JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz membeberkan, ada indikasi kelompok radikal menyusup ke TNI-Polri serta sejumlah lembaga negara lain.

"Ada indikasi aparat itu diinfiltrasi (kelompok radikal). Semoga ini tidak secara institusional,” ujar Darraz pada Rabu (6/10/2021), dikutip dari Antara. Darraz mengatakan, infiltrasi unsur radikal ini biasanya terjadi secara terselubung dan masif.

Akibatnya, pemerintah luput memperhatikan dan penanganannya terlambat. "Memang kelompok radikal ini sebetulnya begitu masif melakukan infiltrasi, yang mana hal ini tidak disadari oleh pimpinan di instansi tersebut, sehingga penanganannya cenderung terlambat," kata Darraz.

Abdullah Darraz, yang tergabung dalam Gugus Tugas Pemuka Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun membeberkan modus penyusupan radikalisme ke TNI-Polri dan berbagai lembaga negara.

“Saat ini polanya adalah infiltrasi kepada oknum dengan mereka diajari ngaji dan sebagainya, yang lalu pada akhirnya lama kelamaan mulai diperkenalkan dengan ideologi mereka yang bertentangan dengan Pancasila," beber Darraz.

Modus infiltrasi lewat pengajian-pengajian atau ceramah maupun mentoring oleh tokoh agama yang radikal ini begitu marak. Dengan modus itu, sebanyak 19,4 persen ASN terindikasi radikal dan intoleran, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Alvara Research pada 2018.

Darraz mengaku khawatir dengan infiltrasi unsur radikalisme dalam TNI-Polri sebagai penjaga keamanan dan pertahanan negara. Sementara, aparatur negara mestinya menjadi benteng pertahanan negara dan teladan penanaman Pancasila dalam diri pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia.

"Ya, selama ini kita menganggap kalau aparat ini merupakan orang yang paling kuat (jiwa) nasionalismenya. Nah kalau sudah diinfiltrasi, ini repot juga," ujar alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Garut ini. "Maka dari itu harus ada kesadaran dari pimpinan instansi/lembaga bahwa bahaya ini nyata dan ada," imbuhnya.

Di sisi lain, Darraz mengakui cenderung sulit mengidentifikasi penyusupan kelompok radikal dalam TNI-Polri dan lembaga aparatur negara. Dirinya berharap ada kesadaran dan kepekaan dari pimpinan instansi terhadap bahaya radikalisme, terutama yang menyasar aparatur negara.

Abdullah Darraz pun mengungkapkan langkah-langkah yang mesti dilakukan para pemimpin instansi untuk mencegah masuknya ideologi radikal dan intoleran ke dalam tubuh institusi atau lembaga negara. "Kuncinya yang pertama adalah menyadari bahwa gerakan ini (radikal dan intoleran) ada,” jelas Darraz.

“Kedua, sesegera mungkin mendeteksi sumbernya dimana, karena saya sendiri meyakini bahwa pendekatan kelompok radikal tersebut menargetkan orang-perorangan dengan mengajarkan hal-hal yang bertentangan atau polemik," imbuhnya.

Darraz juga berpesan agar pimpinan TNI-Polri dan berbagai lembaga negara memberikan penanaman nilai Pancasila. “Ketiga adalah internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai kebangsaan, nilai kebinnekaan, serta nilai-nilai positif di negara Indonesia,” pungkasnya.

Penulis : Ahmad Zuhad | Editor : Vyara Lestari

Diterbitkan di Berita

Jakarta (ANTARA) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri, Rabu, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte terkait perkara dugaan penganiayaan terhadap tersangka Muhammad Kosman alias Mohammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

"Hari ini diperiksa di Kantor Biro Provos DivPropam Mabes Polri pukul 10.00 WIB," kata Kepala Divisi Porpam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

Sebelumnya, Irjen Sambo mengatakan pemeriksaan dilakukan setelah pihaknya mendapatkan izin dari Mahkamah Agung terlebih dahulu, mengingat Irjen Pol Napoleon Bonaparte merupakan tahanan dari Mahkamah Agung dalam perkara suap dan penghapusan "red notice" Djoko Tjandra.

