REPUBLIKA.CO.ID, GROZNY -- Dalam upaya mendorong inokulasi massal Covid-19, pihak berwenang di Republik Chechnya, Rusia memperkenalkan kebijakan ketat.

Pemimpin Republik Chechnya Ramzan Kadyrov melarang penduduk setempat yang masih belum melakukan vaksinasi Covid-19 memasuki masjid atau toko dan menggunakan transportasi umum.

Aturan baru yang merupakan bagian dari beberapa aturan yang paling ketat ini diumumkan oleh Wakil Perdana Menteri Chechnya Vakhit Usmayev, Senin (26/7). "Saat berkunjung ke masjid, wajib memiliki sertifikat vaksinasi," kata Usmayev, dilansir di RT, Kamis (29/7).

Vaksinasi kepada lansia saat vaksinasi massal secara drive thru bagi lansia dan mitra Gojek, di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung.

Pada hari yang sama, menteri kesehatan wilayah Chechnya Elkhan Suleimanov mengumumkan 60 persen dari populasi orang dewasa di kawasan itu telah menerima komponen pertama dari vaksin Covid-19.

Dengan demikian, Chechnya menjadi daerah pertama di seluruh negeri yang mencapai prestasi dalam vaksinasi tersebut.

Persentase ini sering merupakan angka yang dinyatakan untuk perolehan kekebalan kelompok (herd immunity). Melalui Telegram, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mendorong semua orang mendapatkan vaksinasi.

Menurutnya, hal itu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi. Di sini, Kadyrov mengimbau penduduk setempat mendengarkan saran dari para profesional medis.

"Kami berkewajiban menangani masalah ini dengan penuh tanggung jawab dan melindungi warga kami dari infeksi berbahaya. Saya menekankan kita tidak boleh berhenti pada angka 60 persen, tetapi memvaksinasi seluruh populasi orang dewasa!" tulis Kadyrov di Telegram.

Vaksinasi massal Covid-19 telah berlangsung di Rusia sejak 18 Januari 2021 dan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengungkapkan penentangannya terhadap aturan wajib suntik vaksin, keputusan kebijakan vaksinasi telah berada di tangan kepala daerah.

Banyak daerah di negara ini yang kini memaksa para pekerja di sektor tertentu, seperti katering dan transportasi, untuk disuntik vaksin Covid-19.

Vaksinasi di Rusia benar-benar gratis, dan warga memiliki pilihan empat suntikan buatan dalam negeri yang berbeda, di antaranya Sputnik V, Sputnik Lite, EpiVacCorona, dan CoviVac.

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Satu lagi masjid Indonesia diresmikan penggunaannya di Jepang kemarin (20/7/2021).

“Peresmian Masjid NU At Taqwa Ibaraki oleh Bapak Dubes Heri Akhmadi kemarin  (20/7/2021)di kota Koga,” ungkap Ketua PCI NU Miftakhul Huda kepada Tribunnews.com Rabu (21/7/2021).

Mohon doanya agar kegiatan Masjidnya semarak bermanfaat berkah untuk umat Islam di Jepang menunaikan dakwah Islam Rohmatal lil’alamiiin, pusat pendidikan, sosial, maupun ekonomi masyarakat sekitar, tambahnya.

“Sekarang status tanah sudah di DP (Down Payment) untuk pembelian dan dalam proses mengangsur.” Peresmian Masjid NU At Taqwa sekaligus peresmian PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Peresmian oleh Duta Besar Heri Akhmadi didampingi Atase Pendidikan dan Kebudayaan Yusli Wardiatno. Tak hanya itu, hadir pula Ketua Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Jepang Miftakhul Huda.

Acara dibuka dengan pidato sambutan Heri Akhmadi. Ia menyebut, organisasi yang baik adalah organisasi yang membela negaranya. Di mana nilai tersebut telah sejak lama dipraktikkan oleh NU. Khususnya sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Adanya Masjid NU di Jepang ini diharapkan dapat semakin memperkokoh persatuan Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. Seperti halnya lagu Yaa Lal Wathan karya KH Wahab Chasbullah yang berisi semangat cinta tanah air. Di mana lagu tersebut kerap terdengar di berbagai acara-acara besar NU," tuturnya.

