JAKARTA (VOA) — Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nurwahid kepada VOA, Selasa (21/9) mencontohkan untuk Jamaah Islamiyah saja, berdasarkan keterangan pemimpinnya Para Wijayanto, yang tercatat sebagai anggotanya sebanyak enam ribu orang. Ini belum ditambah dengan jumlah simpatisannya.

"Belum lagi JAD (Jamaah Ansarud Daulah), kemudian kelompok-kelompok lain, misalnya Jamaah Ansarul Khilafah (JAK), kemudian Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), kemudian Forum Jihad Islam (FJI). Makanya kelompok-kelompok radikal, termasuk Majelis Mujahidin, itu juga mendukung aktivitas gerakan ini. Jadi estimasinya keseluruhan jaringan teror maupun simpatisan sekitar itu, hasil analisa kami dengan para penyidik," kata Ahmad.

Kalau dilihat dari kegiatan mereka di dunia maya, lanjut Ahmad, para anggota dan simpatisan beragam kelompok teror di Indonesia sudah melakukan takfiri atau mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat. Mereka juga sudah menyatakan dirinya sebagai sosok antipemerintah, pro-khilafah atau anti-Pancasila.

Ahmad menambahkan anggota dan simpatisan berbagai kelompok teror ini juga selalu mengunggah dukungan terhadap jaringan teroris internasional, seperti ISIS (Negara islam Irak dan Suriah) dan Al-Qaida.

Menurut Ahmad, BNPT bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus memonitor anggota dan simpatisan tersebut.

Namun skala prioritasnya adalah mereka yang memang sudah masuk ke dalam organisasi teroris dengan indikatornya adalah berbaiat kepada pemimpin atau ustadnya, terlibat dalam pengajian eksklusif, menjalani latihan perang dan sebagainya.

Kalau indikator-indikator itu sudah terpenuhi maka Densus 88 menangkap mereka sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. Sejak beleid ini berlaku tiga tahun lalu, sudah 1.300-an terduga teroris ditangkap.

Ahmad menjelaskan pendekatan yang dilakukan pihak keamanan terhadap anggota dan simpatisan organisasi teroris di Indonesia adalah melalui pendekatan kontra intelijen, pendekatan deradikalisasi, pendekatan ideologi, pendekatan kontra narasi, dan pendekatan kemanusiaan.

Ahmad menekankan radikalisme dan ekstremisme merupakan paham yang menjiwai terorisme. Keduanya adalah paham yang merupakan fase menuju aksi terorisme. Tapi tidak semua paham radikal atau ekstrem itu masuk jaringan teror atau melakukan teror.

Berbicara soal isu radikalisme, menurut Ahmad sudah mengalami penurunan secara signifikan. Yang masuk dalam indeks potensi radikalisme adalah sudah pro khilafah, anti-Pancasila, antipemerintah yang sah.

Anti itu berarti membenci negara dan pemerintahan yang sah dengan membangun rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah.

Indikator lainnya adalah sikap intoleran terhadap keberagaman, eksklusif, anti terhadap kebudayaan dan kearifan lokal.

Ahmad menambahkan, dengan memakai skala 0-100, pada 2017, indeks potensi radikalisme di Indonesia mencapai skor 55. Kemudian di 2019, skornya melorot ke angka 38. Lalu akhir tahun lalu turun lagi menjadi 14.

Penurunan ini dipicu oleh penangkapan secara masif terduga teroris, pengungkapkan pendanaan terorisme.

Menurut Ahmad, setelah pasukan keamanan berhasil menewaskan pemimpin MIT Ali Kalora dan rekannya jaka Ramadan, maka tersisa empat lagi anggota MIT, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata.

Strategi Paling Efektif

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar mengatakan strategi paling efektif untuk menangani terorisme di Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Kepala Densus 88 pertama Surya Dharma Salim yakni pendekatan kepada pihak keluarga teroris dan itu yang paling berhasil.

"Pendekatan keluarga itu sangat esensial karena yang dipikirkan oleh narapidana terorisme ialah keluarganya, anak istrinya, adik abangnya. Itu yang luput dari program BNPT setahu saya," ujar Al Chaidar.

Pendekatan itu berupa pemberian bantuan, melakukan pendekatan secara emosional kultural. Bahkan Surya Dharma Salim sudah melakukan kontra wacana.

Dia mencontohkan kontra wacana itu seperti analisa jihad versis teroris dilawan dengan analisa jihad yang benar dan komprehensif.

Al Chaidar menambahkan program BNPT masih berorientasi pada pendekatan lama tentang pendekatan lunak dan keras. kalau pendekatan baru adalah pendekatan multisektor dan itu yang harus dilakukan dalam penanggulangan terhadap terorisme.

