Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi memastikan tidak ada aksi 'Jokowi End Game' di wilayah Jakarta hari ini, Sabtu (24/7). Sempat menangkap enam orang pada siang harinya, polisi kini sudah melepaskan karena tak ada kaitan dengan rencana aksi tersebut.

Selain itu, kepolisian juga memastikan kondisi ibu kota dalam keadaan kondusif. "Jakarta kondusif, aman, tidak ada (demo), kita lihat sendiri Jakarta kondusif hari ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (24/7).

Terkait enam orang yang diamankan, Yusri mengatakan mereka dibawa karena tak bisa menjelaskan alasan kehadiran mereka di lokasi demo. Mereka juga tak punya pekerjaan atau pengangguran dan beralasan hanya mau melihat demo.

"Pengangguran, bilangnya mau nonton saja tahu dari medsos, penasaran mau lihat. Kumpul-kumpul enggak jelas, makanya kita tanyakan kita bawa dulu tadi," ucapnya.

Yusri juga menyebut bahwa terhadap keenam orang itu telah dilakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Mereka juga turut diberikan suntikan vaksin Covid-19 oleh pihak kepolisian.

"Kita lakukan vaksin karena mengaku belum divaksin. Sudah dipulangkan sekarang," ujarnya. Lebih lanjut, Yusri mengimbau masyarakat untuk tak mudah percaya terhadap ajakan yang beredar di media sosial, termasuk ajakan aksi demo.

Sebab, kasus positif Covid-19 di Jakarta masih terbilang tinggi. Karenanya, masyarakat diimbau tak ikut dalam kegiatan yang mengundang kerumunan massa.

"Ini kan masa PPKM level 4, kita harapkan Jakarta supaya landai lagi dari kerumunan, bagaimana nanti kalau ada peningkatan lagi. Kita sama-sama memerangi covid ini, masyarakat dengan disiplin taat prokes, kami yang lakukan 3T," tutur Yusri.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com sejak pukul 08.30 hingga pukul 18.00 WIB di beberapa ruas di sekitar Istana Negara tak terlihat satu pun masa aksi yang datang.

Sekitar pukul 17.25 WIB, petugas kepolisian juga perlahan mulai membubarkan diri. Kendaraan taktis yang sudah diparkir sejak pagi juga sudah dipindahkan.

Selain itu, sejumlah ruas kendaraan yang sempat ditutup oleh aparat, kini juga telah dibuka kembali.

(dis/sur)

SuaraJabar.id - Merasa pendapatannya terganggu oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, ratusan orang menggelar aksi tolak PPKM Darurat di Bandung, Rabu (21/7/2021).

Mereka mendesak pemerintah mencabut PPKM Darurat atau PPKM Level 4 dan menggantinya dengan kebijakan yang ramah rakyat.

Pasalnya, beberapa aturan dalam kebijakan itu seperti penutupan sektor usaha non esensial membuat pelakuknya tak memiliki pendapatan selama PPKM darurat.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara. Ia mencoba mengurai apa yang melatarbelakangi adanya penolakan PPKM Darurat.

“Gejolak menolak PPKM kami monitor. Karena kalau alasan bansos, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp30 triliun untuk bansos dari berbagai pintu,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring.

Kang Emil, begitu ia disapa, meminta kepada masyarakat agar bersabar dan ikut berpartisipasi untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, kata Kang Emil, nantinya akan ada relaksasi di sektor ekonomi bagi daerah yang berhasil mengendalikan kasus Covid-19.

“Mohon bersabar, akan ada PPKM proporsional, akan ada relaksasi bagi daerah yang mengendalikan, mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulayana mengatakan, jika pelaksanaan PPKM Darurat ini langsung berasal dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah atau Pemda wajib melaksanakannya.

