Demikian disampaikan Muzani saat menghadiri pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tangerang. Hadir pula Ketua Harian PBNU Kiai Haji Marsudi Suhud.

"Kita bersyukur kepada Tuhan, NU dalam sejarahnya tanpa diminta selalu hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa," ujar Muzani, dalam keterangan resminya yang dikutip Senin, 8 Maret 2021.

Meski demikian, ia kembali mengucapkan syukur terkait kiprah NU yang bisa mempersatukan masyarakat.

"Para ulama dan kiai NU tidak pernah berhenti dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam sejarahnya, para ulama dan kiai selalu menebarkan persatuan, persaudaraan, dan persahabatan di tengah-tengah kehidupan bangsa," jelas Wakil Ketua MPR tersebut.

Foto: Istimewa

Menurut Muzani, bangsa Indonesia berhutang kepada NU. Ia menekankan NU jadi salah satu pihak yang membuat bangsa Indonesia saat ini tetap bersatu sehingga masyarakat tenteram, tenang, tak bergejolak.

"Perjuangan para ulama dan kiai dalam memperjuangkan persatuan, perdamaian, persaudaraan tidaklah mudah. Tantangannya berat, mereka kerap disalahpahami. Salah arti, bahkan di-bully oleh sejumlah pihak," tutur Muzani.

Kemudian, Muzani memberi contoh beberapa negara yang masih terjadi perang saudara lantaran memperebutkan kekuasaan. "Lihatlah banyak negara yang saat ini saling bertikai, seperti Yaman, Afganistan, Libya. Negara-negara tersebut hidup tidak tenang dan tidak ada pembangunan," jelas Muzani.

Dia pun menyerukan ajakan agar selalu menghidupkan NU yang sudah berjasa terhadap bangsa Indonesia. "Inilah utang kita, utang bangsa Indonesia kepada NU. Utang bangsa Indonesia kepada para ulama dan kiai, karena itu hidup-hidupkan lah selalu NU," sebutnya.

Ayik Heriansyah Jakarta, Dakwah NU

Dakwah generasi muda Nahdlatul Ulama mengalami peningkatan di segala bidang, terutama media sosial. Militansi generasi muda NU meningkat tajam, setelah para kiai memberi restu dan turut terjun langsung ke ranah media sosial. Diperkirakan beberapa bulan ke depan, Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam wasathiyah akan mengambil alih dominasi narasi di media sosial.

Peningkatan dakwah generasi muda NU ini merupakan salah satu dampak dari menurunnya tren radikalisme. Daya aksi, rekrutmen dan galang opini kelompok radikal dari semua faksi, makin melemah, seiring meningkatnya kesadaran berbangsa dan bertanah air masyarakat.

Meski demikian, NU harus tetap waspada terhadap bahaya radikalisme, karena mereka masih dan terus bergerak dengan segala keterbatasannya. Sampai angan-angan mereka menjadi kenyataan yakni menguasai dunia dengan tegaknya khilafah. Syaikh Ibnu ‘Athaillah mengatakan: “Tidak ada sesuatu pun yang lebih kuat menuntunmu dibandingkan angan-angan.” Angan-angan maksudnya dugaan dan khayalan.

Syekh Zarruq menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi, nafsu dipimpin serta dipandu oleh khayalan. Jika nafsu mengkhayal sesuatu atau menduga-duganya, lahirlah tamak dan sifat-sifat pengiringnya, sehingga seseorang jatuh dalam kehinaan, keterhalangan dan kelelahan lahir dan batin. Dikatakan: “Kalaulah bukan karena tamak yang penuh dusta, sungguh orang-orang tidak akan menyembah apa pun yang terlintas di benak mereka.”

Syekh Ibnu ‘Athaillah melanjutkan hikmahnya. “Kau bebas dari sesuatu yang darinya kau berputus asa. Dan kau adalah budak untuk sesuatu yang kepadanya kau bersikap tamak.” Sebab, kata Syaikh Zarruq, apa pun yang kau tamaki, ia akan mengambil dan menguasai hatimu sehingga kau berserah diri kepadanya sepenuh hati.

