tagar.id Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, diminta langsung oleh Jokowi untuk mereview implementasi pendidikan tatap muka yang telah berjalan secara bertahap.

“Perubahan dari pandemi ke endemi, banyak memang kegiatan yang harus kita lakukan secara normal, tetapi dengan protokol kesehatan yang baik,” ujar Budi dalam Keterangan Pers Menteri Kesehatan terkait Hasil Ratas PPKM di kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI, dilihat Selasa, 28 September 2021.

Dalam rangka menata strategi penanganan pandemi, WHO telah memberikan 4 strategi utama.

Namun, saat ini Indonesia telah mampu menurunkan laju penularan, sehingga strategi dilanjutkan ke konsentrasi yang sifatnya lebih ke arah preventif dan proaktif dalam menangani dampak buruk, yaitu strategi protokol kesehatan atau 3M, dan strategi deteksi atau 3T (Tracing, Testing, Treatment).

Kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil kalau pun ada kemungkinan outbreak meledak disana ya kita kuncinya satu sekolah saja.

Budi menyampaikan, bahwa upaya yang akan diambil selanjutnya adalah melakukan strategi surveillance atau 3T khusus untuk aktivitas belajar mengajar. 

Jika berhasil, langkah selanjutnya akan mereplikasikan strategi tersebut ke aktivitas perdagangan, aktivitas pariwisata, aktivitas keagamaan, aktivitas transportasi, dan lain sebagainya.

“Karena kebetulan ini mulai secara masif. Dan kita sadar bahwa kita harus melakukan mulai pendidikan tatap muka ini, karena banyak long term disbenefit kalau kita tunda. Makanya kita fokus melakukan advance surveillance, khususnya untuk aktivitas pendidikan tatap muka ini,” katanya.

Hal ini yang kemudian menimbulkan banyaknya hoax yang beredar mengenai cluster yang kembali meningkat, sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan.

Karena sudah ada sajian data yang transparan, bahkan publik dapat melihat sendiri. Setelah tatap muka dilaksanakan, Budi menyatakan akan melakukan beberapa sampling.

“Yang agak besar yaitu di Jakarta dan Semarang. Jadi ada beberapa sekolah di Jakarta, satu sekolah 80-90 subjek di tes, sedangkan di Semarang itu ada 258 sekolah di tes, masing-masing sekolah 15 orang. Beragam hasil positif dan negatifnya,” ucap Budi.

Budi mengatakan, sampling di Jakarta akan dilakukan khsusus ke daerah-daerah kecamatan yang berindikasi merah atau kuning. Jika daerah tersebut sempat memiliki cluster tinggi, maka akan di cek secara berkala oleh Dinas Kesehatan Jakarta. Strategi harus diubah. Dari surveillance passive case finding, menuju active case finding.

“Kenapa level kecamatan? Karena para epidemiolog bilang, penularan itu kan terjadinya antarkota. Kejadian di antarkecamatan dulu, jadi wilayah kecamatan itu harus di monitor dengan tepat dari sisi surveillance. Terus kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah, itu semua di swab PCR dengan metode poolled testing,” katanya

Kebutuhan biaya test PCR perbulan senilai 515,5 miliar (individual) dan 154,6 M (pooled). kebutuhan biaya test per tahun senilai 6,18 triliun (individual) dan 1,85 triliun (pooled). 

Secara lebih rinci, tiap kabupaten/kota membutuhkan biaya sebesar 1 miliar (individual) dan 300 juta (pooled) per bulan, dan 12 miliar (individual) dan 3,6 miliar (pooled) per tahunnya.

“Ini biayanya kita udah hitung ya, 520 ribu sekolah, 68 juta peserta didik, 5 juta orang (pendidik/tenaga didik), kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar 30 ribu per hari. Make sense, sangat make sense,” kata Budi.

Menurut Budi, sekolah-sekolah dengan kasus postivity rate dibawah 1 %, bisa berjalan normal. Untuk positivity rate 1-5 %, akan dilakukan testing, namun sekolah tetap berjalan. Bagi yang positif dikarantina, dan kontak erat diisolasi. 