Menurut Al Chaidar, Jamaah Islamiyah sudah beralih dari jihad kepada dakwah dan kegiatan kemanusiaan. Jadi Jamaah islamiyah sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai organisasi teroris. Sedangkan JAD, JAK, MIT, dan Organisasi Papua Merdeka masih termasuk organisasi teroris.

Al Chaidar mengatakan yang masih berafiliasi kepada ISIS sudah merasa malu karena Taliban yang berkuasa di Afghanistan. Sedangkan ISKP (Negara islam provinsi Khorasan) takluk.

Al Chaidar menyimpulkan organisasi-organisasi teroris di Indonesia sudah mulai melemah karena tidak lagi menemukan basis ideologis yang lebih jelas. Penangkapan para pentolan teroris secara masif juga berkontribusi terhadap melemahnya gerakan terorisme di Indonesia. [fw/em]

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar menyebut belakangan ini kelompok terorisme senang merekrut anak-anak muda untuk dijadikan agen. Apalagi, perkembangan internet dan media sosial yang kian berkembang.

Boy juga mengutip data PBB tentang negara-negara yang terdampak teroris. Paling tidak, ada 120 negar yang terdampak propaganda mereka. Tingginya angka ini, menurut Boy Rafli, sebab arus globalisasi dan media sosial.

“Berdasarkan data, saat ini ada 220 juta pengguna internet di Indonesia. Dari 202 juta, sekitar 80% adalah penggunanya. Sedangkan 60% dari total itu merupakan anak muda,” ujar Boy di Samarinda, Minggu, seperti dikutip Antara.

Boy juga menjelaskan, kelompok teroris ini senang merekrut anak-anak muda. Sebab mereka idealis, berani namun sedang berjuang mencari jati diri.

“Generasi milenial ini dengan mudah mengikuti akun-akunnya (Teroris-red), terus update sampai pintar membuat surat wasiat (siap mati) untuk orang tuanya saat akan menjalankan aksi. Itulah akhirnya, dia menjadi pelaku bom bunuh diri,” ucap Boy.

Boy juga menjelaskan. Beberapa aksi terorisme di Indonesia belakangan dilakukan oleh orang-orang yang intoleran.

“Kasus terorisme dan intoleransi terus saja terjadi. Pengeboman gereja di Makassar dan terorisme di Mabes Polri, misalnya, kasus ini merupakan bukti bahwa progaganda jaringan terorisme terus terjadi menebar tindakan kebencian.

Ia mencontohkan, hal ini seperti yang terjadi di Provinsi Kaltim 2016 silam, ketika Gereja Oikumene di Kota Samarinda diledakkan. “Itu wujud tindakan orang-orang intoleran,” tambahnya.

"Konstelasi geopolitik keamanan global hari ini berubah tentunya apa yang kita lihat memang sesuatu yang tidak diduga sebelumnya karena hari ini Taliban mendapat kesempatan kembali untuk berkuasa. Tetapi kami melihat jangan sampai kembalinya Taliban ke tampuk pemerintahan ini menjadikan sebagai role model bagi masyarakat," kata Komjen Boy Rafli dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI, Rabu (15/9/2021).

"Yang kami maksud adalah aksi-aksi kekerasannya," imbuhnya. Boy Rafli mengatakan Indonesia memiliki jati diri tersendiri yang berbeda dengan Taliban. Indonesia memiliki Pancasila hingga Bhineka Tunggal Ika.

"Jadi tentu kita sebagai bangsa Indonesia sudah memiliki jati diri dan bentuk tersendiri, kita telah memiliki konstitusi, ideologi negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bapak-bapak menyebut sebagai 4 pilar," ujarnya.

Perjuangan di dalam negeri diharapkan tak mencontoh Taliban yang menggunakan cara kekerasan bahkan mengangkat senjata. Menurut Boy Rafli, cara tersebut bukan contoh yang layak.

"Tetapi tentu dengan kekayaan yang kita miliki tersebut dari nilai-nilai yang kita miliki maka jangan sampai salah kita memilih ala perjuangan seperti Taliban yang menggunakan kekerasan, menggunakan senjata, menjadi semacam sesuatu yang layak kita contoh," ucapnya.

Selain itu, Boy Rafli berharap kondisi Afghanistan dapat berjalan dengan damai. Boy Rafli ingin kekerasan tak terjadi kepada perempuan dan anak-anak di Afghanistan.

"Kami hanya mengimbau agar untuk kita tidak terpancing dengan kondisi seperti ini dan tetaplah kita setia dengan jati diri kita," imbuhnya.

