, dari 50 ribuan sampai 200 ribuan tes, dari kasus yang kita prediksi 70 ribu, kita amati puncaknya 57 ribu” ujar dia.

Menurut Budi, puncak penambahan kasus Covid-19 secara harian sejauh ini berada di 57 ribu kasus, dan tren penambahan kasus Covid-19 saat ini telah menurun.

Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar seluruh pihak tetap waspada dan antisipatif terhadap persebaran virus Corona varian Delta, meskipun tren penularan kasus Covid-19 telah menurun.

“Bapak Presiden menekankan selain kita bersyukur kita harus tetap waspada, karena memang virus ini sulit diduga, terjadi dimana-mana persebarannya, di seluruh dunia,” ujarnya.

“Kita bersyukur karena kerja keras kita sudah turun, tapi harus tetap waspada,” ia menambahkan.

Kritis Budi juga menyimpulkan peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 di 20 kabupaten/kota di Pulau Jawa karena pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat dan kritis.

"Kita mengamati, ada perbedaan dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya rata-rata itu delapan hari dirawat, sekarang rata-rata empat sampai delapan hari sudah wafat.

Jadi lebih cepat," kata Budi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, sebanyak 50 persen kasus kematian akibat Covid-19 dilaporkan dari 20 kabupaten/kota di pulau Jawa.

Kasus kematian secara kumulatif pada kurun 19 hingga 25 Juli 2021 dilaporkan mencapai 2.873 kasus dari total 616 Puskesmas di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dulu angka kematian di IGD itu hampir tidak ada. Sedikit sekali. Dulu paling banyak meninggal di ICU atau kamar isolasi. Tapi dalam dalam tiga bulan terakhir di IGD justru kenaikannya meningkat dengan tinggi porsinya," katanya.

Editor : Muhammad Idris

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang diberlakukan pemerintah pada periode 3-20 Juli lalu, cukup efektif.

Untuk itu, ia menegaskan pemerintah tidak akan mengambil opsi lockdown untuk menekan laju kasus Covid-19. Saat ini, pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 dengan pelonggaran di beberapa sektor usaha mikro.

"Jadi, sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa lockdown seperti negara lain. Lockdown itu artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi lockdown, itu saja daerah semuanya menjerit minta untuk dibuka," ujar Jokowi di sela membagikan Banpres Produktif Usaha Mikro, seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 30 Juli 2021.

"Kalau lockdown, kita bisa bayangkan. Dan itu juga belum bisa menjamin dengan lockdown itu permasalahan menjadi selesai," lanjutnya.

Menurut Jokowi, PPKM Darurat sudah cukup berhasil menurunkan laju kasus Covid-19 dan angka keterisian tempat tidur/bed of ratio (BOR) yang sebelumnya melonjak akibat menyebarnya varian delta.

"Dengan PPKM Darurat, paling tidak, kita bisa rem (laju kasus), walaupun turunnya pelan-pelan, tapi paling tidak bisa kita rem. Saya tadi pagi sudah mengecek, di Wisma Atlet yang dulu (BOR) hampir 90 persen, tadi sudah turun di angka 38 persen," ujarnya.

DEWI NURITA

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah daerah di luar Jawa-Bali mengumumkan memperpanjang penerapan PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Semula,  PPKM level 4 hanya sampai 20 Juli 2021 dan hingga kini diperpanjang sampai 25 Juli 2021.

Merangkum dari berbagai sumber, Minggu (25/7), Sumatra Selatan menjadi salah satu provinsi yang akan menggelar PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021. Hal ini khususnya diterapkan di empat daerah, yakni Palembang, Musi Banyuasin, Lubuklinggau, dan Musi Rawas.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan empat daerah tersebut, dinilai dari transmisi komunitas dan kapasitas respons, memasuki kategori level 4. Nantinya, penerapan PPKM level 4 disesuaikan dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

"PPKM Level 4 ini akan dilaksanakan hingga 8 Agustus. Pemda mendapat porsi menentukan kebijakan masing-masing," ujar Herman, Sabtu (24/7) kemarin.

Namun, sejauh ini, dia masih menunggu arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait batasan aturan yang bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa daerah di Kalimantan Timur juga disebut-sebut akan menerapkan PPKM level 4 hingga 8 Agustus 2021. Delapan daerah itu, antara lain Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara.

Lalu, Bandar Lampung juga akan menerapkan PPKM level 4 sampai 8 Agustus mendatang. Hal ini terungkap dari unggahan di Instagram @lampuung.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa terdapat 45 kabupaten/kota di 21 provinsi di luar Jawa-Bali yang akan menerapkan PPKM level 4 pada 26 Juli-8 Agustus 2021.

Lalu, 278 kabupaten/kota di 18 provinsi di luar Jawa-Bali akan menerapkan PPKM level 3. Kemudian, 63 kabupaten/kota di 17 provinsi akan menerapkan PPKM level 2.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Alia Karenina mengatakan informasi perpanjangan PPKM level 4 di luar Jawa-Bali akan diumumkan secara resmi lewat konferensi pers.

Namun, ia tak menjawab secara pasti terkait kebenaran informasi perpanjangan PPKM darurat di Jawa-Bali hingga 8 Agustus mendatang. "Nanti tunggu konferensi pers saja ya. (Jam konferensi pers) belum diberitahu, tapi biasanya sore," pungkas Alia.

(aud/bir)

Hal tersebut diungkap oleh Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto. Hari awalnya membahas terkait unjuk rasa yang memang dilindungi oleh konstitusi namun sangat berbahaya jika dilakukan di tengah situasi saat ini.

"Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian, aksi demonstrasi di masa pandemi COVID-19 sangat berbahaya dan tidak mencerminkan jiwa patriotis karena negara dan seluruh elemen bangsa saat ini sedang berperang melawan penyebaran virus Corona," kata Wawan, saat dihubungi, Minggu (25/7/2021).

"Aksi demonstrasi di tengah pandemi rentan memunculkan klaster baru penularan COVID-19. Demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemi COVID-19. Cukup banyak orang yang terlihat sehat, padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan ke orang lain," jelasnya.

"PPKM yang menjadi sorotan dalam ajakan aksi demonstrasi, dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Siapa saja yang berencana untuk melakukan aksi demonstrasi, lebih baik menyampaikan aspirasi dengan cara lain, baik secara tertulis ataupun langsung, terlebih disampaikan dengan konsep, naskah akademik dan lain sebagainya," lanjutnya.

"BIN terus mendeteksi dan berkoordinasi melalui forum Kominda maupun Forkominda terkait dinamika penanganan COVID-19, termasuk mengantisipasi adanya kelompok kepentingan yang memprovokasi rakyat. Masyarakat diimbau untuk tidak berdemonstrasi di masa pandemi karena rentan digunakan provokator untuk memperkeruh situasi, membangun ketidakpercayaan kepada Pemerintah, bahkan menuntut Presiden Jokowi untuk mundur," ujarnya.

Untuk itulah, Wawan mengimbau agar masyarakat waspada terhadap narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19.

"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai narasi provokatif di media sosial dan menolak demonstrasi di masa pandemi COVID-19. Saat ini yang dibutuhkan adalah solidaritas semua pihak, untuk bersama-sama memenangi perang melawan virus Corona," imbuhnya.

(maa/tor)