Kemudian untuk yang di atas 5 %, akan dilakukan testing seluruh sekolah. Kegiatan dilakukan daring selama 14 hari, sekolah dibersihkan, protokol kesehatan diperbaiki oleh Dinkes, lalu setelah 14 hari, sekolah bisa offline kembali.

“Jadi dengan demikian, kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau pun ada kemungkinan outbreak, meledak disana, ya kita kuncinya satu sekolah aja. Gak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah lain yang kebetulan prokesnya bagus, tetap bisa jalan,” ucap Menkes

(Risma Perdana Izzati)

Siti Fatimah - detikFinance Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dalam waktu dekat RI akan kembali kedatangan vaksin COVID-19. Dia mengatakan, setidaknya ada total 441 juta dosis vaksin yang dikumpulkan Indonesia hingga akhir tahun 2021.

Adapun pada bulan ini pihaknya akan menerima dosis vaksin sebanyak 33 juta dari Amerika Serikat. "Seperti tadi Pak Menko sampaikan, terima kasih kepada teman-teman dari Amerika yang sudah memberikan moderna 4 juta akan datang bertahap, tahap pertamanya akan datang minggu ini," kata Budi dalam konferensi pers PPKM Luar Jawa-Bali, Jumat (9/7/2021).

Kemudian vaksin selanjutnya akan datang dari Jepang sebanyak 2,1 juta dosis. Budi mengatakan, sebagian sudah diterima dan total dosis akan datang di pekan ini.

Lalu ada vaksin dari Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX sebanyak 3,4 juta dosis. Dengan begitu, kata dia, semakin banyak vaksin yang diterima maka akan mempercepat proses vaksinasi bagi masyarakat.

"Makin banyak vaksin yang datang, kita bisa menyuntikan ini ke rakyat kita dengan lebih cepat," ujarnya.

"Walaupun data ini berubah even setiap hari karena memang ada ketidakpastian dari sisi suplainya. Setidaknya kalau kita lihat secara akumulasi sampai akhir tahun ini kita bisa menerima 441 juta dosis," jelasnya.

Sekedar diketahui, untuk mencapai herd immunity, Indonesia menargetkan vaksinasi pada 181,5 juta jiwa atau setara dengan 363 juta dosis. Dengan total vaksin tersebut, Budi menyebut seharusnya sudah dapat memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia.

"Seperti teman-teman ingat target vaksinasi 181,5 juta orang atau 363 juta dosis. Harusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh target populasi kita," pungkasnya.

(eds/eds)

Kerjha ― Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi PT Pertamina (Persero) yang bergerak cepat dan siap menyalurkan 21 tangki oksigen dengan kapasitas masing-masing 20 ton oksigen untuk kebutuhan rumah sakit yang menangani pasein Covid-19.

Dengan datangnya 21 ISO Tank atau tangki untuk oksigen dari Morowali Sulawesi Tenggara, tentu akan sangat membantu pasien Covid-19 yang membutuhkan oksigen di rumah sakit.

Menkes Budi menuturkan, dengan tersedianya 21 tangki oksigen tersebut, maka kapasitas oksigen yang dapat disalurkan akan naik menjadi 400 ton atau sekitar 50 persen dari kapasitas saat ini.
“Sekali lagi saya berterima kasih atas dukungannya. Saya percaya kita dapat bekerja sama untuk bangsa ini dan dengan bersama kita pasti bisa,” ucap Budi.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menjelaskan, Pertamina selalu hadir melayani masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari sisi penyediaan energi, namun juga dalam mendukung pemerintah menyalurkan oksigen ke rumah sakit untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Sebanyak 21 tangki oksigen beserta truk pengangkutnya ini merupakan sinergi Pertamina dengan anak usahanya yaitu Subholding Gas (PGN, Pertagas) dan Subholding Commercial & Trading (Patra Niaga, Patra Logistik) serta berkolaborasi dengan beberapa pihak lainnya seperti IMIP (PT Indonesia Morowali Industrial Park).

