Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil kajiannya yang menemukan perputaran ekonomi di daerah dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berada di bawah level 5% pada 2025. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan mayoritas perputaran uang dalam program MBG justru kembali ke kota-kota besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemasok (supplier) untuk MBG masih berada di kota-kota besar. “Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar ya mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari. Namun dampak ekonomi yang lainnya enggak ada pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin kepada awak media, dikutip Kamis (21/05/2026). Dalam kaitan itu, Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha membeberkan data yang menunjukkan hanya 1,54% pemasok MBG yang berasal dari koperasi atau badan usaha milik desa pada 2025. Aida menjelaskan terdapat 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi pada 2025. Dari data tersebut, terdapat 40.433 pemasok yang memasok bahan baku kepada SPPG. Namun, baru 18 entitas koperasi atau badan usaha milik desa yang memasok bahan baku. “Lainnya kita lihat di lapangan umumnya memang pemilik dapur ini biasanya pengusaha, jadi dia sekaligus menyiapkan bahan bakunya sendiri ya jaringannya dia yang lama gitu, dia bisa saja memang pemasok dari luar kota,” ujar dia. Aida menilai terdapat dua penyebab lain yang menyebabkan rendahnya keterlibatan koperasi atau badan usaha milik desa. Misalnya, minimnya keterlibatan pemerintah daerah pada 2025. Berdasarkan informasi yang dihimpun KPK, pemerintah daerah baru dilibatkan pada saat terjadi keracunan. Selain itu, KPK mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum beroperasi dengan efektif pada 2025. Sehingga belum berpartisipasi sebagai pemasok MBG. “Kita berharap akan ada pengembangan ekosistem pendukung program MBG berbasis ekonomi lokal melalui penerapan model circular economic village secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah dari tahap perencanaan,” ujar dia. “Serta mendorong pemanfaatan rantai pasok lokal untuk mendukung keberlanjutan program MBG dan penguatan ekonomi desa. Itu memang salah satu rekomendasi yang kita sampaikan dan kita sedang menunggu aksi apa yang akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terkait dengan rekomendasi tersebut.” Klaim Kesuksesan MBG Presiden Prabowo Subianto menyatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi di desa-desa. Ia menyebut, dana yang beredar dari program MBG bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap hari hingga miliaran dalam satu tahun di satu desa. Dalam pidatonya, Prabowo mengasumsikan bahwa di setiap desa terdapat 3000 penerima MBG, apabila dikalikan Rp15 ribu maka, per hari akan terdapat perputaran uang di desa sebesar Rp45 juta dalam satu hari. “MBG tiap hari di desa beredar uang, 3.000 [porsi MBG] kali Rp15 ribu. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang. 3.000 [porsi] kali Rp15 ribu, [menghasilkan perputaran uang] Rp45 juta tiap hari,” kata Prabowo dalam pidatonya, Sabtu (16/5/2026). Dia kemudian menghitung dalam satu bulan, perputaran uang dari program tersebut bisa mencapai sekitar Rp900 juta di satu desa. Presiden mengasumsikan, jika dalam satu bulan MBG diberikan selama 20 hari kemudian dikalikan Rp45 juta akan menghasilkan Rp900 juta setiap bulan. Lalu, jika dikalikan lagi selama 12 bulan akan menghasilkan Rp10,8 miliar dana yang beredar di desa itu. (dov/frg) Sumber: https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/109574/kpk-bantah-pemerintah-perputaran-ekonomi-mbg-di-desa-hanya-5/2