"Hasilnya (dari PPKM Darurat) juga tidak akan bisa instan," ujarnya ketika ditemui di Balai Kota, Kamis (22/7/2021). Terkait demo itu, kata Yana, pihaknya juga khawatir jika akan menimbulkan klaster baru di Kota Bandung.

"Saya lihat, banyak yang tidak bermasker juga. Dan untuk tahu ini klaster Covid-19 atau bukan, perlu waktu sampai dua minggu ke depan," tutupnya.

"Dari hasil sementara untuk swab antigen, ternyata sudah ada tiga orang dinyatakan reaktif," ucap Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (21/7/2021).

Massa aksi sendiri sebelumnya ricuh saat melakukan aksi demo tolak PPKM di Bandung. Polisi membubarkan dan mengamankan sejumlah orang.

"Mahasiswa ada sembilan orang, SMA 35 orang, SMP enam orang dan lain-lainnya 34 orang. Lain-lainnya itu putus sekolah dan pengangguran," ucapnya.

Ulung menuturkan selain bikin ricuh, mereka yang diamankan juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Mereka tak memakai masker bahkan berkerumun.

"Kita bubarkan mereka karena mereka tidak mematuhi prokes, tidak memakai masker, menutup jalan sehingga terjadi kemacetan panjang, kemudian mereka melakukan perusakan," kata dia.

Sebelumnya, polisi membubarkan massa aksi penolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menduduki persimpangan Dago-Sulanjana, Kota Bandung pada Rabu (21/7/2021) sekitar pukul 14.40 WIB.

Pasukan pengurai massa dikerahkan bersamaan dengan satu unit mobil water cannon. Massa aksi sempat berupaya untuk mengkonfrontasi petugas yang sebelumnya telah bersiaga di Gedung Sate. Mereka menyeret water barrier untuk menghalangi langkah petugas.

"Ade-ade diharapkan untuk membubarkan diri, karena telah melanggar protokol kesehatan dengan berkerumun," ucap petugas melalui pengeras suara.

Kemudian, polisi pun bergerak melakukan tindakan tegas kepada para demonstran yang melakukan perlawanan. Tak memakan waktu lama, para demonstran yang berlarian ke arah Jalan Sulanjana dibubarkan petugas.

(dir/mso)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah secara resmi tidak lagi menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Pemerintah memilih istilah PPKM Level 4.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam Instruksi tersebut, penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021. Perpanjangan itu dilakukan setelah pemerintah menilai lonjakan kasus Covid-19 belum melandai signifikan.

Secara garis besar, aturan-aturan dalam PPKM Level 4 ini tidak jauh berbeda dari aturan PPKM Darurat. Berikut rangkuman aturan dalam PPKM Level 4:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.
2. Perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
3. Perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.
4. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
5. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.
6. Pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.
7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
8. Tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.
9. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.
10. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.
11. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
12. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM.
13. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama); menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut.
14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

(dmi/pmg)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 25 Juli.

“Penerapan PPKM Darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021, adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun sangat berat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers melalui akun youtube Setkab, Selasa (20/7).

Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di Rumah Sakit,

“Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19… serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” paparnya.

Jokowi menjelaskan setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan.

 “Namun kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM,” ujarnya.

 Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap.

"Saat ini, penerapan PPKM Darurat secara bertahap sudah menunjukkan hasilnya dan salah satunya adalah penurunan mobilitas dan penurunan jumlah kasus harian," kata dia dalam konferensi pers Selasa (20/7/2021).

"Namun demikian untuk memastikan kasus dapat sepenuhnya terkendali, maka dibutuhkan upaya dan kerja keras yang lebih kuat lagi," sambungnya.

"Oleh karena itu pemerintah dan seluruh elemen masyarakat akan berupaya keras agar secepatnya lonjakan kasus di indonesia ini akan segera melandai dan terkendali," kata dia.

