JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berjanji akan menyampaikan lima tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke Presiden RI Prabowo Subianto. Lima tuntutan mahasiswa yaitu, penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah. “Kami mendengarkan aspirasi dari mahasiswa. Kami akan sampaikan dalam bentuk laporan kepada Bapak Presiden. Dialog ini penting. Kami membuka diri untuk semua pihak, termasuk kepada mahasiswa setelah aksi unjuk rasa 12 Juni yang lalu,” kata Yusril saat menerima audiensi BEM SI di kantor Kemenko Kumham Imipas, dikutip dari siaran pers, Jumat (19/6/2026). Yusril mengatakan, program MBG yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ada Gelombang Demonstrasi Sepekan, Pramono Minta Jaga Fasilitas Umum Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat masyarakat, termasuk melalui keterlibatan pelaku usaha, peternak, nelayan, dan penyedia bahan pangan di daerah. Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap masukan terkait perbaikan tata kelola program tersebut. Ia meyakini, apabila yang diinginkan mahasiswa adalah pembenahan tata kelola MBG, hal itu akan menjadi perhatian pemerintah. “Saya sampaikan program ini dilaksanakan oleh Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat. Program ini juga untuk menjalankan perputaran ekonomi di masyarakat. Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Yusril. Yusril juga menilai dialog dengan mahasiswa penting untuk menjaga komunikasi dengan pemerintah. “Masalah-masalah lain yang disampaikan kami tampung dan akan kami laporkan ke Presiden. Inilah yang kita harapkan. Kami menjamin kebebasan berpendapat, agar teman-teman mahasiswa juga belajar kritis dengan baik dan tajam,” tuturnya. Yusril menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi. Dia juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/06/19/10405121/yusril-janji-laporkan-tuntutan-bem-si-ke-prabowo-termasuk-soal-mbg