Akar penyakit hati semua kelompok radikal, tamak terhadap kekuasaan dan berangan-angan menjadi pemimpin kaum muslimin. Mereka tidak mau qanaah (merasa cukup) dan taat kepada pemerintahan yang ada. Semoga generasi muda NU menjaga tren naik dakwah NU di segala lini, khususnya di dunia maya, demi keselamatan bangsa, negara dan umat.

Diketahui, tren penurunan radikalisme ini disebabkan oleh reformasi di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi tidak lagi mensponsori penyebaran paham wahabi ke seluruh dunia. Yang tersisa, individu-individu muhsinin di Arab Saudi yang mendermakan dananya untuk yayasan-yayasan wahabi. Da’i-da’i wahabi di sini, kini membiayai dakwah mereka sendiri secara mandiri. Waktu mereka terbagi lagi untuk mencari dana dakwahnya.

Faktor lainnya yaitu, kegagalan pemerintahan yang dipegang Ikhwanul Muslimin di Mesir, Sudan, Turki dan Palestina dalam menyejahterakan rakyat. Masyarakat kemudian menyimpulkan, pemerintahan yang dipegang Ikhwanul Muslimin sama saja dengan yang lain. Serta perpecahan sesama kader Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Kematian khalifah ISIS Abu Bakar al-Baghdadi dan kekalahan mereka di Irak dan Suriah. Pencabutan badan hukum HTI dan kasus-kasus hukum yang sedang melilit kader-kader HTI.

Hasil Survei BNPT
Penurunan tren radikalisme juga diperkuat dengan hasil survei Badan Penanggulangan Nasional Terorisme (BNPT) bersama dengan Alvara Strategi Indonesia, The Nusa Institute, Nasaruddin Umar Office, dan Litbang Kementerian Agama yang menyampaikan fakta bahwa indeks Indeks potensi radikalisme menurun dibanding tahun sebelumnya.

“Indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0-100) atau turun 12,2 persen dibanding pada 2019 yang mencapai 38,4 (pada skala 0-100),”sebut survei yang dirilis BNPT di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinaasi Pencegahan Terorisme di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/12/20).

Dikutip dari AntaraNews, BNPT menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan penurunan potensi radikalisme tahun 2020 yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh feminisasi radikalisme, urbanisasi radikalisme, radikalisasi generasi muda dan netizen, serta literasi digital belum mampu menjadi daya tangkal efektif melawan radikalisasi.

Kepala Komisaris BNPT, Jenderal polisi Boy Rafli Amar mengingatkan agar semua elemen yang terlibat dalam kerja-kerja radikalisme menjadi puas diri dan terlena mendengar kabar gembira tersebut.

“Tentunya ini merupakan kabar gembira, artinya kerja-kerja kontra radikalisme telah membuahkan hasil. menurunnya potensi radikalisme, jangan sampai membuat seluruh elemen yang terlibat dalam kerja-kerja kontra radikalisme menjadi puas diri dan terlena. Justru harus terus lebih keras lagi melakukan propaganda kelompok radikal intoleran dan radikal teorisme,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dan mengharapkan dukungan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) untuk turut membantu menyukseskan kebijakan vaksinasi massal yang saat ini menjadi program terkini pemerintah untuk menekan penyebaran pandemi.

"Kami mohon dukungan para ulama dan keluarga besar NU untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional ini, dan mohon bantuan untuk memberikan informasi yang akurat kepada umat," kata Presiden Jokowi, saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU yang pada Sabtu, 27 Februari 2021, atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1442 Hijriah memperingati hari lahir (harlah) ke-98 NU.

Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar NU di seluruh nusantara yang telah mengambil peran penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat hingga membantu mengatasi pandemi di tingkat akar rumput. Kebersamaan dan kolaborasi serupa ini yang memang diharapkan muncul di masa pandemi saat ini.

Di tengah ikhtiar bangsa dalam menangani pandemi, Presiden Jokowi mengucap syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya bangsa Indonesia dapat tetap tangguh menghadapi tantangan, bersatu, bergotong royong, saling membantu tanpa melihat perbedaan, dan saling peduli untuk meringankan beban dan kesulitan.

