JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, 10 orang di Indonesia terpapar varian dari mutasi baru virus penyebab Covid-19 yang ditemukan di India. 

"Soal mutasi virus baru yang menyebabkan kasus di India meningkat, bahwa virus itu juga sudah masuk di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut," ujar Budi dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Meski demikian, Budi tidak secara spesifik menyebutkan mutasi dengan varian apa yang dimaksud. Dia hanya menyampaikan, dari 10 orang yang terpapar Covid-19 dari mutasi itu, enam orang di antaranya tertular dari luar negeri.

"Sementara yang 4 orang adalah (tertular) lewat transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga," ucap Budi.

Empat orang yang tertular lewat transmisi lokal itu terdiri dari dua orang di Sumatera, satu orang di Jawa Barat, dan satu orang di Kalimantan Selatan.

Saat ini, pemerintah meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut. "Jadi untuk provinsi-provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan kita akan jadi lebih sangat hati-hati untuk mengontrol apakah ada (ada lagi kasus) mutasi baru tersebut atau tidak," ucap Budi.


Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Icha Rastika

voi.id JAKARTA – Melalui keterangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terungkap bahwa ketersediaan vaksin COVID-19 di dalam negeri dalam kondisi terbatas.

Dia menyebut bahwa stok vaksin saat ini berada di angka 8 juta dosis. Dari jumlah tersebut, 3 juta diantaranya merupakan produksi dalam negeri melalui Bio Farma. Sementara sisanya merupakan pengadaan dari mancanegara dan sejumlah produsen.

Dalam hitung-hitungannya, laju penyuntikan vaksin sempat menyentuh angka tertinggi 500.000 dosis perhari. Namun, seiring dengan ketersedian stok yang mulai menipis dan periode Ramadan, kecepatan injeksi turun menjadi rata-rata penyuntikan sekitar 350.000 hingga 400.000 dosis perhari.

“Kalau 8 juta saat ini dan penyuntikan 400.000 sehari, kita punya stok 20 hari suntik,” ujar dia saat menggelar rapat virtual, Jumat, 23 April.

Artinya, jika dihitung 20 hari ke depan berdasarkan  momentum Ramadan sekarang, maka aktivitas vaksinasi diperkirakan bakal terhenti pada H+2 atau H+3 setelah Lebaran apabila pemerintah tidak mendapat pasokan baru.

Menkes menambahkan, salah satu rintangan yang menjadi kendala di lapangan adalah terkait dengan proses produksi vaksin yang cukup memerlukan waktu lama.

“Memang agak mepet (stok vaksin saat ini), karena siklus produksi vaksin Bio Farma itu sekitar satu bulan setelah menerima bahan baku,” tutur dia.

Lebih lanjut, mantan bankir tersebut menjelaskan bahwa hingga hari ini Indonesia telah memperoleh 26,2 juta dosis vaksin. Dari jumlah itu, 18 juta sudah disalurkan dalam program vaksinasi. Sedangkan sisanya merupakan stok saat ini yang masih terus disalurkan oleh pemerintah.

Secara total, Indonesia merencanakan pengadaan 426 juta vaksin COVID-19 lewat berbagai upaya. Adapun, jumlah yang telah disepakati oleh pihak produsen sebanyak 225 juta dosis.

Pemerintah disebut Menkes, terus mengupayakan berbagai langkah untuk bisa mengamankan pasokan vaksin agar bisa mencukupi target awal pengadaan.

“Tapi memang jadwal pengiriman bisa bergeser-geser tergantung dari masalah logistik, produksi, dan kadang-kadang persoalan prioritas dari negara produsen,” katanya.

“Kita juga masih menunggu opsi vaksin gratis dari Gavi yang sudah komitmen 11 juta dosis,” sambung Menkes.

Dukungan fiskal

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Konferensi Pers APBN Kita yang digelar pada Kamis, 22 April menyebutkan anggaran Kesehatan yang terdapat dapat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 berjumlah Rp176,3 triliun.

Adapun, realisasi hingga Maret 2021 sebesar Rp12,4 triliun atau sekitar 7 persen dari pagu yang disediakan.

