NGANJUK, HUMASINDONESIA.ID — Ketika nilai tukar rupiah terpuruk menembus level Rp17.600 per dolar AS, Presiden Prabowo Subianto justru merespons santai fenomena tersebut. Ia menyinggung soal krisis mata uang ini saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih dan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Prabowo meminta warga tetap tenang, terutama karena masyarakat desa tidak menggunakan mata uang dolar. “Selama Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-red) bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujarnya, dikutip dari tayangan YouTube Kementerian Sekretariat Negara. Gaya komunikasi sang presiden seketika memantik reaksi keras para ekonom. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, ucapan presiden tersebut terlampau menyederhanakan peliknya masalah ekonomi akar rumput. Syafruddin menjelaskan, penduduk perdesaan memang bertransaksi menggunakan rupiah. Akan tetapi, tekanan dolar akan tetap memengaruhi hajat hidup warga desa dan kelompok tani. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah praktis akan mengerek naik ongkos impor minyak, gas, pupuk, pakan ternak, hingga pestisida. “Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” ucap Syafruddin mengutip Tempo, Minggu (17/5/2026). Efek Domino Krisis Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melontarkan sentilan serupa. Struktur perekonomian negara kini mengikat desa dan pasar global terlampau erat. Warga pelosok menggantungkan hidup pada telepon genggam serta aneka barang elektronik sarat komponen impor. "Prabowo kayaknya perlu di-briefing soal ekonomi 101. Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa," tegas Bhima menyindir pemahaman ekonomi presiden mengutip Kontan, Minggu (17/5/2026). Efek domino dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS juga dibedah oleh Bhima. Kini, menurutnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal turut mengintai buruh pabrik. Resesi memaksa pekerja pulang kampung berbekal kantong kosong. Desa pada akhirnya menanggung beban baru merawat limpahan pengangguran perkotaan tersebut. “Desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan, kembali lagi ke desa tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa," imbuh Bhima membedah skenario terburuk lapangan. Kedua pakar ekonomi sepakat, pemerintah pusat wajib segera merumuskan stimulus darurat secepatnya dan tidak menganggap enteng krisis mata uang rupiah. Mereka juga mendesak agar otoritas negara dapat mengubah pesan kebijakan dari sekadar melempar klaim “desa tidak pakai dolar” menjadi “desa tidak boleh menanggung dampak dolar sendirian”. (Arfrian R.) Sumber: https://humasindonesia.id/berita/ekonom-kritik-komunikasi-prabowo-soal-warga-desa-tak-pakai-dolar-3328