Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Ahmad Nurwakhid mencatat bahwa kebanyakan tersangka teroris yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT merupakan pemeluk Islam dengan latar belakang mazhab Wahabi dan Salafi yang jihadis.

Meski begitu, Ahmad menegaskan tak semua pemeluk Wahabi dan Salafi memiliki ideologi sebagai teroris. Ia menyatakan masih banyak pemeluk Wahabi dan Salafi yang menjalankan perintah agama sesuai ketentuan yang berlaku dan tak menyimpang.

"Mereka juga tak sedikit yang hafal Alquran, rukun iman sama, rukun Islamnya sama. Yang membedakan rukun ihsan. Karena mereka anggap iman, Islam, khilafah. Mereka abai," kata dia.

Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, yang berpegang teguh pada kebangkitan agama melalui pemulihan Islam ke bentuk "aslinya", serta hanya ada satu Tuhan dan setiap orang harus menyembah-Nya persis seperti yang diperintahkan dalam Kitab Suci.

Sementara Salafi pada zaman modern kerap dikaitkan dengan aliran pemikiran yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang dibawa Rasulullah dan perintah Alquran secara literal dari berbagai hal yang bid'ah (tidak dilakukan Rasul), khurafat, dan syirik dalam Islam. Salah satu rujukan utama kaum Salafi adalah mazhab Ahmad bin Hambali atau Hambali.

Terlepas dari itu, Ahmad menekankan bahwa aksi terorisme tak terkait agama apapun. Namun, pemahaman terorisme lahir dari cara beragama yang menyimpang dari oknum beragama tersebut.

"Dari pelaku terorisme tersebut, ini biasanya didominasi oleh umat beragama yang jadi mayoritas di suatu wilayah," kata dia.

Melihat hal itu, Ahmad menegaskan bahwa peran para ulama sangat penting menanggulangi terorisme yang mengatasnamakan agama. Bahkan, kata dia, ustaz merupakan pintu masuk dan keluar paham radikalisme dan terorisme.

Ia pun mendukung upaya MUI untuk melakukan standarisasi dai. Hal itu merupakan elemen yang sangat vital dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.

"Urgensi standarisasi dai dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, kesimpulan saya sangat vital. Karena ustaz pintu masuk dan keluar dari paham radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama," kata dia.

(rzr/gil)

Sucipto sindonews.com JAKARTA - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyarankan agar program wajib lapor bagi warga di lingkungan baru dihidupkan kembali. Sebab, program tersebut dinilai efektif mencegah munculnya embrio terorisme.

Hal itu diungkapkan Nuning, panggilan akrab Susaningtyas Kertopati dalam diskusi “Refleksi Regulasi Anti Terorisme Ditinjau dari Stabilitas Keamanan Negara” yang digelar Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH UI), Minggu (18/4/2021).

”Sangat disayangkan sekali aturan wajib lapor bagi orang atau individu yang masuk ke dalam lingkungan baru dihapus. Ini yang menyebabkan munculnya embrio terorisme. Karena itu saya berharap aturan wajib lapor ini dihidupkan kembali,” ucapnya. 

Dalam kesempatan itu, Nuning menilai program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) gagal.

”Peristiwa penembakan terhadap MT yang merupakan mantan narapidana terorisme di Makassar, beberapa hari lalu itu merupakan indikasi kegagalan program deradikalisasi BNPT.

Seharusnya BNPT memantau aktivitas mantan napiter secara serius,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini kepada SINDOnews.

Menurut Nuning, BNPT semestinya melakukan penetrasi ke masyarakat yang terpapar. Sebab lingkungan masyarakat merupakan salah satu tempat berkembangnya aktivitas terorisme.

Tidak hanya itu, cara aparat keamanan menyelesaikan kasus terorisme juga terkesan terburu-buru. Padahal kasus pengeboman tidak hanya terkait radikalisasi tapi ada keterkaitan dengan persoalan sosial politik.

“Tunggu dulu sampai hasil penyelidikannya tuntas. Karena bisa saja ada tokoh intelektual yang gunakan teroris ini untuk mengacaukan negara. Jadi teror itu sebagai alat,” tegasnya.

