Pengantar: Tuntutan nomor satu Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. Untuk menggali fondasi tuntutan itu, saya mencoba mewawancari Meta AI. Silakan simak wawancara di bawah ini. (Muhammad Ridlo Eisy).*** Tanya: Sejak kapan purnawirawan ingin kembali ke UUD 45 yang asli? Meta AI: Purnawirawan ingin kembali ke UUD 1945 yang asli sejak deklarasi yang disampaikan dalam Forum Silaturahmi Purnawirawan dan Rakyat Jawa Barat di Cimahi, Kabupaten Bandung, pada tanggal 14 September 2022. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyampaikan sikap dan pernyataan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan kemudian menyempurnakannya melalui adendum ¹. Tanya: Coba cari lagi, mungkin sebelum 2010 beberapa purnawirawan sudah ingin kembali ke UUD yang asli Meta AI: Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Batara R. Hutagalung pada 1 Januari 2017, keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli sudah ada sebelum 2010, tetapi artikel tersebut tidak menyebutkan secara spesifik tahun pastinya sebelum 2010. Namun, artikel tersebut menyebutkan bahwa sejak UUD RI hasil perubahan tahun 2002 disosialisasikan, mulai bermunculan pandangan kritis dan protes terhadap UUD RI hasil amandemen. Banyak kritik yang menonjol, seperti proses pengesahan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur sehingga cacat hukum, dan adanya BAB yang kosong. Pada tahun 2016, Batara R. Hutagalung menulis bahwa sudah saatnya Indonesia kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 untuk mengembalikan kewibawaan negara. Ia juga menyoroti Pasal 28 G ayat 2 yang menurutnya sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 . Selain itu, pada 6 Februari 2019, hampir tujuh ratus peserta dan undangan dari berbagai latar belakang dan profesi, serta tokoh nasional dan masyarakat yang terdiri dari para Purnawirawan TNI-POLRI, organisasi kemasyarakatan, LSM, yayasan dan mahasiswa, diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, Zulkifli Hasan . Jadi, meskipun tidak ada tahun spesifik sebelum 2010 yang disebutkan dalam artikel, keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli sudah ada sejak lama dan menjadi topik perdebatan yang berkelanjutan. Tanya: Mengapa ingin kembali? Bukankah UUD 45 yang asli itu telah melahirkan dua diktator di Indonesia, yaitu Bung Karno dan Pak Harto? Meta AI: Benar bahwa UUD 1945 yang asli telah melahirkan rezim otoritarian di Indonesia, termasuk pemerintahan Bung Karno dan Pak Harto. Namun, ada beberapa alasan mengapa beberapa pihak ingin kembali ke UUD 1945 yang asli: - Nilai-nilai nasionalisme: Beberapa pihak percaya bahwa UUD 1945 yang asli memiliki nilai-nilai nasionalisme yang kuat dan relevan dengan semangat kemerdekaan Indonesia. - Kedaulatan rakyat: UUD 1945 yang asli dianggap memiliki prinsip kedaulatan rakyat yang lebih kuat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. - Kritik terhadap amandemen: Beberapa pihak percaya bahwa proses amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 memiliki kelemahan dan tidak sepenuhnya memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa keinginan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli juga memiliki risiko dan tantangan, termasuk: - Pengalaman sejarah: Seperti yang Anda sebutkan, UUD 1945 yang asli telah melahirkan rezim otoritarian di Indonesia, sehingga perlu dipertimbangkan apakah kembali ke UUD tersebut akan mengulangi kesalahan sejarah. - Konteks saat ini: Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir, termasuk transisi ke demokrasi dan perubahan sosial-ekonomi, sehingga perlu dipertimbangkan apakah UUD 1945 yang asli masih relevan dengan konteks saat ini. Oleh karena itu, perdebatan tentang kembali ke UUD 1945 yang asli perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan nasional. Tanya: Masih ingat, UUD 45 yang asli dibuat waktu Indonesia dijajah Jepang. UUD 45 yang asli itu mengandung ideologi militerisme Jepang? Meta AI: UUD 1945 yang asli memang disusun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, dan