Jakarta, Dakwah NU
Direktur Aswaja Center Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Misbahul Munir Kholil menjelaskan bahwa Wahabi adalah sebuah nama gerakan yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1111-1206 H.

Disebut gerakan Wahabi, karena nama ini yang diakui oleh kalangan ulama Wahabi sendiri. Misalnya bin Baz, mengakui bahwasannya ini adalah nama yang masyhur bahkan nama yang mulia dan agung.

Dalam masalah tauhid, pokok-pokok ajaran Wahabi menggunakan konsep rububiyyah, uluhiyyah dan asma wa shifat. Di mana dengan ketiga konsep tauhid ini, mereka mensyirikkan bahkan mengkafirkan orang yang bertawasul dan bertabarruk dengan orang-orang sholeh, baik itu Nabi maupun sahabat dan para wali.

“Wahabi ini juga ciri khasnya kalau ditanya di mana Allah, dia menjawab Allah ada di langit, atau Allah bersemayam di arsy. Ini adalah buah daripada tauhid yang mereka pahami yakni rububiyyah, uluhiyyah dan asma wa shifat,” jelas Kiai Misbah.

Bahkan kalau menentang terhadap konsep tauhid ini, akan dibilang musyrik dan kafir. Wahabi anti kepada mazhab dan fikih. Pendiri Wahabi mengatakan ilmu fikih itu ilmu syirik dan para ulama dianggap setan yang berupa manusia dan jin.

Sehingga menurut mereka, ilmu fikih harus ditinggalkan.

Lebih tegas lagi, lanjut Kiai Misbah, Wahabi menganggap orang yang bermadzab fikih termasuk orang kafir. Wahabi mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka bahkan menuduh orang Islam se-dunia ini tidak mengerti kata tauhid.

Pendiri Wahabi menganggap guru-gurunya tidak mengerti tauhid. Wahabi juga anti sufi, mereka menganggap orang-orang sufi adalah orang paling sesat melebihi Yahudi dan Nasrani.

Dalam ajarannya, tema-tema yang diangkat adalah kekhawatiran tentang musyrik. Umat Islam dianggap musyrik di sana-sini.

“Ini berbeda dengan yang dikhawatirkan Nabi Muhammad,” tegasnya.

Nabi Muhammad mengatakan, “Aku tidak mengkhawatirkan kalian syirik sesudahku, aku hanya khawatir kalian terpesona dengan dunia. Hal ini berbeda dengan Wahabi, yang selalu mengkhawatirkan soal syirik.

“Ini Nabi Muhammad justru khawatir kelompok yang menuduh syirik terhadap tetangganya,” ujar Kiai Misbah.

Kemudian, setelah mereka (Wahabi) anti kepada ulama fikih, anti kepada sufi, anti kepada pengikut madzab, Wahabi juga anti maulid, anti haul. Kiai Misbah menerangkan, dalam kitab Wahabi disebutkan bahwa seluruh umat Islam kafir.

“Jadi seluruh umat Islam kafir katanya, ini di dalam kitab mereka disebut demikian, karena bertawasul, bertabarruk kepada ulama, orang-orang sholih,” ucapnya.

Hal ini tentu berbahaya, sebab mereka akan menjadi radikal, selangkah lagi akan menjadi teroris. Mereka akan menghancurkan bahkan mengebom berbagai macam situs yang berkaitan dengan ritual umat Islam.

Misalnya, sarana-sarana untuk bertawasul, bertabarruk, beristighosah akan dihancurkan, termasuk acara-acaranya akan dirusak bahkan akan dibom, dan ini sudah terjadi.

Tak hanya itu, orang Wahabi mengkafirkan sahabat nabi karena bertabarruk. Al Bani mengkafirkan Imam Bukhori dan Syekh Utsaimin melecehkan Imam Nawawi. Mereka menganggap beliau berdua bukan berpaham Aswaja.

