Jakarta, Gatra.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah divaksin Covid-19 per hari Jumat (26/3) diperkirakan mencapai 10 juta orang.

Budi Gunadi dalam keterangan tertulis, menyampaikan, dengan jumlah tersebut, maka kecepatan pemberian vaksin secara harian telah mendekati angka 500 ribu penyuntikan dosis vaksin.

"Alhamdulillah dan insyaallah hari ini vaksinasi akan menembus 10 juta vaksinasi dengan kecepatan harian kita sudah mendekati 500 ribu penyuntikan per hari," ujarnya usai rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden dan jajaran kabinet terkait di Kantor Presiden, Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Budi Gunadi yang memberikan keterangan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diharapkan pada bulan Maret dan April ketersediaan vaksin sejumlah 15 juta per bulan. "Kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya," ujarnya.

Namun, berdasarkan dinamika terkini, Menkes memberikan catatan mengenai terjadinya lonjakan kasus di beberapa negara yang memungkinkan terjadinya embargo pengiriman vaksin.

Hal itu berpotensi mengganggu jadwal kedatangan dan ketersediaan vaksin di Indonesia selama beberapa bulan ke depan, utamanya yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo.

Mengantisipasi hal tersebut, Budi Gunadi mengatakan bahwa pihaknya perlu berhati-hati dan melakukan manajemen yang baik untuk mengatur laju penyuntikan dosis vaksin agar nantinya tidak ada kekosongan stok vaksin di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga mengajak masyarakat untuk membantu mendaftarkan para orang tua dan saudara-saudaranya yang lanjut usia (lansia) untuk mengikuti vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data yang dimiliki, warga lansia merupakan kelompok pasien terbanyak yang membutuhkan perawatan Covid-19 di rumah sakit sehingga pemberian vaksinasi ini diharapkan mampu menekan penyebaran virus di kalangan lansia.

"Tolong dibantu semua orang tuanya, kakek-neneknya, mertua, tante, semua yang di atas 60 tahun tolong segera diajak untuk divaksinasi. Untuk semua kepala daerah dan tenaga kesehatan harap konsentrasi memberikan vaksinasi ke para lansia," katanya.

Editor: Iwan Sutiawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memperkirakan baru 80-90 juta dosis vaksin yang disuntikkan atau sekitar 24% dari kebutuhan hingga Juni 2021.

Dia juga mengatakan, pemerintah akan menjaga laju vaksinasi dan tidak terburu-buru untuk mencapai 1 juta vaksinasi dalam satu hari. Sebab jika ini dilakukan, maka ketersediaan vaksin akan segera habis.

"Harus dijaga. Narasi ke publik dijelaskan dengan baik. Kalau vaksin habis masyarakat menunggu, nanti resah," katanya.

Menurutnya, 75-76% sekitar hampir 300 juta dosis vaksin akan datang pada paruh kedua 2021. Jika dosis vaksin ini sudah diterima, maka penyuntikan yang dilakukan akan naik tinggi sekali.

"Saat semester 2 itu harus naik 1 juta bahkan 1,5 juta per hari," katanya lagi.

Dia bersyukur Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa memperoleh dosis vaksin. Dia meminta kepada pihak terkait untuk bersama membantu vaksinasi ini.

"Memang rebutan vaksin terjadi di seluruh negara. Saya ucapkan syukur, rakyat RI bisa dapatkan akses vaksin dengan jumlah cukup," tuturnya.

"Tenaga kesehatan, swasta kemudian civil society bersama, karena semester 2 ratusan juta vaksin yang harus disuntikan sekitar 100 jutaan lebih. Butuh intensitas tinggi," pungkasnya.
(dob/dob)

Jakarta, CNN Indonesia --  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan dua kasus mutasi virus SARS-CoV-2 B117 atau varian baru Virus Corona terdeteksi masuk RI dari Arab Saudi.

Budi mengatakan belum ada publikasi ilmiah yang menyatakan bahwa strain baru virus itu lebih fatal. Namun, menurutnya, strain baru virus tersebut lebih menular.