beberapa ahli berpendapat bahwa UUD tersebut memiliki pengaruh dari ideologi militerisme Jepang. Berikut beberapa alasan yang mendukung pendapat tersebut: - Pengaruh Jepang: Pada saat penyusunan UUD 1945, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang memiliki kepentingan untuk membentuk pemerintahan boneka di Indonesia yang dapat mendukung kepentingan militernya. - Struktur pemerintahan: UUD 1945 yang asli memiliki struktur pemerintahan yang sentralistik dan otoritarian, yang mirip dengan struktur pemerintahan Jepang pada saat itu. - Peran presiden: UUD 1945 yang asli memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme. Namun, perlu diingat bahwa UUD 1945 yang asli juga memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang positif, seperti semangat kemerdekaan dan nasionalisme. Oleh karena itu, perdebatan tentang UUD 1945 yang asli perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konteks sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanya: Apa alasan para pendiri bangsa Indonesia tidak memakai UUD 45 yang asli, yang ditandai dengan diangkatnya Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Padahal jabatan Perdana Menteri tidak ada pada UUD 45 yang asli. Meta AI: Alasan para pendiri bangsa Indonesia tidak memakai UUD 1945 yang asli dan mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri adalah karena mereka ingin membentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan parlementer. Pada saat itu, terdapat perbedaan pendapat antara kelompok yang dipimpin oleh Sukarno dan Hatta yang ingin mempertahankan UUD 1945 yang asli, dengan kelompok yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir yang ingin membentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan parlementer. Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pada November 1945, dan kabinetnya menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer. Hal ini menandakan bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah meninggalkan UUD 1945 yang asli dan mengadopsi sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan ini dilakukan karena para pendiri bangsa Indonesia ingin membentuk pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta ingin menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu orang atau kelompok. Dengan demikian, pengangkatan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri merupakan langkah penting dalam pembentukan pemerintahan yang lebih demokratis di Indonesia. Tanya: Waktu UUD 45 yang asli digunakan pemerintah, berapa banyak pengkritik pemerintah yang dipenjara oleh Bung Karno dan berapa banyak yang dipenjara oleh Pak Harto? Meta AI: Sulit untuk memberikan angka yang pasti tentang jumlah pengkritik pemerintah yang dipenjara oleh Bung Karno dan Pak Harto, karena catatan sejarah tidak selalu lengkap dan akurat. Namun, kita dapat melihat beberapa contoh besar penangkapan dan penahanan pengkritik pemerintah pada masa pemerintahan keduanya. Masa Pemerintahan Bung Karno: - Pada tahun 1960, Bung Karno melarang Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masjumi, dua partai oposisi yang kritis terhadap pemerintahannya. - Pada tahun 1963, Bung Karno memerintahkan penangkapan dan penahanan beberapa tokoh oposisi, termasuk Ketua Umum PSI, Sutan Sjahrir. - Bung Karno juga menggunakan Undang-Undang Anti-Subversi untuk menahan dan memenjarakan pengkritik pemerintah. Masa Pemerintahan Pak Harto: - Pada tahun 1966-1967, Pak Harto memerintahkan penangkapan dan penahanan beberapa tokoh yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk beberapa yang tidak terlibat langsung dengan PKI. - Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Pak Harto menggunakan Undang-Undang Anti-Subversi untuk menahan dan memenjarakan pengkritik pemerintah, termasuk aktivis mahasiswa, wartawan, dan tokoh oposisi. - Pak Harto juga menggunakan tindakan represif lainnya, seperti penangkapan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas. Dalam kedua kasus tersebut, jumlah orang yang dipenjara