Selanjutnya, truk tangki oksigen akan disalurkan Pertamina ke lima provinsi di Pulau Jawa masing-masing empat unit di DKI Jakarta, tiga unit untuk Jawa Barat, lima unit akan diantar ke Jawa Tengah, dua unit untuk DI Yogyakarta, serta lima unit diperuntukkan bagi rumah sakit di Jawa Timur. Adapun sebanyak 11 unit akan dikelola pemerintah pusat.

Dari 21 tangki oksigen tersebut, sebanyak tiga tangki sudah terisi oksigen dan telah disalurkan di wilayah DKI Jakarta sebanyak satu unit, Jawa Tengah satu unit dan DI Yogyakarta satu unit.

Menurut Mulyono, untuk mekanisme pendistribusian, Pertamina bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

“Kami mengikuti instruksi dari Kementerian Kesehatan ke mana truk tangki oksigen Ini akan digerakkan untuk seluruh rumah sakit yang memerlukan,” ungkapnya.

Selanjutnya, rencana tahap kedua akan datang lagi enam unit tangki oksigen dari Balikpapan pada 9 Juli 2021 mendatang.

“Harapannya, apa yang dilakukan Pertamina Group Ini dapat mendukung pemerintah serta bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Kita berharap Pandemi Covid-19 bisa segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti sediakala,” pungkas Mulyono. (AJI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap Covid-19 bakal tercapai di Indonesia. Kemungkinan adalah di bulan November 2021 mendatang.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI. Menurutnya kekebalan kelompok ini tergantung dari jumlah vaksin di Indonesia. Jika jumlah vaksin bisa mencapai sekitar 70% populasi bisa mencapai herd immunity.

"Mencapai herd immunity, perlu vaksinasi 181,5 juta atau 363 juta dosis. Untuk herd immunity perlu 0,7 harus divaksinasi, dibutuhkan 254 juta dosis harus kita terima," jelas Budi dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7/2021).

Menurutnya dari keseluruhan kebutuhan vaksin 363 juta dikalikan 70% membutuhkan 254 juta dosis. Angka tersebut dapat tercapai untuk bulan Oktober mendatang. Jika angka tersebut bisa tercapai di bulan Oktober, butuh waktu satu bulan untuk penyuntikan.

"Kalau angkanya di bulan Oktober kita bisa capai angka itu, disuntikkan butuh sebulan. Stok di bulan Oktober akan habis di bulan November, mungkin di bulan November akan tercapai," kata dia.

Namun Budi mengatakan semua hitung-hitungan tersebut bergantung dari supply vaksin ke Indonesia. "Tapi ini sangat bergantung supply vaksinnya. Karena angka ini bergerak terus," ungkap Budi.

Dia menjelaskan jika sampai bulan Juni, Indonesia mendapatkan 70 juta dosis. Jadi di semester kedua ini akan menerima sekitar 290 juta dosis.

Menurutnya akan ada masalah, yakni enam bulan pertama menyuntikkan 70 juta dosis maka sisa hingga akhir tahun melakukan vaksinasi 290 juta dosis. Angka tersebut sekitar 3,5 kali lipat untuk menyuntikkannya.

"Itulah sebabnya kita menggalang TNI dan Polri (untuk vaksinasi)," ungkapnya. Informasi saja, herd immunity berarti 70% total penduduk sudah disuntik vaksin. Dengan tingginya imunisasi maka diharapkan infeksi Covid-19 bisa terkendali.

(roy/roy)

JAKARTA (VOA) — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mengkaji kemungkinan pemberian vaksin COVID-19 untuk anak berusia di bawah 18 tahun.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebijakan itu ditempuh seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Tanah Air dan semakin banyak kelompok anak berusia 18 tahun ke bawah yang terjangkit virus corona.

Kemenkes saat ini sedang melakukan penelitian mengenai tingkat severity atau keparahan terhadap anak usia di bawah 18 tahun di Indonesia yang tertular virus corona.