Kepala Negara sekaligus menerangkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan. Menurut Presiden, pandemi COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia, selama

setahun belakangan ini, memberikan dampak luar biasa, termasuk kepada masyarakat Indonesia.

Persoalan dari sisi kesehatan akibat pandemi, juga diikuti oleh dampak perekonomian yang mengakibatkan banyak warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan. "Saya tahu selama pandemi ini ada jutaan Nahdliyin yang terdampak. Ada ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama Islam yang juga terdampak," ujarnya pula.

Untuk itu, pemerintah berupaya keras untuk meringankan beban masyarakat di kala pandemi ini melalui sejumlah program bantuan sosial, program padat karya, dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Bagi kalangan pesantren sendiri, pemerintah juga memberikan bantuan operasional pendidikan pesantren, bantuan pembelajaran daring, insentif guru pondok pesantren, dan masih terdapat beberapa program lain.

"Sementara itu untuk tahun 2021 ini, pemerintah menambah dukungan infrastruktur, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan model bisnis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sebagaimana amanat UU Pesantren," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengatakan bahwa puncak harlah NU ini menjadi momentum untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah yang menjadi modal ketangguhan bangsa.

"Saya mengucapkan selamat hari lahir ke-98 Nahdlatul Ulama yang jatuh pada tanggal 16 Rajab. Puncak harlah ini akan menjadi wasilah untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah yang merupakan modal utama ketangguhan bangsa Indonesia," ujar Presiden, disampaikan secara virtual sebagaimana ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari yang sama.

Pewarta: Hanni Sofia

Editor: Budisantoso Budiman

COPYRIGHT © ANTARA 2021

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli bahasa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Andika Dutha Bachari menilai wawancara Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur dengan ahli hukum tata negara, Refly Harun yang diunggah di YouTube mengandung labelisasi negatif terhadap Nahdhatul Ulama (NU).

Hal itu disampaikan Andika saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara ujaran kebencian terhadap NU dengan terdakwa Gus Nur yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

"Nah di dalam postingan terdakwa, saya menemukan labelisasi negatif terhadap golongan tertentu, yang dalam hal ini disebutkan jelas oleh terdakwa adalah Nadhlatul Ulama," kata Andika.

Ia mengatakan, labelisasi negatif itu ditunjukkan dengan kata-kata yang berkonotasi negatif. Dalam unggahan Gus Nur, ia menyinggung pernyataan Gus Nur yang mengibaratkan NU seperti bus yang jalannya oleng.

"Diumpamakan bus yang jalannya oleng, dipicu sopirnya, keneknya, jadi mengasosiasikan di dalam tubuh NU dihuni atau diisi penumpang-penumpang yang secara negatif dia labeli. Jadi ada labelisasi negatif, ini ditunjukkan kata-kata yang berkonotasi negatif seperti oleng, ugal ugalan, mabok, itu kata yang konotasi negatif," ucap dia.

Ia melanjutkan, ketika kata-kata negatif itu disematkan kepada kelompok tertentu, tentu akan menimbulkan daya luka. Ketika sudah ada daya luka, kata dia, berpotensi memunculkan sikap permusuhan dan kebencian.

"Jadi hukum kausalitas saja, ketika ada orang yang dilabelisasi negatif, maka secara logika dan naluriah manusiawi, tentu akan menimbulkan rasa sikap tidak senang dan permusuhan kepada individu atau kelompok, dan ini yang disasar," ucap dia.

Dalam perkara ini, JPU sebelumnya mendakwa Gus Nur sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan menimbulkan kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu lewat pernyataannya di media sosial terkait NU.

JPU merujuk pada unggahan wawancara Gus Nur dengan ahli hukum tata negara, Refly Harun yang diunggah ke akun Youtube pribadinya MUNJIAT Channel.