Masjid direncanakan sejak Maret 2021 bekas pabrik sayur dan kontrak pembelian sejak Mei 2021.

Selain Ketua PCINU Jepang juga dihadiri oleh Mashiko Hironori dari perwakilan Pemda Koga, Rois Syuriyah PCINU Jepang Kyai Abdul Aziz, Ketua Lazisnu Jepang Kyai Ahmad Munir, Ketua DKM Masjid Robihun.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang Editor: Johnson Simanjuntak

MerahPutih.com - Pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat resmi dimulai hari ini (Sabtu, 3/7). Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat untuk mematuhi kebijakan PPKM Darurat.

Menurut MUI pembatasan ketat ini demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

"MUI secara umum mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran wabah COVID-19. Ini adalah cara mencegah semaksimal mungkin timbulnya korban," ujar Ketua Umum MUI Miftahul Akhyar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (3/7).

MUI, lanjut Miftahul, telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi COVID-19 yang bisa menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan secara teknis di lapangan.

Menurutnya, pelaksanaan PPKM Darurat ini bakal semakin menguatkan fatwa yang telah dikeluarkan MUI dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi.

Sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan MUI dalam masa PPKM Darurat antara lain, aktivitas ibadah di masjid, mushalla, dan tempat ibadah publik lainnya yang bersifat kerumunan, seperti pengajian, majlis taklim, tahlil, istighatsah kubra, dan sejenisnya agar memerhatikan kondisi faktual di kawasan tersebut.

Untuk kawasan yang penyebaran COVID-19 tidak terkendali bisa mengambil rukhshah dengan melaksanakan ibadah di rumah. Sedangkan untuk daerah yang terkendali, penyelenggaraan ibadahnya dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat.

Masjid dan tempat Ibadah tetap menyerukan azan dan dilakukan oleh petugas yang secara khusus dan rutin melakukan seruan azan. Tidak boleh berganti. Untuk Shalat Rawatib bagi jamaah umum dapat dilakukan di rumah masing-masing.

Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, maka kegiatan ibadah di masjid tersebut tidak boleh diselenggarakan. Seperti Shalat Jumat. Umat Islam bisa melakukan shalat Zuhur di rumah/kediaman masing-masing. 

Sementara untuk Shalat Idul Adha, MUI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah atas dasar mewujudkan kemaslahatan.

“Pengurus masjid dapat mengoptimalkan masjid dan tempat ibadah sebagai sarana edukasi, penyuluhan, serta pertolongan bagi jamaah yang menjadi korban COVID-19,” katanya seperti dilansir Antara. (*)

hops.id Pemerintah Pusat resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Pada aturan tersebut, pengetatan berlaku di 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Bahkan, imbasnya, rumah ibadah seperti masjid juga ditutup. Lantas, bagaimana tanggapan UAS mengenai hal ini?

Melalui video yang beredar di media sosial, Ustaz Abdul Somad alias UAS terlihat menggebu-gebu dan setengah mengamuk saat menyampaikan materi ceramahnya. Dia kecewa lantaran pemerintah melarang masjid beroperasi, sementara tempat umum lainnya masih dibuka.

“Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar malah dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu?” ujar UAS, dikutip dari Wartaekonomi, Jumat 2 Juli 2021.

Padahal, menurutnya, berkumpul di masjid tidak terlalu berbahaya. Sebab, saat ibadah, orang hanya menetap di ruangan selama 5 hingga 10 menit saja. Tidak sampai berjam-jam atau berlama-lama.

Itulah mengapa, dia seakan bertanya kepada pemerintah, tak malukah mereka dengan Sang Pencipta? “Tak malukah engkau nanti berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit, Hanya 5 menit saja di masjid.

Sementara orang lain duduk lima jam di mal dan di pasar,” terangnya.

Pemuka agama berdarah Sumatera itu beranggapan, selama pandemi melanda Indonesia, masjid kerap dijadikan kambing hitam penularan COVID-19. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian.

“Lima jam orang duduk di mal beramai-ramai. Ketawa dan tertular penyakit. Tapi, masjid yang engkau salahkan,” tegasnya.

Sekali lagi, dia bertanya, apakah pemerintah tak malu kepada Tuhan usai membuat larangan tersebut? Sebab, menurutnya, masjid merupakan tempat yang paling disenangi Tuhan dan Rasul-Nya.

