Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror.

Larangan itu dikeluarkan melalui travel advisory yang dirilis dalam laman travel.state.gov sejak Selasa (8/6) lalu. AS mengeluarkan peringatan Level 3 bagi warganya yang berencana berkunjung ke Indonesia.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) AS menyebut bahwa peringatan level 3 berarti orang-orang diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali untuk kepentingan mendesak. Warga diminta mempertimbangkan kembali rencana keberangkatannya.

"Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing. Kunjungi situs Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk informasi Covid-19 di Indonesia," tulis laman tersebut.

Selain karena Covid-19, kekhawatiran akan serangan teror juga menjadi pertimbangan AS untuk mengimbau warganya tak mengunjungi RI.

"Teroris dapat menyerang dengan sedikit atau tanpa peringatan, menargetkan kantor polisi, tempat ibadah, hotel, bar, klub malam, pasar/pusat perbelanjaan, dan restoran," tulis mereka.

Tak hanya itu, AS juga mengimbau warganya untuk mempertimbangkan perjalanan ke Sulawesi Tengah dan Papua akibat kerusuhan sipil yang terjadi belakangan ini.

Selain itu, AS juga menyoroti rawannya bencana alam di Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi untuk setidaknya menjadi pertimbangan perjalanan.

(nly/asr)

VOA Indonesia

Amerika Serikat (AS) mengambil langkah baru untuk mempersulit kelompok teror ISIS memindahkan uang, termasuk sumbangan dari pendukung internasional, melalui Suriah dan Turki.

Departemen Keuangan AS, Senin (17/5), mengumumkan sanksi terhadap tiga orang dan satu perusahaan, yang semuanya memainkan peran kunci dalam apa yang oleh para pejabat digambarkan sebagai jaringan keuangan terlarang kelompok teror itu.

Salah seorang individu yang dijatuhi sanksi, Alaa Khanfurah, dituduh menggunakan perusahaan jasa keuangannya yang berbasis di Turki untuk mentransfer ribuan dolar ke agen-agen ISIS di seluruh Suriah.

Para pejabat Departemen Keuangan AS juga mengatakan Khanfurah pada 2017 dan sekali lagi pada 2019 memfasilitasi transfer uang antara para pemimpin puncak ISIS.

Sanksi baru itu juga menarget Perusahaan Al-Fay, bisnis jasa keuangan yang berbasis di Turki, dan dua bersaudara, Idris al-Fay dan Ibrahim al-Fay.

Departemen Keuangan AS mengatakan Idris al-Fay telah menggunakan perusahaan tersebut untuk menyalurkan donasi kepada para anggota ISIS, termasuk ke agen-agen yang bekerja di kamp pengungsi al-Hol di Suriah timur laut.

Menurut pernyataan Departemen itu, Idris al-Fay kini ditahan di Irak. [lt/em]

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat merilis laporan deretan berbagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama di berbagai negara selama 2020, termasuk Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis di situs Kementerian Luar Negeri AS pada pekan lalu ini, Gedung Putih juga membeberkan setidaknya sepuluh bentuk pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.

1. Pembunuhan di luar hukum

AS menyoroti setidaknya dua dugaan kasus pembunuhan di luar hukum, salah satunya penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Jakarta-Cikampek oleh anggota kepolisian.

Aktivis lokal dan para pemimpin agama mendesak penyelidikan independen terkait insiden itu. Mereka menduga personel TNI merupakan dalang di balik kematian Yeremia.

2. Dugaan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Penodaan Agama

Dalam dokumen ini, AS menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Agustus yang menyebutkan bahwa setidaknya ada 38 kasus penodaan agama pada periode Januari hingga Maret, dua di antaranya melibatkan anak di bawah 18 tahun.

AS juga membahas pernyataan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, bahwa ketidakjelasan UU Penodaan Agama menyebabkan hukum itu kerap digunakan untuk menargetkan kelompok agama minoritas.

3. Larangan beribadah

Gedung Putih juga menyoroti larangan beribadah bagi kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia. Salah satu isu yang menjadi sorotan besar adalah kesulitan para umat Muslim aliran Syiah untuk beribadah.