Dia pun didakwa dengan dua dakwaan alternatif, yakni pertama pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau, Pasal 45 ayat (3) jo, pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(yoa/psp)

Ali Masduki okezone.com SURABAYA - Sebagai upaya pencegahan Covid-19 di kalangan ulama dan pesantren di Jawa Timur (Jatim), PWNU Jatim pada Selasa (23/2/2021) menggelar suntik vaksin Covid-19 yang diikuti 98 kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Anwar Mansyur dan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mendapat giliran pertama kiai yang disuntik. Setelah itu dilanjutkan puluhan kiai lainnya.

Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar mengatakan, vaksinasi untuk kiai tersebut merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Ini sebagai ihktiar zahir yang wajib dilakukan, meskipun takdir semuanya dari Allah SWT. Vaksin ini halal dan maslahah untuk kita semua,” tutur KH Marzuki Mustamar di kantor PWNU Jatim, Selasa (23/2/2021).

Kenapa harus kiai? Kiai Marzuqi menjelaskan bahwa kiai atau ulama merupakan sosok yang banyak berinteraksi dengan umat, jamaah dan santri. Karenanya, jika tidak segera diupayakan vaksinasi, maka pelayanan kepada umat menjadi terhambat.

“Harapan kami setelah para kiai dan ulama sudah divaksin dua kali dan benar-benar menguatkan imun dan aman, maka nanti bisa melayani tamu, bisa mengimami salat, mengajar santri dan peran-peran keumatan lainnya tanpa was-was," katanya.

Alasan lain, vaksin untuk kiai dilakukan untuk memberi contoh kepada umat, bahwa ada alasan untuk menolak vaksin. "Sebab, di luar, banyak yang membuat isu aneh-aneh soal vaksin,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Kota Malang ini.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib mengatakan, proses vaksinasi ini dilakukan oleh 13 vaksinator dari rumah sakit yang terhimpun dalam Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (Arsinu) Jawa Timur, di antaraya RSI Unisma Malang, RSI Darus Syifa’ Surabaya, RSI Sakinah Mojokerto, RSNU Tuban, RSI Jemursari Surabaya, RSI Surabaya A.Yani Surabaya dan RSI Siti Hajar Sidoarjo.

“Kami juga menyiapkan tujuh ambulan dan satu mobil medical check-up,” ujar Gus Salam, sapaan akrabnya.

Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini menambahkan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari lahir (Harlah) ke-98 Nahdlatul Ulama yang jatuh pada 16 Rajab 1422 Hijriah atau Ahad, 28 Februari 2021.

Jalaludin Rumi - Hops.ID Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika Serikat, Akhmad Sahal atau yang karib disapa Gus Sahal kembali menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. Dia menilai, Anies belum menunaikan tugasnya dengan baik dan benar.

Dikutip dari video berjudul ‘Gubernur Seiman tapi Amburadul Buat Apa?’ di saluran Youtube CokroTV, tokoh NU itu mengatakan, banjir yang melanda Jakarta menjadi bukti sahih ketidakmampuan Anies Baswedan mengelola Ibu Kota. Alih-alih bertidak, kata dia, Anies justru lebih sering bicara dan menyalahkan pihak-pihak lain.

“Banjir besar yang melanda DKI, dan amburadulnya penanganan yang dilakukan Anies Baswedan adalah contoh terbaru dari rentetan bukti ketidakbecusannya sebagai Gubernur Jakarta,” ujar Gus Sahal, dikutip Senin 22 Februari 2021.

“Bukan hanya tak becus kerja, Anies juga terbukti lebih banyak ngomong ketimbang aksi, hobinya nyalahin pihak lain, ngeyel, dan suka ngeles. Sehingga, begitu banyak warga Jakarta yang sengsara karenanya. Inilah akibatnya, kalau gubernur dipilih semata-mata karena iman,” sambungnya.

Lambang NU. Foto: kholidintok.net

Lebih jauh, Gus Sahal juga berkisah, bahwa Jakarta pernah dipimpin gubernur yang bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh, dia adalah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Namun, kasus politisasi agama membuatnya terjungkal, lalu digantikan gubernur baru yang menurut dia kurang kompeten.