Berkaca dari kenyataan tersebut, Ustaz Somad dalam ceramahnya mengimbau, masyarakat sebaiknya tetap beribadah, namun jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

VOA — Komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia menjadikan Laksamana Cheng Ho sebagai salah satu tokoh pemersatu. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama belasan masjid di Tanah Air.

Namun, ada dugaan pemahaman yang tidak tepat mengenai apa agama Cheng Ho sebenarnya.

Upaya untuk menelusuri agama Cheng Ho antara lain dilakukan oleh Novi Basuki. Dia adalah santri salah satu pesantren di Jawa Timur, yang kini sedang menempuh pendidikan S3 Politik Internasional di Universitas Sun Yat-sen, China.

“Saya tidak menampik, terus terang, bahwa Cheng Ho ini dilahirkan dari keluarga seorang muslim, sebagaimana epitaf tadi, ayahnya adalah seorang haji. Mungkin dia terlahir sebagai seorang muslim, tetapi saya curiga jangan-jangan setelah dia dewasa, dia mungkin mengubah keyakinannya,” kata Novi.

Muslim Konfusianis

Bahasan terkait itu ditulis Novi dalam buku berjudul "Islam di China Dulu dan Kini" yang belum lama diterbitkan. Buku itu dibedah oleh Pusat Penelitian Politik LIPI dan Penerbit Buku Kompas, Rabu (2/6).

Novi sendiri menempuh pendidikan S1 jurusan Bahasa dan Budaya China di Universitas Huaqiao, China dan melanjutkan studi S2 Hubungan Internasional, Universitas Xiamen. Dia juga duduk sebagai Sekjen Forum Sinologi Indonesia dan Pemimpin Redaksi di laman Aseng.ID.

Novi tentu saja tidak begitu saja mengambil kesimpulan. Dia memastikan telah membaca teks-teks berbahasa Mandarin, terutama literatur kedinastian klasik, yang masih memakai model penulisan kuno.

Dalam penelusurannya, Novi tidak menemukan bukti langsung yang menyatakan bahwa Cheng Ho seorang muslim.

Selain itu, dalam sebuah naskah sutera Budhis yang dilelang di sebuah balai lelang di New York tahun 2015, Cheng Ho justru menyebut dirinya sebagai kasim Kaisar Ming yang menganut Budha dan mempunyai nama darma Fu Jixiang.

“Sementara yang menyebut Cheng Hho adalah muslim, hanya berdasar kepada satu bukti, yaitu satu epitaf atau batu nisan ayah Cheng Ho yang bermana Haji Ma. Epitaf ayah Cheng Ho ini sekarang ada di Yunan,” lanjut Novi.

Menurut silsilah, Cheng Ho memang lahir di tengah keluarga muslim. Dia masih keturunan Sayyid Ajal Syamsuddin Umar, gubernur pertama Provinsi Yunan.

Sayyid adalah julukan lain untuk Habib, atau keturunan Nabi Muhamamad. Nenek moyang Cheng Ho, berasal dari Bukhara, sebuah kota yang kini ada di wilayah Uzbekistan.

Ini adalah dinasti yang sangat anti pada segala sesuatu berbau asing, dan tentu saja tidak mudah bagi Cheng Ho untuk tetap menjadi muslim.

Kemungkinan kedua, kata Novi, jika Cheng Ho tetap muslim, maka dia mengamalkan juga ajaran Konfusianisme. Di China sendiri, Konfusianisme tidak dianggap sebagai agama, tetapi sebagai ajaran tata krama.

Praktik ini juga berlaku di sebagian muslim Indonesia, seperti Islam Kejawen, yang beragama tetapi tetap mempraktikan ajaran leluhurnya.

“Ketika Cheng Ho mau berangkat muhibah tujuh kali ke mancanegara, dia nyekar ke makam muslim, dan di waktu yang sama, dia juga melakukan ibadah di Kuil Mazu, yang dikenal sebagai dewi laut,” tambahnya.