Ini mengapa kemudian Ketua Umium Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Said Aqil Siroj mengatakan, Wahabi ini adalah ajaran radikal dan selangkah lagi akan menjadi teroris. Karena seseorang melakukan tindakan itu karena ada keinginan.

“Keinginan itu muncul karena ada pengetahuannya. Nah kalau ilmu yang masuk adalah konsep Wahabi maka yang terjadi adalah selangkah lagi mereka akan menjadi teroris.

Karena kalau mereka sudah menganggap kafir musyrik yang halal darahnya, maka segala cara dianggap jihad bagi mereka, dan ini yang terjadi saat ini,” pungkas Kiai Misbah. (fqh)

Jakarta, Dakwah NU 

Direktorat Polisi Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Ditpolair Baharkam POLRI) Jakarta Utara mengundang Khalid Basalamah untuk mengisi kajian Ramadan di Markas Ditpolair, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada Senin, 19 Februari 2021 lalu.

Hal ini tentu berseberangan dengan perintah Kapolri sebelumnya yang meminta semua polisi untuk ngaji kitab kuning dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ratusan anggota kepolisan perairan dengan seksama mengikuti kajian sunnah yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Para anggota polisi yang mengikuti kajian banyak yang bertanya kepada Khalid Basalamah terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam bertugas. 

Padahal Kapolri Jendral Listyo Sigit pada saat kunjungan ke PBNU, Kamis (28/1) lalu mengaku program belajar kitab kuning bagi anggotanya yang beragama Islam sudah dijalankan sejak menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2016 silam.

”Untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya dengan belajar kitab kuning, dan tentunya baik di internal maupun eksternal, itu saya yakni bahwa apa yang disampaikan kawan-kawan ulama (di Banten) itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan,” katanya.

Menurutnya, harus ada langkah tegas sehingga benih-benih radikalisme yang bisa mengarah pada tindakan terorisme bisa dicegah. ”Kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh, ulama, kemudian melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak mudah terpapar dengan ajaran-ajaran seperti itu,” jelasnya.

Anggota Polri selalu diperkuat dengan keyakinan masing-masing kemudian diakomodir terkait dengan kearifan-kearifan yang lokal sehingga menjadi keanekaragaman dan keberagaman sebagai satu kekuatan bangsa, salah satunya adalah ngaji kitab kuning dengan ulama ulama NU.

Program Kerjasama Polri dengan NU
Terkait dengan kegiatan-kegiatan program kerja, Jenderal Listyo menyampaikan antara Polri dengan tokoh-tokoh agama dan ulama terutamanya dari ormas-ormas besar seperti NU tentu harus selalu bekerjasama. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga negara kesepakatan (Indonesia).

Seperti diketahui bahwa Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari merupakan salah satu yang menyetujui berdirinya NKRI dengan berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesepakatan. Untuk itu, Jenderal Listyo berpesan kepada masyarakat agar bisa menjaga warisan dari pendiri NU tersebut.

“Tentunya negara kesepakatan ini harus kita jaga, karena itu adalah warisan dari para pendiri bangsa yang menjadi warisan kita untuk mempertahankan, itu adalah tugas kita bersama. Oleh karena itu tentunya memelihara situasi tersebut, menjaga itu adalah kewajiban kita bersama,” tuturnya.

Setelah kunjungan Jendral Listyo Sigit, Polri yang bersama Lembaga Dakwah (LD) PBNU telah menggelar pertemuan membahas lebih lanjut terkait rencana kewajiban ngaji kitab kuning bagi Polri di gedung PBNU lt. 5, Selasa 30 Maret 2021.

Pada kesempatan itu Sekretaris LD PBNU K.H. Bukhori Muslim, mengatakan bahwa pertemuan kedua antara PBNU dengan pihak kepolisian itu dilakukan untuk membahas lebih detail tentang pelaksanaan pengajian kitab kuning beserta teknis yang akan digunakan nantinya. 