Sementera itu, penggunaan anggaran untuk program vaksinasi COVID-19 hingga saat ini disebutkan telah menyedot uang uang negara tidak kurang Rp36 triliun.

Bio Farma kejar produksi

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan vaksin. Pasalnya, Bio Farma kini tengah bekerja ekstra keras untuk memproduksi vaksin yang didapat dari bulk (bahan baku) asal mancanegara.

"Akan ada tambahan sekitar 20 juta dosis vaksin COVID-19 hasil produksi Bio Farma, sehingga diharapkan program vaksinasi pada bulan April Mei 2021 dapat terus berjalan," katanya di saluran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 April.

DPR ingatkan pemerintah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan langkah taktis guna menjamin ketersediaan vaksin nasional tercukupi

"Kalau pemerintah lambat, maka tujuan herd immunity sulit untuk kita capai," ujar Netty.

Wakil ketua Fraksi PKS ini khawatir Indonesia tidak dapat mewujudkan target 1 juta dosis suntikan perhari karena mengalami kekosongan vaksin.

"Kalau vaksin kita kosong, maka proses vaksinasi tidak bisa dilanjutkan. Pastinya, ini akan berdampak pada tidak tuntasnya vaksinasi dalam waktu 15 bulan sebagaimana target dari pemerintah" katanya.

Impor vaksin tembus Rp6 triliun dalam tiga bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi bahwa Indonesia telah melakukan impor vaksin senilai 443,4 Juta dolar AS atau setara Rp6,49 triliun (kurs Rp14.625) pada sepanjang kuartal I 2021.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan angka tersebut melonjak 1.315 persen dibandingkan dengan kuartal I 2020.

“Tentu saja peningkatan ini berkaitan dengan kondisi pandemi yang belum terjadi pada awal tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis, 15 April.

Suhariyanto menambahkan untuk impor vaksin pada sepanjang Maret 2021 tercatat sebesar 178,7 juta dolar AS, atau melejit 102,5 persen dari realisasi pada Februari 2020. BPS sendiri menggolongkan vaksin dalam barang impor berkode HS 30022090.

“Perlu diingat bahwa ini merupakan angka realisasi impor vaksin secara keseluruhan dan tidak hanya sebatas pada vaksin COVID-19,” tuturnya.

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta perdebatan tentang vaksin Nusantara dilakukan dalam forum ilmiah seperti seminar atuau jurnal ilmiah.

Menkes menegaskan, Kementerian Kesehatan mendukung pengembangan vaksin anak bangsa, namun tetap harus menerapkan kaidah ilmiah.

“Jangan dilakukan di tataran media, politik, atau di mana. Masa yang berdebat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan gak cocok,” kata Budi dalam diskusi dengan pemred media massa nasional secara virtual, Minggu (18/4/2021) malam.

Itu sebabnya, perdebatan vaksin termasuk vaksin Nusantara seharusnya dilakukan di kalangan para ilmuwan, bukan di tataran media, politisi, apalagi di media sosial.

“Vaksin ini setelah saya pelajari, saya bukan ahlinya. Ini sesuatu yang sangat saintifik. Jadi tolong dibicarakan di tataran ilmiah, seminar-seminar, atau jurnal ilmiah,” ujar Budi.

Menkes menegaskan tidak ada jalan pintas dalam pengembangan vaksin. Masalah keamanan vaksin harus menjadi perhatian serius semua pihak.

“Harus dibikin berdasarkan kaidah ilmiah dan protokol yang baku dan tepat. Itu tolong jangan di-cross, jangan di-shortcut, jangan di-cut corners,” tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap kejanggalan dalam prosedur pengembangan vaksin Nusantara.

Vaksin berbasis sel dendritik yang digagas oleh mantan Menkes Terawan Agus Putranto itu tidak melewati prosedur uji praklinik yang menjadi protokol dalam pengembangan vaksin.

“Uji klinik fase I dilakukan pada 30 November 2020, namun tidak disertai data pengujian praklinik,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Kamis (15/4/2021).

BPOM juga menilai pengembangan vaksin Nusantara dilakukan secara tidak steril dan tidak memiliki data keamanan kepada organ-organ utama manusia.