"Dimohon masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang, jika protokol kesehatan terus diterapkan, peluang penularan tentunya akan semakin rendah," pungkasnya

(naf/up)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mulai hari ini, Minggu (18/7/2021), resmi menyalurkan tambahan Bantuan Beras PPKM 2021, menyusul penyerahan data dari Kementerian Sosial pada hari Jumat (16/7/2021).

Penyaluran bantuan ini ditandai dengan pemberangkatan perdana truk pengangkut Bantuan Beras PPKM tersebut dari Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara.

Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, penyaluran bantuan serupa juga dilakukan serentak di seluruh gudang-gudang Bulog di Indonesia.

“Sesuai instruksi dari Presiden, mulai hari ini tambahan Bantuan Beras PPKM ini akan kami kirimkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta KPM Program Keluarga Harapan sesuai data yang kami terima dari Kemensos.

Masing-masing KPM nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram," kata Budi dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Minggu (18/7/2021).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat penyaluran semua bantuan di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat termasuk Bantuan Beras PPKM.

Di samping itu Buwas, panggilan akrabnya, mengatakan, Bulog telah menetapkan Quality Control Management yang bertugas memastikan kualitas beras yang sesuai standar kualitas terbaik.

Penulis : Elsa Catriana
Editor : Bambang P. Jatmiko

MURIANEWS, Kudus – Larangan dine in atau makan di tempat selama PPKM Darurat berimbas pada produksi penjualan Susu Moeria, Kudus. Jumlah susu yang terjual setelah adanya kebijakan ini anjlok.

Alhasil, susu hasil produksi Susu Moeria yang tak terjual terpaksa diminumkan lagi ke sapi-sapi miliknya. Padahal sebelumnya Susu Moeria kewalahan memenuhi permintaan.

Felicia Natali Yuwono, Owner Susu Moeriamenjelaskan, mengakui sulit mendapatkan pelanggan akibat adanya PPKM Darurat. Penjualan susu di tempatnya itu mengalami penurunan. Felicia mengatakan, produksi susu sapi di tempatnya per hari mencapai 500 liter.

Namun, dari jumlah itu untuk saat ini yang mampu terjual hanya sekitar 100 liter saja. “Saat ini malah jumlah produksinya sisa banyak. Karena pembelinya lebih sedikit. Akhirnya ya mau tidak mau sisanya kami minumkan ke sapinya lagi.

Tentunya dengan treatment khusus,” katanya, Sabtu (17/7/2021). Felicia tidak memungkiri adanya larangan makan di tempat memukul usaha Susu Moeria yang dikelolanya. Sebab, sapi tidak dapat disetop produksinya.

“Bahan baku kami itu susu sapi. Sapi tidak bisa disuruh setop (produksi susu). Per ekor sapi kami itu sehari produksi dua kali,” sambungnya. Menurutnya, sebelum pandemi, produksi susu yang dihasilkan oleh sapi yang dikelolanya mencapai 800 liter sehari.

Waktu itu, masih kurang untuk memenuhi permintaan pelanggan. “Kalau dulu saat masih boleh dine in, kami sangat tertolong. Bahkan permintaan banyak banget.

Dari jumlah produksi susu sehari 800 liter itu masih kurang untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tapi kalau sekarang enggak boleh ada dine in penjualan susu kami merosot,” ungkapnya. Bahkan, tidak hanya usaha susu miliknya yang terdampak.

Saat ini dari total delapan tenant kuliner yang ada di Susu Moeria keseluruhannya tutup. Tak hanya itu, sebanyak 20 UMKM yang nitip ke Susu Moeria tak lagi menitipkan dagangannya. “Hari Minggu saat awal penerapan PPKM Darurat, ada beberapa pelanggan kami take away.

Sambil antre nunggu panggilan mereka kan duduk. Lha itu masih dibubarin. Akhirnya kan konsumen kami pulang dan mereka komplain ke kami. Mereka bilang kami bungkus kok diusir,” imbuhnya.

Reporter: Vega Ma’arijil Ula Editor: Ali Muntoha