“Politisasi ayat di Jakarta ini terbukti merugikan Jakarta itu sendiri. Jakarta kan kota metropolitan dengan segepok persoalan yang kompleks. Ini butuh pemimpin yang bersih, tegas, berani galak untuk kepentingan warga, dan mengerti detail persoalan.”

Jakarta banjir, tokoh NU sebut Anies pemimpin zalim

Gus Sahal mengatakan, sebenarnya ada banyak warga DKI yang kala itu puas dengan kinerja Ahok. Namun, setelah politisasi agama menyeruak dan mereka ditakut-takuti dengan ayat, maka tak ada pilihan lain selain memilih Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Antara

Seharusnya, kata dia, prinsip tersebut menjadi acuan warga DKI dalam memilih pemimpin, yakni dengan melihat kinerja bukan iman atau kepercayaannya.

“Jakarta telah memilih pemimpin seiman, tapi enggak becus kerja. No action talk only, ngeyel, dan suka ngeles. Akibatnya, yang kita rasakan saat ini, Jakarta jadi salah urus. Ini adalah tipe pemimpin zalim,” kata Gus Sahal.

Semarang, NU Online Menjelang usia satu abad Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang semakin matang dalam merespons berbagai fenomena harus mempelopori konsolidasi akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof KH Said Aqil Siroj mengatakan, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan para pengurus dan warga NU dalam memperingati hari lahir (Harlah) ke-98 NU tahun ini, satu di antaranya adalah konsolidasi akhlak.

"Konsolidasi akhlak menjadi salah satu bagian dari poin konsolidasi organisasi yang  harus dibangun di usianya yang menjelang satu abad ini," kata kiai Said saat menyampaikan pidato pengarahan secara virtual dalam acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-98 NU yang diselenggarakan PWNU Jateng di Semarang,  Senin (10 Rajab/Ahad (21/2).  

Menurutnya, konsolidasi akhlak harus dijadikan landasan kuat dalam mengkonsolidasikan kekuatan organisasi. Tanpa akhlak mulia, meski didukung sumberdaya manusia dan sumber dana yang kuat akan sia-sia saja.  

"Contoh, bisa dilihat bangsa-bangsa di Timur Tengah yang mayoritas muslim dan negara-negara muslim di berbagai belahan dunia lainnya karena abai dalam hal akhlak negaranya porak poranda. Perbedaan yang muncul tidak bisa diselesaikan dengan baik," tegasnya.  

Dikatakan, potret kegaduhan dan goncangan yang terjadi di masyarakat mulai lokal hingga internasional lebih disebabkan terabaikannya implementasi nilai-nilai akhlak.

Karena itu sesuai dengan karakter yang melekat, warga NU harus bisa menjadi teladan dan pelopor berakhlak mulia dalam bermasyarakat.   

"Beruntung NU oleh para muassisnya didesain untuk selalu membina akhlak warganya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam kurun waktu hampir seabad mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia dan ini akan terus dilanjutkan," terangnya.  

Selain konsolidasi lanjutnya, poin kedua adalah melalui harlah ini diharapkan nahdliyin dapat meneladani semangat khidmah para pendahulu dalam menghadirkan NU di masyarakat sehingga dapat dirasakan manfaatnya mulai dari lokal hingga internasional.  

"Sedang poin ketiga, adalah meningkatkan pemahaman tujuan didirikannya NU oleh para muassis yang bukan orang sembarangan. Sehingga dari pemahaman ini muncul pesan agar kita semua berhati-hati dalam ngurus organisasi ini," pungkasnya.  

Ketua PWNU Jateng Muhammad Muzamil mengatakan melalui majlis haul dan harlah ini PWNU Jateng menyampaikan informasi kepada cabang-cabang dan nahdliyin bahwa konsolidasi menjadi arus utama program NU di Jateng mulai dari wilayah hingga ranting, bahkan hingga anak ranting NU, dan nahdliyin.  

"Tentu semuanya sudah mengetahui dan merasakan nuansa konsolidasi sangat dominan dalam menggerakkan NU di Jateng sejak selesainya konferensi wilayah NU Jateng beberapa tahun lalu di Grobogan," pungkas Kiai Muzamil.