Selain itu, Nuning juga menyarankan agar kementerian dan lembaga di pemerintahan diikutsertakan dalam program penanggulangan terorisme yang selama ini lebih fokus ke TNI, Polri, BNPT, dan BIN.

Padahal setiap institusi termasuk juga aparat keamanan harus bisa membaca penetrasi ideologi yang dinormalisasikan sehingga menciptakan enabling environment bagi kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, kaderisasi untuk mendapatkan dukungan dana dan politik.

“Berbahaya itu kalau rekrutmen masuk secara terbuka ke institusi kampus dan organisasi kemasyarakatan,” ucapnya.
(cip)

sindonews.com

Penandatangan prasasti kebhinekaan Kepala BNPT dan Watimpres Habib Luthfi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/4/2021). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi gandeng Yayasan Harmoni Pemersatu Bangsa melalui Dialog Kebangsaan bertajuk “Kebhinnekaan Penyelamat Bangsa”, Jumat malam (9/4). Menggandeng sejumlah tokoh lintas agama, dialog ini fokus pada peran aktif pemuka agama dalam mengoptimalkan pencegahan terorisme.

Bertempat di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia kawasan Sukajaya Bogor, dialog dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., didampingi jajaran pejabat dari Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Dewan Pertimbangan Presiden, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya, perwakilan dari Gugus Tugas Pemuka Agama, serta Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Kehadiran mereka disambut baik oleh Hartono Limin selaku tuan rumah sekaligus Ketua Umum Yayasan Amanah Kita.

Dialog kebangsaan ini membahas peran pemuka agama dalam mengedukasi generasi muda yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Melalui pemahaman moderasi beragama, toleransi antar umat, serta nilai-nilai kebangsaan diharapkan generasi milenial tidak mudah terpengaruh ideologi yang dapat menimbulkan paham radikal intoleran yang dapat memicu aksi terorisme.

“Pemuka agama merupakan guru, pencerah umat di lingkungan agama Bapak memimpin saat ini, keberagaman bangsa ini merupakan sebuah kekayaan ini patut kita syukuri dan wajib untuk dipelihara dari masa ke masa,” ujar Boy Rafli.

“Untuk meningkatkan ketahanan bangsa kita, ketahanan masyarakat, ketahanan umat kita, tiada lain kita semua harus memberikan edukasi, pencerahan kepada yang muda karena tantangan kita adalah bagaimana yang muda ini tidak mudah terpedaya oleh ajaran atau doktrin yang disampaikan oleh mereka yang mengusung ideologi terorisme ini. Kecerendungan anak muda dengan karakteristik yang idealis, pemberani, ingin mencari jati diri, inilah yang bisa dimanfaatkan,” lanjutnya.

Sementara menurut Watimpres, Habib Luthfi, lunturnya jiwa nasionalisme menjadi salah satu alasan maraknya radikalisme di kalangan milenial. Tentu tantangan ini bukan menjadi tugas BNPT semata. Perlu kepedulian seluruh lapisan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda agar ideologi yang bertentangan dengan konsesnsus bangsa tidak mudah tersusup.

“Melunturnya nasionalisme dan berbagai sebab lainnya menjadi permasalahan sekarang ini, kalau tidak ditanggulangi bersama sulit,” kata Habib Luthfi.

“Ayo kita menambah kepedulian kita bersama terhadap regenerasi penerus yang akan menjadi pembangun bangsa ini, pembangun Republik ini,” ajaknya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan prasasti Kebhinnekaan yang dilakukan oleh Kepala BNPT dan Watimpres Habib Luthfi.

M Iqbal - detikNews Jakarta - Dua narapidana kasus terorisme (napiter) Lapas Cilegon mengikrarkan diri setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihak Lapas menyebut keduanya melaksanakan ikrar atas kemauan sendiri dan disetujui oleh instansi terkait.

Ikrar setia NKRI dilaksanakan di Lapas Cilegon. Keputusan keduanya untuk mengikrarkan diri setia kepada NKRI sudah mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus 88 Antiteror, Polisi, dan TNI setempat.

