PARA perencana kota punya bahasa baru yang menjadi tren, yaitu urbanisme ekologis. Namun, para perencana Indonesia nampaknya perlu banyak berkontemplasi ketika negara didera bencana, awal tragis untuk memulai pertobatan ekologis.

Fenomena krisis di dunia ini saling terhubung. Krisis iklim dapat dilihat sebagai krisis moral dan spiritual.

Masalah degradasi lingkungan berakar pada krisis moral dan etika yang dalam, berakar pada “paradigma teknokratis"  yang memperlakukan alam dan manusia sebagai objek yang dieksploitasi untuk keuntungan, alih-alih menghargai nilai intrinsiknya.

**

Dekade terakhir ini dunia menyaksikan pergeseran besar dalam perkembangan di perkotaan maupun pedesaan.

Migrasi lokal dan global, kesenjangan yang semakin melebar, dan pengangguran kaum muda terus memperdalam kesenjangan di perkotaan. Informalitas, isu perumahan, pekerjaan, dan tata kelola menjadi isu dominan dalam manajemen perkotaan.

Urbanisasi hari ini di dunia telah melewati ambang batas simbolis, yaitu lebih dari 3,75 miliar atau 58 persen manusia tinggal di daerah perkotaan. Diproyeksikan pada 2050 mencapai 70 persen.

Belahan bumi selatan berkontribusi besar pada angka tingkat urbanisasi dunia walaupun tahapnya berbeda-beda di tiap negara.

Di China dan Asia Tenggara, kota-kotanya tumbuh pesat mengikuti pertumbuhan dan dinamika industri.

Namun tempat lain, seperti di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, urbanisasi lebih didorong oleh ketiadaan kesempatan kerja.

Kesulitan hidup di pedesaan mendorong jutaan orang beralih ke mata pencaharian informal di kota-kota yang sedang berkembang dan wilayah pinggiran kota.

Dengan penduduk mendekati 300 juta, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi. Dalam proses itu, dalam 30 tahun kedepan akan tercipta 60 juta masyarakat urban baru.

Pada saat bersamaan, kita melihat fenomena politik populis menjadi panggung utama di banyak negara, memengaruhi peran penting perencanaan jangka panjang yang seharusnya berbasis data, kalah oleh pengambilan keputusan yang bersifat ad-hoc dan reaktif.

**

Awal bulan ini di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, saya bersama masyarakat internasional perencana kota berkumpul dalam rangka 60 tahun International Society of City & Regional Planners (ISOCARP).

Momen penting refleksi komunitas para praktisi global bidang perencanaan kota, para akademisi, dan pembuat kebijakan. Kita berkumpul membahas bagaimana masa depan perkotaan yang adil, tangguh dan berkelanjutan.

Para pemikir perkotaan terkemuka dunia menyadari tantangan kebutuhan membangun kota berketahanan, yang kini dihadapkan pada praktik dan instrumen perencanaan yang seringkali terbukti terlalu kaku, terlalu lambat, dan terlalu jauh dari realitas kehidupan.

Konsep-konsep pembangunan keberlanjutan, berkembang seiring fokus baru pada pentingnya menjaga sumber daya, bentang alam di hinterland.

Dan di kota semakin penting jaringan jalan sepeda, pejalan kaki, dan mobilitas listrik. Kota-kota yang didisain semakin kompak, terhubung, dan rendah karbon kini dipandang sebagai keharusan dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus kebutuhan sosial politik setempat.

Perencana Kota Indonesia Di Tantang

Bencana Sumatera akibat ekstremnya cuaca, menabrak ambang batas ketahanan wilayah kita. Dengan siklon dan curah hujan dilaporkan 10 sampai 20 kali normal, meluluhlantakkan pertahanan di area hijau.

Bencana ini diperburuk dengan kualitas bentang alam yang abai dijaga, bahkan sengaja abai melalui perencanaan tata ruang asal-asalan yang melulu berbasis investasi.