“Alhamdulillahirabbil’alamin, pada hari ini, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah bertemu kedua kalinya dengan pihak polisi Republik Indonesia terkait dengan pembahasan di mana Kapolri telah menyatakan Polri harus mengaji kitab kuning. Kali ini disepakati kembali pertemuan itu untuk membahas lebih detailnya, teknis-teknis  terkait nanti seperti apa ngaji kitab kuning itu,” ujar Kiai Bukhori. (fqh)

Jakarta, Dakwah NU Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat setelah ramai polemik hilangnya nama pendiri NU, Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia.

Nadiem tiba di kantor pusat PBNU pada pukul 14.37 WIB. Saat memasuki wilayah kantor PBNU, Nadiem tidak banyak bicara.

Dia langsung masuk ke ruang pertemuan yang berada di lantai tiga, 15 menit berselang, hadir pula dalam pertemuan ini Putri KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid.

Pertemuan berlangsung tertutup. Awak media tak bisa mengikuti kegiatan Nadiem di dalam ruangan bersama sejumlah petinggi PBNU. Sebelum kedatangan Nadiem, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid telah masuk lebih dulu.

Hilmar tiba 10 menit lebih awal dari Nadiem. Sama dengan Nadiem, Hilmar juga tak melontarkan kalimat apapun kepada awak media.

Kemendikbud tengah disorot mengenai Kamus Sejarah Republik Indonesia. Kamus tersebut menuai polemik akibat tidak memuat perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari.

Sejatinya berbagai upaya pelurusan isu itu telah ditempuh Kemendikbud. Namun nampaknya Nadiem ingin meluruskannya secara langsung kepada pejabat PBNU.

“Infonya gitu (Mas Menteri ada agenda sowan ke PBNU). Kayaknya iya, (meluruskan soal kamus itu),” kata Ketua LP Ma’arif NU, Arifin Junaidi kepada wartawan, Kamis (22/4).

Penarikan kamus itu pun sebenarnya sudah dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid. Baik versi cetaknya maupun digital yang sudah sempat diunggah di laman Kemendikbud.

“Saya sampaikan bukunya sudah ditarik, dan yang di website sudah diturunkan,” kata Hilmar dalam Bincang Pendidikan Kemendikbud, Selasa, 20 April 2021.

Sebelumnya, NU memprotes Nadiem karena nama KH Hasyim Asy’ari hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I Nation Formation (1900-1950) yang ada di website rumahbelajar.id.

Kekecewaan NU semakin memuncak karena bertepatan dengan peringatan hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari yang wafat pada 7 Ramadhan 1366 hijriah.

Di sisi lain, NU juga menyoroti nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh komunis pertama di Asia Henk Sneevliet justru dimasukkan dalam kamus sejarah RI.

Nadiem sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyebut kamus tersebut masih berbentuk draf dan belum diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud.

Namun dia mengaku salah karena sudah mengunggah kamus tersebut dalam website rumahbelajar.id yang bisa diakses publik seakan kamus sejarah tersebut sudah resmi.

“Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU,” kata Nadiem.

Mantan Bos Gojek itu menegaskan Kemendikbud sama sekali tidak dengan sengaja menghilangkan nama KH Hasyim Asyari dari catatan sejarah. (fqh)

Manda Firmansyah alinea.id

Raibnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari, dari kamus sejarah Indonesia Jilid I Nation Formation (1900-1950) diklaim terjadi sebelum Nadiem Anwar Makarim menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

“Terkait kamus sejarah yang hangat, ini disusun pada 2017 sebelum saya menjabat, karenanya di bulan suci ini alangkah baiknya kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin, dengan solusi,” ujar Nadiem via akun Instagram pribadinya @nadiemmakarim, Rabu (21/4).

Mantan CEO Gojek ini berjanji kamus sejarah tersebut bakal digarap dengan lebih cermat secara teknis. Juga lebih menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Tak terkecuali, NU. “Pada masyarakat Indonesia, saya ingin memastikan bahwa tidak ada niatan kemendikbud sama sekali menghilangkan jejak sejarah,” tutur Nadiem.