Dari nusadaily.com

Oleh: Adil Satria*

Dalam Pembuka percakapannya yang sedang ramai dibahas bersama Sugik Nur, Refly Harun mengatakan bahwa NU adalah Ormas main aman, tidak pernah beroposisi dan selalu akomodatif terhadap rezim kekuasaan sepanjang sejarah.

Sebagai Cendekiawan, seharusnya Refly sadar bahwa ucapannya akan menjadi rujukan dan alat ukur pembenar netizen yang setia menonton Channel youtube miliknya. Netizen akan tutup mata bahwa gelar doktor milik Refly hanya berlaku untuk disiplin ilmu hukum bukan untuk bidang lainnya, bukan juga untuk bidang sejarah.

Lalu apakah pernyataan Refly mengenai NU ormas main aman dan enggan beroposisi sepanjang sejarah politik republik ini dapat dibenarkan? Mari kita bahas perlahan dan hati-hati.

NU sebagaimana Organ Jam’iyah besar lainnya tentu tidak bertumpu pada figur tunggal terutama pasca ditinggal Rois Akbar Kyai Haji Hasyim Asy’ari. Sepeninggal Hadratusyaikh ada dua kekuatan yang sama-sama besar dan hegemonik di tubuh Nahdlatul Ulama yakni KH. Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri keduanya merupakan Santri Kesayangan Hadratusyaikh yang mendapatkan legitimasi kepemimpinan oleh nyaris seluruh warga NU.

Dalam buku “Tradisionalisme Radikal” (yang merupakan kumpulan Catatan Mitsuo Nakamura, Greg Barton, Greg Fealy dkk) dapat disimpulkan bahwa Antara Mbah Wahab dan Mbah Bisri terjadi perbedaan kepribadian serta cara pandang dalam banyak hal, baik politik, Fiqh, maupun tata kelola organisasi.

Sosok Mbah Wahab Chasbullah dan Mbah Bisri Syansuri di NU

Mbah Wahab Chasbullah sebagai figur kosmopolit pada zamannya lebih akomodatif dalam kebijakan politik tapi tegas untuk perkara marwah kelembagaan. Beliau mengedepankan pertimbangan maslahah dan mafsadah dalam menentukan kebijakan organisasi. Ketika NU pelan-pelan pengaruhnya mulai dikikis oleh tokoh modernis di tubuh Masyumi. Maka Mbah Wahab bertindak tegas untuk keluar barisan lalu mendeklarasikan NU sebagai Partai Otonom. Pilihan ini terbukti berhasil, duet Mbah Wahab dan Idham Chalid Sukses mengantarkan Partai NU di posisi ke 3 di bawah PNI juga Masyumi. Tatkala faksi Islam protol secara politik karena peristiwa PRRI/Permesta, lalu kekuatan PKI mulai mendapat panggung kekuasaan lewat Nasakom. NU tidak serta merta masuk di dalamnya tanpa pertimbangan. Bahkan keputusan ini diambil setelah debat berdarah-darah Antara Mbah Wahab dan Mbah Bisri.

Disaksikan para santri dalam debat itu, Mbah Bisri sampai menggebrak meja. Lalu disambut Mbah Wahab dengan menggebrak meja menggunakan kaki. Mbah Bisri ,menganggap masuknya NU dalam koalisi Nasakom sebagai sebuah penghianatan atas etika politik Islam. Ketika di saat bersamaan Masyumi dibubarkan tak etis kiranya bila NU bergabung dengan Anasir komunisme. Sementara bagi Mbah Wahab jika ajakan Bung Karno untuk masuk dalam Nasakom tidak dipenuhi NU. Maka negara ini akan dikuasai komunis tanpa kontrol kekuatan Islam. Sebab di sisi Presiden Soekarno hanya akan dikelilingi elit komunis semata tanpa penyeimbang kekuatan islam.