“Dari data uji praklinik, hanya terdapat data keamanan pada organ limpa namun tidak terdapat data untuk organ utama lainnya seperti jantung, hati, ginjal, paru, dan otak,” kata Penny.

Syaiful W Harahap tagar.id Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan jadwal pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca mengalami penundaan. Sementara, seorang pejabat memperingatkan bahwa keterlambatan pasokan tersebut dapat menghambat program vaksinasi nasional.

Menkes Budi mengatakan Indonesia hanya akan menerima 20 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui kesepakatan bilateral pada 2021, lebih kecil dari kesepakatan semula sebanyak 50 juta dosis. Sebanyak 30 juta dosis sisanya, menurut Menkes, akan dikirim pada kuartal kedua 2022.

Indonesia juga dijadwalkan untuk menerima 54 juta dosis vaksin AstraZeneca secara bertahap melalui skema aliansi vaksin global COVAX. Namun, Budi mengatakan pembatasan ekspor oleh India akan menunda pengiriman tersebut pada April.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal Covid-19 di RSUP dr J. Leimena di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 25 Maret 2021 (Foto: setneg.go.id)

“Itu sesuatu yang tidak bisa kami terima dan kami sedang bernegosiasi dengan AstraZeneca. Jadi itu 100 juta dosis vaksin yang jadwalnya masih belum jelas,” ujarnya. AstraZeneca tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sekretaris perusahaan BUMN farmasi, Bio Farma, yang mendistribusikan vaksin, menolak berkomentar.

Menurut Menkes Budi, karena penundaan itu laju vaksinasi perlu dipercepat antara Mei dan Juni 2021 dan dosis yang tersedia akan diberikan untuk para lansia dan guru. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kepada Kantor Berita Reuters penundaan itu dapat berdampak pada program vaksinasi Indonesia "jika kami tidak mendapatkan vaksin lain sebagai pengganti."

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. (Foto: voaindonesia.com/VOA-screenshot)

Selain AstraZeneca, Indonesia sangat bergantung pada vaksin yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dari China untuk program vaksinasi yang dimulai pada Januari.

Pemerintah menargetkan untuk menjangkau 181,5 juta orang dalam waktu satu tahun sebagai upaya mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Lebih dari 9,22 juta orang, setidaknya telah mendapatkan satu dosis vaksin melalui program vaksinasi nasional.

Pemerintah Indonesia telah berjuang untuk mengendalikan salah satu epidemi terburuk di Asia. Kasus virus corona di Tanah Air hingga Rabu, 7 April, mencapai lebih dari 1,54 juta dengan 42 ribu kematian (ah/au/ft)/Reuters/voaindonesia.com. []

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China, Sinovac, untuk menambah suplai vaksin virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Rencana itu digelontorkan pihaknya menyusul sejumlah embargo vaksin yang dikeluarkan beberapa negara, salah satunya India.

Budi mengatakan langkah antisipatif itu perlu ditempuh mengingat sejauh ini Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility belum bersedia memberikan komitmen kesanggupan pemberian vaksin secara tertulis.

"Kita sudah membuka diskusi dengan China utnuk menambah sekitar 90-100 juta dosis tambahan untuk antisipasi kalau memang benar-benar ternyata yang 100 juta dosis yang terdiri dari 54 juta dari GAVI dan 50-an juta AstraZeneca itu bergeser," kata Budi dalam rapat dengar dengan Komisi IX DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (8/4).

Budi mengaku telah melakukan diskusi dengan pemerintah China soal usulan itu. Meskipun demikian, ia mengaku belum mendapat kepastian dari China soal kesanggupan untuk menambah pengiriman vaksin Sinovac ke Indonesia.

Budi sekaligus menegaskan, dalam bahasan itu, belum ada diskusi terkait harga dari permintaan tambahan vaksin Sinovac itu. Sedangkan harga terakhir, Indonesia membeli vaksin Sinovac seharga 6 dolar AS per dosis.

Mantan wakil menteri BUMN itu sekaligus mengatakan pihaknya akan mempercepat kedatangan vaksin yang sebelumnya dijadwalkan di kuartal awal 2022, dimajukan seluruhnya di tahun 2021. Upaya itu dilakukan guna mencapai target vaksinasi rampung pada akhir 2021.