Mantan wakil menteri BUMN itu lantas membandingkan temuan B117 di Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Di Malaysia dan Singapura, kata dia, virus itu dideteksi pada Desember 2020 sementara di Filipina pada Januari 2021 dan Thailand pada Februari 2021.

"Kalau sekarang baru keluar di kita, ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan sangat menyayangi negara kita selama ini, atau dua, memang baru ketemu sekarang," kata Budi.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan mengumumkan penemuan dua kasus mutasi virus SARS-CoV-2 B117 di Indonesia. Mutasi virus itu diketahui pertama kali ditemukan di Inggris dan kini telah menyebar di lebih dari 33 negara.

Temuan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan terhadap 462 sampel dengan metode Whole Genome Sequence (WGS). Varian baru ini menjadi 'kado' setahun pandemi virus corona menjangkit Indonesia.

 (yoa/fra)

Binti Mufarida, Sindonews JAKARTA - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menargetkan sebanyak 38 juta orang dengan 76 suntikan vaksin Covid-19 hingga Juni 2021. Ia juga mengatakan, vaksinasi Covid-19 perlu dukungan dari berbagai kalangan. Sementara secara nasional sebanyak 21 juta Lansia yang terdata untuk divaksinasi.

“Nah untuk bisa menyuntik Lansia yang jumlahnya sekitar 21 juta ini sampai akhir Juni kita perlu banyak dukungan di masyarakat agar program pemerintah ini berjalan lancar,” katanya dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Ia pun mengapresiasi gerak cepat Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19. Kendalanya saat ini adalah suply vaksin yang masih terbatas karena vaksin tersebut dibutuhkan oleh negara lain.

Namun demikian, Indonesia sudah mendapatkan pasokan vaksin lebih dulu dan sudah memulai vaksinasi Covid-19.

“Masalahnya ada di supply vaksinnya karena rebutan di seluruh dunia. Banyak negara yang belum kebagian vaksin, negara besar seperti Australia dan Jepang baru akan mulai vaksinasi Covid-19. Kita bersyukur kita sudah dapat vaksinnya, namun karena populasi kita banyak jadi disuntiknya bertahap,” pungkasnya.

(wal)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu (24/2).

Dalam aturan itu, vaksinasi Covid-19 mandiri diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Vaksinasi ini dikelola oleh pihak swasta. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi Program atau Vaksinasi Gotong Royong," seperti dikutip dari salinan pasal 3 ayat (3/ PMK Nomor 10 Tahun 2021.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni mengonfirmasi keabsahan salinan aturan yang diterima CNNIndonesia.com. Vaksinasi Gotong Royong diberikan secara gratis. Perusahaan akan memastikan vaksin bagi karyawan dan keluarga tidak dipungut biaya. Perusahaan yang akan menanggung.

"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin Covid-19  dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," bunyi Pasal 3 Ayat (5).

Dalam pasal 6, setiap perusahaan diwajibkan menyetor data penerima vaksin jalur mandiri. Data itu setidaknya berisi jumlah karyawan yang akan divaksin, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan setiap karyawan.

Pasal 22 menegaskan Vaksinasi Gotong Royong tidak dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah. Perusahaan swasta harus bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menggelar penyuntikan vaksin bagi karyawan.

"Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta," bunyi pasal 22 ayat (3).

Menkes akan menentukan batas harga edar vaksin untuk vaksinasi mandiri. Batas harga itu akan ditetapkan lewat peraturan berikutnya.

"Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 23 ayat (2).

Sebelumnya,  pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 untuk 181,5 juta orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi rampung tahun ini.

Namun, dalam beberapa waktu belakangan, pemerintah membuka opsi vaksinasi mandiri. Metode itu dipertimbangkan untuk mempercepat proses vaksinasi.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak? Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).

(dhf/bmw)

Fitri Haryanti Harsono Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan turun setelah vaksinasi. Walau begitu, kabar menggembirakan ini masih menunggu kelengkapan data mengenai dampak vaksinasi terhadap tenaga kesehatan.

Infografis Perjalanan Sejuta Tenaga Kesehatan Divaksinasi