Kemendikbud, katanya, berkomitmen dalam penghayatan nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asy’ari.

Pendiri NU tersebut, sambung Nadiem, merupakan kiai, guru, dan panutan yang telah menorehkan sejarah panjang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Bahkan, sambungnya, NU kini menjadi organisasi islam terbesar di Indonesia yang lahir dari buah pemikiran KH Hasyim Asy’ari. Ia menganggap KH Hasyim Asy’ari akan senantiasa menjadi pilar terpenting dalam setiap lini kemajuan bangsa.

Di sisi lain, kata dia, rakyat Indonesia berhak mengetahui tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun negeri.

Nadiem pun mengungkit keterlibatan Kemendikbud dalam mendirikan museum Islam Hasyim Asy’ari di Jombang, Jawa Timur, dan menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari pengabdian seorang kiai untuk negeri dalam rangka 109 tahun kebangkitan nasional.

“Saya memohon restu agar kamus sejarah yang tidak pernah dimiliki negara ini dapat kita lanjut sempurnakan bersama, agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua,” ucapnya.

tagar.id Jakarta - Semua orang dilahirkan dalam keadaan suci, netral. Tidak ada orang dilahirkan sebagai teroris, tapi kenyataannya ada teroris di sekitar kita, tampilan fisik religius tapi mampu membawa bom untuk membunuh diri sendiri dan orang lain.

Terbaru bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret 2021. Tiga hari kemudian teroris lone wolf, sendirian membawa senjata api menyerang Mabes Polri. 

Karena pemahaman yang keliru.

Persamaan dua kasus tersebut, dalam peristiwa Katedral Makassar, dua pelaku berinisial L dan YSR, pasangan suami-istri muda, laki-laki menutupi kepalanya dengan sorban motif kotak-kotak warna hitam putih, YSR berpakaian tertutup dan berjilbab dengan cadar. Lone wolf, pelaku tunggal teror di Mabes Polri juga berjilbab, bercadar. Simbol pakaian religius, agamis, lambang ketaatan seseorang pada perintah agama.

Tapi, bagaimana mungkin orang-orang yang taat beragama bisa menjadi pelaku teror. 

Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan kepada wartawan, Kamis, 1 April 2021, seseorang bisa berubah menjadi teroris karena salah dalam memahami agama.

"Karena pemahaman yang keliru," ujar Robikin Emhas.

Infografis Teror Mabes Polri. (Sumber: LKBN Antara)

Tidak ada agama yang membenarkan perilaku sadis terorisme, kata Robikin. Kalau seseorang melakukan teror dengan mengatasnamakan agama, itu karena kesalahan dalam memahami agama. "Agama apa pun tidak ada yang mengajarkan teror."

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Aqil Siradj mengatakan kalau semua pihak berwenang sungguh-sungguh ingin membasmi terorisme sampai akar-akarnya, harus melarang ajaran Wahabi dan Salafi.

"Kalau kita benar-benar sepakat, satu barisan ingin menghadapi, menghabiskan atau menghabisi jaringan terorisme dan radikalisme, benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuk yang harus kita habisi. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu pintu masuk terorisme di Indonesia," ujar Said Aqil.

Kalau Wahabi sudah bilang ini musyrik, ini bid'ah, ini enggak boleh, ini sesat, ini dholal, ini kafir, kata Said Aqil, "Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya boleh dibunuh. Jadi benih pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi adalah ajaran ekstrem."

Sazili mustofa  sindonews.com JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin akan membuka Forum Bisnis Digital yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), di Renaissance Resort Life Style 5 Stars Hotel Bali, 26-28 Maret 2021 mendatang.

Kegiatan bertema Go Digital rencananya dihadiri 300 pengusaha Nahdliyin terkemuka yang berasal dari 25 Provinsi, 150 Kabupaten Kota dan pelaku digital.