(rfs/gbr)

damailahindonesiaku.com Surakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi pemberitaan terkait konflik antara Afghanistan dengan kelompok Taliban. Karena dengan adanya masalah tersebut, bukan tidak mungkin ada kelompok yang berusaha menggalang simpatisan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT kepada wartawan usai bersilaturahmi kepada Walikota Surakarta (Solo), Gibran Rakabuming Raka, di Balaikota Surakarta, Kamis (19/8/2021). Silaturahmi Kepala BNPT dan jajarannya tersebut dalam rangka membangun sinergi dengan berbagai instansi dalam rangka pencegahan paham radikalisme dan terorisme.

“Tentunya kita harus hati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Afganistan, yang dilanda konflik berkepanjangan itu. Jangan sampai masyarakat salah bersimpati, karena berdasarkan pemantauan kami ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban. Ini sedang kita cermati” ujar Komjen Pol Boy Rafli Amar..

Lebih lanjut Kepala BNPT menekankan kepada masyarakat agar bijak dan tetap sadar bahwasannya apa yang terjadi di Afghanistan tersebut merupakan persoalan dalam negeri Afghanistan itu sendiri. Dan masalah pergerakan yang terjadi di negara tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di Indonesia.

“Jangan sampai masyarakat terpengaruh masuk kedalam aksi-aksi yang tidak perlu. Karena kita adalah negara yang memiliki ideologi dan konstitusi yang mewajibkan kita untuk bela negara sendiri, bukan bela negara lain.”tegas mantan Kapolda Papua ini

Menyinggung kemungkinan pengaruh pergerakan Taliban dengan kelompok jaringan terorisme Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Indonesia, Kepala BNPT melihat Taliban tidak ada afiliasi dengan ISIS. Namun demikian Taliban dalam pergerakannya terjebak dalam perbuatan kekerasan yang dalam terminologi hukum disebut sebagai perbuatan teror.

“Selama berupaya meraih kekuasaan, Taliban melakukan kekerasan. Itu yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa Indonesia. Taliban jangan dijadikan role model bagi anak muda. Karena bertentangan dengan falsafah dan ideologi kita Pancasila,” ucap mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Terkait dengan silaturahmi kepada Walikota Solo, Kepala BNPT mengatakan bahwa keduanya membahas program yang berkaitan dengan dukungan program vaknisasi terhadap mantan warga binaan BNPT dan penyintas terorisme, serta program pencegahan berkaitan dengan masalah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di masyarakat.

“Kita terus bersinergi khususnya dengan Pemkot Solo dan daerah Solo Raya lainnya, karena cukup banyak warga binaan kita yang perlu disinergikan potensinya dengan program-program yang ada di pemerintah daerah setempat,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Karena dengan upaya tersebut menurutnya, diharapkan mantan warga binaan juga dapat berperan aktif dalam menangkal isu hoaks ditengah pandemi Covid-19 yang nantinya malah justru menghambat upaya program nasional percepatan vaksinasi Covid-19.

“Kita menggandeng warga binaan bersama dengan masyarakat agar meyakinkan semua pihak untuk tidak termakan isu hoaks dan mensukseskan program nasional,”ujar mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Kepala BNPT pun menjelaskan rencana BNPT kedepannya dalam hal penanggulangan terorisme melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat baik secara daring maupun luring terkait wawasan kebangsaan dan moderasi beragama karena keberagaman yang dimiliki bangsa ini justru menjadi kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok atau oknum tertentu untuk dengan sengaja menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Kami berupaya meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hal pencegahan masuknya paham radikal dan terorisme yang saat ini mengincar anak muda,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini mengakhiri.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Solo Gibran Rakbuming Raka pun menyambut baik sinergi yang akan terjalin antara BNPT dan pemerintah kota Surakarta.

“Kami berterima kasih dan atas dukungan penuh BNPT terhadap program percepatan vaksinasi, kami siap merangkul teman-teman eks napiter beserta warga binaan agar bisa menyebar virus optimis dan kami siap bersinergi untuk pencegahan radikalisme dan terorisme,” ungkap Gibran.

Gibran yang juga merupakan putra dari Presiden RI, Joko Widodo ini pun mengungkapkan bahwa Pemkot Surakarta sendiri juga turut membantu percepatan vaksinasi terhadap eks napi terorisme yang ada di wilayah Solo Raya.

“Vaksinasi di Solo sudah mencapai 76 persen. Dengan adanya bantuan dari BNPT ini, maka target vaksinasi akan terus meningkat,” kata Gibran mengakhiri.

Turut mendampingi Kepala BNPT dalam kunjungan tersebut yakni Sekretaris Utama (Sestama) BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, S.Ik, MH, Direktur Pencegahan, BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nuwakhid, SE, MM, serta Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr.Irfan Idris, MA..

bnpt.go.id Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., beserta pejabat Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Mr. Sung Yong Kim,  di Kantor BNPT Jakarta  pada Kamis (22/7).