"Semua perubahan ini belum sampai ke anggaran. Dalam diskusi awal mengenai jumlah saja sampai sekarang belum dikonfirmasi mereka, Sinovac yang digeser mereka belum confirmed dan masih dalam tahap diskusi," jelas Budi.

Budi sebelumnya mengakui terdapat potensi kendala dalam laju vaksinasi Indonesia usai muncul embargo vaksin Covid-19 di sejumlah negara. Hal itu menurutnya terjadi karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara.

Budi juga mengatakan Indonesia kehilangan 10 juta dosis vaksin gratis dari kerja sama multilateral GAVI. Dari 11,7 juta vaksin AstraZeneca yang dijanjikan GAVI, Indonesia kemungkinan besar hanya mendapatkan 1,3 juta-1,4 juta dosis vaksin gratis, imbas embargo itu.

(khr/kid)

Sarah Oktaviani Alam - detikHealth Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tenaga pendidik dalam hal ini guru harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ia menyebut dari seluruh petugas publik yang diprioritaskan pada vaksinasi tahap kedua, tenaga pendidik paling diprioritaskan.

"Jadi di sini saya bisa melakukan konfirmasi dan penegasan bagi seluruh aparat pemerintah daerah bahwa bagi 17,6 juta petugas publik, pendidik itu yang paling tinggi prioritasnya dan paling banyak mendapatkan jatah," tegas Menkes Budi dalam konferensi pers Selasa (30/3/2021).

"Saya melihat banyak sebenarnya diberikan ke pegawai pemerintah dan BUMN, ini saatnya kita kembali menaruh prioritas untuk petugas publik kita berikan itu kepada para pendidik," lanjutnya.

Menurutnya, tenaga pendidik harus menjadi prioritas dari semua petugas publik yang ada dan perlu didorong dengan program-program penyuntikan. Misalnya seperti program satu sekolah melakukan penyuntikan bersama.

"Jadi kami mohon semua sekolah, semua universitas, semua pemerintah daerah bantu para pendidik untuk membuat program satu sekolah suntik berasama atau beberapa sekolah di satu kota suntik bersama, sehingga mempercepat akselerasi karena kita harus menyelesaikan 5,6 juta suntikan ini sampai akhir Juni," pungkasnya.

(sao/up)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, stok vaksin Covid-19 di bulan April terancam habis, akibat embargo dari India. Ia memprediksi, sisa vaksin yang ada kini akan habis sekira 15 hari ke depan.

"Di bulan April, laju penyuntikan kita sekarang udah 500 ribu per hari dan kalau kita punya cuma 7 juta itu artinya 14 hari (habis) dan sekarang sedang kita atur bagaimana vaksinasinya," ujarnya dalam diskusi, Minggu (28/3/2021).

Budi menuturkan, jika sesuai rencana Indonesia akan menerima 11 juta dosis vaksin Covid-19 dari COVAX GAVI yang akan diterima secara bertahap hingga Mei 2021. Dan, saat ini Indonesia memiliki stok vaksin jadi di Bio Farma hanya 7 juta dosis.

"Ini bulan April vaksin Sinovac cuma 7 juta. Saya pikir bisa dapat 7,5 juta (tambahan) dari COVAX, sehingga 15 juta jadi bisa untuk vaksinasi. Tapi sepertinya akan dapat cuma 1,1 juta, 10,6 juta vaksinya tertahan," ungkap mantan wakil menteri BUMN ini.

Sebelumnya Budi menyampaikan, program vaksinasi yang tengah genjar dilakukan pemerintah terkendala pasokan vaksin. Penyebabnya, India sebagai negara produsen vaksin terbesar sedang melakukan embargo, lantaran kasus Covid-19 di negara itu meningkat.

India disebut Budi, merupakan produsen untuk vaksin AstraZeneca, Novavax, maupun Pfizer. "Ini ada berita buruk. India ini sedang naik (kasus Covid-19), karena naik India embargo vaksin eggak boleh keluar lagi vaksinnya.

Enggak kirim ke COVAX GAVI, karena memang India adalah pabrik vaksin terbesar di dunia di luar Cina. Jadi Novavax, AstraZeneca, juga kabarnya Pfizer dibuat di sana," terang Budi.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Sanusi