JAKARTA, KOMPAS.com - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 berakhir per hari ini, Senin 2 Agustus 2021.

Lalu kebijakan PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk berita PPKM terbaru, PPKM Level 4 dilanjutkan di 21 provinsi dengan 25 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa-Bali.

Perpanjangan PPKM Level 4 tersebut dilakukan usai masih tingginya angka penularan varian Delta. PPKM pada daerah-daerah itu diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021 (PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus 2021). 

"Kami mengkonsentrasikan pada kabupaten yang naik di luar Jawa-Bali di 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang (PPKM) level 4 dan ini dilanjutkan," kata Airlangga dalam keterangan resminya pada Senin (2/8/2021).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberlakuan PPKM merupakan satu dari empat strategi membatasi penyebaran Covid-19. Tiga strategi lainnya yakni deteksi, terapeutik, dan vaksinasi.

Ia menyebut, penanganan pandemi sangat tergantung dari banyak faktor. Sehingga masa berlaku pengendalian pandemi bisa bersifat dinamis (berita PPKM terbaru). Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Saya ingin update, semua pandemi yang ada di dunia strategi pertama adalah kita bagaimana bisa mengurangi laju penularan, agar jangan sampai orang yang dirawat di rumah sakit tidak lebih besar dari kapasitas rumah sakit itu.

Karena pandemi tidak mungkin cepat selesai," jelas Budi dikutip dari Yuotube Kementerian Kesehatan RI. "Ada yang 5 tahun, 10 tahun, event yang 100 tahun pun ada yang belum selesai. Tujuan utama awal penanganan pandemi, adalah kita kendalikan penularan," kata dia lagi.

Sementara itu dilansir dari Antara, Budi mengatakan pemerintah memiliki skenario terburuk penambahan kasus Covid-19 harian hingga sebesar 70 ribu kasus, namun hal itu berhasil dicegah dan tidak terjadi.

“Skenario sebelumnya terburuk 70 ribu penambahan kasus Covid-19 per hari. Kita lihat, kita bersyukur peak-nya (puncak) itu terjadi di 57 ribu per hari, itu dengan peningkatan testing (pengujian) luar biasa,” kata Budi.

Budi mengatakan salah satu penyebab skenario terburuk bisa dihindari adalah dengan peningkatan secara signifikan kapasitas tes.

Awalnya, pemerintah melakukan tes sebanyak 50 ribu per hari. Jumlah kemampuan tes kemudian naik hingga mencapai 200 ribu tes per hari dan akan terus dilipatgandakan.

“Kami akan terus meningkatkan testing ini,” ujarnya. Baca juga: Komunikasi Kepemimpinan dalam Era Kenormalan Baru Peningkatan kapasitas tes juga dibarengi dengan pelacakan dan perawatan.

Hal ini agar kondisi di lapangan tergambarkan secara faktual dan aktual, sehingga pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam penanganan pasien.

“Jadi kita bersyukur, dengan peningkatan kapasitas testing selama sebulan terakhir, dari 50 ribuan sampai 200 ribuan tes, dari kasus yang kita prediksi 70 ribu, kita amati puncaknya 57 ribu” ujar dia.

Menurut Budi, puncak penambahan kasus Covid-19 secara harian sejauh ini berada di 57 ribu kasus, dan tren penambahan kasus Covid-19 saat ini telah menurun.

Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar seluruh pihak tetap waspada dan antisipatif terhadap persebaran virus Corona varian Delta, meskipun tren penularan kasus Covid-19 telah menurun.

“Bapak Presiden menekankan selain kita bersyukur kita harus tetap waspada, karena memang virus ini sulit diduga, terjadi dimana-mana persebarannya, di seluruh dunia,” ujarnya.

“Kita bersyukur karena kerja keras kita sudah turun, tapi harus tetap waspada,” ia menambahkan.

Kritis Budi juga menyimpulkan peningkatan kasus kematian akibat Covid-19 di 20 kabupaten/kota di Pulau Jawa karena pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi berat dan kritis.

"Kita mengamati, ada perbedaan dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya rata-rata itu delapan hari dirawat, sekarang rata-rata empat sampai delapan hari sudah wafat.

Jadi lebih cepat," kata Budi. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, sebanyak 50 persen kasus kematian akibat Covid-19 dilaporkan dari 20 kabupaten/kota di pulau Jawa.

Kasus kematian secara kumulatif pada kurun 19 hingga 25 Juli 2021 dilaporkan mencapai 2.873 kasus dari total 616 Puskesmas di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dulu angka kematian di IGD itu hampir tidak ada. Sedikit sekali. Dulu paling banyak meninggal di ICU atau kamar isolasi. Tapi dalam dalam tiga bulan terakhir di IGD justru kenaikannya meningkat dengan tinggi porsinya," katanya.