AS menjabarkan sejumlah kasus tersebut, salah satunya keputusan Tim Pengawas Aliran Kepercayaan dan Masyarakat (PAKEM) Ternate yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, FKUB, dan MUI.

"Tim PAKEM menerapkan larangan aktivitas kelompok agama Syiah Jafariah di Kota Maluku Utara," tulis Kemlu AS.

Selain itu, AS juga membahas Majelis Desa Adat Bali melarang seluruh aktivitas International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Majelis itu menganggap ajaran ISKCON berbeda dengan ajaran Hindu.

4. Kesulitan izin membangun atau menggunakan tempat ibadah

Beberapa larangan aktivitas keagamaan Kristen juga dibahas dalam laporan ini. Menurut AS, kebanyakan kasus ini berkaitan dengan perizinan.

"Pemerintah lokal, polisi, dan organisasi keagamaan dilaporkan mencoba menutup tempat ibadah kelompok-kelompok minoritas atas dasar pelanggaran izin, sering kali setelah ada protes dari 'kelompok intoleran', meski kelompok-kelompok minoritas itu sudah punya izin resmi," tulis Kemlu AS.

Mereka juga menuliskan, "Pejabat pemerintahan dan kepolisian terkadang gagal mencegah "kelompok intoleran" melanggar kebebasan beragama kelompok lain dan melakukan tindakan intimidasi, seperti menghancurkan rumah ibadah."

5. Penutupan tempat keagamaan lainnya

Selain tempat ibadah, penutupan sejumlah tempat keagamaan lainnya juga disoroti oleh AS, salah satunya penyegelan makam sesepuh Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat.

Setelah Komnas HAM turun tangan untuk memediasi pejabat lokal dengan anggota Sunda Wiwitan, makam itu akhirnya dibuka kembali.

6. Pemaksaan belajar agama di sekolah

Dalam laporan ini, Kemlu AS juga menuliskan, "Kelompok-kelompok minoritas melaporkan banyak sekolah memaksa muridnya untuk mengikuti ajaran agama berdasarkan enam agama yang diakui."

7. Penggunaan parameter keagamaan untuk naik jabatan

Penggunaan parameter salah satu agama untuk menentukan kenaikan jabatan di lingkungan pemerintahan juga tak luput dari perhatian AS.

Mereka membahas keputusan Pemerintah Gowa, Sulawesi Selatan, untuk menerapkan tes baca Alquran untuk ASN yang ingin naik pangkat. Dari 76 orang yang mengikuti tes, 14 di antaranya gagal.

8. Kesulitan akses layanan pemerintah

Berdasarkan penelusuran AS, meski pemerintah Indonesia mengizinkan penduduk untuk mengosongkan kolom agama di KTP, masih ada warga yang mengeluhkan kesulitan mengakses layanan pemerintah jika mereka mengosongkan kolom itu.

Dalam laporan ini, Kemlu AS juga menuliskan, "Pria dan perempuan beda agama yang ingin menikah masih kesulitan mencari pejabat keagamaan untuk melaksanakan upacara pernikahan."

10. Penerapan Syariah di Aceh

AS menekankan bahwa terdakwa non-Muslim satu kasus di Aceh memang bisa memilih untuk diadili dengan hukum Syariah atau tidak.

Namun, banyak warga non-Muslim dilaporkan memilih untuk mengikuti hukum Syariah karena takut kasus mereka jadi terlalu panjang.

(has)

VOA Indonesia

Operator jaringan pipa distribusi bahan bakar minyak Amerika Serikat (AS), Colonial Pipeline, telah menghentikan operasi seluruh jaringannya yang menjadi sumber dari hampir separuh pasokan bahan bakar di Pantai Timur AS.

Langkah itu diambil setelah sebuah serangan siber yang diduga disebabkan oleh ransomware yaitu serangan yang meminta uang tebusan.

Perusahaan itu menyalurkan 2,5 juta barel bensin, diesel, avtur, dan produk bahan bakar minyak (BBM) lain melalui jalur pipa sepanjang 8.850 km yang menghubungkan kilang-kilang BBM di Pantai Teluk ke AS bagian timur dan selatan.