Berbeda dengan Mbah Wahab yang lentur dan punya banyak kesamaan dengan Bung Karno (yang dalam buku itu juga diceritakan bahwa antara Mbah Wahab dan Bung Karno memiliki selera sama di bidang Pewayangan). Mbah Bisri merupakan figur yang ketat, ia keras dalam prinsip dan teguh menegakkan dasar-dasar Fiqh di dalam menentukan keputusan apapun. Tatkala KH. Wahab Chasbullah mengambil sikap untuk membentuk partai NU, Mbah Bisri mengecam dan menganggap upaya NU mendirikan partai adalah merupakan tindakan memecah belah kekuatan Islam politik. Sebab jika sudah ada Masyumi kenapa harus membentuk Partai Islam lain. Mbah Bisri Syansuri juga getol mengkampanyekan anti berkoalisi dengan komunisme. Di kalangan pemuda NU sendiri kampanye ini digalakkan oleh Subchan ZE. Bahkan Subchan telah menyiapkan latihan-latihan militer kepada organ-organ muda seperti Ansor untuk persiapan operasi Ganyang PKI sebelum Peristiwa Gestapu terjadi.

NU Pawai Massal Dukung Teks Piagam Jakarta

Saat Rezim Orla Demokrasi Terpimpin Bung Karno berakhir. Di mana NU lewat sayap Pemuda Ansor menjadi garda depan. Yang berbenturan langsung dengan blok politik komunis. Dan turut melahirkan Rezim Baru bernama Orba. Ini tidak serta merta membuat NU mendapat kursi empuk kekuasaan. Justru Rezim Militer inilah yang kelak akan menjadi tangan besi kekuasaan yang paling lama menindas kelompok Islam tradisional.

NU dianggap sebagai satu-satunya Rival Sepadan yang berpotensi untuk menandingi kekuatan politik militer. Suara NU pada pemilu 1955 berada di bawah 2 partai yang sudah sama-sama bubar yakni PNI dan Masyumi. Maka jelas tugas pertama Rezim orba secara politik ialah menunda pemilu. Sembari menyiapkan soko guru partai yang akan menjadi tulang punggung politik jangka panjang mereka.

Kebijakan mengulur pelaksanaan Pemilu inilah yang membuat Subchan ZE selaku wakil ketua MPR RI berang bukan kepalang. Subchan menyebut ini manuver politik keblinger Soeharto dan harus dilawan dengan semangat jihad. Soeharto yang mendengar orasi Subchan ZE menjadi marah besar. Dan ketakutan politisi NU benar terjadi ketika Pemilu baru dilaksanakan tahun 1971. ABRI telah memiliki partai bernama Golkar dan secara terstruktur membonsai suara NU di kantong-kantong basis suara santri. Kyai-kyai NU di kampung banyak mendapat tekanan psikis dan fisik. Alhasil meskipun NU nangkring di posisi kedua di bawah golkar, praktik politik curang dan kotor ini membuat Rois Aam kala itu yakni KH. Bisri Syansuri melakukan gerakan perlawanan

Mbah Bisri yang memang dikenal Sangat Tegas dan Berprinsip tegak dalam kaidah Fiqh memimpin langsung perlawanan diametral melawan Orde baru di awal masa panjang kepemimpinannya. Mbah Bisri sebagai simbol politik perlawanan menginstruksikan harus ada “disiplin internal”. Jangan sampai kantong-kantong basis santri “tergolkarkan”. Dalam ranah kebijakan negara Mbah bisri terang-terangan menolak Undang-Undang Perkawinan versi Pemerintah. Yang menurut beliau bertentangan dengan kaidah hukum keluarga Fiqh Islam. Mbah Bisri juga menolak menerima kebijakan pemerintah untuk pengesahan aliran kepercayaan adat dimasukkan dalam GBHN 1978. Serta menolak indoktrinasi tunggal ideologi negara. Merespons hal terakhir Mbah Bisri menginstruksikan NU dan PPP untuk melakukan Pawai Massal kembali ke Teks Piagam Jakarta.

Vis a Vis Orde Baru

Ketegangan NU Vis a Vis Orde Baru terus berlanjut sepanjang tahun 70an sampai Reformasi. Berulangkali Soeharto melakukan operasi intelijen untuk mengobok-obok internal Nahdlatul Ulama lewat Ali Moertopo hingga LB Moerdani.