Ia menjelaskan, berdasarkan data global, anak usia 18 tahun ke bawah yang terpapar COVID-19 menunjukkan 99 persen sembuh dibandingkan dengan kelompok usia dewasa atau 18 tahun ke atas.

Maka dari itu, pihaknya saat ini sedang mengkaji vaksin-vaksin COVID-19 mana saja yang sudah memiliki emergency use of authorization (EUA) untuk diberikan kepada anak di bawah 18 tahun.

“Yang sudah kita amati sekarang yang ada di list kita, yakni Sinovac, yang bisa antara umur 3-17 tahun, kemudian Pfizer yang bisa umur 12-17 tahun. Itu sudah keluar EUA-nya,” ungkap Budi dalam telekonferensi pers, di Jakarta, Jumat (25/6).

Budi mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan badan independen Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) terkait pemberian vaksin COVID-19 kepada anak.

Selain itu, Kemenkes juga akan melihat bagaimana negara-negara lain, seperti Eropa dan Amerika Serikat, dalam melakukan vaksinasi ini kepada anak-anak di bawah 18 tahun tersebut.

“Dan di grup mana mereka memberikan sehingga dengan demikian kita bisa mengeluarkan keputusan yang komprehensif berdasarkan data yang ada di kita, data penggunaan atau policy di negara-negara lain, dan juga data ilmiah kesehatan EUA yang sudah diberikan terhadap perusahaan vaksin tersebut,” jelasnya.

Vaksinasi Anak Tidak Mudah

Ketua ITAGI, Sri Rezeki Hadinegoro, mengonfirmasi diskusi antara pihaknya dengan Kemenkes terkait pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak-anak.

Ia menegaskan jika rencana vaksinasi pada anak usia di bawah 18 tahun direalisasikan, maka hal ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan keamanannya.

“Jadi kalau pun untuk anak, kita akan kelompokkan. Kelompok yang besar-besar dulu seperti umur 12-17 tahun, terus nanti yang umur 6-11 tahun. Baru nanti di bawah 5 tahun," kata Sri Rezeki Hadinegoro kepada VOA.

Jadi, tambahnya, akan ada tiga kelompok yang mungkin berbeda-beda waktu pelaksanan vaksinasinya.

"Karena ini kan vaksin baru ya. Kita musti coba dulu di anak yang lebih besar, aman atau tidak? kalau bagus baru kita (beri) ke adiknya, baru nanti ke bawahnya lagi. Jadi secara bertahap,” ungkap Sri.

Meski begitu, ia tidak bisa memastikan kapan hal ini akan dilakukan, mengingat masih banyak data dan penelitian yang harus dipelajari untuk memastikan agar pemberian vaksin COVID-19 ini aman. Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa teknis pelaksanaannya nanti tidak akan mudah.

“Dan pelaksanaannya gak gampang, sekarang aja yang dewasa belum selesai. Kita musti pikirkan pemberiannya mau gimana? Apakah lewat sekolah, atau bukan.

Biasanya kan imunisasi anak-anak sekolah ini lewat sekolah, kita kan sudah punya strukturnya, apakah kita mau pakai itu atau bagaimana? karena kan sekolah belum buka. Jadi itu kan harus dibicarakan, makanya ini belum matang,” katanya.

Ditambahkannya, yang harus dipikirkan pemerintah selanjutnya adalah masalah logistik, yakni ketersediaan vaksin itu sendiri. Pasalnya, stok vaksin COVID-19 masih terbatas dan banyak negara yang masih memperebutkan vaksin COVID-19 ini.

“Lalu bagaiimana pemberiannya? Apakah sama seperti orang dewasa atau bagaimana? Pang paling penting sistem imun anak-anak itu kan beda sama orang dewasa. Kalau di atas 12 tahun hampir seperti dewasa, tapi kalau di bawah 12 tahun, kan beda. Ini kita musti hati-hati juga,” pungkasnya. [gi/ah]