Dalam pernyataanya, Colonial mengatakan pihaknya menghentikan sistem itu untuk mengendalikan ancaman, setelah mengetahui tentang serangan itu pada Jumat (7/5).

Menurut Colonial, langkah itu menyebabkan penangguhan operasi dan berdampak pada sebagian sistem teknologi informasi (TI).

Penyelidikan pemerintah AS masih dalam tahap awal. Namun, seorang mantan pejabat pemerintah AS dan dua sumber industri mengatakan para peretas kemungkinan besar merupakan kelompok kriminal siber profesional.

Mantan pejabat itu mengatakan, para penyelidik sedang mempelajari apakah sebuah kelompok yang dijuluki "DarkSide" berada di balik serangan itu.

Administrasi Keamanan Transportasi AS mengatakan kepada Reuters pihaknya bekerja sama dengan instansi-instansi lain untuk menangani situasi itu.

Colonial tidak memerincikan lebih jauh ataupun mengatakan berapa lama jaringan pipa itu akan ditutup. [vm/ft]

Jakarta, CNN Indonesia -- Amerika Serikat kembali mengizinkan penggunaan vaksin Covid-19 produksi Johnson & Johnson setelah penghentian sementara akibat kasus penggumpalan darah berujung kematian beberapa waktu lalu.

"Kami menyimpulkan bahwa manfaat vaksin Johnson & Johnson lebih besar dari risikonya," ujar Kepala Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS, Janet Woodcock, dalam pernyataan bersama dengan CDC.

"Komite keamanan menyimpulkan bahwa peringatan tentang pembekuan darah yang tidak biasa dengan trombosit darah rendah harus ditambahkan ke informasi produk untuk suntikan J&J," demikian pernyataan CDC yang dikutip AFP.

Sejumlah warga AS memang sempat mengalami penggumpalan darah setelah menerima vaksin Johnson & Johnson.

Dari 3,9 juta perempuan penerima vaksin Johnson & Johnson, 15 di antaranya mengalami penggumpalan darah serius. Dari 15 orang itu, tiga di antaranya meninggal dunia.

"Mayoritas kasus yang dikonfirmasi, 13 (yang meninggal) dari 15 berusia di bawah 50 tahun. Tidak ada kasus yang dilaporkan di antara pria," demikian bunyi laporan CDC.

Kepala CDC, Rochelle Walensky, pun menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap penggunaan vaksin ini.

"Peristiwa penggumpalan yang sangat langka telah diidentifikasi, memperkuat alasan regulator untuk terus memantau peluncuran vaksin," kata dia.

(tst/has)

VOA Indonesia

Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden Senin sore (12/4) menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kepada seluruh komunitas Muslim di Amerika dan di seluruh dunia.

Biden merujuk kondisi pandemi yang membuat begitu banyak keluarga menjalankan ibadah puasa “tanpa orang-orang yang mereka cintai.”

"Namun, komunitas Muslim kita memulai bulan turunnya wahyu dengan harapan baru. Banyak yang meningkatkan kesadaran mereka dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, memastikan kembali komitmen untuk melayani orang lain yang didorong oleh keimanan mereka, dan menunjukkan rasa syukur atas berkat yang mereka nikmati – kesehatan, kesejahteraan dan kehidupan itu sendiri,” demikian petikan pernyataan Biden.

Lebih jauh Biden menyampaikan betapa warga Muslim-Amerika telah memperkaya Amerika sejak pertama kali negara ini didirikan.

Ia juga menyebut upaya warga Muslim untuk ikut memberantas Covid-19, memainkan peran penting dalam pengembangan vaksin dan sebagai petugas layanan kesehatan di garis depan, maupun sebagai pelayan publik di berbagai bidang lain; “memainkan peran utama dalam perjuangan berkelanjutan demi kesetaraan ras dan keadilan sosial.”

“Tetapi tetap saja warga Muslim-Amerika terus menjadi sasaran perundungan (target bullying), kefanatikan dan kejahatan bermotif kebencian. Prasangka dan serangan-serangan ini salah.

Hal ini tidak dapat diterima. Ini harus dihentikan. Tidak boleh ada satu orang pun di Amerika yang hidup dalam ketakutan untuk mengungkapkan keyakinannya. Pemerintahan saja bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi hak dan keamanan seluruh warga,” tegas Biden.