"Mahkamah Agung telah memberikan izin resmi pemeriksaan Irjen NB yang diajukan oleh Divisi Propam Mabes Polri," kata Sambo. Sambo menyebutkan, Irjen Napoleon Bonaparte diperiksa di Kantor Biro Provos Div Propam untuk menjaga marwah Polri.

Menurut Sambo, pemeriksaan terhadap Irjen Napoleon Bonaparte untuk melengkapi penyidikan kepada kepada tujuh anggota Polri yang terdiri dari Penjaga Tahanan dan Kepala Rutan Bareskrim

"Pasca pemeriksaan terhadap Irjen NB akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka kelalaian atas penganiayaan tersangka kasus penistaan agama M Kece," kata Sambo.

Perkara dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece telah memasuki tahapan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka.

Sebelumnya, penyidik melakukan pra-rekonstruksi perkara dugaan penganiayaan oleh penghuni Rutan Bareskrim Polri terhadap Muhammad Kece, tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Pra-rekonstruksi tersebut dihadiri oleh saksi kejadian dan calon tersangka. Total ada enam calon tersangka yang dihadirkan.

Sebagaimana diketahui, Muhammad Kosman alias Muhammad Kece ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bersama Polda Bali di tempat persembunyiannya usai video penghinaan terhadap simbol agama viral di media sosial.

Penangkapan itu berlangsung di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (24/8) pukul 19.30 WIB. Usai ditangkap, Kece lalu diterbangkan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Rutan Bareskrim Polri pada Rabu (25/8).

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Diterbitkan di Berita

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece.

Hanya saja, ia juga berharap agar Polri juga bersikap adil kepada siapapun yang melakukan penodaan agama orang, sekalipun itu dilakukan oleh umat Islam.

“Setelah (menangkap) Kece, saya berharap minimal hukum juga berlaku sama ke Yahya Waloni,” kata Muannas, Rabu (25/8).

Menurut Muannas, banyak konten Yahya Waloni di sosial media seperti Youtube juga cukup berbahaya untuk kerukunan umat beragama.

“Aksi memecah-belah masyarakat terhadap kerukunan beragama tidak kalah bahayanya, apalagi laporannya menumpuk di Kepolisian dari berbagai pihak,” ujarnya.

Bagi Muannas, equality before the law juga penting ditunjukkan agar Polri tidak terkesan hanya eksklusif menindak penista agama Islam saja, sementara penista agama lain diabaikan.

“Ini penting agar berimbang, tidak ada kesan dikotomi mayoritas terhadap minoritas,” tegasnya.

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri mengirimkan tim penyelidik internal untuk mendalami polemik dana sumbangan penanganan Covid-19 dari pengusaha Akidi Tio sebesar Rp2 triliun yang hingga saat ini belum terlihat kejelasan penyerahannya.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan pihaknya bakal memeriksa Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri terkait peristiwa itu.

Sebagai catatan, sebelumnya Irjen Eko dalam sebuah kegiatan seremonial di lingkungan Polda Sumsel menerima secara simbolis rencana sumbangan Rp2 triliun dari almarhum Akidi Tio untuk membantu penanggulangan Covid-19.

"Berkaitan dengan Kapolda Sumatera Selatan, Mabes Polri sudah mengirimkan tim internal," kata Argo dalam konferensi pers, Rabu (4/8).

Argo memaparkan hingga saat ini proses pemeriksaan internal terhadap jajaran Polda Sumsel tersebut masih dilakukan saat konferensi pers tersebut berlangsung.

"Tentunya ingin melihat kejelasannya seperti apa, kasusnya bagaimana dan itu adalah ranah daripada klarifikasi internal. Kita tunggu saja hasil daripada kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan internal dari Mabes Polri," jelasnya lagi.

Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengiriman uang sumbangan senilai Rp2 triliun yang akan digunakan sebagai bantuan penanganan Covid-19 di Sumsel.

Belum dapat dipastikan bahwa anak bungsu almarhum, Heriyanty benar-benar menipu. Namun, berdasarkan sejumlah temuan kepolisian sejauh ini memang sumbangan tersebut patut diragukan.

Polisi meyakini, hingga Selasa (3/8) kemarin belum ada saldo yang cukup di rekening giro milik Heriyanty untuk mentransfer uang sebesar Rp2 triliun. Temuan serupa juga didapatkan oleh PPATK.

