ACEHGROUND.COM – Perayaan Idul Fitri di Kabupaten Aceh Tamiang pada Sabtu (21/3/2026) menyisakan kontradiksi tajam antara pernyataan resmi pemerintah dan realitas pahit di lapangan. Di tengah gema takbir di Masjid Darussalam, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa penanganan pengungsi banjir telah mencapai tahap akhir dengan klaim hampir seluruh warga telah meninggalkan tenda darurat. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme terkait pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. “Alhamdulillah, hampir 100 persen. Di tenda tidak ada lagi. Semuanya sudah keluar dari tenda.” Kalimat tersebut diucapkan Presiden di hadapan para pejabat dan awak media, menggambarkan seolah-olah krisis kemanusiaan di Aceh Tamiang telah sepenuhnya teratasi. Namun, fakta benderang ditemukan hanya beberapa kilometer dari lokasi kunjungan kenegaraan tersebut. Di Kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, warga bernama M. Yusuf masih harus berjibaku dengan terpal plastik yang bocor. Baginya, Lebaran tahun ini tidak membawa perubahan signifikan pada status tempat tinggalnya yang hancur diterjang banjir November tahun lalu. Tenda yang Tersamar dan Pemindahan Pengungsi Berdasarkan pantauan AcehGround, keberadaan tenda pengungsian masih terlihat jelas di beberapa titik strategis. Di Kampung Durian, sejumlah keluarga masih bertahan di tenda-tenda yang didirikan di area kompleks pemakaman Tionghoa. Sementara di Kampung Kota Lintang, warga seperti Fahmi masih mengandalkan terpal sebagai satu-satunya pelindung dari cuaca ekstrem. Kondisi serupa terjadi di Kampung Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru. Meski tenda-tenda di sana telah dibongkar, para penghuninya tidak pindah ke rumah permanen atau hunian sementara (huntara), melainkan dipindahkan ke Gedung Olahraga (GOR). Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Imam Suhery, menyatakan bahwa langkah pemindahan ini merupakan bagian dari kebijakan otoritas setempat. “Ini demi kemanusiaan,” ujarnya singkat saat memberikan pengarahan kepada warga. AcehGround mencatat bahwa dari 12 kecamatan yang terdampak, baru delapan kecamatan yang menerima bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp8 juta dan santunan harian. Empat kecamatan lainnya, yakni Karang Baru, Bendahara, Rantau, dan Bandar Pusaka, dilaporkan belum menerima bantuan apa pun hingga saat ini. Jeritan Warga di Tengah Klaim Keberhasilan Ketimpangan distribusi bantuan membuat warga seperti M. Yusuf merasa terabaikan oleh narasi keberhasilan yang didengungkan pemerintah pusat. Yusuf mengaku belum mendapatkan fasilitas huntara maupun bantuan pemulihan ekonomi pascabencana. “Saya tidak dapat bantuan rumah hunian sementara,” katanya dengan nada datar saat ditemui di depan tendanya. Kisah pilu juga datang dari Nadia, seorang perempuan lansia berusia 60 tahun yang bekerja sebagai tukang urut. Di hari kemenangan ini, ia hanya bisa menatap langit dari balik tenda di Kampung Durian tanpa hidangan khas Lebaran. Rumahnya telah hilang disapu air, dan kini ia hanya memiliki kenangan tentang tempat tinggalnya yang lama. Sambil menahan haru, ia hanya mampu berucap singkat, “Sedih kali.” Konteks Kepentingan Publik Ketidaksesuaian antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan berisiko menghambat penyaluran bantuan lanjutan bagi korban bencana yang benar-benar membutuhkan. Transparansi data menjadi krusial agar kebijakan pemulihan tidak hanya berhenti pada seremoni pejabat, tetapi benar-benar menyentuh warga yang masih kehilangan tempat tinggal dan kepastian ekonomi di wilayah terdampak banjir Aceh Tamiang. Sumber: https://www.acehground.com/berita-aceh/realitas-pengungsi-aceh-tamiang-masih-bertahan-di-tenda-meski-diklaim-sudah-tuntas-100-persen/