“Kegiatan ini dilakukan untuk mempertemukan seluruh stakeholders business digital terkemuka nasional, dan Wakil Presiden Kiai Ma’ruf Amin sudah confirm membuka kegiatan ini,” ujar Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua HPN DKI Jakarta Samsul B Ibrahim, Sabtu (20/3/2021). 

Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB NU) KH Saaid Aqil Siradj, Pengamat Ekonomi Iman Sugema, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Menurut Samsul, juga dipastikan memberikan materi dalam forum bisnis ini.

“Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah masih menunggu konfirmasi,” kata Samsul.  Menurut Samsul, forum bisnis ini akan diisi dengan beberapa kegiatan tematik dan diberikan fasilitas hotel bintang 5, ruang transaksi bisnis (business dealing lounge).

Pelaku bisnis digital juga diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi mendalam tentang produk digitalnya (In depth product), disediakan venue pameran product pelaku bisnis digital (Digital Booth Promotion), dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Semua peserta yang merupakan pelaku bisnis digital dari kalangan Nahdliyin, akan bertemu dan diharapkan terjalin kerja sama untuk menghadapi tantangan global yang makin besar di masa depan,” tegas Samsul.

Tujuan kegiatan ini, papar Samsul, adalah untuk memberikan pendampingan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah hingga “Go Digital”, menjalankan program pengembangan bisnisinfrastruktur digital, menjalankan program pengembangan bisnis platform dan aplikasi digital dan mendorong dan mengembangkan bisnis keuangan digital.

“Kita sadar, bahwa disatu sisi pandemic covid-19 memberikan dampak luar biasa bagi ekonomi nasional, tetapi di sisi lain mempercepat proses digitalisasi sistem dan bisnis.

Pengusaha Nahdliyin akan berada di garda terdepan untuk proses ini dan diharapkan menjadi lokomotif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pandemi covid-19 juga jadi momentum bagi pengusaha nasional bersatu merapatkan barisan untuk kemashalatan umat,” harap Gus Samsul.

Sementara Ketua Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) mengatakan, forum bisnis ini bermaksud mensinergikan kemampuan nasional dan memberikan bantuan bagi pengusaha Nahdliyin untuk melakukan transformasi digital pada proses bisnisnya, sekaligus memberikan peluang usaha baru bagi pengusaha Nahdliyin di bidang digital dalam arti luas, mulai dari infrastruktur digital seperti Vsat, fiber optik, data center, sampai dengan aplikasi seperti chat, market place, video streaming dan banyak lagi.

Program-program ini menyasar kaum Nahdliyin, yang berarti sekitar 30% dari populasi Indonesia. Forum bisnis ini, kata Samsul B Ibrahim, bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjii), Bakti Kominfo, dan Apjatel serta didukung para sponsor antara lain, Bank BNI, Huawei, First Media, desktopIP, muslimpp.id.

“Semua upaya tersebut dilakukan dengan mengutamakan produk-produk dan infrastruktur dalam negeri karya anak bangsa dan internet bersih yang sesuai dengan prinsip-prinsip ahlussunah waljamaah sehingga aman digunakan oleh umat,” ujar Ketua PP HPN, Abdul Khalik
(cip)

Semarang, Dakwah NU Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang laporkan penerbit PT. Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena menerbitkan buku untuk kelas 3 sebuah SMK di Kota Semarang yang mengarah pada ajaran Hizbut Tahrir Indonnesia (HTI).

Ketua GP Ansor Kota Semarang, Gus Rahul Saiful Bahri mengatakan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan jika buku agama kelas 3 sebuah SMK di Semarang yang diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai terdapat ajaran HTI.

“Ada sebuah link di buku tersebut yang mengarahkan ke situs www.dakwahtuna.com. Padahal situs tersebut mengandung ajaran HTI,” jelasnya di Polda Jateng, Selasa (16/3/2021).