Keduanya melakukan prosesi ikrar diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya kemudian mencium bendera Merah Putih sebagai simbol kembalinya ke pelukan NKRI.

"Dengan hati nuraninya dia meminta ingin berikrar dan menjadi warga negara yang baik. Serta berjanji akan setia terhadap NKRI. Tentu ini sangat baik," katanya Kalapas Colegon, Erry Taruna melalui keterangannya, Jumat (9/4/2021).

Erry menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendekatan sebelum dua napiter ikrar setia NKRI. Kendati begitu, pihaknya memaksimalkan upaya dengan cara humanis di Lapas Cilegon.

"Alhamdulillah hasilnya nampak di hari ini 2 napiter kembali mengakui NKRI dan kecintaannya terhadap tanah air serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan adanya ikrar NKRI oleh napiter ini menjadi achievement tersendiri bagi Lapas di mana proses deradikalisasi telah tercapai sesuai sasarannya", tungkasnya.

Sementara, salah satu napiter, QM mengatakan, ikrar dirinya kembali ke NKRI sebagai bentuk pertobatan dan pengakuan kesalahan atas perbuatannya hingga dia dipenjara.

"Event ini sekali lagi sebagai suatu pertobatan saya sekaligus penyesalan mudah-mudahan pihak terkait bisa menyadari bahwa saya sudah kembali ke NKRI," katanya.

Dia mengajak kepada napiter lain agar bertobat dan mengikrarkan diri kembali ke NKRI. Menurutnya, sistem di Republik Indonesia tidak berseberangan dengan apa yang diyakini selama ini.

"Bagi teman-teman di luar, saya berharap sadar lah bahwa kesalahan ini masih bisa kita perbaiki, mudah-mudahan kesalahan ini bisa memberikan ampunan bagi kita semua karena bagaimana pun juga saya meyakini bahwa kekeliruan bisa (menimpa) siapa saja. Tapi saya yakin teman-teman semakin banyak merenung mudah-mudahan bisa bersama-sama lagi kembali bisa menjalani muslim yang baik karena kita sadar kita adalah berada di wilayah NKRI yang hari ini kita bersama-bersama bahwa apa yang ada di negara ini sejatinya tidak berseberangan dengan yang kita yakini," kata dia.
(knv/knv)

JAKARTA, REQnews - Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut, bahwa paham terorisme masuk ke kalangan milenial yang cenderung introvert dan suka menyendiri.

"Ini (paham terorisme) memang rata-rata masuk ke anak-anak yang cenderung introvert, menyendiri, dan menelan mentah," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto dalam diskusi Polemik secara virtual, Sabtu 3 April 2021.

Menurutnya, kalangan anak muda yang terpapar terorisme akan cenderung menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Serta, menganggap pihak-pihak yang tak sejalan dengan pemikirannya sebagai musuh.

"Orang yang udah terpengaruh cenderung menjauh, yang nggak sejalan dianggap musuh," ujar Wawan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Kasubdit Napi Deradikalisasi badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kolonel Sigit Karyadi pada tahun 2017 lalu.

Ia mengatakan bahwa salah satunya cenderung lebih menyendiri dan tidak terlalu pandai sehingga mudah diajak menjadi teroris.

"Kecenderungan dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya, introvert, itulah yang paling gampang direkrut. Dan saya menilai Anda sebagai pelaku utama yang saya inginkan. Humoris paling susah dideketin," ujar Sigit dalam acara diskusi di Kampus Pertamina, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juli 2017.

Sigit saat itu mengatakan bahwa BNPT memiliki data perilaku seseorang yang diduga terlibat jaringan terorisme. "Masih banyak saya nggak bisa jelaskan secara gamblang. Itu ada itunya lagi, tapi yang jelas itu tanda tanda cenderung karena ini psikolog yang main," katanya.

Oleh karena itu, dirinya berharap kerjasamanya dengan masyarakat untuk membantu memerangi teroris. Kemarin juga ada beberapa yang sudah dilakukan BNPT, kemaren ada orang tuanya melaporkan ke BNPT, kami BNPT ikut turun tangan, itu sudah dilakukan kami," kata dia. 