Editor : Muhammad Idris

VOA Indonesia - Studi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Amerika Serikat menunjukkan tiga perempat orang yang terinfeksi COVID-19 pada sebuah acara publik Juli di Cape Cod, Massachusetts, AS, telah divaksinasi penuh.

Studi CDC menemukan individu yang divaksinasi memiliki jumlah virus yang sama dengan yang tidak divaksinasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, tidak seperti varian lain, orang yang divaksinasi tapi terinfeksi varian Delta, dapat menularkan virus tersebut.

Direktur CDC Rochelle Walensky mengatakan tersebut adalah "penemuan penting" yang mengarah pada rekomendasi CDC minggu ini bahwa masker harus digunakan di wilayah yang terjadi lonjakan kasus.

Langkah itu dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan penularan oleh orang yang telah divaksinasi penuh.

CDC mengatakan 469 kasus ditemukan di antara penduduk Massachusetts dari 3 hingga 26 Juli terkait dengan wabah Cape Code. Dari jumlah tersebut, 74% di antaranya adalah warga yang telah divaksinasi lengkap.

CDC mengatakan studinya tidak mengikutsertakan penduduk dari 22 negara bagian lain. Barnstable County melaporkan bahwa pada 30 Juli, terdapat 934 total kasus dikaitkan dengan wabah tersebut.

CDC mengatakan bahwa secara keseluruhan, 79% dari individu yang divaksinasi yang terinfeksi COVID-19 juga melaporkan gejala seperti batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan demam. Empat korban harus dirawat di rumah sakit.

Menurut data, individu yang divaksinasi telah menerima salah satu dari tiga suntikan yang tersedia yang dibuat oleh Pfizer Inc dan BioNTech, Moderna Inc atau Johnson & Johnson. [ah]

INDOZONE.ID - Pasien COVID-19 di Desa Sianipar Bulu Silape, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut) yang sempat viral karena dikeroyok warga dikabarkan telah meninggal dunia pada Minggu (1/8/2021).

Salamat meninggal saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Adam Malik. Salamat sendiri sudah berada di RS Adam Malik sejak tanggal 28 Juli 2021. Kabar duka ini disampaikan oleh keponakan Salamat Sianipar, Jhosua Lubis melalui akun Instagram-nya. 

"KABAR DUKACITA. TULANG SALAMAT SIANIPAR korban pemukulan di bulusilape, kab.tobasa, sumut telah meninggal dunia di RUMAH SAKIT ADAM MALIK, Sore Tadi Tanggal, 01 Agustus 2021," tulis Jhosua pada captionnya.

"TERPUJILAH ENGKAU TUHAN, yang telah menetapkan semua ini dan memberikan yang terbaik buat kita semua. Selamat jalan TULANG. Sudah sembuh semua sakit dan penderitaanmu, tenanglah bersama BAPA di Surga," lanjut Jhosua.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali safari dialog virtual dengan berbagai elemen. Hari ini, Sabtu (31/7), Menko Polhukam berbincang membahas penanganan pandemi Covid-19 dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah (Jateng).

Hadir dalam dialog virtual ini jajaran dari BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kakanwil Kemenag Jateng, dan puluhan perwakilan ormas keagamaan di Jateng.

Mahfud MD lebih banyak mendengar masukan dan saran dari berbagai tokoh agama dan masyarakat dalam dialog ini.

Masukan muncul beragam, mulai soal vaksinasi Covid-19, penyaluran bantuan sosial (Bansos), masyarakat yang masih abai protokol kesehatan, hingga hoaks yang beredar di media sosial yang makin menyusahkan penanganan Covid-19.

Perwakilan Pengurus Fatayat Jepara, Nanik misalnya, dia mengeluhkan, penyaluran bantuan sosial yang rumit. Tetutama bagi masyarakat yang sudah sepuh dan di pelosok desa yang susah sekali dapat bansos karena administrasi.

“Apakah tertib administratifnya agar dihilangkan dulu. Supaya terakses sampai ke bawah. Apalagi yang di desa, di pelosok. Selain itu, hoaks di media sosial ini meresahkan. Menghancurkan pekerjaan kita semua di lapangan,” kata Nanik.

Serupa, perwakilan PWNU Jateng Musahadi mengingatkan, pandemi ini akan lebih mudah jika ditangani bersama. Masalahnya, musuh saat pandemi tak hanya Covid-19. Tetapi juga kelompok masyarakat yang tidak percaya Corona, dan menebarkan ketidakpercayaannya kepada publik.