"Kita mendapatkan klarifikasi dari pihak bank, bahwa saldo yang ada di rekening tersebut saldonya tidak cukup. Jadi di rekening giro tersebut tidak cukup saldonya. Itu yang pertama," ujar Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi saat konferensi pers, Selasa (3/8).

Heriyanti saat ini belum berstatus sebagai tersangka dalam kasus pidana apapun. Dirinya masih akan menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel.

(mjo/kid)

Diterbitkan di Berita
Karin Nur Secha - detikNews Jakarta - Polisi menggerebek gudang PT ASA di Kalideres, Jakarta Barat, yang diduga menimbun 'obat Corona' Azithromycin. Dari penyelidikan sementara, gudang tersebut menjual obat Azithromycin 500 mg ke pasaran dengan harga 2 kali dari harga eceran tertinggi (HET).
 
"Di mana harga eceran tertinggi itu yang kami temukan seharusnya satu tablet yaitu seharga Rp 1.700, tapi kami melihat di sini ada kenaikan harga menjadi Rp 3.350," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo kepada wartawan di lokasi, Senin (12/7/2021).

Kementerian Kesehatan sudah menetapkan harga eceran tertinggi 'obat Corona' dalam KepMen Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Namun, ketika polisi mengamankan gudang tersebut, PT ASA diduga mengubah faktur pembelian ke harga normal sesuai HET.

"Ada upaya mereka untuk mengubah faktur dari pembelian obat ini pada saat kita amankan dari sisi harga. Yang sudah kita sampaikan di awal harganya menjadi Rp 3.350, mereka mencoba untuk menurunkan pada saat kita amankan untuk sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp 1.700," jelasnya.

Polisi belum menghitung berapa keuntungan yang diperoleh pemilik dari penjualan obat Azithromycin ini. 

"Saya belum hitung ya, tapi yang jelas tadi ada disparitas harga hampir sekitar Rp 1.500 sampai Rp 1.700-lah tadi dikali berapa ribu butir tadi tuh kan. Karena ini bisa digunakan untuk 3.000 orang," katanya.

"Karena secara umum orang yang menderita COVID biasanya diberikan 1x1 selama 5 hari. Ini ada 730 boks kali 20 (tablet), kalau tadi kita coba-coba hitung ada sekitar 2.920-an bisa untuk 3.000-an orang lah," tambahnya.

Ditimbun Sejak 5 Juli

Lebih jauh, Ady menyampaikan obat-obatan di gudang tersebut sudah ada sebelum 5 Juli 2021. Namun, gudang tersebut tidak segera mendistribusikan obat tersebut padahal di pasaran sedang mengalami kelangkaan.

"Artinya ini juga harus segera didistribusikan. Seperti yang saya sampaikan di awal ada indikasi mereka menghambat penyalurannya, disampaikan tidak ada (obat)," katanya.

Polisi menyita 730 boks Azythromycin 500 mg, di mana 1 boks mengandung 20 tablet. Saat ini gudang tersebut disegel polisi.

Sementara itu, polisi memeriksa 3 saksi terkait penimbunan obat di gudang tersebut. Saat ini ketiganya masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat.

(mea/mea)

Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Polri mengungkapkan bahwa penembakan dua teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso diawali dari informasi warga sekitar yang mengeluhkan kehilangan makanan.

"Peristiwa tersebut diawali dengan adanya informasi bahwa seorang warga telah kehilangan sejumlah barang miliknya berupa bahan makanan.

Kemudian atas informasi tersebut, tim melakukan penyisiran," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (12/7).

Ahmad menjelaskan bahwa setelah itu, tim Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabssus) Tricakti menyisir wilayah Pegunungan Tokasa, Desa Tanah Lanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Poso.

Dari penyisiran itu, tim menemukan jejak bekas makanan yang mengarah pada lokasi keberadaan buronan MIT Poso pimpinan AliKalora. Tim kemudian berhasil menemukan para DPO sekitar pukul 03.00 WITA.

Saat itulah kontak tembak terjadi. Akibatnya, dua orang tersangka teroris tewas di tempat. "Mengakibatkan 2 orang DPO teroris Poso meninggal dunia atas nama R dan AP," kata dia.