Ashadi Iksan sindonews.com LAMONGAN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) mendukung dan apresiasi gagasan program Desa Cegah Radikalisme yang digodok oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya pelibatan aktif masyarakat sebagai cegah dini radikalisme dan terorisme.

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol R. Achmad Nurwakhid mengatakan akan memberikan dukungan terkait rencana gagasan program cegah dini radikalisme di level pemerintah paling bawah yaitu desa di Kabupaten Lamongan.

“Ide dan gagasan Desa Cegah Radikalisme sangat cerdas, sehingga sangat layak untuk didukung sehingga program itu bisa diimplementasikan secara nyata.

Program pencegahan radikalisme mesti melibatkan sebanyak mungkin pihak agar lebih terarah dan masif,” kata seusai membuka acara Talkshow Ngopi Coi di Pendopo Kabupaten Lamongan, Rabu (24/03/2021).

Nurwakhid menyatakan proses pencegahan radikalisme, intoleran dan terorisme saat ini mesti semakin banyak melibatkan para pihak, tidak hanya menjadi domain BNPT saja.

“Sinergi antar lembaga seperti langkah cerdas dalam penyelenggaraan Talkshow Ngopi Coi yang semestinya hanya bersifat online dengan dukungan penuh Pemkab Lamongan bisa dilaksanakan juga secara offline.

Memperbanyak sinergi dengan melibatkan berbagai pihak akan menjadikan proses pencegahan radikalisme semakin masif,” kata Nurwakhid.

Seperti diketahui, talkshow Ngopi Coi di Lamongan ini bertemakan Pelibatan Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Digital dalam rangka pencegahan Terorisme dan Radikalisme yang menghadirkan unsur aparatus pemerintah desa dan kelurahan serta aparatur pemerintah kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas serta pendamping desa dengan menggunakan protokol kesehatan.

Wakil Bupati Lamongan KH Abdul Rouf menyampaikan Pemkab Lamongan telah berupaya secara sekuat tenaga dan terus menurus untuk melakukan proses pencegahan radikalisme di semua wilayah secara masif.

“Visi-Misi pasangan YES juga menyasar aspek digitalisasi dalam proses pemberdayaan ekonomi yang tentunya bisa untuk pencegahan radikalisme. Karena radikalisme itu berakar dari ketidakadilan ekonomi dan politik, kedua hal itu mesti diatasi secara bertahap,” kata Wabub Lamongan.

Pemkab Lamongan, kata Wabub, juga tengah menggagas dan akan membahas program desa cegah radikalisme guna pelibatan elemen masyarakat di level desa dalam deteksi dini serta pencegahan radikalisme dan terorisme.

“Hal itu [Desa Cegah Radikalisme] sedang digagas dengan melibatkan beberapa OPD, Pak Bupati juga telah memberikan green light untuk dibahas lebih jauh. DPMD dan Bakesbangpol mungkin akan jadi leading sectornya,” kata Wabup.

Secara Khusus Wabub menyampaikan program Desa Cegah Radikalisme ini bakal diwujudkan secara bertahap. “Jumlah desa di Kabupaten Lamongan ada 462 desa yang merupakan terbanyak di Jawa Timur sehingga perlu secara lebih terencana dalam penanganan khususnya pencegahan radikalisme.

Program DCR [Desa Cegah Radikalisme] diharapkan bisa jadi instrumen early warning system dalam pencegahan radikalisme dan terorisme,” ungkap Wabub Lamongan.

Koordinator Tim Pendamping Profesional Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (TPP P3MD) Lamongan Iskandar NH menyatakan pihaknya akan mendukung penuh gagasan DCR sehingga desa bisa semakin kondusif dalam melakukan pembangunan.

“TPP P3MD di Lamongan yang berkekuatan 200 orang pendamping baik TA, PDP/PDTI dan PLD akan bersinergi serta mensupport Desa Cegah Radikalisme.

