Pada 8 April 2026, dalam taklimat kepada para menteri “Kabinet Merah Putih” juga pejabat eselon I di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik yang selama ini melekat padanya: “Prabowo keras kepala”!

Dengan nada santai dan humor khas “gemoy”-nya, Prabowo merespons kritik tersebut dengan jurus mengajukan pemaknaan baru pada kata majemuk "keras kepala" yang selama ini termaktub dalam KBBI.

"Kalau saya dibilang keras kepala,  ya saya harus terima itu sebagai… coba pegang kepala saya ini, keras enggak nih?” ujar Prabowo. Tentu saja para menterinya tersenyum menyaksikan polahnya.

 Lalu, Prabowo  melanjutkan argumentasinya. Kali ini nadanya sungguh-sungguh:

"Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan… Bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh.”

Prabowo lantas menyebut contoh pejuang Iran yang “keras kepala” meski berulang kali diancam. Begitu juga  para pendiri bangsa Indonesia. Mereka, ujar Prabowo,  “lebih baik mati daripada dijajah kembali. Merah Putih harga mati.”

Jadi di mata Prabowo, "keras kepala" merupakan gaya bahasa “eufemisme”  dari suatu keteguhan sikap nasionalisme.

Karena salah satu ciri bahasa bersifat ‘arbitrer’ atau manasuka, tentu saja pemaknaan baru Prabowo terhadap kata “keras kepala” boleh-boleh saja.

**

Meskipun demikian, upaya Prabowo mereframe makna "keras kepala" yang menyebal dari kelaziman tersebut akan menuai tanggapan yang mungkin semakin menegaskan betapa “keras kepala”-nya presiden yang jenderal ini.

Mengapa? Karena Prabowo secara nyata telah melakukan “pembajakan” terhadap sebuah makna yang telah disepakati bersama dan termaktub dalam kamus bahasa resmi negara ini (KBBI).

Dengan mendekontruksi makna “keras kepala” maka semua bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah kini bisa dengan mudah dipatahkan dengan satu kalimat mematikan:  “Itu justru bukti kami keras kepala demi kedaulatan dan kebaikan bangsa Indonesia.”.

Ketika “keras kepala” diangkat menjadi identitas kebajikan, kritik konstruktif sebagus apapun otomatis akan berubah posisi menjadi musuh negara, karena akan bisa dicap sebagai serangan terhadap “prinsip” atau “kedaulatan”.

Dampak buruk selanjutnya, jika jurus mengacak makna bahasa ala Prabowo  diperluas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut.

Pertama, menimbulkan kebijakan yang kaku: sulit beradaptasi dengan dinamika zaman. Kedua, echo chamber: Kekuasaan hanya mendengar suara-suara yang mendukungnya. Ketiga, matinya resonansi rakyat: suara dari bawah dianggap gangguan bagi "keteguhan" pemimpin.

Apakah sikap keukeh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terkait MBG bisa dijadikan contohnya, sila pembaca menilainya.

 Sesungguhnya murid-murid SD saja tahu, jika ditanya makna leksikal dari  “keras kepala” menurut KBBI, pasti mereka akan menjawab  konotasinya negatif: kaku, bandel, ingin menang sendiri, laku lajak (over acting) dan berbagai sifat buruk lainnya.

Dengan demikian, ketika Prabowo mencoba merebut makna kata tersebut dari kamus baku, lantas memolesnya dari sifat yang dianggap cela menjadi narasi heroik, sebutan apa yang layak disematkan kepada sosok ini?

**

Jurus memainkan ambiguitas makna  "keras", pada “keras kepala” sehingga mengubah hinaan menjadi pujian oleh Presiden Prabowo ini, mengingatkan kita pada gaya “Newspeak” dari tokoh-tokoh cerita dalam novel distopia George Orwell: Nineteen Eighty-Four  (sering disebut 1984), yang diterbitkan pada Juni 1949.

Dalam novel yang berlatar di negara super Oceania yang dikuasai “Partai Ingsoc” di bawah pengawasan “Big Brother” ini, diceritakan pemerintahnya mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakatnya: pemikiran, sejarah, bahasa, bahkan emosi warganya dengan menggunakan jurus Newspeak.

“Newspeak” bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen pengendalian pikiran. Bahasa dirancang dengan kosakata yang terus menyusut, tata bahasa yang disederhanakan, dan makna kata yang dibatasi ketat.

Konotasi negatif dihilangkan, kata-kata yang berpotensi memicu pemikiran kritis atau pemberontakan dihapus, sehingga “pemikiran sesat” (thoughtcrime) menjadi tidak terpikirkan.

Contoh klasik istilah-istilah Newspeak: “Perang adalah damai”, “Kebebasan adalah perbudakan”, dan “Ketidaktahuan adalah kekuatan”.

Lewat jurus ini diciptakan konsep  doublethink, yakni  upaya mengakomodasi dua keyakinan yang bertentangan sekaligus tanpa merasa ada kontradiksi.

Tujuannya jelas: jika bahasa dibatasi, pikiran pun terbatas, dan perlawanan terhadap rezim menjadi mustahil.

Sebagai bangsa kita memang butuh pemimpin yang teguh dan memiliki prinsip yang tegar. Namun tentu saja keteguhan yang tanpa kerendahan hati untuk mendengar adalah bibit otorianisme.

**

Jika rakyat menelan mentah-mentah pembalikan makna ini, kita akan menyaksikan Newspeak ala Indonesia tumbuh liar: kritik dibungkam demi “bangsa”, dan akuntabilitas dianggap sebagai pengkhianatan.

“Keras kepala” hanya pantas disebut kebajikan jika disertai keberanian untuk mengoreksi diri. Tanpa itu, manuver Prabowo hanyalah permainan bahasa yang cerdas namun beracun—sebuah upaya mengubah republik menjadi arena di mana suara rakyat dibungkam atas nama keteguhan seorang pemimpin.

Kita harus bertanya: Apakah ini keteguhan yang membangun bangsa, atau sekadar topeng bagi ketidakterbukaan yang perlahan membunuh demokrasi?

Jangan biarkan kekuasaan membalikkan kata-kata kita, sebelum kata-kata itu membalikkan kita semua menjadi bangsa yang bisu.

Allahu a’lam.***