Dua buronan tersebut bernama Rukli dan Ahmad Panjang. Sementara itu, kata Ramadhan, DPO teroris MIT lainnya berhasil kabur dalam penyergapan itu.

Dia menerangkan, jenazah kedua DPO teroris MIT yang tewas itu segera dievakuasi menggunakan helikopter. "Saat ini, 2 DPO yang meninggal dunia akan dievakuasi melalui udara menggunakan helikopter.

Saat ini, tim kopsus masih terus melakukan pengejaran terhadap sisa DPO teroris Poso yang lolos dari penyergapan," kata Ramadhan. Berdasarkan catatan, sejauh ini tersisa tujuh orang DPO kepolisian yang tergabung dalam MIT Poso pimpinan Ali Kalora.

Kepemimpinan kelompok tersebut telah berganti usai Santoso alias Abu Wardah tewas tertembak oleh Satgas Tinombala -- nama sebelum Madago Raya -- pada 18 Juli 2016 lalu.

Polisi selama ini mengakui bahwa MIT sulit ditumpas karena mereka selalu berpindah-pindah. Belum lagi, medan keberadaannya di tengah hutan yang membuat aparat sulit menindak mereka secara cepat.

Kelompok tersebut diduga sering terlihat di wilayah Lembantongoa, Sigi hingga Salubanga, dan Parigi Moutong hingga Poso Pesisir Utara.

(mjs/has)



Diterbitkan di Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya bakal menggelar patroli gabungan dalam rangka menegakkan penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di masyarakat.

Patroli masif akan dilakukan bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta menyusul terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan patroli ini akan diawali dengan pelaksanaan apel bersama di Monas pada Jumat (18/6) sore.

"Nanti sore kami akan apel di Monas, kita akan sama-sama nanti apel, di sana kita lakukan patroli masif termasuk di dalamnya adalah yustisi," tutur Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat (18/6). 

Patroli akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta. Dalam pelaksanaannya, akan dilakukan pembagian tim untuk patroli di masing-masing wilayah.

Petugas yang terjun ke lapangan juga akan membagikan masker kepada masyarakat.

"Kembali lagi bagaimana kita mengingatkan masyarakat, kerumunan kita bubarkan, pengetatan PPKM berskala mikro ini, dengan aturan-aturan itu yang kita tegakkan sekarang untuk mendisiplinkan masyarakat," ucap Yusri.

Diketahui, kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada Kamis (17/6) kemarin, tercatat kasus positif harian Covid-19 DKI Jakarta mencapai 4.144 orang.

Menyikapi hal ini, Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menggelar rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dihadapkan kepada dua target yang harus dicapai oleh DKI, yaitu herd immunity dan PPKM," kata Mulyo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/6).

(mjo/bmw)

Diterbitkan di Berita

Polri Sita Server BPJS Kesehatan

Rabu, 16 Jun 2021 12:16

GERBANG JAKARTA. Polisi masih mengusut kasus dugaan kebocoran data 279 juta data warga negara Indonesia (WNI) yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan. Saat ini Polri sedang mengurus surat izin pengadilan untuk segera menyita server BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (15/6/2021). Ada pun surat izin penyitaan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena server BPJS Kesehatan ada di Surabaya.

“Servernya itu ada di Surabaya, sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke Pengadilan Negeri Surabaya,” sambungnya.

Brigjen Rusdi memastikan, proses penyidikan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim tak akan mengganggu pelayanan BPJS. Dia menyebut layanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Penyidikan berjalan dan pelayanan pada masyarakat juga tetap harus berjalan,” ucap Rusdi. Dia mengungkapkan, Bareskrim mulai berhasil mengidentifikasi pelaku yang membuat data BPJS Kesehatan bocor. Hanya, identitas serta lokasi pelaku masih didalami penyidik.

“Lalu juga telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam Raid Forum itu.

Profilnya, penyidik sudah membaca itu. Tinggal didalami oleh penyidik. Ke depan ada perkembangannya. Tentunya sudah mengarah profil ke pelaku,” tutupnya.

Diterbitkan di Berita

jpnn.com, JAKARTA - Mayjen TNI Dudung Abdurachman sudah resmi menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) terhitung sejak Selasa, 8 Juni 2021.