“Kita medan pertempurannya dan perang wacananya di media sosial. Hoaks soal Corona ini amat berpengaruh terhadap cara pikir masyarakat, apalagi di desa yang jauh dari sumber informasi. Pemerintah saya kira kurang perhatian dengan hoaks, provokasi di media sosial yang amat merusak ini,” kata dia.

Dikatakannya, masyarakat yang diprovokasi biasanya kelompok yang kurang beruntung saat PPKM berlangsung. Karenanya, harus ada pendekatan budaya kepada kelompok masyarakat ini. Jangan melulu memakai pendekatan hukum. Pendekatan personal perlu kepada orang yang kena pengaruh hoaks.

“Soal Bansos, problem formal yang bikin tidak tersalurkan harus diurai. Ajak tokoh masyarakat dan agama menyalurkan. Agar ada trust. Agar administrasi tetap bisa dilakukan tanpa melanggar,” saran dia.

Mursidi perwakilan dari FKUB Wonogiri mengamini, hoaks di medsos berhasil mematahkan kampanye pemerintah. “Tolong ini diberantas. Kita mati-matian sebarkan info yang benar, sirna karena informasi hoaks di medsos. Surat edaran tidak sampai ke bawah.

Seperti prokes tempat ibadah, masih massif yang melanggar karena hoaks ini,” keluhnya. Sedangkan dari PC Muslimmat NU Sukoharjo Hafidah ingih Pemda merangkul tempat ibadah yang gencar meng-counter instruksi pemerintah.

“Di wilayah saya ada, sangat meresahkan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Rangkul mereka, yang enggan prokes di masjid, di pengajiannya, dengan pendekatan yang pas. Turun langsung atasi ini. Kalau yang bilang kami, ada sekat. Kalau aparat, pasti bisa deh,” yakinnya.

Sementara perwakilan ormas lainnya mengungkapkan, telah membantu Pemda dalam penanganan Covid-19. Seperti Tri Wahono dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Jateng.

Dia menyatakan, Pura di Jateng sudah ditutup. Kegiatan doa bersama dilakukan di rumah masing-masing. Romo Parso Subroto dari Gereja Salatiga, juga turut melayani vaksinasi untuk warga.

Sementara PW Muhammadiyah juga telah mengerahkan Covid-19 Command Centre dan jajarannya untuk membantu masyarakat.

Sedangkan Moh Jazuli dari Pesantren Pancasila Sakti Klaten, ingin kerja kolosal dilakukan kongkret dengan melibatkan berbagai komunitas secara maksimal dan konsisten. Akses informasi dan koordinasi juga mestinya dipermudah.

Menanggapi berbagai keluhan dan masukan ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta warganya melapor jika ada individu atau kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks atau mengajak melanggar aturan. Namun, Ganjar juga meminta dukungan saat dia bertindak tegas.

“Saya online tetus. Saya akan ambil tindakan tegas. Saya ingatkan yang di Sukoharjo, ayo ditutup. Laporkan ke saya. Bapak Ibu, kalau ada tindakan tegas, saya minta dukungan. Saya sudah mendekati satu persatu ulama yang provokatif. Saya telfon ulama yang lagi ngaji untuk stop. Saya ambil risiko loh. Bisa digoreng secara agama,” kata Ganjar.

Dia pun mengingatkan, pandemi ini bisa kelar jika ada kerja bersama seluruh elemen.

“Bangun kelompok dan komunitas. Sepeti Covid Ranger di Rembang, mereka punya data dan bantuin orang yang lagi isoman. Ada komunitas yang khusus beli produk UMKM. Daripada demo di jalanan, mending bantu UMKM. Kalau nunggu pemerintah, nggak akan bisa. Harus bareng-bareng,” ucapnya.

Selain itu, pejabat juga harus memberi contoh. Pemprov Jateng telah mencontohkan memproses para pejabat melanggar prokes dan aturan hingga pengadilan. Soal bansos, kata Ganjar, peran Baznaz dan CSR diperlukan di luar bantuan resmi pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan pentingnya kolaborasi dan kerja kolektif berdasarkan kesadaran bersama. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, tidak juga mengandalkan ormas keagamaan, dan berbagai kekuatan masyarakat yang dibiarkan bekerja sendiri.

“Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh ponpes, pimpinan agama, untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat. Mari kolaborasinya diperkuat,” ajaknya.

Soal hoaks di media sosial, Mahfud menyatakan, aparat akan tegas namun tetap berhati-hati.

“Kita sudah punya UU ITE. Tapi memang dilema, kalau dilaporkan, nanti dibilang antidemokrasi. Sehingga lalu Presiden mengatakan, jangan sembarang menindak di medsos saat menggunakan pasal UU ITE. Harus selektif, jangan sampai orang nggak salah jadi korban. Selain itu, kita kedepankan restorative justice dan humanis,” terangnya. (INI)