Cheng Ho sendiri dianugerahi gelar Laksamana oleh Kaisar Zhu Di, yang kemudian memerintahkannya melakukan perjalanan internasional. Cheng Ho masuk ke perairan Nusantara pada 1405 dan singgah di sejumlah wilayah, mulai dari Aceh, Palembang, hingga Surabaya.

Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mengakui sejumlah versi terkait peran Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu pertanyaan yang mengemuka misalnya adalah apakah benar Cheng Ho singgah di Semarang dan menyebarkan agama.

Ada pendapat lain yang meyakini, yang turun adalah salah satu anak buahnya.

“Wang jinghong yang turun di Semarang karena sakit. Dan karena sakit, dia ditinggal dan kemudian tidak mau ikut rombongan Cheng Ho dan menetap di Jawa. Dan Wang Jinghong yang kemudian disebut sebagai Kyai Juru Mudi Dampo Awang, yang menyebarkan agama Islam,” kata Asvi.

Menurut Asvi, ada banyak tarik menarik soal kebenaran sejarah peristiwa tertentu. Misalnya terkait buku karya sejarawan Slamet Muljono yang terbit 1968. Buku ini berjudul "Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara Islam di Nusantara."

Buku ini, kata Asvi, dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung. Alasannya, Slamet Muljono meyakini bahwa jika tidak semuanya, sebagian Walisongo berasal dari China.

Walisongo adalah sembilan tokoh agama Islam di Jawa, yang dianggap menjadi tokoh sangat penting dalam penyebaran agama.

Slamet sendiri mendasarkan pendapatnya pada tiga buku yaitu Serat Kanda, Babad Tanah Jawi dan buku Tuanku Rao. Buku yang disebut terakhir tersebut, mendasarkan datanya pada arsip-arsip yang hingga saat ini tidak dapat diakses kembali.

Terkait penyebaran agama, Asvi meyakini bahwa sebuah tanggal atau tahun tertentu tidak dapat dipastikan dalam sejarah sebagai acuan.

“Karena masuknya agama itu paling tidak ada tiga hal. Ada utusan datang. Ada saudagar yang berkunjung kemudian pada waktu lain dia menyebarkan agama. Dan terakhir, ketika agama itu berkembang, misalnya ketika sultan ataupun raja sudah menganutnya,” ujar Asvi.

Tiga periode ini, tambahnya, adalah proses yang tidak terjadi pada saat yang sama. Karena itulah, masuknya suatu agama ke suatu wilayah, terjadi pada periode yang cukup panjang.

“Menurut Denys Lombard, yang mengambil dari catatan Ma Huan, ada seribu keluarga China di Tuban. Seribu keluarga, artinya cukup banyak orang China di Tuban ketika armada Cheng Ho datang kesana. Jadi artinya, sudah ada orang Islam sebelum kedatangan armada Cheng Ho ini di Jawa,” papar Asvi.

Hamdan Basyar, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI menyebut, salah satu persoalan terkait Cheng Ho ini adalah karena anggapan yang melekat padanya.

“Tokoh ini sudah terlanjur mashur di Indonesia, sebagai tokoh Islam dan ikut andil menyebarkan Islam di Nusantara. Saat ini, kita melihat ada beberapa masjid dengan nama Cheng Ho sebagai penghargaan,” kata Hamdan.

Mengutip beberapa contoh, Hamdan menyebut Masjid Cheng Ho ada di Surabaya, Palembang hingga Malang. Sebagian bahkan cukup besar dan diresmikan oleh pejabat setingkat menteri agama.

Menurut data yang ada, selain di tiga kota itu Masjid Cheng Ho setidaknya sudah berdiri di Semarang, Batam, Purbalingga, Banyuwangi, Gowa, Kutai, Samarinda, hingga Jambi.

“Temuan Mas Novi tentang agama Cheng Ho ini mestinya akan menjadi sebuah diskusi yang menarik bagi kalangan sejarawan Islam di Indonesia,” tambahnya.

Hamdan bahkan merekomendasikan penelitian perlu dilakukan, dengan mendasarkan sejumlah pendapat yang sudah ada dalam buku-buku yang telah terbit di Indonesia.

Klaim yang ada harus disandingkan dengan temuan Novi Basuki, yang diperoleh dari naskah-naskah kuno berbahasa mandarin, agar fakta sejarah yang disimpulkan lebih pas. [ns/ab]