Mengerikannya, ini bukan hanya terjadi di tiga provinsi. Secara merata kita melihat perencanaan tata ruang yang rentan intervensi, di mana keahlian perencanaan profesional semakin dikesampingkan demi solusi cepat.

Para perencana (kota dan wilayah), yaitu mereka dengan pendidikan Perencana Kota Wilayah, mendapati diri mereka bergulat dengan krisis-krisis baru yang saling tumpang tindih. Perubahan iklim telah mengubah tata bahasa desain dan tata kelola perkotaan.

Meningkatnya suhu, banjir bandang, dan pulau-pulau meranggas, semakin panasnya perkotaan menuntut para perencana untuk memikirkan kembali praktik yang selama ini kita anut. Bukan melulu menjaga keseimbangan kolutif antara teknokrat dan politisi.

China dekade akhir ini berinovasi dalam berbagai pendekatan untuk mengintegrasikan infrastruktur biru-hijau, memperkenalkan kembali lahan basah, dan menjadikan kota lebih mudah menyerap dan beregenerasi. Rotterdam merencana dengan air sebagai subyek utama. Singapura terdepan dalam inisiatif Kebersihan Aktif dalam memanfaatkan brown water.

Pandemi COVID-19 tahun 2020 mengajarkan pada kota-kota untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali prioritas mereka.

Kota-kota seperti Paris, Bogotá, dan Melbourne mulai bereksperimen dengan perencanaan berbasis jarak, desentralisasi layanan publik, dan jaringan jalan yang "walkable".

**

Pada saat yang sama, revolusi digital telah meredefinisi cara para perencana mengumpulkan, menafsirkan, dan bertindak berbasis informasi.

Penyebaran inisiatif kota pintar (smart city) telah mempopulerkan tata kelola berbasis data dan pemodelan prediktif, sekaligus mengungkap kesenjangan antara optimisme teknologi dan keadilan sosial.

Para perencana sebenarnya menghadapi paradoks kelimpahan: lebih banyak data daripada sebelumnya, tetapi seringkali tanpa kapasitas analitis atau kelembagaan untuk mengubahnya menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti.

Reformasi perundangan tata ruang perlu dipercepat, melalui revisi UU 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan revisi atas UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kita membutuhkan para teknokrat yang teguh dalam komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan permukiman manusia, yang teruji oleh skala dan kompleksitas transformasi perkotaan.

Peran perencana harus terus berkembang, dan perencanaan itu sendiri harus didefinisikan ulang.

Kini saatnya juga untuk bertanya, dengan kerendahan hati: dapatkah kita berbuat lebih banyak—dengan keilmuan, sumber daya, platform, dan kemitraan yang tepat?***

Catatan: renungan atas Laodato Si, ensiklik kedua Paus Fransiskus tahun 2015 dalam merawat rumah kita bersama melalui pembangunan yang berkelanjutan dan integral.

Biodata penulis:

Bernardus Djonoputro adalah seorang urbanist, impact investor dan praktisi pembiayaan infrastruktur. Pendiri Citieslab Nusantara, think tank utama Indonesia di bidang perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, pengalaman nya 35 tahun mengelola firma konsultan dunia. Bernardus duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB), penerima Anugerah Wirya Jasa Utama dari ITB. Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Perdagangan AsianTimur untuk negara New Zealand.

Pengalamannya termasuk terlibat dalam Proyek Strategis Nasional, Concept Masterplan dan Penentuan lokasi IKN Nusantara, beberapa kota kawasan industri, juga advisor senior  perencanaan kota-kota suci di Kerajaan Arab Saudi. Dari 2022-2025 Bernardus bekerja dibawah 3 Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala pertama, Badan Pengelola Metropolitan Rebana, koridor ekonomi kutub pertumbuhan Jawa Barat dengan 7 kota kabupaten dengan 10 juta penduduk.

Artikel ini sudah disiarkan oleh Kompas.com, 22 Desember 2025, 09:10 WIB, dan penyiaran kembali di inharmonia.id atas izin penulis.***