Soeharto melanggengkan kuasanya lewat figur Idham Chalid yang lebih akomodatif. Sepanjang paruh pertama Orba sosok Idham memang tidak menemukan lawan yang setara. Sebab rival politiknya di NU yakni Subchan ZE meninggal misterius di tahun 1973. Itu setelah aksi bokalnya melawan Soeharto (hingga kini sebab musabab kematian Subchan tak kunjung ada kejelasan). Idham yang mulai menikmati fasilitas orba ini mendapat kritik yang amat pedas dari sosok sepuh karismatik dari Situbondo ialah Kyai As’ad Syamsul Arifin. Yang menganggap kepemimpinan Idham sebagai Kepemimpinan Korup dan mulai terkooptasi orde baru. Kelak di kemudian hari Kyai As’ad memimpin penggulingan posisi Idham Chalid dari posisi Ketua Tanfidzyah NU. Dan memulai ketegangan antara kubu Cipete dan kubu Situbondo yang kemudian melahirkan Muktamar 1984 yang monumental dengan munculnya figur Abdurrahman Wahid

Sejak tampuk kepemimpinan NU jatuh di tangan Abdurrahman Wahid. Wajah kepengurusan NU diisi oleh anak-anak muda progresif, dan melakukan perombakan gaya perlawanan terhadap orde baru. Gus Dur tak lagi menggunakan NU sebagai Kapal Perang yang saling bombardir senjata dengan Orba. Gus Dur memilih untuk membentuk sekoci-sekoci perang bersama rekan-rekan aktivisnya di luar NU dengan membentuk Fordem. Dan lewat kajian-kajian kecil yang ia adakan bersama mahasiswa-mahasiswa NU di PMII. Gus Dur kala itu memperkenalkan Babon-Babon Intelektual Islam yang kritis macam Hasan Hanafi, Ashgar Ali, hingga Mohamad Arkoun. Anak-Anak muda NU yang telah diguyur wacana perlawanan ini kemudian turut melakukan aksi perlawanan jalanan (membentuk lingkar studi kritis macam Lkis, Elsad, 164 dll ) dan turut serta menumbangkan Rezim Tua bangka orde baru.

Kisah Muktamar Cipasung

NU era Gus Dur juga tak luput dari upaya kudeta operasi Orba. Muktamar Cipasung 1994 selamanya akan dikenang sebagai keberhasilan NU dalam membendung praktik kotor Soeharto untuk cawe-cawe urusan internal Nahdlatul Ulama. Kala itu pemerintah memunculkan nama tandingan untuk melawan Gus Dur yakni Abu Hasan. Detik-detik menjelang pemilihan menjadi detik yang amat mengharukan. Di mana proses pemilihan mendapat tekanan ketat para tentara di luar dan di dalam forum. Tangis para kyai sepuh tumpah sembari berdoa agar NU selamat dari kedzoliman penguasa. Alhasil Gus Dur keluar sebagai pemenang dengan jarak suara yang amat tipis, hampir saja Soeharto mencengkeram NU lewat Abu Hasan.

Catatan panjang pasang surut dan ketegangan NU Vis A Vis Negara sejak orde lama hingga penghujung orde baru. Dan yang terbaru ialah penolakan PBNU atas Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Sehingga menjadi fakta sejarah bahwa NU bukanlah Ormas main aman sebagaimana dituduhkan Refly Harun. Dan NU sebagai Organisasi Besar tidak bersifat tunggal. Di dalamnya banyak ulama yang berbeda pendapat. Namun tetap arif dalam berpolemik. Kritik-kritik PBNU langsung menyasar permasalahan (seperti penolakan pelaksanaan Pilkada dalam situasi Covid 19, serta UU Omnibus Law yang tidak Pro Buruh) tidak bertele-tele dan mbulet sebagaimana Refly Harun dan teman-temannya di KAMI yang cenderung berlatar sakit hati Pasca kontestasi Politik 5 tahunan semata.

*Penulis adalah anggota Banser, kader GP Ansor Jember.