Keberadaan TPP P3MD yang sudah ada sebagai implementasi UU Desa akan sangat efektif guna membantu memperlancar semua program Pemkab Lamongan yang ada hubungannya dengan pemerintah desa dan masyarakat desa,” kata Iskandar. 

suaraislam.co

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengungkapkan potensi radikalisme di Indonesia pada 2020 rendah.

Pernyataan tersebut berdasarkan survei yang dilakukan BNPT bersama Alvara Research dan Nasaruddin Umar Foundation saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Dikutip dari detik.com, Awalnya Boy menyampaikan global terrorism index Indonesia di dunia pada 2020 berada di peringkat ke-37. Ini memposisikan Indonesia, kata dia, sebagai negara yang berada pada kategori medium terdampak terorisme.

“Pada tahun 2020 global terrorism index mengeluarkan hasil survei yang menjelaskan bahwa Indonesia pada peringkat 37 atau naik peringkat dari tahun sebelumnya, posisi ini menjelaskan bahwa Indonesia berada pada kategori medium negara yang terdampak terorisme,” kata Boy di depan Komisi III DPR RI.

“Pada tingkat regional di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih aman dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Myanmar,” ucapnya.

Boy lantas mengungkap survei BNPT yang menunjukkan tren radikalisme di Indonesia pada 2020 menurun jadi 14 persen. Menurutnya, ini bisa dikategorikan potensi radikalisme di Indonesia sangat rendah.

“Tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2 persen atau masuk dalam kategori sedang, tahun 2019 sebesar 38,4 persen kategori rendah dan menjadi 14 persen pada tahun 2020, yaitu kategori sangat rendah,” sebut Boy.

Meski tren potensi radikalisme di Indonesia menurun, Boy menyampaikan ancaman secara global tetap harus diwaspadai. Sebab, menurutnya penyebaran radikalisme saat ini sudah berpindah melalui media online.

“Hal itu menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 tren potensi radikalisme cenderung menurun, mengalami penurunan, namun secara global kita harus tetap waspada karena banyak penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan melalui media online,” sebutnya.

inharmonia.co Jakarta – Pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 perwakilan GAR ITB bersama perwakilan komunitas alumni dari 7 universitas lainnya beraudiensi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bertempat di Kantor BNPT Jakarta.

Delegasi komunitas alumni lintas universitas terdiri dari perwakilan-perwakilan Alumni Universitas Pajajaran Peduli Pancasila (AUPP), Gerakan Alumni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Bersatu (GA UPNV Bersatu), Komunitas Alumni Universitas Sumatera Utara (belUSUkan), Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor (KamIPB), Gerakan Anti Radikalisme – Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB), Alumni Institut Teknologi Surabaya Cinta NKRI (Alumni ITS Cinta NKRI), Tim Bersih-Bersih Kampus Universitas Indonesia (TBBK UI), serta dari Alumni Institut Teknologi Indonesia Untuk NKRI (Alumni ITI 4NKRI).

Delegasi komunitas para alumni dari berbagai universitas ini menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen bersama untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya untuk memberantas praktek intoleransi dan radikalisme yang bertentangan dengan ideologi kebangsaan serta terhadap hakekat keberagaman di wilayah NKRI.

Pada kesempatan kunjungan tersebut Koordinator Delegasi GAR ITB sekaligus juga menyerahkan kepada Kepala BNPT, sejumlah dokumen Surat-Surat Terbuka yang telah dirilis sebelumnya oleh GAR ITB.

Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor BNPT tanggal 1 Maret 2021 tersebut, delegasi komunitas alumni lintas universitas diterima secara langsung oleh Kepala BNPT beserta Direktur Penegakan Hukum BNPT dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT.

Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafli Amar, MH menerima secara resmi dokumen dari Koordinator Delegasi GAR ITB, Shinta M. Hudiarto  Foto: Dokumentasi GAR ITB

Para pihak yang hadir pada pertemuan tersebut sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi hotline maupun sinergi yang telah dibangun, untuk peningkatan efektivitas maupun intensitas dari upaya bersama dalam memerangi praktek intoleransi dan radikalisme, khususnya yang terjadi di lingkungan perguruan-perguruan tinggi.