Untuk itu, pihaknya melaporkan PT Tiga Serangkai ke Polda Jawa Tengah karena dianggap membahayakan untuk keutuhan bangsa dan keutuhan Indonesia. “Di situ ada ajaran radikalnya, HTI kan sebuah organisasi terlarang di Indonesia,” ujarnya.

Sebelum melaporkan ke polisi, pihaknya melakukan penelusuran dulu. Setelah ditelusuri, beberapa link yang ada di dalam buku tersebut memang mengarah ke website yang didapati ajaran HTI. “Buku ini setelah ditelusuri ada framing yang mengarah pada radikalisme dan intoleransi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, buku tersebut terbit tahun 2012 yang sudah menyebar ke beberapa daerah di Jateng, DIY dan Jabar .Meski demikian diia belum mendapatkan data pasti soal waktu penyebaran buku tersebut.

“Pastinya kapan penyebarannya kami belum mendapatkan secara rinci, namun saya meyakini jika link-link yang mengarah ke situs tersebut masih aktif sampai saat ini,” katanya.

Hari ini, pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut ke Polda Jateng. Selama satu minggu pihak Polda Jateng akan melakukan pengkajian sebelum akhirnya ditindaklanjuti.

“Ini meresahkan kalau buku itu masih menjadi refrensi, apalagi di dalamnya diarahkan untuk membaca refrensi HTI yang mengarah ke radikalisme,” pungkasnya.

Kontributor: Dafi Yusuf (Suara)
Editor: Faqih Ulwan

FGD diikuti oleh para instansi terkait. Seperti Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo hingga Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo. Dengan protokol kesehatan yang ketat, FGD juga diikuti para tokoh agama Sidoarjo. Yakni Ketua PCNU Sidoarjo, Ketua PD Muhammadiyah Sidoarjo dan Ketua MWC NU Sidoarjo.

Selain itu, yang hadir dalam FGD kali ini yakni Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Dir Intelkam Polda Jatim, BNPT (Densus 88 ATT) dan Eks teroris Muhammad Yusuf bersama Sahrul Munib sebagai nara sumber.

Kombes Ahmad juga mengungkapkan bahwa FGD ini digelar bertujuan untuk memberikan ketahanan terhadap paham-paham radikal, yang merupakan bibit-bibit aksi terorisme di Indonesia.

"Karena pemahaman radikal tersebut bisa tumbuh dan berkembang serta bisa berpengaruh terhadap masyarakat," kata Ahmad di Mapolresta Sidoarjo, Selasa (9/3/2021).Saat memberikan sambutan, Kombes Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa diskusi ini berfokus pada memerangi terorisme, dan mencegah paham radikal masuk ke Indonesia. Khususnya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mabes Polri telah merilis 22 orang terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur. Salah satu lokasi penangkapannya yakni Sidoarjo. Sebelumnya Mabes Polri juga telah menangkap teroris di Makassar, Gorontalo dan Lampung.

"Teroris dan radikal seperti sel-sel yang tidur yang suatu saat akan bangun dan bangkit dan membahayakan orang banyak," jelas Ahmad.Ahmad menjelaskan, ada dua kelompok jaringan teroris di Indonesia. Yaitu jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jemaah Islamyah (JI).

Kelompok atau jaringan teroris JI terafiliasi dengan kelompok teroris Al Qaeda. Sedangkan kelompok teroris JAD terafiliasi dengan ISIS.

Ahmad menambahkan, perlu pola pencegahan yang harus dilakukan oleh Polri, dengan cara preventif terhadap paham radikal dan terorisme di Indonesia. Diharapkan, tokoh-tokoh masyarakat nantinya bisa bersama-sama membantu memerangi aksi terorisme di Indonesia.

"Jadi dengan kegiatan kita hari ini diharapkan dapat menjadikan pencegahan dan penanaman terhadap ketahanan masyarakat untuk tidak terpapar paham radikalisme," pungkas Ahmad. 

(sun/bdh)