Biden menggarisbawahi bagaimana pada hari pertama menjabat ia mengakhiri “travel ban” atau larangan perjalanan bagi warga Muslim yang “memalukan.”

Biden berjanji akan terus membela hak asasi di mana pun, termasuk hak warga Uighur di China, warga Rohingya di Birma dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

“Ketika kita mengenang orang-orang yang telah meninggalkan kita sejak Ramadan lalu, kita berharap akan datang hari-hari yang lebih cerah di masa depan,” ujar Biden.

Presiden Joe Biden juga mengutip satu ayat dalam Surat An Nur ayat 35 bahwa “Allah adalah pemberi cahaya di langit dan bumi", yang membimbing kita keluar dari kegelapan.

Perayaan-perayaan di Gedung Putih saat ini masih dilangsungkan secara virtual, tetapi di bagian akhir pernyataannya ia mengatakan, “Insya Allah saya dan Jill berharap dapat melangsungkan perayaan Idul Fitri secara langsung di Gedung Putih tahun depan.” [em/lt]

Muhaimin sindonews.com WASHINGTON - Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi adalah pria yang diidentifikasi sebagai pemimpin baru ISIS setelah pemimpin sebelumnya, Abu Bakr al-Baghdadi, tewas selama operasi militer Amerika Serikat (AS) di Suriah tahun 2019.

Bos baru ISIS itu ternyata mantan tahanan militer AS yang kooperatif, yang membantu Amerika dengan memberikan informasi penting tentang kelompok teror tersebut.

Catatan riwayat al-Qurashi ini terungkap dari dokumen AS yang tak dipublikasikan, yang diperoleh The Washington Post.

Menurut dokumen itu, al-Qurashi adalah mantan tahanan yang membantu AS melenyapkan rivalnya di organisasi teroris cikal bakal kelompok ISIS. Dia bekerja dengan AS ketika dia berada di penjara pada akhir tahun 2000-an untuk mengidentifikasi para petinggi kelompok teroris.

Laporan tersebut didasarkan pada interogasi rahasia sebelumnya yang mencatat informasi penting yang diserahkan al-Qurashi kepada Amerika.

Dokumen AS menyebut dia kadang-kadang ingin membocorkan informasi yang membantu pasukan AS melakukan operasi kritis terhadap kelompok teror itu.

Itu termasuk informasi yang membantu pasukan AS menemukan markas besar media rahasia ISIS.

“Tahanan tampaknya lebih kooperatif dengan setiap sesi,” bunyi laporan tahun 2008 yang diperoleh oleh The Washington Post, menggunakan nama asli al-Qurashi, yakni Amir Muhammad Sa'id Abd-al-Rahman al-Mawla.

"Tahanan memberikan banyak informasi tentang rekanan ISIS.” Al-Qurashi ditahan pada akhir 2007 atau awal 2008 dengan catatan interogasi dihentikan pada Juli 2008. Dokumen tersebut tak menyebutkan kapan dia dibebaskan AS.

Namun, selama dua bulan—saat jadi tahanan AS—dia memberikan "harta karun" berupa informasi penting bagi AS, termasuk menyediakan nomor telepon 19 pejabat kelompok cikal bakal ISIS.

Kelompok teroris itu sendiri secara resmi dideklarasikan oleh pemipin pertamanya, Abu Bakr al-Baghdadi, di Mosul, Irak, pada 2014.

Al-Qurashi, lanjut laporan The Washington Postkemarin, juga membantu AS untuk mengembangkan sketsa para pemimpin kelompok teroris.

Pada titik yang tidak diketahui al-Qurashi berhenti bekerja sama, dan laporan tersebut mengatakan bahwa dia menjadi "cemas" atas statusnya. "Menunjukkan bahwa dia mengharapkan imbalan atas jumlah informasi yang dia berikan," tulis The Washington Post.

Pemerintah Amerika belum berkomentar atas bocornya dokumen tentang sosok pemimpin baru ISIS tersebut. Sosok al-Qurashi kini jadi buron, di mana Amerika menawarkan hadiah USD10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.
(min)