Pertemuan kali ini sebagai bentuk silaturahmi kedua negara sekaligus momentum untuk membahas lebih dalam kelanjutan kerja sama kedua negara yang tertuang pada "Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Strengthening Counter-terrorism Cooperation."

Pada kesempatan ini, Kepala BNPT mengawali pembahasan mengenai MoU dimaksud yang akan habis masa berlakunya pada tahun ini.

Mensikapi hal tersebut, Duta Besar Amerika untuk Indonesia dan Kepala BNPT berencana untuk memperpanjang MoU kerja sama penanggulangan terorisme antara kedua negara tersebut.

Adapun bentuk kerjasama yang telah dilakukan antara kedua negara meliputi pertukaran informasi, training, dan kerja sama pembangunan melalui United States Agency for International Development (USAID). 

"Amerika Serikat merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan multilateral, dan selama ini kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang keamanan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ke depannya kami akan terus meningkatkan kerja sama dalam mencegah serta menanggulangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", tutur Boy Rafli.

Menanggapi sambutan hangat terhadap kunjungannya, Mr. Sung Yong Kim menyampaikan kegembiraan dan apresiasinya terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan BNPT selama ini, termasuk dalam menangani masalah terorisme lintas negara. 

“First of all I am delighted to be here, and honoured to meet with General Boy Rafli Amar. We have a wonderful discussion about the importance of our parallel cooperation of counter terrorism, which is related to your question, no country tend to fight against terrorism alone, so that is really important that they have strong international cooperation, including cooperation that United State has with Indonesia. And I think the next task is to continue countering different kind of terrorism threat, so that we are both protected as we can fight against terrorism threat”, ungkap Mr. Sung. 

Lebih lanjut, Duta Besar Amerika untuk Indonesia juga berharap agar kerja sama yang sudah berlangsung, dapat di tingkatkan dan mempertajam fokus ke depannya. 

“Well I think it’s important to us not only  to engage our strength in cooperation, but also to protect ourselves, to protect Americans , to protect Indonesians. What we keep doing together must have implications. Be safer, more secure, and more prosperous to our strong cooperation”, ujarnya. 

Menutup pertemuan, Kepala BNPT pun menjelaskan mengenai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024.

Hal ini merupakan upaya konkrit pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengedepankan pendekatan soft approach guna menanggulangi akar permasalahannya secara komprehensif.

medcom.id Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang terhasut jaringan teroris global. Mereka semua dibawa ke Irak dan Suriah.

"Berdasarkan catatan keberangkatan itu setidaknya 1.500 warga negara kita telah berangkat ke sana," kata Kepala BNPB Boy Rafli Amar dalam rapat internal secara virtual dengan Media Group, Senin, 21 Juni 2021.

Boy mengatakan jaringan teroris yang membawa mereka terafiliasi dengan Al-Qaeda, ISIS, dan Taliban. WNI yang ikut ke Irak dan Suriah diiming-imingi sejumlah uang dan fasilitas.

"Mereka menjanjikan ketika berangkat akan mendapatkan sejumlah gaji, fasilitas pendidikan, dan fasilitas asuransi, dan sebagainya," ujar Boy.

Namun, fasilitas dan uang itu hanya omong kosong. Setibanya di Irak maupun Suriah mereka hidup sengsara.

"Sebagian besar dari mereka masih berada di camp-camp tahanan. Untuk yang pria, dan wanita, dan bahkan anak-anak berada di camp pengungsian," kata Boy.

BNPT juga mencatat sebagian dari mereka ada yang dideportasi dari Irak dan Suriah. Beberapa orang di antaranya dinyatakan meninggal.

"Ada yang telah meninggal dunia estimasi sekitar seratus dan kemudian melakukan relokasi ke negara-negara yang sedang konflik lainnya," ucap Boy.

Boy mengatakan mereka semua terhasut karena narasi propaganda yang disebar kelompok teroris. Narasi itu harus dimusnahkan agar warga negara tidak ada lagi yang tertipu dengan muslihat kelompok teroris.

Untuk itu, BNPT menggelar kerja sama dengan Media Group. Kerja sama itu diharap bisa menghapuskan narasi sesat dari kelompok teroris di Indonesia. BNPT juga ingin mengadakan acara terbuka dengan Media Group.

"Menurut hemat kami ini perlu perlibatan semua masyarakat agar masyarakat bisa tercerahkan, kemudian tentunya kita berupaya agar jangan sampai banyak lagi masyarakat yang terperdaya untuk berangka ke Irak dan Suriah tersebut," kata Boy.
 
(JMS)