Mayjen TNI Dudung Abdurachman berjanji akan menyiapkan jajarannya untuk terus mendukung sinergi antara Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. "Saya sebagai Pangkostrad mempunyai pasukan yang begitu besar.

Saya akan back-up Kodam Jaya dalam rangka bersinergi dengan Polda Metro Jaya," kata Dudung di Polda Metro Jaya, Jumat (11/6).

Dudung yang sebenarnya menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya menegaskan TNI-Polri akan selalu berada di garis depan untuk menghadapi siapa saja yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan NKRI.

"Siapa pun yang mencoba-coba mengganggu, mengoyak-oyak persatuan dan kesatuan, TNI-Polri pasti akan terdepan hadir membela rakyat," ujar Dudung.

Pangkostrad Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk berpamitan kepada jajaran Polda Metro setelah dirinya melepas jabatan Pangdam Jaya untuk menjabat sebagai Panglima Kostrad.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebut Pangkostrad Mayjen Dudung Abdurachman sebagai teladan dalam menjaga stabilitas Jakarta dan seluruh Indonesia.

"Beliau adalah teladan, kebanggaan dalam menjaga Ibu Kota, menjaga etalase Indonesia untuk tetap damai dan sejuk," kata Fadil dalam upacara pelepasan di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Irjen Fadil juga menyampaikan, upacara pelepasan yang digelar oleh Polda Metro Jaya adalah bentuk penghormatan jajaran kepolisian terhadap jasa Dudung selama menjabat sebagai Pangdam Jaya.

"Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman bukan sekedar Pangdam Jaya bagi seluruh anggota Polda Metro Jaya, tapi beliau adalah teladan, kebanggaan dalam menjaga keamaan," ujar Fadil.

Mayjen TNI Dudung Abdurachman adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) lulusan Akademi Militer 1988.

Jika Muncul Papiloma pada Dada, Leher atau Ketiak, Baca Ini! Anda Wajib Minum Ini! Agar Tensi 120/80 dan Pembuluh Darah Bersih Kolestrol Ternyata Mudah Dibersihkan: Baca Kabar Baiknya Segera! Varises akan Menghilang dalam 1 Hari! Catatlah Resepnya!

Dudung Abdurachman menjabat Pangdam Jaya sejak 27 Juli 2020. Sebelum itu, Dudung menjabat Gubernur Akmil periode 2018-2020.

Dia juga sempat menjabat sebagai wakil asisten teritorial KASAD pada 2017-2018.

Nama Mayjen Dudung Abdurachman ramai diperbincangkan saat ia menyerukan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 2020 serta penurunan terhadap seluruh spanduk dan poster Habib Rizieq Shihab. (antara/jpnn)

Diterbitkan di Berita

Elshinta.com - Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Istiono mengatakan tes usap (swab) antigen selama pelaksanaan di 149 titik pengetatan arus balik libur Lebaran 2021 efektif dalam mencegah penularan COVID-19 di DKI Jakarta.

Saat memantau mobilitas penduduk di Kilometer (KM) 34 Tol Cikampek, Jawa Barat, Minggu, ia memaparkan, selama tujuh hari, sejak 15 - 22 Mei, pihaknya dan instansi terkait telah melakukan tes cepat (rapid test) tersebut secara mandatori (wajib) maupun acak (random) terhadap 180 ribu orang dan mendeteksi 525 orang reaktif COVID-19.

“Data dari tanggal 15 sampai 22 Mei itu sudah kami lakukan, baik yang mandatori maupun random sebanyak 180 ribu lebih. Dan yang reaktif 524 orang,” kata Istiono.

Ia mengatakan setiap kendaraan dari Sumatera menuju Jakarta, maupun dari Bali dan Jawa menuju Jakarta, diminta melaksanakan tes usap antigen ketika melintasi 149 titik pengetatan arus balik libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tersebut.

Hasilnya, 524 orang yang reaktif COVID-19 berhasil dideteksi Korlantas Polri dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan ditangani lebih lanjut agar tidak menularkan virus ketika sampai di Jakarta.

"Ini sangat efektif. Bayangkan, kalau tidak kita lakukan wajib dan random (tes antigen), bagaimana 524 orang itu bisa menularkan yang lain," kata Istiono.

Diterbitkan di Berita
Halaman 1 dari 3