JAKARTA, KOMPAS.TV- Analis Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo menilai pemerintah telah melakukan langkah berbahaya dengan tidak bersikap jujur kepada masyarakat.

Ketidakjujuran yang dimaksud adalah saat pemerintah tiba-tiba menaikan harga BBM Pertamax di tengah narasi ultra optimistis tentang ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya.

“Semua orang di Indonesia pasti kaget karena selama sinyal dari pemerintah tampaknya positif saja, baik-baik saja. Bahkan ultra optimis kan Pak Prabowo selalu pidatonya, sangat optimis gitu,” kata Kunto.

“Tapi kan ini yang menurut saya jadi berbahaya, ketika pemerintah tidak jujur, pemerintah kemudian tidak transparan dan kemudian tidak mempersiapkan warganya untuk ‘hei sebentar lagi akan ada ini lho’ kita nggak baik-baik saja, ini yang harus kita lakukan, harusnya kan begitu.”

Di samping itu, menurut Kunto, pemerintah harusnya menunjukkan komitmen dalam memperbaiki fiskal negara. Salah satunya adalah dengan memangkas belanja paling besar secara besar-besaran sebagai bentuk komitmen seperti halnya program MBG.

“Pemangkasannya nggak boleh sedikit-sedikit, harus memang menunjukkan komitmen yang kuat. Ya kita berkomitmen tapi mangkasnya cuman 5%, 2%, yang ngapain kan gitu?” ujar Kunto.

“Tetap aja yang jadi korban kelas menengah atau kelas bawah. Ini yang menurut saya komitmen itu harus ditunjukkan.”

Kunto menambahkan, selain MBG yang perlu dipangkas pengadaannya adalah Koperasi Desa Merah Putih.

“Ini kan juga apa sangat besar anggarannya, pengadaannya macam-macam gitu kan di berita, di informasi yang kita terima dari media massa, tapi kemudian banyak kritik terhadap koperasi merah putih ini bagaimana manfaatnya,”

 “Sampai hari ini belum ada kemudian cerita kemanfaatannya, ya kalau itu mau dipotong, ya potong aja kalau menurut saya. Dengan 2 itu saja sudah cukup menunjukkan komitmen pemerintah bahwa ini tidak hanya soal memprioritaskan janji presiden, tapi prioritasnya adalah kejar bersama.”

Sumber: https://www.kompas.tv/nasional/674190/pemerintah-tidak-jujur-soal-beban-fiskal-analis-komunikasi-ini-berbahaya