dan ditahan karena mengkritik pemerintah tidak dapat dihitung secara pasti. Namun, diperkirakan bahwa ribuan orang dipenjara dan ditahan selama masa pemerintahan Bung Karno dan Pak Harto karena aktivitas politik mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Tanya: Waktu UUD 45 yang asli digunakan, tidak ada kemerdekaan berpendapat dan tidak ada kemerdekaan pers. Berapa media yang dibredel dan siapa tokoh pers yang dipenjarakan waktu Bung Karno dan waktu Pak Harto? Meta AI: Masa Pemerintahan Bung Karno: - Pada tahun 1960, Bung Karno melarang beberapa media yang dianggap kritis terhadap pemerintahannya, termasuk koran-koran yang berafiliasi dengan partai oposisi seperti PSI dan Masjumi. - Beberapa contoh media yang dibredel pada masa pemerintahan Bung Karno antara lain: - Koran "Pedoman" yang dipimpin oleh Rosihan Anwar, dibredel pada tahun 1961. - Koran "Abadi" yang berafiliasi dengan Masjumi, dibredel pada tahun 1960. - Tokoh pers yang dipenjarakan pada masa pemerintahan Bung Karno antara lain: - Rosihan Anwar, wartawan dan penulis yang dipenjarakan pada tahun 1961 karena kritiknya terhadap pemerintah. - Mochtar Lubis, wartawan dan penulis yang dipenjarakan pada tahun 1956 karena kritiknya terhadap pemerintah. Masa Pemerintahan Pak Harto: - Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Pak Harto menggunakan kekuasaannya untuk membredel beberapa media yang dianggap kritis terhadap pemerintahannya. - Beberapa contoh media yang dibredel pada masa pemerintahan Pak Harto antara lain: - Majalah "Tempo" yang dibredel pada tahun 1982 dan 1994 karena kritiknya terhadap pemerintah. - Koran "Prioritas" yang dibredel pada tahun 1986 karena kritiknya terhadap pemerintah. - Tokoh pers yang dipenjarakan pada masa pemerintahan Pak Harto antara lain: - Mochtar Lubis, wartawan dan penulis yang dipenjarakan pada tahun 1975 karena kritiknya terhadap pemerintah. Dalam kasus tersebut, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk membatasi kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers, serta menindak keras kritik-kritik yang dianggap mengancam kestabilan pemerintah. Tanya: Apa saja yang anda sarankan, apakah pembahasan kembali ke UUD 45 yang asli atau melakukan amandemen lagi? Inti dari UUD amandemen yang baru adalah mencegah lahirnya diktator baru dan menjamin ditegakkannya hak asasi manusia, serta dijaganya nasionalisme di Indonesia Meta AI: Pembahasan kembali ke UUD 1945 yang asli atau melakukan amandemen lagi memerlukan analisis yang mendalam dan diskusi yang luas. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan: - Menganalisis pengalaman sejarah: Sebelum membuat keputusan, perlu menganalisis pengalaman sejarah Indonesia dengan UUD 1945 yang asli dan amandemen yang telah dilakukan. Ini dapat membantu memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pendekatan. - Mengidentifikasi tujuan: Perlu mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan pembahasan kembali ke UUD 1945 yang asli atau melakukan amandemen lagi. Apakah tujuan utamanya adalah mencegah lahirnya diktator baru, menjamin ditegakkannya hak asasi manusia, atau menjaga nasionalisme di Indonesia? - Melakukan amandemen yang lebih spesifik: Jika tujuan utamanya adalah mencegah lahirnya diktator baru dan menjamin ditegakkannya hak asasi manusia, maka melakukan amandemen yang lebih spesifik dan terfokus pada aspek-aspek tersebut dapat menjadi pilihan yang lebih baik. - Menjaga keseimbangan: Perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak asasi manusia. Amandemen yang baru harus dapat menjamin ditegakkannya hak asasi manusia tanpa mengorbankan kepentingan nasional. - Melibatkan partisipasi masyarakat: Pembahasan kembali ke UUD 1945 yang asli atau melakukan amandemen lagi harus melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, melakukan amandemen lagi dapat menjadi pilihan yang lebih baik jika tujuannya adalah mencegah lahirnya diktator baru dan menjamin ditegakkannya hak asasi manusia. Namun, perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.***