Dari Gibran Membantah sampai Yusril “Murtad” Gibran membantah terlibat korupsi bansos. “Silakan tangkap kalau ada bukti,” katanya. PT Sritex membantah menerima proyek tas kain untuk program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) atas rekomendasi dari anak pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu KPK akan menelusuri kasus ini. Selain berita Gibran, menurut Tempo.co, awal pekan ini berita perkembangan kasus penembakan Laskar FPI yang sedang ditangani oleh Komnas HAM mendapat perhatian dari pembaca Tempo.co. Komnas HAM menyatakan sudah ada titik terang ihwal kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI dan terjadi di Tol Cikampek tersebut. Ada berita menarik lainnya, Barisan Santri Nusantara akan melaporkan Munarman, Sekretaris Umum FPI ke Polda Metro Jaya. Kemudian ada berita, bahwa Kedutaan Besar Jerman telah memulangkan staf diplomatiknya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya, setelah staf diplomatik itu berkunjung ke Petamburan Jakarta. Kementerian Luar Negeri RI menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku menolak membantu pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya. "Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan, saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi anda," kata Yusril. Selanjutnya silakan simak berita-berita menarik itu di bawah ini. (inharmonia.co). Gibran Bantah Terlibat Korupsi Bansos: Silakan Tangkap kalau Ada Bukti Senin, 21 Desember 2020 | 13:55 WIB SOLO, KOMPAS.TV - Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membantah terlibat dalam skandal korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Gibran disebut memberikan rekomendasi kepada Kemensos untuk menunjuk salah satu pabrik garmen sebagai rekanan. Selanjutnya Kemensos memesan goodie bag atau tas yang digunakan dalam pembagian bansos. "Itu enggak bener. Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintahkan, ikut campur dalam urusan Bansos. Apalagi mereka merekomendasikan goodie bag, nggak pernah seperti itu," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/12). Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini meminta semua pihak untuk bisa mengecek persoalan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengecek PT Sritex. Dia menegaskan bahwa dari pihak PT Sritex juga sudah memberikan klarifikasi. Klik untuk baca: https://www.kompas.tv/article/132208/gibran-bantah-terlibat-korupsi-bansos-silakan-tangkap-kalau-ada-bukti Sritex Bantah Dapat 'Orderan' Tas Bansos Berkat Gibran CNN Indonesia | Senin, 21/12/2020 13:47 WIB Jakarta, CNN Indonesia – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex membantah menerima proyek tas kain untuk program bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) atas rekomendasi dari anak pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka. Head of Corporate Communication Sritex Joy Citradewi menyatakan perusahaan tak pernah berinisiatif untuk meminta proyek pembuatan tas kain penyaluran bansos covid-19 di Jawa Tengah. Penawaran, menurut dia, justru datang dari Kemensos. "PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan pemesanan tas goodiebag untuk bansos oleh Kemensos pada bulan April lalu. Inquiry tersebut diterima oleh pihak marketing kami langsung dari Kemensos dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Joy kepada CNNIndonesia.com, pada Senin (21/12). Klik untuk baca: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201221131542-92-584713/sritex-bantah-dapat-orderan-tas-bansos-berkat-gibran KPK Buka Opsi Telusuri Pengadaan Tas Bansos yang Diproduksi Sritex? KPK akan menggali informasi terkait kontrak antara PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dengan Kementerian Sosial dalam pengadaan tas kain alias goodie bag untuk Bansos Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com21 Desember 2020 | 12:31 WIB Klik untuk baca: https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/16/1333667/kpk-buka-opsi-telusuri-pengadaan-tas-bansos-yang-diproduksi-sritex Trending: Kasus Laskar FPI dan Reshuffle Kabinet Jokowi Reporter: Tempo.co; Editor: Aditya Budiman Senin, 21 Desember 2020 09:05 WIB TEMPO.CO, Jakarta - Awal pekan ini berita perkembangan kasus penembakan Laskar FPI yang sedang ditangani oleh Komnas HAM mendapat perhatian dari pembaca Tempo.co. Komnas HAM menyatakan sudah ada titik terang ihwal kasus penembakan yang menewaskan enam anggota Laskar FPI dan terjadi di Tol Cikampek tersebut Selanjutnya tentang isu reshuffle Kabinet Jokowi. Beberapa nama sudah naik ke permukaan ihwal kandidat pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang masa jabatannya akan segera berakhir disebut-sebut menjadi calon pengganti Menteri Sosial. Selain dia, ada nama Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Berikut rangkuman berita trending tersebut. Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan penyelidikan kasus kematian 6 anggota Laksar FPI semakin terang. "Yang pasti fakta-fakta membuat semakin terang, puzzle-nya semakin terlihat," kata Anam kepada Tempo, Ahad, 20 Desember 2020. Klik untuk baca: https://nasional.tempo.co/read/1416280/trending-kasus-laskar-fpi-dan-reshuffle-kabinet-jokowi Yusril Tolak Bantu Rizieq: Saya Sudah 'Murtad' Saat Pilpres CNN Indonesia | Senin, 21/12/2020 09:30 WIB Jakarta, CNN Indonesia – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku menolak membantu pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab terkait kasus hukum yang menimpanya sebagai tersangka kasus kerumunan di Polda Metro Jaya. Yusril mengatakan permintaan bantuan itu dilayangkan oleh pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Bachtiar Nasir melalui orang dekatnya. "Hari ini Bachtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya, karena besok akan diperiksa sebagai tersangka, kayanya Rizieq. Saya katakan, Mohon maaf. Silakan Bachtiar Nasir menghubungi Bapak Prabowo Subianto," kata Yusril dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PBB, Afriyansyah Noer, Senin (21/12). "Silakan menghubungi Pak Prabowo sebagai Menhan, saya yakin Menhan bisa membantu. Saya sudah kafir dan murtad gara-gara mendukung Pak Jokowi menurut versi anda," kata Yusril. Klik untuk baca: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201221092209-32-584581/yusril-tolak-bantu-rizieq-saya-sudah-murtad-saat-pilpres Diduga Sebarkan Kebencian dan Berita Bohong, Munarman Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Tim SINDOnews; Senin, 21 Desember 2020 - 12:32 WIB JAKARTA - Sekretaris Umum Front Pembela Islam ( FPI ) Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Laporan akan dilakukan Barisan Santri Nusantara. Perwakilan Barisan Santri Nusantara Zaenal Arifin membenarkan pihaknya akan melaporkan Munarman ke Polda Metro Jaya. “Ada dua hal yang dilaporkan, pertama itu terkait kebohongan. Kedua, ujaran kebencian yang mana sudah jadi karakter beliau ya," ujarnya, Senin (21/12/2020). Sebanyak 20 orang yang akan datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Munarman. Mereka terdiri dari alim ulama yang sudah gerah dengan kelakuan Munarman. Laporan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB, Senin (21/12/2020). Klik untuk baca: https://metro.sindonews.com/read/275412/170/diduga-sebarkan-kebencian-dan-berita-bohong-munarman-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-1608527520#:~: Kedubes Jerman Minta Maaf Atas Kedatangan Stafnya ke Markas FPI Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta pada Minggu (20/12/2020) untuk menyampaikan protes. Nindya Aldila - Bisnis.com21 Desember 2020 | 12:40 WIB Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Jerman menyampaikan permintaan maaf atas kedatangan stafnya ke markas Front Pembela Islam (FPI) pada beberapa hari lalu. Hal ini diungkap dalam keterangan tertulis di laman resmi Kementerian Luar Negeri, Minggu (20/12/2020) malam. Kementerian Luar Negeri telah memanggil Kepala Perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta pada Minggu (20/12/2020) untuk menyampaikan protes atas tindakan staf Kedutaan Jerman di Jakarta yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan. Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Jerman membenarkan keberadaan staf Kedutaan di sekretariat organisasi tersebut. Namun, tindakan tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman. “Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut,” tulisnya. Kedubes Jerman telah memulangkan staf diplomatik tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan memberikan klarifikasi kepada pemerintahnya. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri menuntut agar Kedutaan Besar Jerman memberikan pernyataan resmi kepada publik. Klik untuk baca: https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333660/kedubes-jerman-minta-maaf-atas-kedatangan-stafnya-ke-markas-fpi